Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"One of civil service reform orgent agenda in Indonesia for shortly been done is reform of civil servant candidates (CPNS) procuremen,remembering that it is the most deep critical thing in the entiraly of civil service management process

---

"

"Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dijabat oleh jabatan fungsional setingkat staf seringkali memberi peluang adanya intervensi oleh atasan dalam pengambilan keputusan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah. Tesis ini hendak menjawab permasalahan legalitas PPK yang ditugaskan dalam jabatan fungsional dikaitkan dengan manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik. Metode Penelitian yang digunakan adalah bentuk penelitian yuridis normatif yaitu peneliti mengarahkan penelitian pada hukum positif dan norma. Hasil penelitian menunjukan bahwa jabatan PPK merupakan jabatan tambahan diluar jabatan pokok seorang Pegawai Negeri Sipil. Hal tersebut mengakibatkan masih adanya hubungan atasan-bawahan yang selama ini lekat dalam birokrasi pemerintah sehingga membuka peluang campur tangan atasan dalam keputusan yang dibuat oleh PPK yang merupakan bawahan dari atasan tersebut. Selain itu, sebagai seorang bawahan, terdapat tekanan yang dirasakan jika mengabaikan perintah atasan. Sebagai solusi untuk mencapai upaya perwujudan pemerintahan yang lebih baik, disarankan untuk perlunya memperbaiki sistem hukum yang ada yang tidak selalu menempatkan PPK sebagai penanggung jawab tunggal dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan, namun mempertimbangkan porsi keterlibatan pihak-pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan atau opsi lain dengan  lakukan pemisahan struktur organisasi untuk kegiatan pengadaan dengan kegiatan tugas dan pokok sehari-hari pegawai sehingga meminimalisir campur tangan pihak-pihak lain

---

The position of Commitment Making Officer (PPK) held by a staff-level functional position often open up opportunities for intervention by superiors in decision making made by PPK. This thesis aims to answer the problem of the legality of PPK assigned to functional positions related to the management of Civil Servants in an effort to realize good governance. The research method used is a form of normative juridical research, namely the researcher directs research on positive laws and norms. The results showed that the PPK position was an additional position outside the main position of a Civil Servant. This resulted in the existence of a superior-subordinate relationship that had been attached to the government bureaucracy so that it opened up opportunities for superior intervention in decisions made by the PPK who was a subordinate of the superior. In addition, as a subordinate, there is a feeling of pressure if you ignore the orders of your superiors. As a solution to achieve better governance, it is recommended to improve the existing legal system which does not always place PPK as the sole person in charge of the implementation of procurement activities, but considers the portion of involvement of other parties involved in the implementation of procurement activities or other options. by separating the organizational structure for procurement activities from the daily tasks and main activities of employees so as to minimize interference from other parties."

"Bank Indonesia memiliki fungsi dan tugas yang sangat penting yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Dalam menjalankan fungsinya, Bank Indonesia perlu didukung dengan manajemen kelembagaan yang baik, salah satunya dalam hal pengadaan barang dan jasa. Peningkatan kinerja pengadaan perlu dilakukan secara berkesinambungan agar efisiensi dan efektivitas proses pengadaan semakin meningkat. Berdasarkan studi literatur, salah satu metode untuk meningkatkan kinerja pengadaan adalah dengan mengukur tingkat kematangan proses pengadaan agar dapat diketahui komponen pengadaan yang perlu ditingkatkan. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan strategi berdasarkan analisis gap terhadap kondisi eksisting kematangan proses pengadaan dengan menggunakan Procurement Maturity Model (Guth, 2010) untuk meningkatkan kinerja pengadaan di Bank Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan survei yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden di Departemen Pengadaan Strategis Bank Indonesia. Selanjutnya dilakukan studi literatur untuk menyusun konsep strategi peningkatan yang akan dibahas secara mendalam melalui focus group discussion untuk menghasilkan strategi peningkatan tingkat kematangan proses pengadaan di Bank Indonesia. Strategi tersebut kemudian divalidasi sehingga dihasilkan rekomendasi strategi peningkatan tingkat kematangan pengadaan. Hasil dari penelitian ini adalah 21 strategi yang disarankan untuk diimplementasikan oleh Bank Indonesia untuk meningkatkan kinerja proses pengadaan barang dan jasa di Bank Indonesia.

---

Bank Indonesia has very important duties to achieve and maintain the stability of the Rupiah value. In carrying out its functions, Bank Indonesia needs to be supported by good institutional management, one of which is in the procurement. Procurement performance improvement needs to be done continuously hence the efficiency and effectiveness of the procurement will increase. Based on literatures, method to improve procurement performance is by measuring the procurement maturity level to identify which procurement components need to be improved. This research aims to produce improvement strategies based on a gap analysis of the existing procurement maturity level using the Procurement Maturity Model (Guth, 2010) to improve procurement performance at Bank Indonesia. This research uses literature studies and surveys by distributing questionnaires to respondents at the Strategic Procurement Department of Bank Indonesia. Subsequently, literature studies were conducted to formulate conceptual improvement strategies that would be discussed in focus group discussions to produce strategies. These strategies are then validated to produce recommendation in the form of strategies to increase the procurement maturity level. The results of this study are 21 strategies that are suggested to be implemented by Bank Indonesia to improve the performance of the procurement process at Bank Indonesia."

"Government officials in Indonesia are required to continuously improve their services quantitatively and qualitatively to increase the country competitiviness and public sector management quality

---

."