Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Para seniman Indonesia dapat mengekspresikan kebudayaan dengan berbagai macam cara, salah satunya melalui lukisan nudis. Namun, unsur nudisme dalam sebuah seni dapat dianggap menjadi hal asusila di Indonesia. Pasal 50 Undang-Undang Hak Cipta juga melarang adanya ciptaan yang melanggar kesusilaan. Namun, lukisan nudis yang diciptakan bukan untuk melanggar kesusilaan, tetapi terdapat latar belakang yang membawa unsur tersebut pada sebuah lukisan. Menjadi sebuah pertanyaan apakah para seniman yang memiliki lukisan nudis dapat mendapatkan hak cipta bagi karyanya apabila terdapat unsur tersebut. Penelitian ini akan membahas mengenai konsep asusila sesuai dengan norma yang berlaku di Indonesia sehingga kita dapat menilai lukisan nudis mana yang memang melanggar kesusilaan dan mana yang murni sebuah seni. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif dengan pendekatan metode deskriptif Hasil dari penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa lukisan nudis dapat dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta apabila tidak mengarah ke lukisan erotis dan pornografi. Untuk dapat membedakan antara lukisan nudis, lukisan erotis, dan pornografi, harus dilakukan penelitian terhadap unsur-unsurnya oleh para ahli kesenian dan ahli Bahasa.

---

Indonesian artists can express culture in various ways, one of which is through nudist paintings. However, elements of nudism in art can be considered immoral in Indonesia. Article 50 of the Copyright Law also prohibits creations that violate immorality. However, nudist paintings were created not to violate immorality, but there is a background that brings these elements to a painting. It becomes a question whether artists who own nudist paintings can obtain copyrights for their works if these elements are present. This research will discuss the concept of immorality according to the prevailing norms in Indonesia so that we can judge which nudist paintings violate decency and which are purely art. The research method used in this study was a juridical-normative method with a descriptive method approach. The results of this study concluded that nudist paintings can be protected by the Copyright Act if they do not lead to erotic and pornographic paintings. To be able to distinguish between nudist paintings, erotic paintings, and pornography, art experts and linguists must conduct research on their elements."

"Salah satu ciri khas terorisme di Indonesia adalah tidak adanya pelaku yang mengklaim bahwa kegiatan tersebut itu kelompok atau perorangan yang bertanggung jawab, sehingga terorisme harus kita sepakati sebagai musuh bersama yang bersifat global. Aksi terorisme dapat terjadi dimana saja tanpa mengenal batas tempat dan waktu. Aksi terorisme yang relatif besar diawal abad 21 ini terjadi menimpa menara kembar World Trade Centre (WTC) di Amerika Serikat pada tanggal 12 September 2001 dengan cara menabrakan pesawat terbang ke gedung WTC tersebut, dengan menelan korban mencapai 3000 jiwa. Aksi teroris selanjutnya menimpa Indonesia, tepatnya terjadi di Pulau Bali yang merupakan salah satu tujuan wisatawan dunia, aksi teroris ini menelan korban 202 jiwa dari 21 negara, sebanyak 418 unit gedung mengalami kerusakan dan taksiran kerugian mencapai Rp., 5.924.219.319,17, Dari uraian diatas, penelitian ini difokuskan untuk mengetahui dampak dari aksi ledakan born di Bali oleh teroris terhadap kehidupan masyarakat Bali, khususnya warga Kuta sebagai Zero Point (TKP) aksi teroris tersebut. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif, dimana data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Jumlah responden sebanyak 7.915 KK, dengan menggunakan rumus `Slovin' untuk mencari jumlah sampel, didapat sebanyak 100 KK sebagai sampel. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode penarikan sampel acak berstrata (Stratified random sampling). Pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara dan studi kepustakaan. Selanjutnya data yang diperoleh dari kuesioner diolah dengan teknik analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan teknik persentase yang disajikan dalam bentuk tabel-tabel.Hasil penelitian menunjukan bahwa dampak yang ditanggung oleh pemerintah daerah Bali dan masyarakatnya relatif besar. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang terus menurun sejak terjadinya aksi bom Bali tanggal 12 September 2002 sampai dengan akhir Desember 2003. Pada tahun 2001 jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali sebanyak 1.356.774 orang, tahun 2002 sebanyak 1.285.844 orang atau turun sebesar 5,23 %, tahun 2003 sebanyak 1.285.844 orang atau turun sebesar 22,77 %, baru pada tahun 2004 dengan segala daya dan upaya Pemerintah Daerah Bali dan warganya, jumlah wisatawan yang datang ke Bali meningkat menjadi 1.458.309 orang atau meningkat 46,85 % dari tahun 2003. Diharapkan pada akhir tahun 2005 pariwisata Bali dapat kembali ke kondisi yang lebih bail( lagi.Kondisi sosial ekonomi masyarakat agak terganggu, dari segi sosial muncul rasa curiga warga terhadap orang yang tidak dikenalnya. Dari segi ekonomi pendapatan pemerintah dan warga menurun sebagai akibat langsung dari aksi bom Bali dan sampai sekarang masih terasa kelambatan dalam pertumbuhan ekonomi Bali. Dibidang keamanan masyarakat berharap banyak kepada aparat keamanan negara untuk menciptakan Bali yang aman guna mendukung pembangunan dunia pariwisata Bali. Masyarakat mengusulkan konsep "sistem keamanan berlapis" dalam mengelola dan menjaga keamanan Bali, dimana masyarakat Bali dilibatkan secara aktif dalam menjaga keamanan wilayah Bali.

---

One of the typical characteristics of terrorism in Indonesia is the absence of the actor claiming that such activity is the responsibility of a group or individual. Therefore we should covenant that the terrorism is a global common enemy and the terror act can happen anywhere without taking into account the border and time. The relative big terrorist act at the beginning of 21 st century committed against the twin tower of World Trade Center (WTC) in the United States of America on September 11, 2001. by crashing airplane to that building resulting in 3,000 casualties. The subsequent terrorist act happened in Indonesia, precisely in Bali Island being one of the resorts in the world. It causes 202 casualties from 21 states, 418 building units were damaged and the loss is estimatedly Rp 5,924,219,319.17.

Based on the above description, this research is focused on knowing the impact of the terrorists' bombing in Bali to the community life in Bali, especially the people of Kuta as the Zero Point of the terror act. The method used is descriptive method namely the data obtained is analyzed qualitatively and quantitatively. Total respondent is 7,915 family heads using "Slovin" formula to seek for total sample obtained namely 100 family heads. It uses stratified random sampling and the data is collected through questionnaire, interview and bibliography study. Furthermore the data obtained from the questionnaire s processed using descriptive quantitative analysis technique using the percentage technique presented in terms of tables.

The research finding indicates that the impact suffered by the local administration of Bali and the community is relatively big. It is indicated from total tourist visits which decreased since Bali bombing on October 12, 2002 through December 2003. The tourists visiting Bali were 1,356,774 in 2001, 1,285,844 in 2002, decreasing 5.23%, and 1,285,844 in 2003 or decreasing 2237%. Just in 2004, with all. efforts from the Local Administration of Bali and its people, the number of tourists visiting Bali increased to 1,458,309 or increasing 46.85% of that in 2003. It is expected that in 2005 the tourism condition in Bali will be better.

The socio economy of the community is rather disturbed. In socio aspect, the people are suspicious to the strange persons. In economic aspect, the incomes of the local administration and citizens decrease due to Bali bombing. Until now the economic growth of Bali is still slow. In security aspect, the community highly expects the state security apparatus to create the safe Bali to support the development of tourism. They suggest the concept of "multi security system" in managing and maintaining the security in Bali. The people there are actively involved to keep Bali territory secured"

"ABSTRAKMasifnya penggunaan plastik sekali pakai pada tahun 1950-an hingga saat ini dalam segala sektor kehidupan masyarakat semakin memperburuk persoalan sampah yang ada, tidak terkecuali di lingkungan masyarakat hukum adat di Desa Adat Kuta, Legian, dan Seminyak, Bali. Persoalan sampah muncul sebagai suatu problem sosial dan ekonomi. Sampah menjadi perhatian ketika plastik juga menjadi material yang dominan dalam komposisi sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Jumlah produksi sampah plastik yang besar dan tidak diimbangi dengan pengelolaan sampah secara tepat membuat sampah plastik mengalami kebocoran dan masuk ke lautan. Eksistensi sampah plastik ini sangat membayakan bagi bumi dan manusia. Guna mengetahui implementasi hukum terkait persampahan dan perilaku masyarakat dalam upaya mengatasi persoalan sampah plastik, dilakukan penelitian dengan metode sosiolegal. Dalam penelitian ini dilakukan studi hukum normatif dengan menganalisis peraturan hukum terkait sampah sekaligus studi hukum empiris melalui kegiatan observasi dan wawancara mendalam. Berdasarkan hasil penelitian, hukum positif Indonesia sejatinya telah mengakomodir perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta pengelolaan sampah. Meskipun masih terdapat beberapa hal yang membuat masyarakat diposisikan dalam kondisi yang dilematis, seperti: a) ketiadaan hukum yang secara khusus mengatur sampah plastik, dan b) inkonsistensi substansi dalam hukum positif yang mengatur pengelolaan sampah. Sehingga kesadaran masyarakat atas pentingnya pelestarian lingkungan itu kurang tercermin dalam sikap dikarenakan pola pikir antroposentris seolah mewajarkan penggunaan plastik yang berlebih dan tanpa diimbangi pengelolaan sampah yang baik. Anggapan bahwa pengelolaan sampah masih menjadi tanggung jawab pemerintah menjadikan implementasi aturan hukum beserta himbauan terkait pengelolaan sampah kurang efektif berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya peraturan adat berupa perarem yang mengatur secara spesifik pengelolaan sampah plastik sehingga dapat mengikat masyarakat secara adat, termasuk pendatang untuk bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan

---

ABSTRACTThe massive use of disposable plastics in the 1950s till date in all sectors of people's lives has further exacerbated the existing of (solid) waste problem, including the Adat Law Communities (Balinese) in the Adat Villages of Kuta, Legian, and Seminyak, Bali. The waste problem appears as a social and economic problem. Waste is being a concern when plastic becoming a part of the dominant material in the composition of household waste and household-like waste. A large amount of plastic waste production which is not balanced by proper waste management made those plastic waste leaked and getting into the ocean. The existence of plastic waste jeopardizes the planetary and humanity. In order to know the implementation of waste regulations and the behavior of the Balinese in an effort to overcome the problem of plastic waste, the socio-legal studies were conducted. In this research, normative legal studies were conducted by analyzing legal regulations of household waste and household-like waste as well as empirical legal studies through observation and in-depth interviews. Based on the results of the study, Indonesia's positive law has actually accommodated the protection and preservation of the environment, the right to a good and healthy environment, and waste management. Although, there are still a number of things that make the Balinese positioned in the dilemmatic conditions, inter alia: a) the void of law which specifically regulating the plastic waste, and b) the inconsistent legal substance in the waste management regulations. So, the public awareness of the importance of environmental preservation is not reflected in the societies' behavior because the anthropocentric mindset seems to justify the use of excessive plastic and also waste mismanagement. The notion that waste management is the responsibility of the government makes the implementation of the rule of law along with the policies regarding waste management less effective in the community. Therefore, we need a customary law in the form of perarem that specifically regulates the management of plastic waste so that it can customarily bind the Balinese, including the incomers to be responsible for their waste"

"Tulisan ini berupa etnografi deskripsi dengan menggunakan data kualitatif tentang komuniti bendega yang berada di pinggiran Danau Tamblingan Bali, yang terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama, berisi pendahuluan dan latar belakang komuniti bendega. Bagian kedua, berisi uraian tentang sejarah pariwisata Bali dengan dinamikanya di daerah Tamblingan. Sedangkan bagian ketiga, berisi uraian tentang permasalahan yang diangkat.Sehingga tulisan ini sesuai dengan permasalahan mengungkapkan tentang adanya pengaruh turisifikasi budaya dalam menghadapi dinamika pariwisata terhadap eksistensi komuniti bendega di Danau Tamblingan Bali. Permasalahan penelitian dibangun melalui 3 (tiga) variabel besar, yaitu pariwisata, akulturasi yang di dalamnya mengandung konsep turisifikasi budaya dan eksistensi komuniti bendega, Ketiga variabel ini dijabarkan keterkaitannya melalui konteks-konteks dari rangkaian peristiwa yang terjadi pada komuniti bendega di banjar Tamblingan Bali. Uraian tentang dinamika pariwisata dihadirkan dalam bentuk sejarah kepariwisataan, mulai melihat sejarah pariwisata Bali sampai dengan dinamika pariwisata di Danau Tamblingan dengan sekaligus menampilkan contoh-contoh kegiatan pariwisata di daerah ini. Sebelum masuk pada pembahasan turisifikasi budaya, diterangkan dahulu tentang teori terkait, yakni teori akulturasi (acculturation) di mana merupakan alur untuk masuk pada pembahasan tentang turisifikasi budaya dengan dilandasi oleh konsep tourisification-nya Picard. Adanya turisifikasi budaya yang dilakukan oleh komuniti bendega ditunjukkan dengan jelas melalui contoh bentuk-bentuk tindakan warga komuniti ini dalam "merekayasa" budaya mereka sedemikian rupa untuk suatu kepentingan pariwisata. Hasil dari turisifikasi budaya yang dilakukan oleh warga berupa keuntungan-keuntungan yang diterima oleh komuniti bendega tersebut, seperti keuntungan secara financial, memperkuat posisi masyarakat dalam periwisata sehingga mendapatkan keterikatan dengan keberlangsungan pariwisata, dan keuntungan lainnya adalah keuntungan kultural, yaitu lebih terpeliharanya budaya bendega. Dengan demikian dapat terlihat keterkaitan antara turisifikasi budaya dalam menghadapi pariwisata di mana sejumlah keuntungan diperoleh oleh komuniti bendega, dan eksistensi komuniti pendukung adat budaya ini.Pada bagian akhir tulisan, dengan mengacu pada proposisi yang dibuat dan permasalahan penelitian menghadirkan konsep kepariwisataan yang terjadi pada komuniti bendega di Danau Tamblingan yang merupakan pengembangan dari konsep yang dibangun oleh Picard tentang tourisification pada masyarakat Bali. Tiga saran telah diberikan berkaitan dengan penelitian ini. Pertama, bagi pihak Pemerintah Daerah diharapkan untuk segera menentukan arah kebijakan yang tepat dan ideal berkaitan dengan perkembangan pariwisata di daerah ini dan kondisi masyarakat setempat. Kedua, bagi warga komuniti bendega diharapkan untuk lebih membuka diri terhadap pengetahuan yang berkembang demikian cepat agar dapat memahami kondisi kemasyarakatannya dalam posisi bagaimanapun untuk bisa melangkah ke depan secara lebih baik. Bagi pengembangan kajian Antropologi Pariwisata untuk mencapai kajian yang membawa manfaat banyak dalam penerapannya, disarankan agar institusi pendidikan pariwisata juga belajar tentang kajian ilmu Antropologi Pariwisata ini."

"Berbicara mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka pada. saat ini ada suatu bidang pembangunan yang sangat menarik untuk diamati, yaitu bidang pariwisata. Pemerintah Indonesia telah menyatakan bahwa pariwisata hendaknya mendapatkan prioritas tinggi dalam pembangunan. Pembangunan pariwisata harus memperoleh perhatian khusus, agar supaya pendapatan devisa negara dapat ditingkatkan.Dalam kepariwisataan di Indonesia terlihat bahwa Bali sampai saat ini masih merupakan sentra utama pariwisata Indonesia atau masih merupakan daerah tujuan utama wisata domestik maupun mancanegara.Dalam berbagai kesempatan sering terdengar diskusi pro dan kontra tentang perkembangan pariwisata di Bali itu. Terutama mengenai kemungkinan akan hancurnya kebudayaan Bali karena pengaruh berbagai kebudayaan asing yang diperkenalkan para wisatawan. Demikian pula karena terbentuknya budaya masyarakat baru yang timbul karena tumbuhnya industri pariwisata, diperkirakan dapat menggeser nilai budaya, norma sosial dan lain-lain yang merupakan dasar kebudayaan Bali selama ini.Sesungguhnya kekhawatiran sementara pihak itu terlalu berlebihan kalau diingat bahwa masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan k.ontak-kontak budaya yang mendorong proses akulturasi. Hal ini terbukti dalam aneka ragam kebudayaan yang dikembangkan oleh bangsa Indonesia sekarang. Perkembangan masyarakat melalui proses akulturasi merupakan hal yang wajar, karena tidak ada masyarakat yang dapat mengandalkan perkembangan kebudayaannya bertumpu pada penemuan-penemuan dan perekayasaan setempat dan akan selalu mencoba untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungannya. Sentuhan-sentuhan budaya, asing akan mempercepat proses pengembangan kebudayaan, apabila masyarakat yang bersangkutan telah siap untuk menyerapnya.Akan tetapi pada saat ini dunia sedang mengalami percepatan interaksi yang luar biasa. Kedatangan wisatawan di Bali dengan segala dampaknya juga mengalami percepatan seperti itu. Adanya pergesekan budaya dan datangnya pengaruh budaya asing yang beruntun, dikhawatirkan tidak memberikan cukup wak.tu untuk mengendapkan proses akulturasi.Pada saat ini apabila ditinjau dari sudut ekonomi, terlihat besarnya manfaat pariwisata bagi daerah Bali. Akan tetapi oleh karena pembangunan di Indonesia sesuai dengan Garis Garis Besar Haluan Negara berlandaskan kepada Ketahanan Nasional dan Trilogi Pembangunan, maka berbagai keberhasilan di Bali juga harus ditinjau dari aspek pemerataan dan stabilitas."

"Tesis ini tentang sistem pengamanan yang dilakukan oleh Satuan Samapta Poltabes Yogyakarta dan warga komuniti lainnya di kawasan Malioboro. Perhatian utama tesis ini adalah mengenai corak kegiatan pengamanan dengan pendekatan pemolisian komuniti, terhadap komuniti-komuniti yang melakukan sistem pengamanan secara swakarsa di kawasan Malioboro. Dalam kajian ini menekankan kepada tindakan pengamanan dan penerapan konsep pemolisian, bertujuan adanya kemitraan, pemberdayaan, dan peran serta warga komuniti untuk membantu Polri melaksanakan fungsi kepolisian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui pengamanan terlibat dan wawancara dengan pedoman.Hasil penelitian menunjukan bahwa kegiatan pengamanan belum menunjukan adanya suatu keterpaduan dalam satu sistem, antara pengamanan formal oleh polisi maupun pengamanan swakarsa oleh warga komuniti. Petugas Sat Samapta mengalami kesulitan dalam menerapkan gaya pemolisian untuk mendekatkan diri dengan warganya, sehingga tujuan pemolisian belum mendapat respon warga. Beberapa faktor yang mempengaruhi gaya pemolisian petugas dilapangan adalah faktor konsep pemolisian komuniti (community policing) yang diterapkan, kebijaksanaan pimpinan kesatuan, sumber daya personal, budaya polisi, dan budaya warga komuniti setempat. Sedangkan faktor yang mempengaruhi tidak berjalannya pengamanan dalam satu sistem karena masing-masing pelaksana pengamanan belum memahami peran masing-masing dalam melaksanakan fungsi kepolisian.Fungsi kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian tidak hanya diemban oleh Polri semata, tetapi Polri dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa sebagai mana diamanatkan dalam pasal 3 UU Polri. Satuan Samapta Poltabes Yogyakarta adalah salah satu kesatuan yang berperan melakukan fungsi tersebut di kawasan Malioboro Yogyakarta.Kawasan Malioboro adalah salah satu tujuan wisata dan perdagangan yang paling ramai dikunjungi para wisatawan dalam dan luar negeri. Sehinggga citra baik dan buruknya Yogyakarta dilihat dari aman dan nyamannya para wisatawan tersebut. Warga Paguyuban Pedagang Kakilima (PKL), Paguyuban Pengusaha Malioboro (PPM), dan Paguyuban Petugas Parkir, adalah komunitikomuniti yang melakukan pengamanan secara swakarsa untuk melindungi diri dan lingkungannya dengan melibatkan warga sendiri, menggunakan Satpam, maupun dengan membayar penjaga malam.Satuan Samapta bertugas mengamankan dan menertibkan kawasan Malioboro melalui kegiatan patroli, penjagaan, pengaturan, pengawalan dan pengendalian massa di beberapa sasaran yaitu pengamanan terhadap individu, komuniti maupun lembaga negara yang ada di kawasan Malioboro. Bersamaan dengan itu juga melaksanakan kegiatan pemolisian terhadap warganya agar dapat bekerjasama dengan polisi untuk bersama-sama merencanakan dan memutuskan cara mengatasi masalah warga oleh mereka sendiri. Kehadiran polisi di tengah-tengah warganya berpengaruh terhadap gaya pemolisian yang diterapkan dan keberhasilan pemolisian terhadap warga komuniti setempat.Kegiatan community policing yang dilakukan oleh personal Sat Samapta dipengaruhi oleh gaya pemolisian yang masih bersifat reaktif dan formalitas. Faktor yang mempengaruhi gaya pemolisian tersebut adalah konsep community policing yang diterapkan, kebijaksanaan pimpinan, sumber daya personelnya, budaya polisi dan budaya warga setempat. Oleh sebab itu sistem pengamanan di kawasan Malioboro belum terwujud dan sesuai dengan konsep pemolisian komuniti. Pengamanan dan penertiban, berjalan menurut program kegiatan masing-masing instansi, tidak menyertakan warga komuniti sebagai pelaksana pengamanan swakarsa dalam menentuan kebijakan serta mengambil keputusan yang sesuai aspirasi warga sendiri.Daftar Kepustakaan: 42 Buku, dan 9 Dokumen"

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya masalah ketegangan di masyarakat yang diakibatkan oleh dampak negatif atas keberadaan masa pandemi Covid-19. Kondisi ketegangan ini selanjutnya memicu terjadinya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat. Guna melakukan pencegahan potensi yang anarkis dari aksi unjuk rasa tersebut, diterapkan kegiatan intelijen yang memadukan pemolisian prediktif guna mengantisipasi berbagai faktor yang memicu timbulnya sikap-sikap yang anarkis. Sesuai dengan persoalan tersebut, penelitian ini ditujukan untuk menganalisis upaya intelijen keamanan Polri dalam mencegah aksi unjuk rasa penolakan kebijakan pembatasan aktivitas sosial masyarakat di masa pandemi Covid-19, menganalisis pola pemolisian prediktif yang diterapkan untuk memprediksi potensi unjuk rasa yang bersifat anarkis di wilayah DKI Jakarta, dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan aksi unjuk rasa yang bersifat anarkis di wilayah DKI Jakarta.Upaya Intelijen Keamanan Polri dalam mencegah aksi unjuk rasa penolakan kebijakan pembatasan aktivitas sosial masyarakat di masa pandemi Covid-19 dapat dilakukan melalui kegiatan deteksi dini yang dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pengumpulan data intelijen dan pengolahan data, serta penyajian data intelijen. Namun upaya ini dinilai gagal sebab kegiatan intelijen yang ditujukan untuk pencegahan aksi unjuk rasa tersebut, belum mampu mencegah aksi unjuk rasa di hari-hari berikutnya, yang dari hasil analisis peneliti kondisi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: adanya kontradiksi antara penegasan dan pengulangan, masalah insentif, kontradiksi informasi palsu yang bermuatan positif dan negatif, efek penguncian keterikatan pada regulasi yang harus dipatuhi, pembagian informasi, saluran komunikasi. Pola pemolisian prediktif yang diterapkan untuk memprediksi potensi unjuk rasa yang bersifat anarkis di wilayah DKI Jakarta dilakukan dengan cara pengumpulan data, analisis, operasi polisi, dan respons terhadap ancaman aksi unjuk rasa yang bersifat anarkis, yang mana hal ini dalam langkah intelijen ditujukan untuk melakukan penilaian ancaman, penyelidikan ancaman, mengevaluasi ancaman, pemantauan, pengontrolan dan pengarahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan aksi unjuk rasa yang bersifat anarkis di wilayah DKI Jakarta dipengaruhi oleh adanya peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku aksi unjuk rasa tersebut.

---

This research is motivated by the problem of tension in society caused by the negative impact of the existence of the Covid-19 pandemic. This condition of tension then triggered demonstrations by the community. In order to prevent the anarchic potential of these demonstrations, intelligence activities that combine predictive policing are implemented to anticipate various factors that trigger anarchic attitudes. In accordance with this issue, this study is aimed at analyzing the efforts of the National Police's security intelligence in preventing demonstrations against the policy of restricting social activities during the Covid-19 pandemic, analyzing the predictive policing pattern applied to predict the potential for anarchic demonstrations in the DKI Jakarta area, and analyze the factors that influence the increase in anarchic demonstrations in the DKI Jakarta area.

The efforts of the National Police Security Intelligence to prevent demonstrations against the policy of restricting social activities in the community during the Covid-19 pandemic can be carried out through early detection activities carried out through the planning stages, intelligence data collection and data processing, as well as intelligence data presentation. However, this effort was considered a failure because intelligence activities aimed at preventing these demonstrations had not been able to prevent demonstrations in the following days, which from the results of the researcher's analysis this condition could be caused by several factors including: the contradiction between affirmation and repetition, incentive problems, contradicting positive and negative false information, the effect of locking attachments on regulations that must be obeyed, information sharing, communication channels. The predictive policing pattern applied to predict the potential for anarchic demonstrations in the DKI Jakarta area is carried out by means of data collection, analysis, police operations, and responses to the threat of anarchic demonstrations, which in this intelligence step is intended to conduct an assessment. threats, threat investigations, evaluating threats, monitoring, controlling and directing. The factors that influence the increase in anarchic demonstrations in the DKI Jakarta area are influenced by the opportunities that can be exploited by the perpetrators of these demonstrations."

"Di dalam tesis ini dibahas peranan Politeknik dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya kualitas lulusannya ditinjau dari perspektif ketahanan nasional. Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel lulusan Politeknik Universitas Indonesia / Politeknik Negeri Jakarta sebanyak 50 orang lulusan dari angkatan pertama tahun 1985 sampai dengan tahun 1998 dari semua jurusan dan program studi terwakili serta bekerja di kawasan Jabotabek. Penelitian dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada responden lulusan Politeknik UI dan wawancara dengan para pimpinan Politeknik UI serta para pengguna lulusan. Sistem pendidikan merupakan sistem yang bersifat terbuka. Proses pendidikan dengan pendekatan sistem terdiri atas masukan (input) yaitu peserta didik (mahasiswa) dan masukan instrumental (instrumental input) yaitu sumber-sumber daya pendidikan, masukan lingkungan (enviromental input) meliputi aspek-aspek kehidupan bangsa, dan proses yang merupakan kegiatan mengubah masukan (peserta didik) menjadi keluaran (output). Profil Politeknik dilihat dan masukan instrumental yang berupa kurikulum, dosen, administrasi, laboratorium dan bengkel/workshop, perpustakaan serta sarana/perlengkapan sebagai komponen pemroses pendidikan yang akan mempengaruhi secara langsung kualitas lulusannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan profil Politeknik memperoleh rata-rata kategori baik yaitu kurikulum, dosen, administrasi dan sarana/perlengkapan pendidikan, sedangkan laboratorium dan bengkel/workshop serta perpustakaan dalam kategori cukup sehingga perlu peningkatan. Sedangkan kemampuan profesional lulusan Politeknik UI memperoleh nilai rata-rata dengan kategori baik. Hal ini tidak terlepas dari instrumental input pada proses pendidikan Politeknik UI. Kemampuan profesional lulusan dapat dilihat dari pengetahuan yang dimiliki (aspek cognitif), keterampilan/skill (aspek psychomotor) dan sikap & kepribadian/attitude yang baik (aspek afektif} sehingga mudah mendapatkan pekerjaan yang menjembatani antara tenaga kerja lulusan SMTA (STM & SMEA) dengan sarjana S1. Lulusan Politeknik dalam usaha meningkatkan kemampuannya dan meningkatkan kariernya selain dengan pengalaman kerja, juga mengikuti kursus-kursus, pelatihan-pelatihan dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (SI dan S2). Didalam menganalisis kondisi ketahanan nasional dilakukan pendekatan kesejahteraan dan keamanan dari lulusan Politeknik dalam bekerja yang memperoleh pendapatan, fasilitas kerja, jaminan kesehatan, fasilitas keselamatan kerja, fasilitas transportasi yang baik sehingga kondisi secara keseluruhan baik akan meningkatkan ketahanan pribadi dan ketahanan keluarga. Selain itu produk barang dan jasa dimana lulusan Politeknik bekerja yang dikonsumsi oleh perorangan maupun rumah tangga dapat memberi manfaat dan dapat meningkatkan ketahanan pribadi, ketahanan keluarga dan selanjutnya ketahanan lingkungan yang lebih luas yaitu ketahanan wilayah/daerah kemudian ketahanan nasional."

"Tesis ini mengenai pemolisian komuniti di wilayah polsek metro Cakung Jakarta Timur. Pemolisian Komuniti adalah sebuah model pemolisian pro aktif yang lebih mengedepankan kemitraan antara polisi dan masyarakat serta pemecahan masalah. Selama ini polisi lebih dikenal sebagai crime fighter daripada problem solver. Secara tradisional model represif dan penegakan hukum yang lebih banyak dijalankan oleh polisi dan hal ini yang membuatnya nampak menonjol fungsinya dalam masyarakat.Pemolisian komuniti adalah model pemolisian modem dan disebut sebagai sate paradigma bare dalam pemolisian. Selama ini dari sejumlah penelitian model pemolisian tradisional yang represif dianggap gagal menurunkan kejahatan. Model ini sudah banyak diterapkan-di sejumlah negara maju dan dianggap sebagai model pemolisian masa depart. terutama di Asia. Pertanyaannya bagaimana model ini dapat diterapkan di Indonesia - dalam hal ini ditingkat polsek selaku ujung tombak implementasi konsep pemolisian komuniti. Hakekat dari pemolisian komuniti adalah kemitraan dan pemecahan masalah guna mencegah terjadinya kejahatan. Untuk membangun kemitraan maka kepercayaan menjadi kata kunci. Konsep dan teori pemolisian komuniti serta perilaku organisasi merupakan landasan dalam membahas pemolisian komuniti dalam perspektif konsep dan praktek. Secara konseptual implementasi pemolisian komuniti di tingkat polsek menjadi bahasan dalam tesis ini.Untuk mengetahui implementasi pemolisian komuniti di tingkat polsek ini penulisan dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode pengamatan terlibat di lapangan dan mengumpuikan informasi melalui wawancara mendalam, serta melakukan analisa data dan dokumen. Penerapan pola pemolisian kornuniti memerlukan upaya ekstra. Selain kendala external berupa kepercayaan dari masyarakat guna membangun kemitraan, masalah anggaran operasional juga mendesak untuk ditangani. Perubahan perencanaan sumber days dan anggaran menjadi perhatian untuk pembenaban guna mendukung konsep ini.Kepercayaan dan rasa soling mempercayai menjadi kunci keberhssilan pemolisian komuniti. Pemolisian komuniti adalah sebuah konsep yang ideal tetapi memiliki ma~alab yang kompleks dalam penerapannya pads tingkat polsek di Indonesia. Model pemolisian ini bukan hanya bertujuan mengurangi angka kejahatan tetapi manakala kejahatan tidak terjadi lagi.

---

The focus of the thesis is about Community Policing in Polsek Cakung in East Jakarta Through the Perspective of Concept and Practice. Community Policing is a model of pro active policing which has the priority of partnership and problem solving. Nowadays, police is known as a crime fighter rather than problem solver in front of public. Through this study is to know better understanding how the concept of Community Policing which is known as a modem model of policing and said as a new police paradigm is applied.

Operational model of this study used the Concept of Community Policing which is adopted from many developed countries by accommodating and adapting the local culture and local needs. Area in Polsek Cakung is the location for the project research for this study.

This research is qualitative descriptive interpretive. The data was collected by means of observing and collecting data through deep interview. The result of the research are: 1) Trust is the key of success of community policing 2) The police facility to support the concept is not sufficient or limited especially in budget sector 3) the concept need comprehensive understanding for the policemen and the community to make it running 4) community and people are enthusiastic with the concept of community policing.

This research suggest that Police as institution need to change the paradigm by making the planning of Resources and Budget to support the concept."