Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan dunia perdagangan sedemikian pesat telah menumbuhkembangkan toko dan kios-kios pada gedung bertingkat dan kemudian membutuhkan pranata hukum untuk mengaturnya. Undang-Undang Rumah Susun dan peraturan pelaksanaannya kemudian menjadi pilihan hukum dengan sebutan Rumah Susun Non Hunian. Jumiah kios yang tersedia tidak sesuai dengan jumlah permintaan, sehingga menyebabkan harga kios tersebut melonjak. Harga yang sangat tinggi telah menjadikan para pedagang tergantung pada kredit bank.Permasalah pokok yang diteliti adalah perlindungan hukum bagi bank yang mendanai padahal jual beli baru dapat dilakukan melalui Pengikatan Perjanjian Jual Bell (PPJB). Kemudian, dipertanyakan tentang upaya yang dapat dilakukan bank apabila debitor wanprestasi. Dipergunakan pendekatan penelitian yuridis norrnatif dengan meneliti data sekunder dari bahan hukum primer berupa KUH Perdata, UU No. 10 Tabun 1998 tentang perbankan, bahan hukum sekunder berupa literatur dan bahan hukum tersier sebagai pendukung.Hasil penelitian dituangkan dalam kesimpulan bahwa Bank pemberi kredit belum dapat melakukan pembebanan flak tanggungan atas tokolkios Pusat Grosir Tanah Abang yang proses jual belinya barn sampai tahap PPJB. Pembebanan jaminan itu nantinya bisa dilakukan berdasarkan UU Hak Tanggungan dan UU Rumah Susun dengan mengklasifikasikan tokolkios tersebut sebagai Rumah Susun Bukan Hunian sebagaimana diatur dalam PP Rumah Susun. Untuk terjaminnya kepastian hukum bagi terjaminnya pengembalian kredit dari debitor pembeli toko/kios Bank dapat bertumpu pada asas kekuatan mengikat PPJB dan Perjanjian Kredit yang memuat janji-janji yang sejalan dengan ketentuan¬ketentuan Hak Tanggungan dan mengikat Pengelola Pusat Grosir Tanah Abang sebagai jaminan perseoranganlperusahaan. Perjanjian kredit dan pengikatan jaminan yang dilakukan terhdap tokolkios yang baru sampai tahap PPJB secara yuridis telah memenuhi ketentuan pemberian kredit menurut Pasal 1 angka (12) UU Perbankan. Terhadap pengembalian kredit yang macet dari para debitor, Bank dapat mengalihkan tokolkios kepada debitor baru baik dari debitor yang lancar maupun debitor bare dan untuk lebih mengamankan pengembalian kredit, Disarankan untuk melakukan pengikatan barang dagangan sebagai jaminan fidusia kepada debitor pembeli tokolkios Pusat Grosir Tanah Abang yang menunjukkan gejala yang mengarah kepada kredit macet.

---

Rapid development of trade world has increased the number of shops and kiosks at a number of high-rises which later needed a rule for control purpose. High-Rise Law and its implemental regulation then became legal option called Non-Residential High Rise. The number of available stall does not in accordance with demand so it. causes the stall prices is rising.Expensive price has made customers rely upon bank credit.

Main problem being studied is how a legal protection works for the bank which has financed the necessity, considering that the new sale and purchase can be made through Sale and Purchase Agreement (PPJB). Later, a question arose as to what effort the relevant bank can make in case the debtor is in default. A method used is normative juridical study in addition to some interviews to support the available data.

The result of the study is stated in such a conclusion that the Bank which provides credit has yet to impose a security right on shops/kiosks at Tanah Abang Wholesaler Center whose sales process just reached the stage of PPJB. Imposition of guarantee will be made based on Security Right Law and High-Rise Law by classifying shops/kiosks as Non-Residential High-Rise as provided in the Government Regulation on High Rise. For the purpose of legal certainty to make sure that the credit is repaid by the debtor who has bought shop/kiosk, Bank may rely upon the principle of binding force of the PPJB and Loan Agreement stating a number of promises in line with the provision on Security Right which binds the Management of Tanah Abang Wholesaler Center as individual/corporate guarantee.

Loan agreement and security agreement applied to the shop/kiosk which up to now just reached the stage of PPJB has juridicaly satisfied the provision on credit extending under Article I figure (12) Bank Law. For repayment of problem credit by some debtors, bank may transfer the shop/kiosk to other good debtor chosen from reliable debtors and new debtors in a bid to secure repayment of the credit. It is further suggested to bind the goods as fiduciary guarantee with the buyer of shop/kiosk at Tanah Abang Wholesaler Center which has shown a tendency of a problem credit."

"KUR Pertanian merupakan salah satu inisiatif pemerintah guna mengembangkan sektor pertanian di Indonesia yang bertujuan memperkuat permodalan bagi petani. KUR Sektor Pertanian adalah pembiayaan modal kerja kepada debitur perseorangan, kelompok usaha produktif dan layak serta belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Pemerintah memberikan tambahan subsidi bunga sebesar 3% khusus untuk penyaluran KUR di sektor pertanian yang dapat digunakan untuk modal usaha, operasional, penyediaan alsintan. Melalui KUR ini, petani dapat mendukung pengembangan produksi pertanian dari hulu hingga hilir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Prosedur Penyaluran KUR Bagi Kelompok Petani, Hak Dan Kewajiban Para Pihak Terkait Dengan Penyaluran KUR Bagi Kelompok Petani, serta Pertanggungjawaban Hukum Apabila Kelompok Petani Wanprestasi. Adapun bentuk penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian ini mengintegrasikan ke pendekatan normatif dengan melihat peraturan-peraturan hukum tertulis yang berkaitan dengan pemberian KUR dan mengungkap latar belakang diperlukannya KUR sebagai salah satu pembiayaan bagi kelompok petani. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Metode pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menjelaskan gambaran secara menyeluruh terkait dengan mekanisme penyaluran kredit usaha rakyat di sektor pertanian. Hasil dari penelitian ini adalah Proses pemberian KUR terdapat beberapa langkah, mulai dari pengajuan kredit oleh calon nasabah, identifikasi data, survei dan peninjauan lapangan, analisis data keuangan calon debitur, pengambilan keputusan kredit, pembuatan perjanjian kredit, hingga pencairan kredit. Setelah perjanjian ditandatangani, terjadi kesepakatan antara kedua pihak, yang menimbulkan hak serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya. Bank X dan Y dalam penyelesaian permasalahannya dengan debitur menggunakan non ligitasi daripada ligitasi. Apabila semua upaya bentuk penyelamatan tersebut tidak dapat teratasi maka pemenuhannya tunduk kepada ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata dengan  mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri untuk memenuhi pelaksanaan kewajibannya.

---

KUR Agriculture is one of the government's initiatives to develop the agricultural sector in Indonesia which aims to strengthen capital for farmers. KUR Agriculture Sector is working capital financing to individual debtors, productive and feasible business groups and do not have additional collateral or insufficient additional collateral. The government provides an additional interest subsidy of 3% specifically for KUR distribution in the agricultural sector which can be used for business capital, operations, provision of alsintan. Through this KUR, farmers can support the development of agricultural production from upstream to downstream. This research aims to find out the KUR Disbursement Procedure for Farmer Groups, the Rights and Obligations of the Parties Related to KUR Disbursement for Farmer Groups, and Legal Liability if the Farmer Group Defaults. The form of research in this thesis is normative or doctrinal legal research. This research integrates a normative approach by looking at written legal regulations relating to the provision of KUR and revealing the background of the need for KUR as one of the financing for farmer groups. In this research, the data used are primary data and secondary data. Data collection in this research was carried out through literature studies and interviews. The data processing method in this research uses a qualitative descriptive method that explains the overall picture related to the mechanism of distribution of people's business credit in the agricultural sector. The result of this research is that the process of granting KUR has several steps, starting from applying for credit by prospective customers, identifying data, surveys and field observations, analysing the financial data of prospective debtors, making credit decisions, making credit agreements, and disbursing credit. After the agreement is signed, there is an agreement between the two parties, which gives rise to rights and obligations that must be fulfilled by both. Bank X and Y in resolving their problems with debtors use non-ligitation rather than ligitation. If all efforts to form a rescue cannot be resolved, the fulfilment is subject to the provisions of Article 1131 of the Civil Code by filing a civil lawsuit to the District Court to fulfil the implementation of its obligations."

"Pemerintah membuat kebijakan pembatasan pergerakan selama COVID-19, yang menyebabkan penurunan permintaan barang dan jasa, terutama bagi UMKM. Untuk meningkatkan produktivitas UMKM, diberikan insentif berupa KUR kepada pemilik UMKM. Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah pemberian KUR meningkatkan pengeluaran rumah tangga saat pandemi dan mengetahui faktor heterogenitas rumah tangga. Metode OLS Regression digunakan. Hasil penelitian menunjukkan pemberian KUR meningkatkan pengeluaran rumah tangga selama COVID-19. Selain itu, jenis kelamin dan pendidikan penerima KUR memengaruhi pengeluaran rumah tangga akibat insentif ini.

---

During the COVID-19 pandemic, government policies restricting movement led to decreased demand for goods and services, especially affecting small and medium-sized enterprises (UMKM). To boost UMKM productivity, the government implemented the Kredit Usaha Rakyat (KUR), an incentive for UMKM owners. This research aimed to analyze whether providing KUR could increase household expenditure during the pandemic and explore heterogeneity factors in households. Using Ordinary Least Squares Regression (OLS Regression), the study found that KUR positively impacted household spending during COVID-19. Additionally, the gender and education level of KUR recipients influenced household expenditure."

"Penelitian ini mengkaji penggunaan trade credit oleh perusahaan-perusahaan yang berada pada sektor non keuangan yang mempengaruhi profitabilitas. Penggunaan trade credit sebagai sumber pendanaan eksternal banyak digunakan perusahaan dan memiliki hubungan erat dengan profitabilitas yang dihasilkan perusahaan. Proksi yang digunakan untuk variabel trade credit adalah account payable. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh penggunaan trade credit terhadap profitabilitas perusahaan. Penelitian ini memiliki 4 hipotesis: pertama, trade credit berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perusahaan, kedua, liquidity berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan, ketiga, ukuran perusahaan size berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan, dan keempat, umur perusahaan age berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perusahaan. Sampel penelitian diambil dari perusahaan-perusahaan non-keuangan yang tercatat di BEI pada periode tahun 2007-2016. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi data panel dengan menggunakan model estimasi OLS, 2SLS, fixed effect model dan random effect. Penelitian ini menemukan bahwa perusahaan-perusahaan yang menggunakan trade credit akan cenderung kurang menguntungkan, dimana semakin tinggi rasio account payable maka semakin kurang menguntungkan. Hal tersebut tercermin dari hasil penelitian yang menunjukkan koefisien negatif dan signifikan pada variabel trade credit terhadap profitabilitas.

---

This study examines the use of trade credit by companies in the non financial sector that affect firm profitability. The use of trade credit as an external funding source is widely used by the company and has a close relationship with the profitability of the company. The proxy used for trade credit variable is account payable. The purpose of this study is to analyze the effect of the use of trade credit on corporate profitability. This study has four hypotheses first, the trade credit is negatively related to firm profitability, second, liquidity is positively related to firm profitability, third, firm size is positively related to firm profitability, and fourth, firm age is negatively related to firm profitability. The sample of this study are non financial companies listed on the Indonesian Stock Exchange IDX in the period of 2007 2016. The research method used panel data regression by using estimation model of OLS, 2SLS, fixed effect model and random effect. This study found that firms using trade credit will tend to be less profitable, where the higher ratios of account payable will be less profitable. This is reflected from the results of research showing negative and significant coefficients on the variable trade credit to profitability."

"Penelitian ini merupakan analisis mengenai faktor spesifik bank terhadap risiko kredit bank komersial di empat negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yaitu Singapura, Indonesia, Thailand, dan Malaysia pada periode 2012-2021. Sampel yang digunakan merupakan 30 bank komersial yang berasal dari keempat negara tersebut. Data yang dianalisis merupakan data panel dan metode yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan metode Generalized Least Squares, Hasil menunjukkan bahwa faktor spesifik bank berupa inefisiensi, diversifikasi, pertumbuhan utang, profitabilitas, dan CAR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap risiko kredit.

---

This research is an analysis of bank-specific factors on commercial bank credit risk in four countries in the Southeast Asia region, namely Singapore, Indonesia, Thailand and Malaysia in the period 2012-2021. The sample used in this research is 30 commercial banks from these four countries . The data analyzed is panel data and the method used is multiple linear regression with the Generalized Least Squares method. The results show that bank-specific factors such as inefficiency, diversification, debt growth, profitability, and CAR have a significant influence on credit risk."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak kebijakan makroprudensial terkait rasio pembiayaan sektor UMKM terhadap pertumbuhan kredit dan NPL UMKM pada setiap bank. Penelitian ini menggunakan analisis panel data dengan model generalized least square kepada data keuangan 40 bank konvensional terbuka sebagai observasi selama periode 2012 hingga 2021 dengan pertumbuhan kredit dan NPL UMKM adalah sebagai variabel dependen serta kebijakan, karakteristik bank dan faktor-faktor makroekonomi adalah sebagai variabel independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan berdampak positif kepada pertumbuhan kredit dan NPL UMKM. Temuan-temuan dalam penelitian ini menyarankan kepada OJK dan BI untuk melakukan evaluasi kembali syarat target pemenuhan rasio pembiayaan UMKM.

---

The aim of this research is to identify the impact of macroprudential policy related to the financing ratio for MSME to each bank’s MSME credit growth and NPL. This research used a panel data analysis using the generalized least square model conducted on the financial data of 40 public conventional banks for the observation during the period from 2012 to 2021 with MSME’s credit growth and NPL as the dependent variables and the policy, bank’s characteristics, and macroeconomic factors as independent variables. The results reveals that the policy positively affects MSME’s credit growth and NPL. The findings of this research inquire regulator to re-evaluate the requirement target to achieve minimum financing MSME ratio."