Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pandemi covid-19 saat ini melanda dunia termasuk Indonesia, sehingga menimbulakn berbagai dampak termasuk sektor ekonomi sehingga para pengusaha dan juga tenaga kerja secara tidak langsung terkena efek domino tersebut, sehingga banyak perusahaan mengambil kebijakan PHK, kebijakan merumahkan, dan pengurangan upah. Pekerja menjadi pihak yang rentan, karena kurangnya jaminan. Karenanya, tulisan ini hendak menganalisa bagaimana peraturan hukum dan juga peran serta pemerintah dalam situasi pandemi covid-19 dengan membahas masalah pada tesis ini tentang perlindungan pemerintah kepada pekerja dan pengusaha di pandemi Covid-19 lalu peran BP Jamsostek dalam memberikan perlindungan bagi pekerja dan pengusaha dalam membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dan seharusnya program relaksasi iuran BPJamsostek berlangsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis -normatif bersifat deskrptif. Hasil pembahasan sederhana yakni sebagai bentuk perlindungan pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan, yaitu dengan terbitnya PP No 49 Tahun 2020 yang diharapkan dapat memberi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerja dan pengusaha sekaligus mempertahankan keberlangsungan usaha di tengah pandemi covid-19. Sebagai simpulan akhir, Indonesia harus kembali pada kultur kekeluargaan dan kebhinekaan sesuai falsafah Pancasila dalam menyeimbangkan kepentingan pekerja dan pengusaha. Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945, telah menegaskan bila perekonomian Indonesia berasaskan kekeluargaan dan berdasarkan demokrasi Pancasila. Karena itu, negara dan BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat hadir untuk menyatukan dan menyeimbangkan berbagai kepentingan dengan mengakomodir ketentuan-ketentuan terkait hak dan kewajiban jaminan pekerja dan pengusaha.

---

The Covid-19 pandemic is currently spreading around the world, including Indonesia, resulting in various impacts including the economic sector so that employers and also workers are indirectly affected by the domino effect, so many companies take layoff policies, layoff policies, and wage reductions. Workers become vulnerable parties, due to lack of guarantees. Therefore, this paper wants to analyze how the law regulations and also the government's participation in the covid-19 pandemic situation with the formulation of the problems in this thesis How is the government's protection for workers and employers in the Covid-19 pandemic; .What is the role of BP Social Security in providing protection for workers and employers in paying employment social security contributions; How should the BPJamsostek contribution relaxation program take place. This research uses a descriptive juridical-normative approach. The result of a simple discussion is as a form of protection for the payment of employment social security contributions, namely with the issuance of PP No. 49 of 2020 which is expected to provide employment social security protection to workers and employers while maintaining business continuity in the midst of the Covid-19 pandemic. As a final conclusion, Indonesia must return to a culture of family and diversity according to the philosophy of Pancasila in balancing the interests of workers and entrepreneurs. Article 33 paragraphs (1) and (4) of the 1945 Constitution, has emphasized that the Indonesian economy is family-based and based on Pancasila democracy. Therefore, the state and BPJS Ketenagakerjaan are expected to be present to unite and balance various interests by accommodating provisions related to the rights and obligations of guarantees for workers and employers."

"Gojek merupakan perusahan layanan platform transportasi online di Indonesia. Gojek menawarkan fleksibilitas kerja yang menarik, termasuk bagi para pekerja perempuan. Pekerja perempuan menurut beberapa kajian dinilai memiliki peran ganda. Peran ganda ini didasarkan pada sebuah bentuk ‘kewajiban’ perempuan untuk menjalankan perannya dalam kerja rumah tangga sekaligus penopang ekonomi keluarga. Namun beberapa studi menunjukkan pekerja perempuan rentan akan eksploitasi oleh perusahaan platform karena fleksibilitas yang ditawarkan nyatanya hanya fleksibilitas semu. Fleksibilitas semu ini berdasar pada adanya skema insentif (Go To Rewards) yang hanya berorientasi menggenjot kinerja pengemudi melalui poin, rating, dan performa ketimbang menerapkan kemitraan yang mempertimbangkan juga kepentingan pengemudi perempuan. Permasalahan bagi pengemudi Gojek perempuan ditambah peran ganda serta stigma dan stereotip dri masyarakat. Kerentanan kerja biasanya memicu resistensi pekerja, namun apakah itu juga terjadi di kalangan pengemudi perempuan Gojek itu adalah topik yang masih belum diteliti selama ini. Pada akhirnya, kondisi kerentanan tersebut membatasi kapasitas resistensi pengemudi Gojek perempuan. Fokus penelitian meninjau pengemudi Gojek perempuan di DKI Jakarta. Studi ini akan membahas mengenai bagaimana skema insentif Gojek mempengaruhi kapasitas resistensi bagi pekerja perempuan untuk melawan kerentanan di DKI Jakarta. Penulis akan menganalisis menggunakan teori pemanfaatan ruang komunikatif dalam upaya resistensi dengan meninjau permasalahan berdasarkan studi pustaka dan wawancara. Temuan penulis menunjukan bahwa pengemudi Gojek perempuan merupakan kelompok paling rentan dari yang rentan karena adanya skema insentif, stereotip dan stigma serta peran ganda. Pada akhirnya hal ini mempengaruhi kapasitas resistensi mereka dan memaksa mereka menggeser upaya resistensi melalui sosial media.

---

Gojek is an online transportation platform service company in Indonesia. Gojek offers attractive work flexibility, including for women workers. According to several studies, women workers have multiple roles. This dual role is based on a form of 'obligation' for women to carry out their roles in household work as well as supporting the family economy. However, several studies show that women workers are vulnerable to exploitation by platform companies because the flexibility offered is in fact only an apparent flexibility. This apparent flexibility is based on an incentive scheme (Go To Rewards) which is only oriented towards boosting driver performance through points, ratings and performance rather than implementing partnerships that also consider the interests of female drivers. Problems for female Gojek drivers are compounded by multiple roles and stigma and stereotypes from society. Work vulnerability usually triggers worker resistance, but whether this also occurs among women Gojek drivers is a topic that has not been researched so far. In the end, this condition of vulnerability limits the resistance capacity of female Gojek drivers. The focus of this research is to review female Gojek drivers in DKI Jakarta. This study will discuss how the Gojek incentive scheme affects the resistance capacity of women workers to fight vulnerability in DKI Jakarta. The author will analyze using the theory of communicative space utilization in resistance efforts by reviewing problems based on literature and interviews. The authors' findings show that female Gojek drivers are the most vulnerable group of the vulnerable due to incentive schemes, stereotypes and stigma as well as multiple roles. In the end, this affects their resistance capacity and forces them to shift resistance efforts through social media."

"Penelitian ini membahas kesejahteraan sosial bagi pekerja perempuan agar tetap menjalankan keberfungsian sosialnya di masyarakat selama kebijakan (WFH) berlangsung dilihat dari Ilmu Kesejahteraan Sosial. Penelitian dilatarbelakangi dengan perubahan dalam dunia kerja yaitu tingginya jumlah perempuan yang bekerja yang telah menikah dan memiliki anak. Namun terdapat permasalahan tersendiri bagi perempuan yaitu mengalami peran ganda, tuntutan pada pekerjaan dan keluarga secara bersamaan sehingga menimbulkan ketegangan dan konflik peran ganda. Adapun kebijakan WFH yang memberikan implikasi bagi pekerja perempuan. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk memberikan gambaran mengenai konflik peran ganda yang dialami oleh pekerja perempuan yang memiliki peran ganda selama WFH pada pekerja perempuan di Human Initiative. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif serta menggunakan teknik studi literatur dan wawancara mendalam yang dilakukan secara daring/online pada bulan September 2021 hingga Juli 2022. Penelitian ini melibatkan 6 orang pekerja perempuan dengan rentang usia 21-49 tahun yang memiliki anak dengan usia dini 0-6 tahun, 3 orang pasangan/suami dari pekerja perempuan, dan 1 orang Manajer People Care. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pekerja perempuan sebagai individu mengalami gangguan terhadap keberfungsian sosialnya selama WFH dikarenakan mengalami konflik peran ganda, baik dilihat dalam dimensi work-family conflict yang ditunjukkan dengan melakukan pembagian waktu antara pekerjaan dengan urusan rumah, kendala dalam urusan anak ketika bekerja, mengalami burnout dengan masalah pekerjaan, mengalami perdebatan batin yang memicu keinginan untuk resign, dan adanya perdebatan batin dengan alasan anak. Kesimpulan dari penelitian ini ditemukan bahwa pekerja perempuan di Human Initiative mengalami konflik peran ganda yaitu dilihat dalam dimensi work-family conflict terlihat dari faktor penyebab yaitu time-based conflict, strain-based conflict, dan behavior-based conflict. Namun, selama kebijakan WFH berlangsung pekerja perempuan melakukan upaya untuk menyeimbangkan peran gandanya baik dilakukan secara individu, bersama pasangan, dan bantuan dari keluarga yang dilakukan dengan pembagian peran dan cara mengatasi konflik peran ganda agar tetap bisa menjalankan keberfungsian sosialnya di masyarakat selama WFH berlangsung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengembangan kontribusi pada konsep mengenai deskripsi konflik peran ganda pada mata kuliah Kesejahteraan Sosial Industri serta Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Organisasi Pelayanan Kemanusiaan khususnya dalam pembahasan mengenai masalah kesehatan dan keselamatan kerja yang didalamnya terdapat aspek work-family conflict.

---

This study discusses social welfare for female workers in order to continue to carry out their social functions in the community during the Work From Home (WFH) policy seen from Social Welfare Science. This research is motivated by changes in the world of work, namely the high number of working women who are married and have children. However, there are separate problems for women, namely experiencing multiple roles, demands on work and family simultaneously, causing tension and dual role conflicts. The WFH policy has implications for women workers. This study aims to provide an overview of the dual role conflict experienced by female workers who have multiple roles during WFH among female workers in the Human Initiative. This type of research is a qualitative research with a descriptive design and uses literature study techniques and in-depth interviews conducted online from September 2021 to July 2022. This study involved 6 female workers with an age range of 21-49 years who have children aged 0-6 years old, 3 spouses/husbands of female workers, and 1 People Care Manager. The results of the study explain that female workers as individuals experience interference with their social functioning during WFH due to multiple role conflicts, both seen in the dimensions of work-family conflict as indicated by dividing time between work and home affairs, problems with children's affairs at work, experiencing burnout. with work problems, experiencing inner debates that trigger the desire to resign, and inner debates with children's reasons. The conclusion of this study is that female workers in the Human Initiative experience dual role conflict, which is seen in the dimensions of work-family conflict as seen from the causative factors, namely time-based conflict, strain-based conflict, and behavior-based conflict. However, during the WFH policy, women workers made efforts to balance their dual roles, both individually, with their partners, and with assistance from their families, by dividing roles and overcoming dual role conflicts so that they could continue to carry out their social functions in the community during WFH. The results of this study are expected to add to the development of contributions to the concept of dual role conflict description in Industrial Social Welfare and Human Resource Management courses in Human Services Organizations, especially in the discussion of occupational health and safety issues in which there are aspects of work-family conflict."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan pola penggunaan moda transportasi pada pekerja komuter di kota metropolitan antara sebelum dan selama pandemi COVID-19. Selain itu juga untuk menganalisis pengaruh variabel sosio demografi dengan pola penggunaan moda transportasi pada pekerja komuter di kota metropolitan Indonesia. Dari data Sakernas 2019, 2020 dan 2021 memberikan hasil bahwa terjadi peningkatan penggunaan transportasi pribadi pada masa pandemi COVID-19. Penggunaan moda transportasi sebelum dan selama pandemi COVID-19 dipengaruhi oleh karakteristik seperti jenis kelamin, usia, status perkawinan, status pekerjaan, tingkat pendidikan dan pendapatan. Serta dipengaruhi juga oleh variabel konstekstual seperti sharing border, kepadatan penduduk dan PDRB.

---

This research aims to analyze the changes in the pattern of using transportation modes among commuter workers in metropolitan cities between before and during the COVID-19 pandemic. In addition, to analyze the influence of socio-demographic variables with patterns of use of transportation modes on commuter workers in metropolitan cities in Indonesia. From Sakernas we could explain that there was an increase in the use of personal transportation during the COVID-19 pandemic. The use of transportation modes before and during the COVID-19 pandemic is influenced by characteristics such as gender, age, marital status, employment status, education level and income. It is also influenced by contextual variables such as sharing border, population density and GRDP."

"Konstruksi gender yang didasarkan pada pandangan yang dikotomi berimplikasi pada perbedaan peran dan penggunaan ruang khususnya dalam konteks pekerjaan. Keterlibatan perempuan dalam dunia kerja menyebabkan perempuan mendapatkan pengawasan yang didasarkan pada norma kodrat perempuan karena berada di luar lingkungannya seperti berupa pengaturan jam malam dan beban ganda. Pengawasan tersebut membuat perempuan pekerja mengawasi tindakannya agar tetap sesuai dengan norma kodrat perempuan yang ada di masyarakat sebagai bentuk praktik performative regulation. Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi dengan metode observasi dan wawancara mendalam serta teknik hybrid yang menggabungkan pengumpulan data secara online dan offline untuk menyesuaikan dengan situasi pandemi Covid-19 yang sedang terjadi. Informan penelitian dalam penelitian ini adalah perempuan pekerja di Gang Bebas, Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor juga masyarakat sekitar sebagai informan pendukung. Hasil dari penelitian ini adalah dikotomi domain domestik dan publik menjadi tidak relevan dalam konteks perempuan pekerja. Pengawasan pada perempuan pekerja justru membuat mereka melakukan negosiasi dengan memiliki persepsi tersendiri terhadap domain domestik dan publik melampaui pandangan yang dikotomi sebagai bentuk produksi kekuasaan sehingga dapat berperan di domain publik dengan berbagai cara.

---

Gender construction based on a dichotomous view has implications for different roles and use of space, especially in the context of work. The involvement of women in the world of work causes women to receive supervision based on women's natural norms because they are outside their environment, such as setting curfews and double burdens. This supervision makes women workers monitor their actions so that they remain following the natural norms of women in society as a form of performative regulation practice. This study uses an ethnographic approach with in-depth observation and interview methods as well as a hybrid technique that combines online and offline data collection to adapt to the current Covid-19 pandemic situation. Research informants in this study were female workers in Gang Bebas, Kota Batu, Ciomas District, Bogor Regency as well as the surrounding community as supporting informants. The result of this study is that the dichotomy of domestic and public domains becomes irrelevant in the context of working women. Supervision of women workers makes them negotiate by having their perceptions of the domestic and public domains beyond the dichotomy view as a form of power production so that they can play a role in the public domain in various ways."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh occupational calling dan PEP terhadap kerja komitmen afektif pekerja media. Terdapat 103 orang pekerja media dari berbagai jenis media seperti TV, radio, cetak dan online yang menjadi responden penelitian. Pada penelitian ini, komitmen afektif diukur menggunakan Affective Commitment Scale versi yang sudah direvisi, occupational calling diukur dengan Answered Occupational Calling Scale, dan PEP diukur dengan menggunakan Perceived External Prestige Scale. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa occupational calling B= .41, SE= .05, p

---

ABSTRACTThis study aimed to examine the influence of occupational calling and PEP towards media workers rsquo affective commitment. There were 103 media workers from various types of media like TV, radio, print and online who participated in this study. In this study, affective commitment was measured using Affective Commitment Scale revised version, occupational calling was measured using Answered Occupational Scale, and PEP was measured using Perceived External Prestige scale. The result of this study showed a positive and significant influence both on occupational calling B .41, SE .05, "