Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 82149 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Yogyakarta: Departemen Sosial B2P3KS, 2007
361.3 PEN
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Yogyakarta: Departemen Sosial RI, 2008
305.23 UJI
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Tianas Tia, 1979
613.043 2 POL
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Ismet Syaefullah
"TPA Harapan Ibu adalah organisasi pelayanan sosial yang didirikan Departemen Sosial dengan tujuan menutup kesenjangan kebutuhan anak balita akan asuhan, perawatan dan pendidikan selama ditinggal ibu bekerja. Dengan adanya TPA Harapan Ibu, diharapkan pegawai Departemen Sosial maupun ibu-ibu yang bekerja di lingkungan Kantor Departemen Sosial dan masyarakat sekitar yang memiliki anak balita dapat bekerja dengan tenang karena anak -anak mereka memperoleh perawatan dan pengasuhan yang memadai dari TPA.
Pelaksanaan operasional pelayanan TPA Harapan Ibu didukung oleh Departemen Sosial melalui bantuan Menteri Sosial dan subsidi proyek dari Direktorat Keluarga Anak dan Lanjut Usia Departemen Sosial. Sedangkan pembinaan pengelolaan maupun pelayanan anak di TPA Harapan Ibu dilakukan oleh Unit Dharma Wanita Departemen Sosial.
Terjadinya likuidasi Departemen Sosial pada tahun 1999 mengakibatkan hilangnya bantuan atau subsidi dari Departemen Sosial. Namun dengan kondisi tersebut TPA Harapan Ibu tetap bertahan. Bertahannya TPA Harapan Ibu dalam situasi sulit sampai saat ini merupakan upaya manajemen TPA dalam mempertahankan komitmennya untuk tetap memberikan pelayanan kepada anak dalam situasi apa pun juga. Tanggung jawab dan dedikasi tersebut dikarenakan rasa kecintaan pada anak didik meski pada hakekatnya karir mereka tidak berkembang.
Berdasarkan masalah-masalah tersebut di atas maka penelitian ini ingin mendeskripsikan tentang upaya manajemen TPA Harapan Ibu dalam mengatasi kondisi tidak diperolehnya subsidi dari Departemen Sosial, serta kondisi pelayanan TPA Harapan Ibu saat ini akibat tidak diperolehnya lagi subsidi. Untuk mengetahui hal tersebut di atas maka dilakukan penelitian deskriptif terhadap upaya manajemen TPA dan kondisi pelayanan yang ada kemudian dilakukan analisa secara kualitatif.
Dari hasil penelitian seperti direkomendasikan bahwa, upaya yang perlu dilakukan manajemen TPA Harapan Ibu untuk tetap bertahan adalah dengan melakukan pengorganisasian untuk mencapai organisasi yang solid dan fungsional, melakukan efisiensi dan efektivitas pelayanan, kepemimpinan yang akomodatif, penciptaan suasana yang kondusif di TPA dan melakukan penyesuaian pembiayaan operasional pelayanan TPA. Sedangkan kondisi pelayanan anak akibat tidak diperolehnya lagi subsidi mengalami penurunan-penurunan, seperti tidak adanya lagi pemeriksaan kesehatan anak oleh dokter secara berkala, tidak diberikannya lagi susu dan vitamin bagi anak, terbatasnya peralatan permainan edukatif bagi anak, dan pakaian seragam anak yang kurang layak.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk tetap bertahan dan terus meningkatkan pelayanannya maka manajemen TPA perlu meningkatkan upayanya. Manajemen TPA Harapan Ibu harus mulai merancang suatu perencanaan strategis untuk mengantisipasi berbagai masalah yang akan datang dan merancang perencanaan untuk pengembangan pelayanan. Selain hal tersebut di atas TPA Harapan Ibu perlu mempersiapkan pola swadana dengan melakukan berbagai aktivitas penggalangan dana seperti, mencari donatur atau sponsor untuk membantu biaya pelayanan anak melalui pola kerjasama saling menguntungkan kedua belah pihak.
Namun penelitian ini belum dapat mengungkap tentang mengapa begitu dominannya Dharma Wanita dalam menentukan kebijakan manajemen TPA. Sedangkan di sisi lain kontribusinya bagi peningkatan pelayanan tidak nampak. Untuk itu Departemen Sosial sebagai "pemilik" TPA seharusnya dapat mengembalikan pembinaan TPA ke Direktorat Teknis di bawahnya, sehingga pembinaan terhadap TPA konsisten dan selanjutnya dapat memberi memberi manfaat lebih bagi masyarakat."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T7891
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tri Laksmi Udiati
Yogyakarta: Departemen Sosial B2P3KS, 2007
361 Tri p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Didik Sunarko
"Kebijakan akreditasi terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial merupakan usaha yang dilakukan Pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial. Proses implementasi kebijakan akreditasi terdapat tiga tahapan, evaluasi diri, pengajuan akreditasi dan penentuan standar kelayakan. Tesis ini merupakan studi kualitatif tentang implementasi kebijakan akreditasi tehadap Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan akreditasi berjalan dengan baik, namun ada kendala yang ditemui, kecenderungan LKSA untuk mempertahankan pengasuhan yang berbasis panti dan instrumen penilaian mandiri kurang dapat diterapkan pada semua jenis pelayanan anak. Penelitian ini menyarankan peningkatan peran Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan pekerja sosial dalam pendampingan LKSA dan evaluasi terhadap instrumen penilaian yang digunakan.

Policies accreditation of Social Welfare Institution is the Government's efforts in improving social welfare services. Process of implementation accreditation policy, there are three stages, self-evaluation, filing accreditation and determination of eligibility standards. This thesis is a qualitative study on the implementation of accreditation policy to Child Welfare Institute.
This study shows that the implementation of accreditation policy is going well, but there are obstacles, tendency to retain the institusional based care and self-assessment instrument shells right to apply to all types of childcare. This study suggests an increase in the role of Social Service District/City and social workers in assistance to Child Welfare Institute and an evaluation of the assessment instruments used.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yogyakarta: B2P3KS Press, 2009
331.554 PEN
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Pratiwi Sekar Sari
"ABSTRAK
Sebagaimana tugas suatu Negara, Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi dan menjamin hak-hak setiap anak. Fakta menunjukkan bahwa saat ini masih terdapat permasalahan anak yang begitu beragam. Untuk itu Kementerian Sosial mendirikan layanan TePSA 1500-771 Kemensos diharapkan dapat membantu menangani permasalahan anak yang ada di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kualitas layanan TePSA 1500-771 Kemensos dalam menangani permasalahan anak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist, dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan analisis data sekunder. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa untuk dimensi responsiveness mayoritas sudah terpenuhi, untuk dimensi responsibility masih kurang terpenuhi, karena dari sisi penanganannya masih kurang baik, dan dimensi accountability masih tidak terpenuhi karena tidak adanya keterbukaan layanan TePSA 1500-771 Kemensos itu sendiri kepada stakeholder khususnya pengguna layanan tersebut mengenai perkembangan penanganan kasus.

ABSTRACT
As a duty of a country, the Indonesian Government have to fulfill and guarantee the rights of every child. Facts show that at this time there are still child problems that are so diverse. Therefore Ministry of Social Affairs setting up TePSA 1500-771 of The Ministry of Social Affairs service is expected to help handle the child problems in Indonesia. The study aims to analize the quality of TePSA 1500-771 of The Ministry of Social Affairs service to handling child problems in Indonesia. This study uses a post-positivist approach, with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and analizes of secondary data. The results of this study indicates that responsiveness dimension has been fulfilled. While the dimensions of responsibility are still not fulfilled because the handling side is still not good. Then, the accountability dimension is still not fulfilled because there is no openness of the TePSA 1500-771 The Ministry of Social Affairs service to stakeholders, especially service users regarding the development of handling cases."
2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>