Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah Meiji melaksanakan beberapa kebijakan baru tentang pendidikan yang dilaksanakan mendasar secara sosial, yaitu dengan mengubah kesadaran dari setiap orang terhadap fungsi negara. Orang Jepang yang pada masa pemerintahan Tokugawa masih berfikir kedaerahan, pada masa Meiji diharuskan mempunyai pemikiran atau kesadaran nasional (satu kebijakan pendidikan yang bersifat nasionalistik). Perubahan kesadaran dari kedaerahan menjadi nasional inilah yang merupakan hasil terpenting yang dilakukan oleh pemerintah Meiji dalam bidang pendidikan.

---

The Meiji administration issued some new policies on education which were basically carried out socially by transforming the awareness of each citizen on the role of the state. The Japanese during the Tokugawa era were still bound by provincialism, whereas in the Meiji era they were obliged to have a national consciousness based on a nationalistic educational policy. The transformation of the provincial awareness to the nationalistic one is the most significant change carried out by the Meiji administration in the domain of education."

"Pada abad-abad 16, 17 dan 18, gagasan reformasi pendidikan di Prancis muncul pertama-tama dalam karya sastra. Dimulai oleh Rabelais dalam dongeng-dongengnya Pantagruel (1532) dan Gargantua (1534), tulisan tentang pendidikan dikembangkan dalam Essais (tiga jilid) karangan Montaigne (1580), dan dalam roman Jean-Jacques Rousseau, Emile (1762). Gagasan yang sama didukung pula antara lain oleh Descartes dalam Discours de la Méthode [Risalah tentang Metode] (1637) dan oleh Voltaire dalam dongengnya L?Ingénu (1767). Intinya adalah pertentangan antara sistem pendidikan lama yang mementingkan hafalan dan teori dengan sistem pendidikan baru yang mereka usulkan, yang lebih mementingkan pembinaan nalar, cara berpikir, dalam suasana belajar yang menyenangkan, yang dikaitkan dengan kehidupan nyata serta alam sekitar. Secara resmi reformasi pendidikan Prancis baru dicanangkan Menteri Pendidikan Jules Ferry pada tahun 1880 dengan pembuatan peraturan wajib belajar di sekolah dasar, biaya belajar cuma-cuma dan pemisahan pendidikan formal di sekolah dari pendidikan keagamaan.

---

In the 16th., 17th. and 18th. century, the first ideas of educative reform in France appeared in litterary master pieces. Rabelais wrote his critics and proposals on child education in his stories Pantagruel (1532) and Gargantua (1534), developped later in the Essays (three volumes) written by Montaigne and in Rousseau?novel, Emile. Actually the same ideas were supported also by Descartes in Discours de la Méthode (1637) and Voltaire in L?Ingénu (1767). The central issue was the opposition between the old system of education focusing on learning by heart and theories and the system they proposed which gave importance on the formation of the way of thinking, in a pleasant learning atmosphere, in relation to real life and nature. Officially French education reform was started by the Minister of Education Jules Ferry in 1880 in the decrees proclaming compulsory education in the primary school, free of charge, and the separation between secular and religious education."

"Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan janji negara yang harus dipenuhi. Setiap anak memiliki haka untuk mengakses layanan pendidikan yang berkualitas. Mendapatkan layanan pendidikan merupakan hak yang paling asasi dan harus dipenuhi oleh negara. Salah satu hal yang menyebabkan tertinggalnya Orang Asli Papua (OAP) di berbagai bidang kehidupan adalah kurang diperhatikannya layanana pendidikan bagi mereka. Kondisi tersebut menyebabkan mereka semakin termajinalkan di tanahnya sendiri.Buku ini menyajikan dua masalah mendasar yang membuat percepatan pembangunan pendidikan di Tanah Papua tidak dapat terlaksana secara optimal. Pertama, persoalan struktural yang terkait dengan regulasi, tata kelola kelembagaan, anggaran, dan program-program pendidikan yang belum responsif terhadap kondisi geografis, demografi, sosial, dan budaya Orang Asli Papua (OAP). Kedua, tantangan sosial kultural meliputi identitas budaya yang beragam; pemenuhan hak yang terkendala oleh situasi geografis; keterbatasan anak-anak untuk belajar; dan pendidikan bagi OAP yang tidak relevan karena tidak membangun imajinasi, berbasis kearifan lokal, dan pengembangan diri. Terhadap kondisi tersebut, buku ini merekomendasikan desai pendidikan dan peta jalan yang responsif terhadap kondisi geografis, demografi, sosial, dan budaya OAP untuk memperbaiki kualitas pendidikaan di Tanah Papua."

"Penelitian ini menganalisis korelasi bantuan pendidikan dengan basis syarat need dan merit di Universitas Indonesia terhadap pendapatan individu dan ketimpangan pada tingkat program studi. Studi ini menggunakan metode pooled cross section regression dengan data Tracer Study Universitas Indonesia. Hasil menunjukkan penerima bantuan berbasis need memiliki pendapatan yang lebih rendah sedangkan penerima bantuan merit memiliki pendapatan lebih tinggi dibandingkan non-penerima bantuan. Pada penelitian ini juga ditemukan korelasi positif antara proporsi bantuan pendidikan need terhadap ketimpangan prodi. Namun tidak ditemukan korelasi antara proporsi bantuan merit dengan ketimpangan pendapatan pada tingkat program studi. Studi ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak dari dua jenis bantuan pendidikan di tingkat perguruan tinggi, khususnya di Universitas Indonesia.

---

This research analyzes the correlation of educational aid based on need and merit at the University of Indonesia with individual income and inequality at the study program level. This research uses pooled cross-section regression method with data from the Tracer Study at the University of Indonesia. The results show that need-based aid recipients have lower incomes, while merit-based aid recipients have higher incomes compared to non-recipients. The study also found a positive correlation between the proportion of need-based educational aid and income inequality at the study program level. However, no correlation was found between the proportion of merit-based aid and income inequality at the study program level. The study provides a deeper understanding of the impact of these two types of education assistance at the university level, especially at the University of Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pembangunan infrastruktur pendidikan terhadap mobilitas pendidikan antargenerasi. Studi ini menggunakan data Indonesian Family Life Survey (IFLS) untuk memperoleh informasi pendidikan, pendapatan, dan lokasi tempat tinggal anak saat usia sekolah. Data infrastruktur pendidikan berasal dari survei PODES 1983- 2003 (Potensi Desa). Hasil empiris menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan SMA (Sekolah Menengah Atas) meningkatkan mobilitas pendidikan antargenerasi. Pembangunan infrastruktur SMA memiliki peran yang lebih krusial dalam meningkatkan mobilitas pendidikan antargenerasi dibandingkan pembangunan infrastruktur SMP. Selain itu, penelitian ini juga menemukan adanya perbedaan mobilitas pendidikan antargenerasi antara anak laki- laki dan perempuan.

---

This study aims to determine the role of educational infrastructure development on intergenerational education mobility. This study uses data from the Indonesian Family Life Survey (IFLS) to obtain information on education, income, and the location of a child's residence at school age. Meanwhile, education infrastructure data comes from the PODES 1983- 2003 (Village Potential Survey). Empirical results show that the infrastructure development of junior high schools and senior high schools increases intergenerational education mobility. The development of high school infrastructure has a more crucial role in increasing intergenerational education mobility than the construction of junior high school infrastructure. In addition, this study also found differences in intergenerational education mobility between sons and daughters."

"Perguruan tinggi sebagai wadah untuk menciptakan kader-kader pemimpin bangsa memerlukan suatu cara pengelolaan yang berbeda dengan pengelolaan instansi non pendidikan, karena dalam wadah ini berkumpul orang-orang yang berilmu dan bernalar. Hal penting yang harus diperhatikan adalah bagaimana manajemen perguruan tinggi diatur sesuai dengan sistem mutu meliputi suatu administrasi yang rapi, efisien, dan transparan.Banyak diantara pengelola perguruan tinggi yang mulai memikirkan untuk menerapkan sistem mutu agar universitas yang dipimpinnya mempunyai nilai lebih dan meningkatkan daya tarik bagi para calon mahasiswa baru. Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat sebagai bagian dari pendidikan tinggi yang bernaung di bawah Program Pascasarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia termasuk tempat untuk menciptakan kader-kader pemimpin bangsa terutama di bidang kesehatan, maka manajemennya perlu diatur sesuai dengan sistem mutu.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa terhadap faktorfaktor yang berhubungan dengan mutu pendidikan di Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Tahun 2004. Rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian "cross sectional " dengan jumlah sampel 156 mahasiswa 52 PS IKMUI yang masih terdaftar sebagai mahasiswa.Hasil penelitian menunjukan proporsi mahasiswa yang menjawab mutu pendidikan di PS IKMUI baik hanya 32,1%, sedangkan dari uji bivariat didapatkan ada hubungan yang bermakna antara semua variabel independen yaitu : kepemimpinan; rencana strategis; fokus pada pasar; pengukuran; analisis; serta manajemen pendidikan; orientasi pada fakultas dan staf; proses manajemen; hasil kinerja organisasi dengan mutu pendidikan di PS IKMUI. Sedangkan kepemimpinan merupakan faktor yang dominan yang berhubungan dengan mutu pendidikan di PS IKMUI.Bagi Pimpinan PS IKMUI diharapkan lebih menggunakan pendekatan informal dan persuatif kepada staf pengajarnya dalam rangka menetapkan pencapaian nilai-nilai organisasi sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di PS IKMUI. Disamping itu pimpinan PS IKMUI sebaiknya lebih mengintensifkan komunikasi dengan mahasiswanya melalui forum yang diciptakannya maupun melalui forum yang sudah ada untuk menyerap aspirasi maupun problematika yang dialami mahasiswanya sehingga tercipta rasa kekeluargaan dan kebersamaan untuk memajukan PS IKMUI.

---

Aplication of Malcolm Baldridge Model For Measuring Student's Perception on Educational Quality of Postgraduate Program, Public Health Study Program University of Indonesia in 2004College as institution for creating prospective nation leaders needs different management with non-educational institution because in this institution gathered people who have knowledge and logical thinking. Important thing that must be concerned is how to manage college's management which suitable with quality system that involve tidy, efficient, and transparant administration. Amongs college's providers which begin to think about implementation of quality system so their universities have additional value and increase interested feeling for prospective student. The Public Health Study Program as part of high education which under Postgraduate Program of Faculty of Public Health University of Indonesia is a place for creating prospective nation leaders especially in health area, so its management should be managed toward quality system.

The purpose of this research is to know student's perception to factors which related to educational quality on Public Health Study Program, Faculty of Public Health University of Indonesia in 2004.

This research is using quantitative approach with cross sectional design and have 156 students of Postgraduate Public Health Study Program University of Indonesia which still registered as student.

The result of this research, show that proportion of student who answer education quality of Public Health Study Program University of Indonesia good only 32,1%, and from bivariate test there is significant relationship between all independent variables, leadership; strategic planning; focus to market; measurement, analysis, and educational management; faculty and staf orientation; management process; result of organization capability with educational quality at Public Health Study Program University of Indonesia and leadership is a dominant factor which related to educational quality at Public Health Study Program University of Indonesia.

Leaders of Public Health Study Program University of Indonesia should use more informal and persuasive approaches to lecturer staff in pursuing organization values so can improve educational quality in Public Health Study Program University of Indonesia. Beside that, leaders of Public Health Study Program University of Indonesia should do much communications intensively with their students through their forum and also existence forum. For getting aspirations and problems whom their students feel, so will be created feeling of being family and being togheter for progressing Public Health Study Program University of Indonesia."