Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Departemen Keuangan Republik Indonesia memelopori pembentukan Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) pada Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 302/KMK.Ol/2004 tanggal 23 Juni 2004. Hal tersebut merupakan langkab yang beriringan dengan semangat percepatan pemberantasan korupsi nasional yang digulirkan melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tabun 2004 mnggal 9 Desember 2004.Tugas IBI adalah melaksanakan kegiatan investigasi, berdasarkan kebijakan dan aturan hukum yang berlaku, atas dugaan penyimpangan dan penyalabgunaan wewenang yang berkaitan dengan tugas dan fungsi unsur Departemen, tugas lainnya dari Inspektur Jenderal, serta pernbinaan teknis pelaksanaan investigasi. yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 4621KMK.0912004 tanggal23 Juni 2004.Untuk mewujudkan sistem pengelolaan audit investigasi yang berbasis teknologi informasi tersebut, penulis mencoba melakukan analisis dan merancang sistem infonnasi pengelolaan audit investigasi pada lnspektorat Bidang Investigasi dan menuangkannya dalam suatu karya akhir untuk memenuhl sebagian dari syarat-syarat guna meraih gelar Magister Akuntansi pada Program S-2 Magister Akuntansi Universitas Indonesia, yang akhirnya dihasilkan diagram konteks use-case, diagram use-case, narasi use-case, ERD, Context DFD, DFD level 0, DFD level 1, spesifikasi proses, dokumentasi datastore, dan dokumentasi entitas dan atribut. serta dihasilkan rancangan physical DFD, skema database, dan interface input maupun output."

"Setiap tahun BPK melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah, sebagai wujud proses akuntabilitas dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Di Indonesia, sebagian besar kabupaten/kota masih mendapatkan opini audit yang kurang baik dari BPK. Oleh karena itu, perlu diteliti upaya daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah di Indonesia.Skripsi ini membahas peran Inspektorat Kabupaten sebagai auditor Intern pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan. Penelitian ini merupakan studi kasus di Kabupaten Wonosobo. Dengan mengetahui pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan peran Inspektorat di dalamnya, solusi dapat diberikan untuk membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.

---

To support accountability and responsibility of local government financial management, BPK as an Independen Audit External for Government Entities performs audit for local government?s financial report every year. In Indonesia, most of districts still have a poor audit opinion from BPK. So, it?s needed to have a research about local government?s efforts on financial management in Indonesia.

This thesis discuss about the role of Inspektorat Kabupaten, as government Intern auditor, to improve quality of financial report. The research is a case study in Wonosobo District. By knowing the implementation of local government?s financial management and the role of Inspektorat Kabupaten inside of it, the solution to increase quality of local government?s financial report could be found."

"Tulisan ini mengkaji sejauh mana keberhasilan program privatisasi di Indonesia dengan memperbandingkan kinerja keuangan dan operasional dari 12 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mencatatkan sahamnya di pasar modal sebelum dan sesudah privatisasi. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan dan operasional adalah profitabilitas, efisiensi, leverage, kebijakan dividen, belanja modal, penjualan/pendapatan (output), kesempatan kerja, dan pajak yang dibayar perusahaan. Selanjutnya dibandingkan juga beberapa rasio keuangan BUMN yang diprivatisasi dengan sektor industri terkait pada tahun 2004 serta kecenderungan pergerakan harga saham tiga tahun terakhir (2002 sampai dengan 2004).Walaupun belum dapat dilakukan pengujian secara statistik, mengingat kecilnya sampel dan singkatnya waktu pengamatan, dalam beberapa indikator seperti efisiensi, output, dividen dan leverage hasilnya hampir bersamaan dengan temuan Sun dan Tong (2002) di Malaysia, dan Wei dkk. (2003) di China. Namun berbeda hasilnya untuk indikator profitabilitas, dimana ternyata peningkatan output perusahaan BUMN di Indonesia tidak serta merta dapat pula meningkatkan profitabilitas. Untuk indikator tenaga kerja, pajak dan belanja modal, ternyata kinerja BUMN yang diprivatisasi tidak seperti yang diharapkan.Gambaran secara umum menunjukkan bahwa delapan dari dua belas BUMN yang diprivatisasi menunjukkan kinerja keuangan dan operasional yang lebih baik setelah dilaksanakannya privatisasi, sedangkan empat BUMN Iainnya (Bank BNI, Indofarma, Kimia Farma dan Gas Negara) menunjukkan kinerja yang lebih buruk. Analisis secara sektoral kembali menunjukkan adanya kinerja yang buruk dari BUMN sektor konsumer/farmasi, sedangkan untuk sektor pertambangan dan keuangan, sebagian kinerjanya sangat buruk (Bukit Asam, Tambang Timah dan Bank BNI) dan sebagian lagi cukup baik (Bank BRI dan Aneka Tambang). Satu-satunya BUMN yang kinerjanya dan imbal hasil sahamnya bagus -dalam arti dibandingkan dengan industri sejenis dan sektor industri yang sama- adalah Semen Gresik.Privatisasi yang sifatnya parsial ternyata turut memberikan kontribusi terhadap tata kelola perusahaan yang lemah (weak governance) yang pada gilirannya menghasilkan kinerja yang belum memuaskan. Kondisi politik nasional yang tidak kondusif, tarik menarik antar elit politik (khususnya antara eksekutif dan legislatif), ketidakpastian hukum dan kekurangtransparanan pemerintah dalam proses privatisasi turut pula memberi kontribusi tersendatnya program privatisasi di Indonesia. Dari sekitar 160 BUMN yang ada, yang berhasil diprivatisasi dengan berbagai metodenya baru sebanyak 32 perusahaan (20%)."

"Financial Distress is a common condition which can occur in small or large companies. Companies who have a significant amount of debt are usually easier to get financial distress than companies who have small amount of debt. Nevertheless, financial distress does not always impact a liquidation of a company. Companies experiencing with financial distress alter struggled with some altemative solution such as with debt restructuring and management rearrangement, finally can restore to the health condition.Limitation of financial distress related with insolvency. Edward Altman on his book: ?Corporate Financial Distress: A Complete Guide to Predicting, Avoiding and Dealing with Bankruptcy" said that there are two definitions of insolvency namely stock-based insolvency and flow based insolvency. Stock-based insolvency occurs when company?s equity reach negative balance, in other word, his assets value gets lower balance than his liability. Flow-based insolvency occurs when cash flow from operation is not enough to cover his current liabilities. Flow based insolvency tend to the inability of a company to pay his current liabilities in due course.The main topic of this final paper is for knowing how the investment retum phenomenon of companies who experiencing with financial distress in Indonesia with regards to the available risks inside. This final paper is a further analyst ofa research done by DR. Suroso which has been published at Usahawan Magazine in Febmary 2006 edition. ln his research, Soeroso analyzed how is the retum of investment in companies who have been troubled with his financial position in term 2000- 2004.By using available financial data and stock prices, author try to classily companies based on how long they have been experiencing negative equity compare with the ?buy-hold period? done by investors. Companies being observed are those who have been experiencing negative equity from 2000 to 2005. Meanwhile stock prices being observed are starting from 1999 until 2006. Assumption of buy-hold period done by investors are classified in terms of 3, 6, 12, I8 and 24 months.As a final result ofthis research, can be summarized that investment return will be higher inline with buy-hold period done by investors. Exceptions occur for specific years where the longer buy-hold period is not inline with the return. Besides, take into account that probability of loss from an investor will be higher inline with the investment period."

"Pada dasarnya penyusunan anggaran Balitbang Depdiknas adalah mencapai tujuan sebagaimana kerangka rencana srtategis yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi program dalam Iingkup perencanaan, efektifitas pilihan kegiatan dalam mewujudkan visi-misi organisasi, dan menganalisis pelaksanaan anggaran kinerja pada Balitbang Depdiknas pada waktu mulai dilaksanakannya penerapan anggaran berbasis kinerja (tahun anggaran 2005).Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan pendekatan penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, dan teknik analisis data menggunakan metode analisis kuatitatif.Hasil analisis menunjukkan bahwa struktur program yang dilaksanakan oleh Balitbang Depdiknas tahun 2005 perlu disesuaikan dengan visi dan misi-nya. Anggaran berbasis kinerja belum dilaksanakan secara efektif. Hal utama yang merupakan penghalang (barrier) adalah perangkat peraturan yang belum mendukung dan perencana di lingkungan Balitbang belum siap menerapkan penganggaran berbasis kinerja."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan perusahaan terhadap Eco-Innovation. Secara khusus, penelitian ini membahas kinerja keuangan perusahaan yang diproksikan dengan Return on Asset ROA , Return on Equity ROE , dan Earning Retention Ratio ERR yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam mengambil keputusan mengenai EcoInnovation. Penelitian ini menggunakan total observasi sebanyak 155 firm years yang terdiri dari 31 perusahaan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2011-2015. Dari total observasi ditemukan sebanyak 75 firm years melakukan Eco-Innovation dan 80 firm years tidak melakukan EcoInnovation. Metode pengujian yang digunakan adalah regresi Logit. Hasil dari penelitian ini adalah ROA memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap EcoInnovation, ROE memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Eco-Innovation, dan ERR tidak memiliki pengaruh terhadap Eco-Innovation.

---

This research examines the influence of Firm Financial Performance towards EcoInnovation. In particular, this research discusses firm financial performance which proxies by Return on Asset ROA, Return on Equity ROE, and Earning Retention Ratio ERR that could affect firms on make a decision about EcoInnovation. This research used 155 firm years from total observation that contains of 31 consumer goods companies listed in Indonesian Stock Exchange during the period 2011 2015. From the total observation was found that 75 firm years perform Eco Innovation and 80 firm years didn rsquo t perform Eco Innovation. The test was conducted by using logistic regression model. The results of this study are ROA has a significant and negative impact toward Eco Innovation, ROE has a significant positive impact on Eco Innovation, and ERR has no significant impact on Eco Innovation. "

"ABSTRAKSeiring dengan lajunya gerak pembangunan, pada berbagai sektor terjadi pula masalah-masalah kebocoran, pemborosan, penyimpangan dan penyelewengan yang dalam hal ini berkaitan erat dengan terjadinya kerugian negara. Pada dasarnya sudah ada perangkat hukum serta prosedur yang mengatur penyelesaian kerugian negara yaitu ICW, Petunjuk Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (Juklak TP dan TGR) terbitan Bepeka maupun Departemen PU, namun perlu dikaji apakah dalam pelaksanaannya mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang telah terjadi.Di dalam penelitian ini kajian utama semula berfokus pada penyelesaian kerugian negara yang diproses oleh Biro Keuangan menyangkut TP dan TGR, tetapi kemudian harus dilengkapi dengan kajian penyelesaian kerugian negara hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional yang pelaksanaannya diatur secara tersendiri .Penelitian ini diawali dengan kajian kepustakaan menyangkut teori-teori efektivitas, kerugian negara, pengawasan dan konsep-konsep penyelesaian kerugian negara, selanjutnya diikuti dengan penelitian lapangan terutama di Biro Keuangan, Inspektorat Jenderal, dua Kantor Wilayah Departemen PU ditambah dengan Instansi Bepeka. Analisa yang dilakukan bersifat kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif alisis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kerugian negara yang didasarkan pada ICW dan Juklak TP dan TGR belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan, sedang kerugian negara hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional yang ternyata mendominasi jumlah nominal kerugian negara di Departemen PU diwarnai pula dengan berbagai kerawanan. Oleh sebab itu dalam penanganan kerugian negara perlu dilakukan berbagai langkah meningkatkan pemahaman peraturan, peningkatan kualitas auditor dan pengaturan yang lebih jelas dan tegas atas penyelesaian hasil pemeriksaan.ix + 116 halaman + 4 tabel + 3 gambar + 9 lampiran Daftar Pustaka : 14 buku, 21 peraturan, 3 lain-lain."