Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini berfokus pada pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard. Pendekatan Balanced Scorecard mengukur kinerja dari 4 perspektif yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, perspektif proses bisnis internal, perspektif pelanggan, dan perspektif keuangan.Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berjumlah 511 orang, dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar berjumlah 200 orang. Sampel penelitian ini adalah 511 responden yaitu seluruh pegawai Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 70 orang Konsultan HKI terdaftar yang dipilih sebagai responden dengan kriteria khusus yaitu yang paling banyak mendaftarkan permohonan HKI selama 2 tahun terakhir, dan 10 orang responden ahli.Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan pendekatan Balanced Scorecard adalah cukup baik dengan total skor 43. Hasil pengukuran skor serta bobot dari para ahli untuk keseluruhan aspek sebesar 3,29 sehingga termasuk kategori kinerja baik. Kinerja dengan nilai paling tinggi ada pada kinerja keuangan, dan kinerja kepuasan pelanggan. Sedangkan kinerja yang mendapat skor paling kecil adalah kinerja proses bisnis internal, dan kinerja pembelajaran dan pertumbuhan.Upaya-upaya stratejik untuk meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual harus terus dilakukan agar tingkat kinerja Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual berada pada kondisi yang lebih baik/sangat baik terutama pada kinerja proses bisnis internal dan kinerja pembelajaran dan pertumbuhan. Dari kinerja proses bisnis internal, perlu adanya peningkatan kualitas otomasi administrasi HKI, dan kerja sama antar institusi. Untuk kinerja pembelajaran dan Pertumbuhan, perlu peningkatan pengetahuan dan kesejahteraan pegawai. Dalam rangka memperbaiki pelayanan publik, Ditjen HKI dapat memberikan perhatian pada prioritas utama perbaikan layanan Ditjen HKI yang diperoleh dari unsur tingkat penting pelanggan yaitu pada unsur reliability. Prioritas selanjutnya adalah Emphaty, Responsiveness, Assurance, dan Tangibility. Kinerja keuangan juga perlu ditingkatkan agar pendapatan negara bukan pajak dapat mencapai target yang ditetapkan setiap tahunnya sehingga kinerja Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menjadi sangat baik.

---

This research focuses on performance measurement using Balanced Scorecard approach at Directorate General of Intellectual Property Rights Department of Law and Human Rights Indonesia. Balanced Scorecard approach measures 4 different perspectives such as learning and growth perspective, internal business process perspective, customer perspective, and financial perspective.The research population are 511 employees of Directorate General of Intellectual Property Rights, and 200 Intellectual Property Consultants. The research sampels are 511 respondents, all of Directorate General of Intellectual Property Rights employee, 70 Intellectual Property Consultants who are selected based on the number of application during these two years, 10 expert respondents who are 1 Director General of Intellectual Property Rights, 2 Directors, 5 Head of Sub Directorate, and 2 examiners (1 senior paten examiner and 1 senior trademark examiner).The result of this research can be concluded that Directorate General of Intellectual Property Rights performance using Balanced Scorecard approach is quite good with total score 43. Performance measure based on the expert judge is good with total score 3,29. The highest scores are in financial performance, and customer performance. The lowest scores are internal business process performance and learning and growth performance.The strategic efforts to enhance Directorate General of Intellectual Property Rights performance should be remain continually so the level of performance can achieve best conditions, mainly to internal business process performance and learning and growth performance. For internal business process performance, needs to improve the quality of intellectual property administration automation, and cooperation among the institutions. For learning and growth performance needs to improve employee?s knowledge and welfare. In the effort to improve the quality of public service, Directorate General of Intellectual Property Rights should pay attention on first priority of improvement that is reliability. Next priorities are Emphaty, Responsiveness, Assurance, and Tangibility. Financial performance needs to be improved so that Directorate General of Intellectual Property Rights can achieve target on Country Income Besides Tax annually so financial performance will be best."

"Penelitian ini berfokus pada pengukuran kinerja Direktorat Teknologi Informasi pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI dengan menggunakan pendekatan IT Balanced Scorecard. Pendekatan IT Balanced Scorecard mengukur kinerja dari 4 perspektif yaitu perspektif kontribusi organisasi, perspektif orientasi pengguna, perspektif keunggulan operasional, dan perspektif orientasi di masa depan.Hasil dari penelitian ini, kinerja Direktorat Teknologi Informasi dengan pendekatan IT Balanced Scorecard adalah cukup baik dengan total skor 45. Hasil pengukuran skor serta bobot dari para ahli untuk keseluruhan aspek sebesar 3,25 sehingga termasuk kategori kinerja cukup baik. Kinerja dengan nilai paling tinggi ada pada kinerja kontribusi organisasi mendapat predikat baik, sedangkan kinerja orientasi pengguna, kinerja keunggulan operasional, dan kinerja orientasi di masa depan mendapat nilai cukup baik.Upaya-upaya stratejik untuk meningkatkan kinerja Direktorat Teknologi Informasi harus terus dilakukan agar tingkat kinerjanya berada pada kondisi yang lebih baik/sangat baik. Dari kinerja kontribusi organisasi, perlu membangun aplikasi executive dashboard untuk mendukung manajemen eksekutif dalam mengambil keputusan.. Dalam memperbaiki pelayanan terhadap pengguna, Direktorat Teknologi Informasi perlu menyusun Service level agreement (SLA) yang merupakan kesepakatan antara Direktorat Teknologi Informasi dan pengguna mengenai tingkat layanan. Dari kineija keunggulan operasional, perlu dilakukan validasi data, pemeliharaan dan evaluasi terhadap sistem yang berjalan. Untuk kinerja orientasi masa depan, perlu peningkatan pengetahuan dan kesejahteraan pegawai.

---

This research focused on performance measurement of Directorate of Information Technology in Directorate General of Intellectual Property Rights, Ministry of Law and Human Rights by using IT Balanced Scorecard approach. IT Balanced Scorecard approach measured performance ftom 4 (four) perspectives, they are: corporate contribution, customer orientation, operation excellent and future orientation.

The result of this research were as follow: the performance of Directorate of Information Technology based on IT Balanced Scorecard approach was quiet good with total score of 45. The result of score measurement from the experts for the entire aspects was 3,25, meaning that the performance was quiet good. The performance with the highest score was on corporate contribution which was good, as for customer orientation, operation excellent and future orientation the score were quiet good.

Strategic efforts in increasing the performance of Directorate of Information Technology must be done continuously in order to be in better/best condition. For corporate contribution performance, there was a need for developing executive dashboard application to support executive management in decision making. In improving customer Service, Directorate of Information Technology had to compose Service Level Agreement (SLA), an agreement between Directorate of Information Technology and customers on level of Services. For operation excellent performance, there were needs for data validating, maintaiuing and evaluating of the on-going Systems. For future orientation, there were needs for improving knowledge and prosperity of employees."

"Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang merupakan unsur pelaksana teknis di lingkungan Departemen Hukum Dan HAM RI yang mempunyai tugas di bidang peraturan perundang-undang, dimana tugas dan fungsinya yang sangat strategis karena negara hukum yang demokratis peran hukum sebagai sarana untuk mewujudkan kebijakan pemerintah dan memberikan legitimasi terhadap kebijakan publik, belum pernah melakukan pengukuran kinerja dari berbagai aspek. Pengukuran yang dilakukan hanya menyangkut aspek keuangan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), sedangkan untuk aspek yang lainnya belum pernah diukur. Dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk melakukan pengukuran kinerja dengan pendekatan Balanced Scorecard yang mengukur kinerja dari 4 perspektif yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, perspektif proses bisnis internal, perspektif pelanggan dan perspektif keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang berjumlah 187 orang, dan pelanggan dari seluruh instansi pemerintah yaitu Departemen dan Lembaga Non Departemen yang membuat Undang-Undang, sebagai sampelnya dari pegawai Direktorat Jenderal Peraturan Perundang¬undangan diambil secara acak sebanyak 110 responden, sedangkan dan pelanggan diambil 10 Departemen/lembaga non Departemen perdepartemen diambil 5 orang sehingga sampelnya menjadi 50 orang sebagai responden, serta 4 orang responden ahli yang diambil dari pejabat di Dit Jen PP yaitu satu orang sekretaris, satu orang Direktur dan 2 orang Kasub Dit pada Direktorat Jenderal Peraturan Perudang-undangan. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dengan pendekatan Balanced Scorecard adalah baik dengan total skor 47, dan basil pengukuran skor serta bobot untuk keseluruhan aspek sebesar 3,92 sehingga termasuk kategori kinerja baik. Perincian pengukuran ini adalah sebagai berikut: kinerja pembelajaran dan pertumbuhan yang diukur dengan kepuasan pegawai, internalisasi visi dan misi serta kemampuan sistem informasi memperoleh penilaian baik yaitu dengan skor 11, kinerja proses bisnis internal yang diukur dengan indikator inovasi, operasi dan layanan setelah RUU menjadi UU memperoleh penilaian baik dengan skor 12, , kinerja pelanggan yang diukur dengan lima indikator yaitu tangibility, reliability, responsiveness, assurance dan empathy memperoleh penilaian baik dengan skor 20 dan kinerja pada aspek keuangan yang diukur dengan indikator penyerapan keuangan memperoleh skor 4 berarti baik dengan tingkat penyerapan anggaran hanya mencapai 81,24%. Upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan harus terus dilakukan agar tingkat kinerja Dit Jen PP berada pada kondisi yang lebih baik/sangat baik. terutama pada aspek pembelajaran dan pertumbuhan yaitu pada komponen kepuasan pegawai, internalisasi visi misi, dan kemampuan sistem informasi agar di prioritaskan karena untuk kemampuan sistem informasi hanya memperoleh penilaian cukup baik. Selain itu pada aspek lainnya juga perlu diperhatikan, misalnya pada konsistensi pelaksanaan proses bisnis internal yang telah ditetapkan dan peningkatan tingkat layanan dan kepuasan pelanggan, serta kinerja keuangan juga supaya ditingkatkan agar dana yang tersedia dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin tetapi efektif dan efisien sehingga program kerja Dit Jeri PP dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan, sehingga kinerja Direktirat Jenderal Peraturamn Perundang-undangan menjadi sangat baik.

---

Directorate General of Legalization is one of technical implementation units in Department of Law and-Human Rights whose duty is in the field of legalization. Its duty is very strategic because Indonesia is a democratic country and the law has a role to accomplish government policies and legitimize the public policies. Directorate General of Legalization has never done complete performance measurement. The performance is only measured through financial aspect and performance accountability, while the other aspects of performance have never been measured yet.

In this research, the author tries to measure performance using Balance Scorecard approach that measures performance from four perspectives, which are learning and growth perspective, internal business process perspective, customer perspective, and financial perspective.

The population in this research are 187 employees from Directorate General of Legalization, and customers from all government organizations (Department and non-Department) who formulate laws. The sample taken from employees are 110 respondents. The sample taken from customers are 5 respondents from each Department/non-Department whose total is 50 respondents. This research also take 4 samples who are experts I officials at Directorate General of Legalization consist of I secretary, 1 director, and 2 heads of sub-directorate.

The result of this research can be concluded that the performance of Directorate General of Legalization measured with Balance Scorecard is good with total score is 47, and the result of score measurement to whole aspects is 3.92 and it can be categorized as good performance.

The details of this measurement are as follow. The learning and growth performance measured with employee's satisfaction, vision and mission internalization, and information system capability has good score (score 11). The internal business process performance measured with indicators of innovation, operational and service after the drafts become laws has good score (score 12). The customer performance measured with 5 indicators which are tangibility, reliability, responsiveness, assurance, and empathy has good score (score 20). The financial performance measured with indicator of finance accomplishments also has good score (score 4) and the level of budget accomplishment is 81.24%.

The efforts to improve the performance of Directorate General of Legalization should be remain continually so the level of performance can achieve better/the best conditions, mainly to aspects of learning and growth which are components of employee's satisfaction, vision and mission internalization, and information system capability that only has sufficient score. Besides that, the other aspects should be paid more attention, for examples the consistency of current internal business process implementation, the improvement of service quality and customer's satisfaction, and also the financial performance should be improved so the allocated budget can be used optimally, effectively, and efficiently. By doing that, the work program of Directorate General of Legalization can be implemented as planned and its performance can be improved to the best."

"Penelitian ini berfokus pada pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard. Pendekatan Balanced Scorecard mengukur kinerja dari 4 perspektif yaitu perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, perspektif proses bisnis internal perspektif keuangan dan perspektif pelanggan.Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Direktorat Jenderal Bina Marga Pusat yang berjumlah 1147 orang, dan Mitra Kerja Direktorat Jenderal Bina Marga Pusat yang berjumlah 51 konsultan. Sampel penelitian adalah 300 responden yaitu pegawai Direktorat Jenderal Bina Marga Pusat dan 51 konsultan terdaftar yang dipilih sebagai responden dengan criteria khusus yaitu yang turut serta dalam proyek pengadaan barang dan jasa di Ditjen Bina Marga Pusat pada tahun 2008 dan 2009.Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja Direktorat Jenderal Bina Marga dengan pendekatan Balanced Scorecard adalah cukup baik dengan nilai rata-rata total 3,05 dan hasil pengukuran skor serta bobot untuk keseluruhan aspek sebesar total 76,26 sehingga termasuk kinerja cukup baik. Kinerja dengan nilai tertinggi ada pada kinerja keuangan. Sedangkan kinerja yang mendapat skor paling kecil adalah kinerja pembelajaran dan pertumbuhan.Upaya-upaya stratejik untuk meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Bina Marga harus terus dilakukan agar tingkat kinerja Direktorat Jenderal Bina Marga berada pada kondisi yang lebih baik/sangat baik, terutama pada aspek pembelajaran dan pertumbuhan yaitu pemberian kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dan peningkatan kesejahteraan pegawai harus terus diperhatikan. Selain itu pada aspek proses bisnis internal yang juga perlu diperhatikan adalah sarana dan prasarana yang ada harus disesuaikan dengan kebutuhan agar dapat meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Bina Marga.

---

This study focuses on performance measurement Directorate General of Highways Ministry of Public Works using the Balanced Scorecard approach The Balanced Scorecard approach to measure the performance from 4 perspectives: learning and growth perspective, internal business process perspective and customer perspective the financial perspective.The population in this study were employees of the Central Directorate General of Highways, amounting to 1147 people, and Partners Directorate General of Highways, amounting to 51 consultants Center. The sample was 300 respondents are employees of the Directorate General of Highways Centre and 51 registered consultants were selected as respondents with specific criteria that is participating in the project the procurement of goods and services at DGH Center in 2008 and 2009.The results of this study concluded that the performance of the Directorate General of Highways with the Balanced Scorecard approach is quite good with an average rating of 3.05 and total score and weight measurements for all aspects of a total of 76.26 that included the performance is quite good. Performance with the highest value on financial performance. While the performance of the smallest score is the performance of learning and growth.Strategic efforts to improve the performance of the Directorate General of Highways must continue so that the performance level Directorate General of Highways is in better condition / very good, especially on aspects of learning and growth that is giving the opportunity to participate in education and training and improving the welfare of employees should continue to be addressed. In addition to the aspects of internal business processes that also take into account is that existing infrastructure must be tailored to the needs in order to improve the performance of the Directorate General of Highways."

"Penelitian ini berfokus pada pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI dengan menggunakan pendekatan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dari Balanced Scorecard. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang berjumlah 423 orang, sampel penelitian ini adalah 147 responden yaitu pegawai Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Eselon III dan IV dan pernah menjadi pejabat di Unit Pelaksana Tehnis. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan pendekatan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dari Balanced Scorecard adalah cukup baik dengan total skor?.Hasil pengukuran skor kinerja pembelajaran dan pertumbuhan sangat kecil. Upaya-upaya stratejik untuk meningkatkan kinerja Direktorat Pemasyarakatan harus terus dilakukan agar tingkat kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berada pada kondisi yang lebih baik/sangat baik terutama pada kinerja pembelajaran dan pertumbuhan. Untuk kinerja pembelajaran dan Pertumbuhan, perlu peningkatan pengetahuan dan kesejahteraan pegawai.

---

This research focuses on performance measurement at Directorate General of Correctional Department of Law and Human Rights Indonesia by perspective approach of learning and growth using Balanced Scorecard. Total population in this research are 423 persons, the research take sample from 147 respondences, thoose come from the employees of Directorate General of Correctional 3rd and 4th Esselon, and already become structural employees on Technical Unit. The result of this research can be concluded that the performance of Directorate General of Correctional by perspective approach of learning and growth using Balanced Scorecard is quite good with total score?.The result of measurement on performance is too low. The strategic efforts to enhance the performance of Directorate General of Correctional should be remain continually so the level of performance can achieve better, even more, best conditions, mainly to learning and growth performance. For performance on learning and growth, we need to enhance on knowledge and the wealthy of employees."

"Penelitian ini berfokus pada kompetensi Pemeriksa Desain Industri dengan mengukur nilai kesenjangan kompetensi antara kemampuan aktual dan kemampuan ideal pemeriksa. Dari hasil penilaian tersebut dibuat suatu peta kompetensi dengan analisa pemetaan Model Generic Competence yang dikemukakan oleh Spencer & Spencer. Penguasan kompetensi digolongkan ke dalam tingkat Introductory, Exploratory, Comfort dan Mastery. Penilaian kebutuhan pelatihan yang di nilai dari kompetensi aktual dan kompetensi ideal dilakukan menurut Mc Cann.Kajian kompetensi menggunakan instrumen self appraisal yang berarti responden diminta untuk menilai sendiri kemampuan kompetensinya dalam melaksanakan pekerjaan kedalam tingkat penting dan kemampuan idealnya yang terdapat dalam kuesioner, sementara untuk kemampuan aktualnya direpresentasikan ke dalam bentuk tes kemampuan yang berkenaan dengan bidang pekerjaan sebagai pemeriksa. Penelitian ini bersifat penelitian populasi dimana seluruh Pemeriksa Desain Industri dijadikan objek penelitian. Nilai yang disediakan dari pernyataan verbal responden menggunakan skala interval atau Skala Likert. Teknik kuantitatif berupa distribusi frekuensi digunakan dalam penganalisaan data dan untuk memetakan kompetensi digunakan teknik kuantitatif berupa uji beda berpasangan.Hasil penelitian menunjukkan tingkat penguasaan kompetensi aktual Pemeriksa Desain Industri masuk dalam kategori comfort, yaitu dapat memahami dengan cukup sampai dengan baik terhadap item kompetensi serta sudah terbiasa melakukannya, tetapi mereka masih diliputi perasaan, yang kurang yakin untuk dapat melaksanakanya dengan efektif. Tetapi ada 3 (tiga) variabel kompetensi yang masuk pada kategori exploratory, yaitu kemampuan bahasa Inggris, kemampuan bahasa Indonesia baik lisan maupun tulisan, dan kemampuan berkomunikasi dengan pimpinan.

---

This research focused on competency of Industrial Design Examiner through calculated gap score between actual and ideal abilities. According to the resulted a competency map is made using Generic Competence Model of Spencer & Spencer, Competency is grouped into Introductory, Exploratory, Comfort and Mastery level. The need of training was examined by Mc. Cann about actual and ideal competency.

The examinalion competency is made by self appraisal inslrument, where respondents were rcquired to self-evaluate how their competency to handle important assignments comparing with ideal nature, as questionnaire report. Mcanwhile, their actual ability was checked by the proficiency test of examiners. This research is dealing with population, where the whole industrial design examiners were subjected in this research. The scores from respondents verbal statement was analyzed using Likert Scale. Quantitative technique that in form of distribution frequency was utilized in order to analyze data; yet, quantitative technique was coupled-gap examination to map competency.

This research results show that the actual examiners competency level was comfort, which meant adequate to understand competency items and got used with them. Besides, thcy havc feeling of less self-confident to deploy effectively. There were three competency levels grouped into exploratory variables, namely English proficiency, Indonesia language proficiency including oral and written, and communication with supervisor ability."

"Tesis ini membahas kinerja pegawai yang rendah sehingga menyebabkan buruknya kualitas layanan publik yaitu terdapatnya keterlambatan penyelesaian pendaftaran perlindungan merek. Kinerja pegawai sering menjadi masalah, yakni mengapa pegawai tertentu menunjukan kinerja lebih baik dibandingkan dengan pegawai lainnya. Motivasi adalah kekuatan potensial yang dapat dikembangkan untuk menghasilkan kinerja yang optimal. Kompetensi pegawai diasumsikan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja. Hal yang menarik untuk di kaji adalah buruknya pelayanan ditinjau dari aspek kompetensi dan motivasi yang mempengaruhi kinerja pegawai Direktorat Merek.Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain eksplanasi, yang menempatkan teori kompetensi, motivasi dan kinerja sebagai titik tolak dan sumber jawaban utama. Kuisioner dibagikan kepada 105 pegawai Direktorat Merek secara acak berstrata proposional. Untuk mengetahui bentuk hubungan dan kekuatan hubungan antar varibel digunakan regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Hasil penelitian adalah terdapat pengaruh positif yang signifikan untuk kompetensi terhadap kinerja; motivasi terhadap kinerja; serta kompetensi dan motivasi terhadap kinerja. Pada uji keeratan hubungan kompetensi terhadap kinerja dan motivasi terhadap kinerja menghasilkan korelasi positif sedang. Sedangkan pada uji keeratan hubungan kompetensi motivasi terhadap kinerja menghasilkan korelasi positif kuat.

---

This thesis explains about the impact of low performance on the quality of public service particularly on the lead time of trademark registration process. There are a number of issues identified concerning employees performance such as the reason of imbalance performance of certain employees. Motivation is potential power which can be developed in order to generate optimum performance. The competency of empleyees is assumed to influence the performance. An interesting issue which needed to be investigated is the low quality of the public service in terms of competency and motivation which influence employees performance at Directorate of Trademark.This research is explanative quantitative research. Theory of competency and motivation which influence employees performance become the grand theory as well as the main sources of this research. Questionnaires were distributed to 105 employees of Directorate Trademark using proportionate stratified random sampling technique. In order to reveal the correlation and the strength of correlation, this research used both simple linier regression and multiple linier regressions. The result of the study prove that there is positively significant correlation between competency and performance; motivation and performance; as well as both competency and motivation on performance."

"Penelitian ini berfokus pada pengukuran kinerja Pusjianbang menggunakan pendekatan Balanced Scorecard (BSC). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan didukung data kualitatif, dan analisisnya secara deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa tingkat kinerja Pusjianbang dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard adalah berada pada kualifikasi baik dengan total skor 34. Perincian pengukuran ini adalah sebagai berikut: kinerja pembelajaran dan pertumbuhan organisasi berada pada kondisi cukup baik yaitu dengan skor 14, kinerja proses bisnis internal berada pada kondisi baik dengan skor 8, kinerja pelanggan berada pada kondisi baik dengan skor 8, dan kinerja pada aspek keuangan berada pada kondisi sangat baik dengan skor 4 dengan tingkat penyerapan anggaran 94,14%. Guna meningkatkan kinerja organisasi maka Pusjianbang perlu melakukan langkah-langkah strategis. Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan yaitu: 1) aspek pembelajaran dan pertumbuhan, hal yang perlu diperhatikan adalah kemampuan pimpinan organisasi untuk menangani bawahan, pemberian penghargaan atau sanksi bagi pegawai, dan pola komunikasi dalam organisasi. 2) aspek proses bisnis internal, Pusjianbang hams memberdayakan secara optimal tenaga peneliti dari PTN atau LIPI agar terjadi transfer ilmu pengetahuan kepada personil Pusjianbang. 3) aspek pelanggan, Pusjianbang perlu untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian dengan cara meningkatkan kualitas personil Pusjianbang dan validitas data hasil penelitian. 4) aspek keuangan, Pusjianbang harus dapat memanfaatkan secara efisien dan efektif agar anggaran yang telah dikeluarkan dapat menghasilkan produk penelitian yang berkualitas sehingga dimanfaatkan oleh unit utama.

---

This Research focuses on performance measurement at Policies Development and Studies Centre using Balance Scorecard Approach. This research is using quantitative method supported by qualitative data, and it is analyzed descriptively. Based on the result of this research, it is identified that the level of performance at Policies Development and Studies Centre using Balance Scorecard approach is in good qualification with total score 34. The details of this measurement are as follow. The performance of organization learning and growth is in sufficient condition with score 14. The performance of internal business process is in good condition with score 8. The performance of customers is in good condition with score 8 and the performance of financial aspect is in very good condition with score 4 and the level of budget realization is 94.14%.

To improve the organization performance, the Policies Development and Studies Centre should implement strategic measures. Based on the result of this research, there are some aspects that should be focused on. 1) The learning and growth aspect: organization should give more attention to the ability of its managers to handle their subordinates, the award and sanction given to the employee, and communication pattern in organization. 2) The internal business process aspect: Policies Development and Studies Centre should empower the researchers from State Universities and Indonesian Science Institute optimally so there will be knowledge transfers to employees of Policies Development and Studies Centre. 3) The customer aspect: Policies Development and Studies Centre should improve the research quality by developing the quality of human resources in Policies Development and Studies Centre and also by improving the validity of research data. 4) The financial aspect: Policies Development and Studies Centre should utilize the budget efficiently and effectively in order to provide the high quality product of research and to be used by main units in Department of Law and Human Rights."

"ABSTRAKDirektorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) sebagai suatu organisasi dalam ruang lingkup Departemen Hukum dan HAM dituntut untuk memberikan pelayanan yang prima demi terciptanya sistem HKI yang efektif dan efisien dalam menopang pembangunan nasional. Pada kenyataannya, justru kinerja DJHKI dipertanyakan, terutama mengenai lamanya proses suatu pendaftaran permohonan HKI khususnya untuk pendaftaran Merek. Hal ini yang melatarbelakangi penulis untuk mengadakan penelitian tentang bagaimana pengaruh Budaya Organisasi dan Motivasi terhadap Kinerja Pemeriksa Merek. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi yang menjadi obyek penelitian adalah keseluruhan pemeriksa merek, sehingga penelitiannya merupakan populasi studi atau juga disebut populasi studi sensus. Untuk memperoleh data yang lengkap dalam obyek penelitian maka penulis menggunakan studi kepustakaan dan kuesioner. Adapun data yang diperoleh dari hasil kuesioner adalah data interval dengan menggunakan skala likert. Kemudian Uji validitas yang digunakan sebagai instrumen penelitian ini menggunakan Statistic Pearson Product Moment Correlation (r) sedangkan untuk uji realibilitas, teknik penghitungan koefisien reliabilitas menggunakan koefisien reliabilitas Alpha Cronbach. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Budaya Organisasi dan Motivasi terhadap Kinerja, dimana faktor Kontrol dari variabel Budaya Orrganisasi mempunyai pengaruh yang cukup kuat dan positif dengan Kinerja Pemeriksa Merek dan faktor Penghargaan dari variabel Kinerja mempunyai pengaruh yang kuat dan positif dengan Kinerja Lebih kanjut hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan?permasalahan yang timbul dalam usaha menciptakan sumber daya manusia yang dapat menghasilkan kinerja yang optimal demi tercapainya tujuan organisasi Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan?permasalahan yang timbul dalam usaha menciptakan sumber daya manusia yang dapat menghasilkan kinerja yang optimal demi tercapainya tujuan organisasi. Hasil temuan ini diharapkan juga dapat menjadi acuan dalam perencanaan pengembangan struktur organisasi yang ada dalam Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan berbasis Sumber Daya Manusia (SDM) untuk peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

---

ABSTRACTDirectorate General of Intellectual Property Rights (DGIPR) is obliged to provide good public service of the IPR registration. But in order to do that the DGIPR keep facing the problem regarding the applicants complains about the registration process that take more than 2 years. It is obviously longer that it is supposed to be as it is stated in the Trademark Law No. 15 year 2001. This research is conducted basically to find the cause of the low performance of the trademark examiners. As we all know the trademark examiner are persons who perform the substantive examination in trademark registration process. So the examiners has the most important role and of course maybe the source of this problem. This research is to find out how Organizational Culture and Motivation affect the Performance of trademark examiner. Do they have a good and significant influence on Trademark examiner?s performance? The assumption is that Organizational Culture and Motivation have strong influence on employee performance. The assumption is based on experiences as one of the trademark examiner and also based on theories of many experts on Cultural Organization, Motivation and Employee?s Performance such as Stephen Robbins, Herzberg, Chung and Meggison I used the quantitative approach in my research, and the object of this research is the whole population of trademark examiners (46 examiners). So it is a census population. All data and information are gathered from Literature study and Questioner, and then I conduct the validity and reliability test, using Statistic Pearson Product Moment Correlation (r) and Alpha Cronbach?s reliability coefficient. The findings of the research are that The Cultural Organization and Motivation really do have strong and positive influence on Performance of Trademark Examiner. The Control Indicator of Cultural Organization has the strongest influence on the performance of the Examiners, and the Reward Indicator of Motivation has the strongest influence on the performance of examiners I hope that through this research we can identify most of our problems in DGIPR and also have the solution to overcome the problems. The research findings are also can be use as guidelines for Organizational Structure Planning and Development with Human Resources Orientation for Good Public Service."