Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Artikel ini membahas tentang model pembangunan pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism development) yang dikembangkan oleh Maroko, sebuah negara di wilayah Timur Tengah. Pariwisata di Maroko adalah salah satu sumber devisa utama di Maroko. Sejak 2013 negara Maroko merupakan negara di Afrika dengan kunjungan wisatawan tertinggi. Keseriusan otoritas Maroko dalam pembangunan pariwisata terlihat dari strategi pariwisata "Visi 2020". Artikel ini bertujuan menjelaskan alasan Maroko menjadikan pariwisata sebagai pembangunan utama Visi 2020 dan juga menjelaskan mengenai implementasi Visi 2020 di bidang pariwisata selama satu dekade (2010—2020). Artikel disusun dari suatu penelitian dengan metode analitis kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dengan memanfaatkan artikel jurnal, buku, dan informasi digital. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan publik yang dikemukakan oleh James E. Anderson. Temuan dari penelitian ini adalah pembangunan pariwisata berkelanjutan di Maroko merupakan model pariwisata berbasis sumber daya alam dan sejarah kebudayaan. Model ini memperlihatkan upaya pembangunan pariwisata yang tidak sekedar menciptakan produk pariwisata, namun suatu upaya yang berkelanjutan dalam meningkatkan kapasitas sumber daya alam yang dimiliki oleh Maroko. Selain itu juga memberi kesempatan kepada sumber daya manusia Maroko untuk terlibat dalam proses pembangunan industri pariwisata ini.

---

This research discusses about the sustainable tourism development model developed by Morocco, a country in the Middle East region. Tourism is one of the main sources of foreign exchange in Morocco. Since 2013 the country of Morocco is a country in Africa with the highest tourist arrivals. The seriousness of the Moroccan authorities in tourism development can be seen from the "Vision 2020" tourism strategy. This article aims to explain why Morocco has made tourism the main development of Vision 2020 and also explains the implementation of Vision 2020 in tourism for a decade (2010-2020). The article is compiled from research with qualitative analysis method. Data collection is done by literature study by utilizing journal articles, books, and digital information. The theory used in this study is the theory of public policy proposed by James E. Anderson. The findings of this study are sustainable tourism development in Morocco is a tourism model based on natural resources and cultural history. This model shows that tourism development efforts are not only creating tourism products, but also increasing the capacity of Morocco's natural resources sustainably. In addition, it also provides the opportunity for Moroccan human resources to be involved in the process of developing this tourism industry."

"Pulomas area has a strategic position. If the development of this area is put into action, this area can lessen current human density in center business and shopping centre in central, south, and west region of Jakarta. The development of Pulomas area that is currently managed by PT Pulomas Jaya is similar to the management of service through special district. However, the concept of Kawasan Khusus is still being disputed by many experts until now. There are three research questions that submitted in this research. First, what is the real meaning of 'Kawasan Khusus' Second, which aspects to consider in determining 'Kawasan Khusus' Third, can Kawasan Terpadu Pacuan Kuda Pulomas be categorized as a 'Kawasan Khusus' This research applies positivist approach with qualitative data collection technique to answer these research questions.The term 'special district' accomodates what is described as 'Kawasan Khusus' in Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 as well as district under internal authority of the local government. However, what is mentioned as 'Kawasan Khusus' in that code doesn't accomodate special districts of local importance. It requires some criterions, such as the district has national strategic value, national importance, and concerning the needs of many people. However, the specification of 'Kawasan Khusus' intrinsically lays in certain functions owned by Kawasan Khusus. Various different ideas about the concept of special district send into two outlines of development aspects of Kawasan Khusus, namely physical and institutional aspect. Physically, this area has a strategic position that stimulate PT Pulo Mas Jaya to develop the concept of integrated development area. Institutionally, the management of Pulomas area now is managed by BUMD, which is in the form of limited liability (PT). In this case, Pulo Mas has specific function in the form of region development. With this region development function, we can conclude that Kawasan Terpadu Pacuan Kuda Pulomas can be categorized as either special district or Kawasan Khusus."

"From the several alternative sites in East Java and based on proximity to supporting industries and infrastructures that already exist, the distance to economic centers and airports, the available land, as well as the affordable prices, Lamongan has been selected as the location of development of dock and shipyard industries in East Java. Development of shipyard industries in Lamongan is reviewed from is prospect, selected and began with repair and mintenance services for ships with classof facilities between 1000-3000 DWT. The class has not been a lot of competitors because of a new shipyard, easy technology and no experience. Based on the learning and experience process, for the future, 5 to 10 years, this shipyard can be expanded to accept new building similiar in size to barge technology which is not so so difficult and in order to master the modern technology . In addition, the permanent repair work has been done by increasing the capacity. Plan for 15 to 20 years, the shipyard can be expanded to accept new building for inter - islan ferries and tugboats, as well as repairs."

"

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Pengembangan Karir di lingkungan Satuan Kerja KPU Provinsi DKI Jakarta, menjelaskan faktor penghambat berkembangnya karir PNS di lingkungan Satuan Kerja KPU Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan Pengembangan karir di KPU Provinsi DKI Jakarta tetap dilakukan walaupun KPU RI tidak memiliki Badan Diklat dengan cara melakukan workshop pada event-event yang akan berlangsung seperti Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan datang di Provinsi DKI Jakarta para peawai yang bertindak sebagai kelompok kerja mengikuti workshop yang dilakukan untuk kelancaran tahapan pemilu dalam menguasai atruran aplikasi yang digunakan serta ketetan waktu penyelesaian pekerjaanFaktor penyebab terjadinya hambatan pengembangan tidak terlalu signifikan karena faktor tersebut hanya karena adanya miskomunikasi saat pegawai yang diperbantukan berada di KPU Provinsi DKI Jakarta setelah keryakan yang diperbantukan di tarik kembali akses tentang informasi maupun pelayanan SDM berjalan dengan baik selain itu juga tergantung kepada pangkat dan golongan yang PNS miliki.

---

This study aims to explain the Career Development Unit within the KPU Jakarta, explained the factors inhibiting the development of career civil servants in the Unit KPU Jakarta. This study used a qualitative approach, with data collection through interviews. The results showed Career development in KPU Jakarta is still being done even though the Commission RI does not have a Training Agency by conducting workshops on the events that will take place as the General Election of Governor and Vice Governor forthcoming in Jakarta the peawai acting as a group work attended a workshop conducted for the smooth election stages in mastering atruran applications used and ketetan time of completion of work factors that cause the occurrence of resistance development is not very significant because these factors only due to miscommunication when an employee seconded is in KPU Jakarta after keryakan seconded in pull back the access of information and human resources services running properly but it also depends on the rank and class that civil servants have.

"

"Pola Pembinaan Karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah variabel bebas yang mempunyai indikator yakni : a. Informasi Kepegawaian, b. Perencanaan Sumberdaya Manusia, dan c. Pengembangan Organisasi, dapat mempengaruhi variabel terikat yaitu Pelaksanaan Desentralisasi dengan indikator yakni : a. Ada kewenangan daerah otonom, b. Setiap kewenangan yang diserahkan didukung dana yang cukup, c. Didukung sumberdaya manusia yang jelas unit kerja/organisasi, jelas struktur organisasi dan jelas tugas dan tanggung jawab. Pendekatan yang digunakan untuk mendeskripsikan kedua variabel adalah metode deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa, Pola Pembinaan Karir PNS di Kantor Pemerintah Kabupaten Dati II Bekasi, belum ditetapkan secara jelas dan transparan, hanya terbatas yang mengetahuinya yaitu PNS yang secara fungsional dekat dengan pimpinan atau pengambil keputusan atau terbatas ada di Bagian Kepegawaian Setwilda Kabupaten Bekasi. Responden yang terdiri dari tiga Asisten Sekwilda, sembilan belas Kepala Dinas Otonom dan empat belas Kepala Bagian, atau sebanyak 36 responden (100%). Sebanyak 22 responden atau 61% diantaranya "Sangat Setuju" dan sebanyak 12 responden atau 33% diantaranya "Setuju" dilakukan PengeloIaan Pembinaan Karir PNS di Kabupaten Bekasi secara jelas dan transparan. Adapun penyebab belum ditetapkan secara jelas dan transparan Pola Pembinaan Karir PNS dimaksud, karena penyusunannya belum didasarkan pada Informasi Kepegawaian, Perencanaan Sumberdaya Manusia yang mantap dan belum dituangkan dalam suatu bagan prosedur kerja yang menunjukkan tahap awal sampai tahap akhir karir. Untuk itu disarankan hal-hal sebagai berikut : 1. Aspek Informasi Kepegawaian perlu dilakukan : a. Seleksi data yang sesuai kebutuhan, b. Pencatatan data secara teratur dan terpelihara, c. Dilakukan pengolahan data dengan sistem komputer, agar menjadi sebuah network dalam satu Sistem Informasi Manajemen (SIM).2. Aspek Perencanaan Sumberdaya Manusia, unit pengelola kepegawaian harus berupaya untuk : a. Menyusun informasi kepegawaian melalui sistem komputer, b. Secara terus menerus menganalisis organisasi akan sumberdaya manusia yang selalu berubah dan mengembangkan kebijakan kepegawaian yang sesuai dengan jangka waktu panjang organisasi.3. Aspek Pengembangan Organisasi, yaitu : a. Dalam penetapan bagan prosedur pembinaan karir PNS, urutan tahap demi tahap harus jelas dan transparan, b. Bagan prosedur kerja tersebut harus disusun sedemikian rupa sehingga memiliki stabilitas yaitu mengandung unsur tetap dan fleksibilitas yang disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi.4. Desentralisasi, disarankan adalah : program di bidang sumberdaya manusia yang saat ini sudah dibuat, kiranya dapat ditinjau kembali, disamping lebih dominan kepentingan Pemerintah Tingkat atasnya, juga kurang didasarkan pada analisis kebutuhan pegawai terutama untuk kecamatan-kecamatan dan dinas-dinas otonom yang ada."