Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masih ada perbedaan pandangan mengenai kedudukan Humas di kalangan pemerintahan. Di Departemen Pekerjaan Umum, kedudukan Humas setingkat dengan Bagian (eselan III). Kedudukan ini mempengan.rhi mekanisme kerja Bagian Hubungan Masyarakat. Dilatarbelakangi kenyataan ini, penulis mencoba menggambarkan kedudukan dan mekanisme kerja Bagian Hubungan Masyarakat Departemen Pekerjaan Umum, baik dalam menjalankan kegiatan komunikasi eksternal maupun komunikasi internal. Idealnya, kedudukan Humas harus sedekat mungkin dengan pimpinan puncak sebuah organisasi, sehingga mendukung terlaksananya kegiatan kehumasan secara optimal. Hasil penelitian memberi gambaran bahwa kedudukan Bagian Humas Departemen Pekerjaan Umum berdampak pada tidak optimalnya kegiatankegiatan yang dilakukannya. Unjuk kerja terganggu karena keterbatasan anggaran untuk menyediakan saran dan prasarana yang memadai, serta akses ke bagian lain. Penerbitan jumal intern yang ditargetkan menjadi jembatan informasi bagi karyawan tidak dapat dipenuhi karena penyebarannya tidak dapat dilakukan secara merata. Berikan informasi yang lengkap dan mendalam kepada pihak media massa pun terhambat karena sebagian besar nara sumber memiliki posisi yang lebih tinggi daripada Bagian Humas. Melihat kenyataan ini, disarankan untuk menempatkan Humas pada kedudukan yang lebih strategis yakni selingkat Biro (Eselon II) dengan kemampuan melakukan komunikasi vertikal, horisontal, maupun diagonal secara lebih fleksibel."

"Pemilihan judul penelitian dilatar belakangi oleh adanya indikasi banyaknya temuan tim pemeriksa atas terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa pada proyek pembangunan di lingkungan Ditjen.Cipta Karya sehingga hasilnya belum sesuai dengan sasaran kebijakan pemerintah di bidang pengadaan barang dan jasa yang tertuang dalam Keppres 16 tahun 1994.Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan substansi program pelatihan yang dapat dikembangkan dalam rangka peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) panitia pengadaan sebagai aparatur pelaksana pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan Keppres 16/1994.Jenis penelitian ini adalah diskriptif komparatif yang dapat memberikan jawaban secara mendasar tentang sebab dan akibat dengan pengumpulan informasi sebanyak mungkin tentang masalah yang terjadi termasuk hubungan kegiatan, sikap, pandangan dan proses yang sedang berlangsung pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Ditjen. Cipta Karya.Analisis peningkatan SDM dilakukan dengan pendekatan teori perubahan perilaku dengan lour partisipatif dari perubahan pengetahuan, perubahan sikap, perubahan perilaku individu dan akhirnya perubahan perilaku kelompok menuju efektifitas panitia pengadaan. Teknis analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan data primer yang dikompilasi dari responden terdiri staf/pejabat di lingkungan Ditjen. Cipta Karya dan rekanan pengadaan barang dan jasa melalui kuesioner dan hasil wawancara, serta data sekunder yang didapat dari studi pustaka dan informasi dan sumber lain.Hasil penelitian ini memberi penekanan pada dua aspek penting yaitu aspek kebijaksanaan dalam bentuk kebutuhan pedoman rinci dan ringkasan ketentuan pengadaan barang dan jasa Keppres. 16/1994, serta aspek kemampuan SDM yang perlu ditingkatkan melalui program pelatihan pelaksanaan ketentuan pengadaan. Ketersediaan SDM yang mampu dan didukung dengan ketentuan yang rinci dan terapan secara konseptual akan meningkatkan efektifitas panitia pengadaan, sehingga sasaran kebijaksanaan pemerintah di bidang pengadaan barang dapat tercapai.Hasil kajian substansi Keppres. 16/1994 dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaannya dan dikaitkan dengan perkembangan arus swastanisai serta menyongsong era globalisasi di bidang pengadaan barang dan jasa, merupakan masukan untuk usulan rumusan penyempurnaan Keppres. 16 Tahun 1994."