Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keseimbangan wanita karier dan ibi rumahtangga sebagai solusi mencegah ketidakharmonisan keluarga

---

."

"Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat Akta Autentik yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia no. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang no. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Studi kasus dilakukan terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1860 K/Pid/2010 dalam hal pertimbangan hukum dari Hakim Kasasi dalam memutuskan Notaris Tjondro Santoso, S.H. tidak bersalah serta perbuatan Notaris yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Simpulan dari penelitian ini adalah perbuatan Notaris yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 1860 K/Pid/2010 telah diatur dalam pasal 17 ayat (1) Undang-Undang no. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang no.30 tahun 2004 tentang Jabatan Dalam hal Majelis Hakim pada pengadilan tingkat Kasasi no.1860 K/Pid/2010 membebaskan Notaris Tjondro Santoso, S.H. dari tuntutan melakukan tindak pidana "turut serta menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam Akta Autentik? karena tidak terbukti memalsukan surat autentik sebagaimana diatur pada pasal 266 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Simpulannya adalah dalam menjalankan profesi sebagai Notaris diharapkan tetap mentaati Undang-Undang no. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang no.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, khususnya pasal 17 ayat (1) dan kode etik profesi Notaris. Maksudnya untuk menghindari terjadinya perbuatan yang melanggar hukum. Perkumpulan sebaiknya ikut upgrading dan refreshing dari Ikatan Notaris Indonesia. Notaris Tjondro Santoso, S.H. lalai dalam hal mencantumkan kalimat/kata-kata telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwajib, padahal akta no.2 dan no.3 tanggal 6 Januari 2006 baru mendapat pengesahan pada tanggal 16 Maret 2006.

---

Notary is a public official who has the authority to make Authentic Act set out in the Law of the Republic of Indonesia no. 2 of 2014 on the Amendment of the Law no. 30 of 2004 concerning Notary. A case study is conducted on the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1860 K / Pid / 2010 in the case of legal reasoning of the Supreme Court Judge in deciding notary Tjondro Santoso, SH innocent and notary acts that can be categorized as Unlawful Acts. The method used is normative.

Conclusions from this research is that notary act can be categorized as Unlawful acts in Supreme Court Decision number 1860 K / Pid / 2010 has been regulated in Article 17 paragraph ( 1 ) of Law no. 2 of 2014 on the Amendment of the Act no.30 of 2004 on the Department of the things the judges at the court of cassation no.1860 K / Pid / 2010 frees notary Tjondro Santoso, SH of claim crime " participated send false information put into Authentic Act " because it was not proven falsifying authentic letters as provided in Article 266, paragraph ( 1 ) of the Criminal Code in conjunction with Article 55 paragraph ( 1 ) of the Criminal Code to - 1.

The conclusion is in their profession as a notary is expected to remain in compliance with Law no. 2 of 2014 on the Amendment of the Act no.30 of 2004 concerning Notary, in particular article 17, paragraph ( 1 ) and the code of professional conduct notary. Which means to avoid acts that violate the law. Society should follow the upgrading and refreshing of Indonesian Notary Association. Notary Tjondro Santoso, SH in the case of default include sentences / words have been approved by the authorities, when the act no.2 and no.3 dated January 6, 2006 just got confirmation on 16 March 2006."

"Kapasitas teknologi yang terus berkembang dan dapat menggantikan profesi saat ini di pasartenaga kerja telah menjadi perhatian utama masyarakat, terutama bagi mereka yang berprofesisebagai auditor karena teknologi ini berdampak pada metode analisis dan manajemen data yangmerupakan bagian dari prosedur dalam ruang lingkup profesi auditor. Esai ini berisikangagasan tentang bagaimana pasar tenaga kerja yang berubah dan teknologi bayang berkembangmemengaruhi prospek profesi audit

---

The capacity of futuristic technologies to transform labour markets and replace current

professions has been a major concern for employees, especially those who work in audit

assurance services since these technologies impacted the traditional method of analysis

conducting and data management as part of the procedures in their profession. This essay

advances the ideas about how the changing labour markets and new technologies affect the

prospect of the audit profession."

"Professions profess. They profess to know better than othernature of certain matters, and to know better than their affairs...."

"Pendahuluan: Penerapan kewaspadaan standar telah menjadi tantangan besar bagi petugas kesehatan, terutama di negara-negara berkembang, membahayakan keselamatan mereka dan meningkatkan paparan mereka terhadap patogen terkait darah. Mempertimbangkan hal ini, sebuah penelitian dilakukan pada ketidakpatuhan perawat terhadap praktik kewaspadaan standar dengan pengamatan langsung terhadap perilaku perawat.Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan perawat terhadap praktik SP.Metode: Sebuah studi cross-sectional dilakukan pada 120 perawat yang bekerja di sebuah rumah sakit di Palembang. Komponen Health Belief Model dari subjek dicatat melalui kuesioner. Formulir observasi 12 poin menilai kepatuhan SP perawat. Model regresi logistik ganda digunakan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang terkait dengan kepatuhan perawat.Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa 56,7% dari peserta memiliki kepatuhan yang baik meskipun lima momen kebersihan tangan perlu ditingkatkan. Studi ini mengungkapkan bahwa proporsi perawat yang bekerja di ruang operasi dan ruang gawat darurat lebih besar daripada proporsi yang bekerja di bangsal lain dalam hal kepatuhan terhadap kewaspadaan standar(OR=2,57, 95% IK 1,51-4,36). Proporsi perawat yang telah menerima pelatihan juga menunjukkan proporsi yang lebih besar dalam kepatuhan terhadap kewaspadaan standar dari mereka yang belum dilatih (OR=2,70, 95% IK 1,07-6.79).Kesimpulan: Perilaku perawat terhadap SP secara signifikan terkait dengan kecukupan unit pelatihan dan kerja. Disarankan bahwa praktik SP juga dipengaruhi oleh faktor pendukung dan norma subjektif. Pelatihan perawat yang memadai, penyediaan peralatan pencegahan infeksi, dan penilaian pajanan pekerjaan perlu diperkenalkan.

---

Introduction: The application of standard precautions (SPs) had become a significant challenge for healthcare workers, especially in developing countries, endangering their safety and increasing their exposure to blood-related pathogens.

Objective: This study was aimed at exploring the factors related to nurses‟ compliance with the practice of SP.

Methods: A cross-sectional study was conducted on 120 nurses working at a hospital in Palembang. Health Belief Model components of the subjects were recorded through questionnaires. A 12-point observation form assessed the nurses‟ SP compliance. Multiple logistic regression models were used to explore factors associated with nurses‟ compliance.

Results: The results showed that 56,7% of participants had good compliance, although the five moments of hand hygiene was still needed to be improved. The study revealed that the proportion of the operating room and emergency room nurses who complied to the SPs was larger than the proportion of those who work at the other wards(OR=2.57, 95% CI 1.51-4.36). The proportion of nurses who had received training also showed a larger proportion in compliance with SPs than those who had not been trained (OR=2.70, 95% CI 1.07-6.79).

Conclusion: Nurses‟ behavior to SP was significantly associated with the adequacy of the training and work unit. It is suggested that the practice of SP was also influenced by enabling factors and subjective norms. Adequate training of nurses, provision of infection prevention equipment, and assessment of occupational exposures need to be introduced."