Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini berupaya menjelaskan bagaimana pemerintah melakukan langkahlangkah dalam menghadapi terorisme di dalam negeri dimana fenomena terorisme ini sudah menggejala secara global. Penekanan penelitian ini difokuskan pada langkah konkret dari pemerintah untuk menghadapi terorisme dilihat dari aspek ketahanan nasional. Temuan dalam penelitian ini adalah aspek politik lebih dominan dibandingkan dengan aspek lain yang tak kalah pentingnya.Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptis ancilitis dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari basil wawancara dari para pakar di bidang yang berkorelasi dengan masalah terorisme series data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Untuk mendukung analisis digunakan metode analisis Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil dari perhitungan AHP-menjelaskan bahwa aspek politik iebih dominan dibandingkan dengan aspek lain meskipun aspek lain juga berpengaruh.Dari langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah menunjukkan bahwa koordinasi antar instansi yang terkait dalam memberantas terorisme dan perm serta mosyarakat perlu ditingkatkan diikuti dengan meningkatkan kesejahteraan warga negara di seluruh nusantara dan menjalin hubungan yang baik dengan negara lain dalam kaftan pemberantasan terorisme. Sehingga diharapkan di masa yang akan datang peluang terjadinya aksi terorisme akan berkurang.

---

This thesis the author had attempted to describe how far the government had got steps to fight terrorism in the country in which it had spread all over the word. This research is focused on concrete steps by the government for fighting against terrorism based on national resilience. Predominantly, this research findings is more political aspects than others being not less important

This research uses analytical descriptive approach using both primary data obtained from some interviews with experts having correlation with terrorism problems and secondary data from library studies. To support this analysis had been applied Analytical Hierarchy Process (AHP) method. Its results explained that political aspect is more dominant than other influential aspects.

From steps which had been taken by the government had indicated that coordination among related inter institutions in fighting against terrorism and large public participation necessarily, it should be increased and accompanied with all citizens welfare in the country as well as to have good relations with other countries in fighting against terrorism. By doing so, it is wished in the future opportunity of terrorism actions will be decreased or even eliminated."

"Masalah dalam tesis ini berkaitan dengan komitmen masyarakat internasional dalam mencegah dan memberantas terorisme, dimana terorisme adalah kejahatan yang mengancam perdamaian dan keamanan umat manusia, sehingga seluruh negara anggota PBB wajib mendukung dan melaksanakan konvensi internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengutuk dan menyerukan anggota PBB untuk mencegah dan memberantas terorisme melalui kerjasama intemasional dan pembentukan perundang-undangan nasionalnya.Tujuan penelitian untuk penulisan tesis ini adalah untuk memperoleh pemahaman mengenai pengaturan pemberantasan terorisme dalam hukum internasional dan nasional, dan memahami bentuk dan kerjasama internasional, serta memahami hubungan antara aspek hukum, kerjasama internasional dengan ketahanan nasional.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah deskriptif analisis dan teknik analisis data bersifat kualitatif, serta fokusnya mengenai terorisme dalam skala global yang sering disebut sebagai ketidakadilan global dan sering dikaitkan dengan kolonisasi dalam abad modern, dan sampai saat ini belum ada kesepakatan internasional mengenai definisi terorisme. Namun demikian, yang perlu dihadapi ialah bagaimana mencegah terorisme, sehingga tidak memasuki kehidupan bangsa dan negara yang lebih luas lagi, agar tidak menambah parah keadaan dan berdampak negatif dalam bidang politik, ekonomi, sosial, ketertiban dan keamanan masyarakat secara luas. Pemerintah dan bangsa Indonesia harus pandai melangkah dalam membawa arah masa depan Indonesia berdasarkan ketahanan nasionalnya, yang dapat menjanjikan kemajuan peradaban dan kedamaian, diantara perubahan, ketidakpastian dan ketidak-menentuan dalam kehidupan global yang kini tengah dialami oleh seluruh bangsa di dunia. Sejalan dengan UUD 1945, Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berlandaskan hukum dan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara kehidupan yang aman, damai, sejahtera dan ikut serta secara aktif memelihara perdamaian dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah wajib memelihara dan menegakkan kedaulatan dan melindungi setiap warga negaranya dari setiap ancaman atau tindakan destruktif, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.Kesimpulan tesis ini menunjukkan bahwa semua negara harus memperkuat upaya untuk mencegah dan memberantas terorisme termasuk meningkatkan kerjasama internasional dan menerapkan konvensi internasional anti-terorisme yang relevan, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan hukum nasionalnya, dan juga mereka harus mempunyai komitmen pada suatu strategi melawan terorisme yang komprehensif (anti-terorisme dan kontra-terorisme) berdasarkan lima pilar yaitu: mencegah orang-orang melakukan atau mendukung terorisme; menutup akses teroris terhadap dana dan peralatan; mencegah negara-negara mensponsori terorisme; kerjasama internasional dan mengembangkan kemampuan negaranegara untuk mengalahkan terorisme; dan membela hak-hak asasi manusia. Di sisi lain bahwa pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia tidak semata-mata merupakan masalah hukum dan penegakan hukum melainkan juga merupakan masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan nasional, sehingga kebijakan dan langkah pencegahan dan pemberantasannya pun ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan negara, hak asasi korban dan saksi, serta hak asasi tersangka.

---

The problem in this thesis relating to the commitment of the international community to prevent and eliminate terrorism, which affirm that terrorism is a crime that threatens the peace and safety of humanity, and therefore, all member States of the United Nations should support and implement international conventions and the resolution of the United Nations Security Council to condemn terrorism and to appeal to all members of the UN to prevent and suppress terrorism through the international cooperation and formation of their national legislation.

The purpose of this research attempts to: understand the regulation in international and national law, in strengthening international cooperation, and relationship among legal aspects, international cooperation and national recillience regarding suppression of criminal acts of terrorism.

Researcher in this thesis use the research method are descriptive analytical and qualitative approach for technique of data analysis and will be focus regarding terrorism in the global scale often has the connotation of global injustice, and frequently connected with what could be termed colonization of a modern era. Therefore, it could be understood that up to present there is no internationally agreed definition of terrorism that is absolutely acceptable to the nations on the globe. The matters that should be handled immediately are terrorist acts, so as to prevent them from entering into the lives of the Indonesian nation and state, worsening the situation and having negative impacts on the politics, economy, social, discipline and security of the community at large. Departing from the rationale above, it is appropriate for the government and people of Indonesia to adopt prudent steps in directing the future based on national resilience of their country, which promises advancement of civilization and peace with long term focus and are always on the alert for the uncertainties in the global living that is currently experienced by all nations. In line with the Preamble of the 1945 Constitution, the Republic of Indonesia is a unitary state, which is based on the laws and has the duty and responsibility to maintain a secure, peaceful and prosperous life, and to participate actively in maintaining the world peace. In order to achive the above goal, the government is obliged to maintain and uphold the sovereignty and to protect its citizens from every threat or destructive act both from inside and outside the country.

Conclusion of this thesis shows that all of States have to redouble their efforts to prevent, eliminate and suppress terrorist acts including by increased international cooperation and full implementation of the relevant international anti-terrorist conventions, Security Council resolutions and their national law, and also they must have of the commitment on the strategy against terrorism (anti-terrorism and counter-terrorism) must be comprehensive and should be based on five pillars: it must aim at dissuading people from resorting to terrorism or supporting it; it must deny terrorist access to funds and materials; it must deter States from sponsoring terrorism; it must develop state capacity to defeat terrorism; and it must defend human rights. The other side that suppression of criminal acts of terrorism is not only a question of law and law enforcement but also a social, cultural, economic issue closely-related to the security of a nation and national resilience, and the policies and measures to prevent and eliminate it should also be aimed at maintaining the equilibrium in the obligation to protect the state's sovereignty, the human of the victims, the withnesses and the suspect."

"ABSTRAKDisertasi yang berjudul Model Pencegahan Terorisme di Indonesia oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ini berupaya untuk mengkaji bagaimana konsep kerja Multi Lembaga dan kemitraan dalam organisasi pemerintahan yang bertujuan untuk pencegahan terorisme di Indonesia, melalui BNPT dapat terealisasi dengan baik. Perbedaan struktur dan budaya antar organisasi yang bermitra tentunya tidak secara otomatis berjalan efektif hanya karena ada peraturan perundang-undangan yang mengharuskan mereka bergabung menjadi satu dalam badan baru.Dalam penelitian ini, penulis melakukan langkah-langkah pengumpulan data yaitu: pertama, mengidentifikasi dan menspesifikasi masalah yang berkembang di lingkungan penelitian. Kedua, penulis merancang pedoman wawancara dengan menyusun butir-butir pertanyaan berdasarkan variabel yang diamati atau masalah yang akan diselesaikan melalui wawancara mendalam kepada informan terpilih yang telah diidentifikasi. Ketiga, hasil dari wawancara mendalam ini kemudian diolah dan dikategorisasikan untuk mengidentifikasi temuan dalam penelitian lapangan. Keempat, hasil dari identifikasi ini kemudian disusun menjadi pedoman untuk Focused Group Disscussion (FGD).Kesimpulan disertasi ini antara lain: (1) Dalam berperan sebagai badan koordinasi Multi Lembaga, BNPT masih banyak mengalami hambatan; (2) Dalam internal organisasinya, hambatan-hambatan dikelompokkan ke dalam Aspek Instrumental, Struktural dan Kultural; (3) Secara eksternal, dalam berhubungan dengan berbagai Kementerian/Lembaga terkait, BNPT cenderung menganggap dirinya sebagai Badan Nasional bentukan baru yang ?mengambil alih? tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang sudah ada sebelumnya; (4) Sesungguhnya pencegahan akar penyebab dan pemicu terorisme sangat beragam, sehingga implementasinyapun tersebar di berbagai urusan yang menempel di dalam berbagai Kementerian/Lembaga yang dalam khasanah kriminologi dikenal dengan tipologi pencegahan primer, sekunder dan tersier. Dalam disertasi ini, penulis juga menghasilkan Model Alternatif Pencegahan Terorisme Berpendekatan Multi Kausa-Multi Lembaga.

---

ABSTRAK

The dissertation entitles Terrorism Prevention Model in Indonesia by The National Counter Terrorism Agency (BNPT) tries to assess how the work concept Multi Agency and partners within the governmental organization that aims to prevent terrorism in Indonesia, by BNPT, can be well realized. The difference of structure and culture between the partnership organizations certainly not automatically running effectively just because there are laws and regulations those require them to merge into a new entity.

In this dissertation, the author performs the data retrieval steps within: first, to identify and specify the problems occur at the research environment. Second, the author designs the interview guidance by arranging the questions based on the observed variable or the problem which is going to be solved through in depth interview towards the chosen informant who has identified. Third, the result of the in depth interview then processed and categorized to identify research findings in the field. Fourth, the identified result then compiled into guidance for Focused Group Discussion (FGD).

The conclusion of this dissertation among others: (1) In capability as a Multi Agency coordinating body, BNPT still faces many obstacles; (2) In its internal organization, the obstacles classified within Instrumental, Structural, and Cultural aspect; (3) Externally, in relationship with various Ministry and related Institution, BNPT tends to consider itself as a new National Agency who ?takes over? the duty and authority of the existing Ministry and Institution; (4) Indeed the prevention of the root causes and trigger of terrorism are very diverse, thus the implementation are spreading in various following business towards various Ministry and Institution which in criminological term are known as primary, secondary, and tertiary prevention typology. In this dissertation, the author also obtains the Alternative Model of Terrorism Prevention Multi Causes-Multi Agency Approach"

"Tugas Karya Akhir ini berfokus pada strategi pencegahan kejahatan terorisme di dua bentuk rumah ibadah, yaitu masjid dan gereja. Rumah ibadah yang digunakan sebagai tempat beribadah ternyata tidak terlepas dari risiko ancaman terorisme. Sepanjang tahun 2015 sampai dengan 2017 terdapat kurang lebih tiga puluh serangan teroris yang dilakukan di masjid seluruh dunia, baik yang berbentuk pengeboman, penusukan, dan penembakan. BNPT sebagai aktor penanggulangan terorisme di Indonesia bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dari ancaman terorisme dengan membentuk suatu strategi pencegahan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Strategi pencegahan tersebut senada dengan apa yang dijelaskan dalam Routine Activity Theory, Rational Choice Theory, dan Situational Crime Prevention. Tujuan dari penulisan ini untuk melihat bagaimana upaya BNPT dalam memberikan perlindungan terhadap ancaman terorisme di rumah ibadah.

---

This research focuses on the terrorism crime prevention strategy in two places of worship, mosques and churches. Evidently, places of worship is exposed to risks of terrorism threats. From 2015 to 2017, there are approximately thirty terrorist attacks in mosques around the world in the form of bombing, stabbing and shooting. The National Agency for Combating Terrorism who is the actor of terrorism countermeasures in Indonesia is responsible for giving protection from terrorism threats by forming a prevention strategy that involves several stakeholders. The prevention strategy is inline with what is explained in Routine Activity Theory, Rational Choice Theory, and Situational Crime Prevention. This research aims to see how is BNPT`s efforts in giving protection from terrorism threats in places of worship."

"

ABSTRAK

 

Nama                           : Albert Bobby Prasetya

Program Studi             : Kajian Terorisme

Judul                           : Strategi Penanggulangan Terorisme Narkoba di Indonesia

Pembimbing                : Muhamad Syauqillah,S.H.I., M.Si., Ph.D

                                      Sapto Priyanto,A.Mi., S.H., M.Si

 

 

Tesis ini menjelaskan tentang Terorisme Narkoba yang terjadi di Indonesia. Terorisme Narkoba di Indonesia berbeda dengan yang terjadi di luar negeri karena baru satu kasus yang diajukan ke Pengadilan dan terbukti, yaitu kasus Fadli Sadama. Fadli merupakan anggota kelompok teror Jamaah Islamiyah (JI). JI adalah organisasi teror pecahan dari jamaah Darul Islam (DI) yang memperjuangkan Negara Islam Indonesia.  Karir kriminal Fadli Sadama dalam Terorisme Narkoba tidak lepas dari peran “School of Crime” selama menjalani hukuman di Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan, Sumatera Utara. Terdapat simbiosis mutualisme antara kelompok narkoba jaringan Aceh dengan Fadli Sadama. Konsep terorisme, narkoba, terorisme narkoba, criminal career dan Differential Association Theory digunakan untuk menjelaskan fenomena terorisme narkoba yang terjadi di Indonesia. Tesis ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, studi literatur dan wawancara terhadap narasumber. Wawancara mendalam terhadap Fadli Sadama akan menjelaskan proses Fadli Sadama berhubungan dengan penjahat narkoba di Lapas kelas I Tanjung Gusta Medan Sumatera Utara. Fadli Sadama menjadikan kriminal sebagai karirnya. Kurang efektifnya pembinaan dan pengawasan terhadap narapidana terorisme dan narapidana narkoba yang berada dalam satu lembaga pemasyarakatan menjadi catatan untuk penyusunan kebijakan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap narapidana terorisme dan narapidana narkoba di Indonesia.

 

Kata kunci: Narcoterrorism, Lembaga Pemasyarakatan, Karir Kriminal, Indonesia.

 

---

ABSTRACT

 

Name                           : Albert Bobby Prasetya

Study Programme       : Terrorism Studies

Title                             : Narcoterrorism prevention strategy in Indonesia

Counsellor                   : Muhamad Syauqillah,S.H.I., M.Si., Ph.D

  Sapto Priyanto,A.Mi., S.H., M.Si

 

This thesis explain about Narcoterrorism that happened in Indonesia. Narcoterrorism in Indonesia is different from what happened abroad because only one case was submitted to the court and proven, namely the case of Fadli Sadama. Fadli is a member of the Jemaah Islamiyah (JI) terror group. JI is a fractional terror organization from the Darul Islam (DI) congregation which fights for the Islamic State of Indonesia.. Fadli Sadama's criminal career in Narcoterrorism cannot be separated from the role of the "School of Crime" during his sentence in Class I Tanjung Gusta Medan, North Sumatra. There is a symbiosis of mutualism between the Acehnese drug network group and Fadli Sadama. Criminal career concepts and differential associations theory are used to explain the phenomenon of drug terrorism in Indonesia. This thesis is carried out by qualitative methods. Data collection techniques used are document studies, literature studies and interviews with resource persons. An in-depth interview with Fadli Sadama will explain the process of Fadli Sadama in relation to drug staining in Tanjung Gusta Medan Class I prison in North Sumatra. Fadli Sadama makes crime a career. The lack of effective guidance and supervision of terrorism inmates and drug prisoners in one penitentiary is a record for the formulation of policies for the implementation and supervision of terrorism prisoners and drug prisoners in Indonesia.

 

Keywords: Narcoterrorism, Correctional Institution, Criminal Career,  Indonesia

 

"

"Penelitian ini membahas antisipasi ASEAN terhadap terorisme yang terjadi di kawasan ASEAN. Secara lebih khusus menekankan sejauh mana perhatian dan ikatan kerjasama ASEAN telah dilakukan dalam mengantisipasi terorisme internasional di kawasan ASEAN.Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana ikatan kerjasama regional ASEAN dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya terorisme internasional? Serta bagaimana reaksi kerjasama regional ASEAN terhadap aksi terorisme internasional di Filipina Selatan pada tahun 2000 dan 2001?Analisis dilakukan dengan melihat Core Values organisasi ASEAN yaitu tujuan atau cita-cita ASEAN, Threats atau ancaman terhadap Core Values serta Capability ASEAN berupa kerjasama regional ASEAN dalam penanggulangan terorisme internasional.Di wilayah Filipina bagian Selatan telah terjadi aksi teorisme internasional berupa penculikan dan penyanderaan berbagai warga negara asing di tahun 2000 dan 2001. Pelaku penculikan merupakan warga negara Filipina dan aksi dilakukan di tempat wisata dalam wilayah negara Malaysia. Korban penculikan kemudian dijadikan sandera di wilayah Filipina. Kelompok penculik kemudian mengajukan berbagai tuntutan kepada pemerintah Filipina dengan ancarnan akan membunuh para sandera.Perilaku kelompok penculik dapat dikelompokkan sebagai tindakan terorisme internasional dan aksi merekapun telah mengganggu ketenangan usaha wisata di wilayah Malaysia. ASEAN sebagai organisasi yang bercita-cita ingin memajukan kesejahteraan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara sebenarnya telah menjadi tertantang untuk segera dapat menanggulangi ataupun mengantisipasi kejadian semacam ini.Sebelum aksi terorisme internasional menjadi lebih banyak dan lebih besar serta mengganggu hubungan antar negara anggota ASEAN, maka ikatan kerjasama penanggulangan merupakan jalan keluar pemecahan masalah."

"Skripsi ini membahas tentang pilihan rasional teroris radikal Islam dalam memilih modus serangan studi kasus terorisme di Indonesia dari tahun 2000 hingga 2010. Identifikasi menunjukan terdapat tiga modus serangan teroris yang dilakukan oleh kelompok teroris tersebut. Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam memilih modus serangan yang akan digunakan, teroris selalu memperhitungkan dan mempertimbangkan pilihan rasional berbagai faktor baik personal (motif dan kemampuan pelaku) maupun situasional (situasi dan kondisi target serta ketersediaan akses pendukung operasi) sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

---

This paper discussed the rational choice of radical Islamic terrorists in selecting the mode of attack, based on case studies of terrorism in Indonesia during 2000 to 2010. Identification showed that there are three modes of terrorist attacks carried out by terrorist groups. This study explains that in choosing a mode of attack that will be used, terrorists always take into account and consider the rational choice of a variety of factors both personal (the perpetrator's motives and abilities) or situational circumstances (situations and conditions of the target and the availability of access to operations support) so as to achieve the desired goal."

"Aktivitas al-Qai'da terutama setelah insiden 11 September tclah menimbuikan efek globalisasi terorisme yang berdampak hingga ke Indonesia. Fenomena ini dibuktikan dengan serangan born terhadap Bali pada 2002, hotel 3W Marriott pada 2003, dan Kedubes Australia di Jakarta yang dilakukan oleh Jamaah Islamiyah, yang merupakan jaringan terorisme al-Qai'da di kawasan Asia Tenggara.Pasca peledakan bom Bali, jaringan terorisme justra serrakin menunjukkan kecendeiungan pertumbuhan yang meningkat. Hai ini tidak terlepas dari faktor-faktor kerentanan yang dialami Indonesia dan dimanfaatkan oleh jaringan terorisnie global untuk mengembangkan ideologi dan meiakukan serangan-serangan teror terhadap target-target yang mereka anggap lemah.Hingga terjadinya peristiwa peledakan Kedubes Australia di Jakarta, pemerintah masih saja kesulitan dalarn menghadapi dan memberantas terorisme. Kesulitan itu tidak terlepas dari faktor-faktor kerentanan Indonesia yang berakumulasi dengan globalisasi terorisme gaya aI-Qai'da.Dengan menggunakan penelitian kualitatif yang berusaha melakukan deskripsi dan interpretasi secara akurat makna dari gejala yang terjadi, serta menggunakan strategi penelitian berdasarkan studi kasus dapat disimpulkan bahwa Indonesia sulit lepas dari ancaman terorisme global dikarenakan faktor eksternal seperti meluasnya globalisasi terorisme gaya al-Qai'da dan faktor-faktor internal seperti dampak globalisasi, agama, sikap anti-Amerika dari masyarakat, kondisi sosial ekonomi yang tidak stabil serta lemahnya respon pemerintah."