Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Air polution from vehicle emission becomes a major problem in urban areas,including Jakarta,Indonesia.This vehicle emission worsening ambient air concentration because of incresingle use of diesel engine for urban transportation....."

"Telah dilakukan penelitian mengenai penerapan standar emisi EURO II untuk mengurangi pencemaran udara akibat dari emisi kendaraan bermotor di DKI Jakarta.Kota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dan Ibukota Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengalami pertumbuhan yang pesat di bidang industri dan transportasi kendaraan bermotor. Mobilitas penduduk yang tinggi akibat berbagai kegiatan di wilayah Propinsi DKI Jakarta yang dari tahun ke tahun cenderung meningkat telah menyebabkan penurunan kualitas udara. Salah satu sumber potensial yang mencemari udara adalah transportasi.Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 141 Tahun 2003 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor yang Sedang Diproduksi merupakan upaya pemerintah untuk menekan emisi gas buang kendaraan bermotor melalui standar internasional (EURO II). Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang timbul adalah seberapa jauh kesiapan pemerintah dalam menerapkan standar emisi EURO II sesuai dengan rencana pengetatan emisi gas buang untuk kendaraan bermotor, seperti yang tertuang dalam KepmenLH tersebut. Kesiapan pemerintah, kesepakatan semua pihak terkait termasuk industri kendaraan bermotor serta masyarakat pengguna sangat menentukan keberhasilan dalam menerapkan standar emisi EURO II.Hasil penelitian yang dilakukan terhadap pihak pemerintah (Kernenterian Lingkungan Hidup) dan pihak Industri Otomotif menunjukkan bahwa diantara kedua pihak tersebut tidak dicapai kesepakatan dalam penerapan strateginya untuk mencapai sasaran dalam rangka penerapan standar emisi EURO II di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Darr ketiga strategi Pemerintah untuk menghadapi strategi yang dijalankan oleh Industri Otomotif yaitu "Harmonisasi dan Koordinasi Regional Penerapan Standar Emisi", "Memperketat Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan" dan "Sosialisasi kepada Industri dan Masyarakat Pengguna" rnaka hanya ada dua strategi yang dapat dijalankan oleh Pemerintah yaitu strategi kedua dan ketiga. Sedangkan pemerintah tidak akan memilih strategi pertama untuk dijalankan dalam rangka mencapai sasaran " Penerapan Standar Emisi EURO II di Indonesia"."

"Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di masyarakat, maka kebutuhan akan mobilitas meningkat. Hal yang paling dipertukan untuk mobilitas adalah suatu sistem transportasi dimana kendaraan bermotor merupakan salah satu komponen utamanya. Dewasa ini kendaraan bermotor sedemikian banyaknya hingga kapasitas jalan yang tersedia di Jakarta sudah tidak bisa memenuhi semua kebutuhan pengguna jalan. Dampak samping akibat kendaraan bermotor adalah emisi gas buang yang mencemari kualitas udara. Saat ini sebagai penyumbang terbesar untuk pencemaran udara di Jakarta adalah sektor transportasi. Dan bila hal ini tidak ditangani secara serius maka kualitas udara di Jakarta akan semakin parah kerusakannya. Zat polutan yang disebabkan emisi gas buang kendaraan bermotor akan masuk ke tubuh manusia bersamaan dengan udara yang kita hirup. Analisa mengenai dampak pencemaran udara akibat kendaraan bermotor perlu dikaji. Analisa tersebut dibandingkan antara baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan dengan konsentrasi udara dalam kondisi eksisting. Penelitian kualitas udara dilakukan di bundara hotel Indonesia Jakarta Pusat pada tanggal 21 dan 26 September 2003 untuk mendapatkan sebuah persamaan hubungan antara dampak pencemaran udara akibat emisi kendaraan bermotor. Konsentrasi pencemar polutan yang melebihi ambang baku mutu yang telah ditetapkan pemerintah adalah gas N02. Sedangkan gas pencemar lain yang ditinjau yaitu pencemar CO, SO2, dan PM10 masih dibawah ambang batas. Persamaan regresi linear hubungan antara jumlah kendaraan yang melintas (smp) dan konsentrasi pencemar yang terdapat dalam udara pada saat penelitian belangsung, persamaan tersebut menunjukkan bahwa jumlah smp kendaraan yang melintas mempengaruhi kadar pencemar yang terkandung dalam udara."

"Program Pembangunan Daerah Kota Tangerang bertujuan mengembangkan Kota Tangerang menjadi sebuah kota Industri, Perdagangan dan Pemukiman. Pengembangan ini membawa dampak antara lain pencemaran udara oleh timah hitam (timbal) dari emisi gas buang kendaraan bermotor. Ini sudah menjadi kenyataan dengan hasil pengukuran oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang yang mendapatkan kadar timbal dalam udara ambien dan dalam darah anak usia sekolah sudah melebihi nilai Ambang Batas.Pemerintah Daerah Kota Tangerang walaupun mempunyai Visi, Misi dan Rencana Strategis sebagai pedoman arah pembangunan dan pengembangan wilayah sampai dengan tahun 2006, ternyata belum mempunyai rencana strategis untuk menanggulangi pencemaran udara oleh timah hitam yang sudah menjadi masalah kesehatan masyarakat.Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penyusunan suatu rencana strategis penanggulangan pencemaran udara (timah hitam) oleh emisi gas buang kendaraan bermotor terhadap kesehatan masyarakat dalam kurun waktu 5 tahun antara tahun 2004-2008. Adapun desain penelitian yang digunakan penelitian operasional dengan analisa kuantitatif dan kualitatif.Data tentang faktor-faktor lingkungan eksternal dan internal yang berpengaruh terhadap posisi Pemda Kota Tangerang dalam menanggulangi pencemaran udara (timah hitam) oleh emisi gas buang kendaraan bermotor diperoleh dari data sekunder dan wawancara mendalam. Data yang terkumpul dibahas dalam Consensus Decision Making Group (CDMG) yang terdiri dari para pejabat Pemda Kota Tangerang yang terkait dan dilakukan analisa lingkungan (SWOT analisis), Kemudian tahap berikutnya (matching stage), CDMG melakukan analisis dengan TOWS Matriks dan IE Matriks, yang menyimpulkan bahwa dalam penanggulangan pencemaran udara (timah hitam), Pemda Kota Tangerang berada pada posisi Hold and Maintain dengan strategi utama Penetrasi Pasar dan Pengembangan Produk.Dari berbagai altematif strategi yang dapat difikirkan melalui Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) dapat diidentifikasi strategi-strategi yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan, dan disusun dalam suatu rencana program kerja penanggulangan pencemaran udara (timah hitam) untuk jangka waktu 5 tahun ke depan.

---

Strategic Planning to Overcome Air Pollution by Lead from the Exhaust of Motor Vehicles as a Health Hazard to the Population of the City of Tangerang, year 2004-2008The Regional Development Program of the City of Tangerang envisions Tangerang to develop into an industrial, commercial and residential city. This development brings the implication of air pollution by lead originating from the exhaust of motor vehicles. This implication has become a reality, as proven by measurements carried out by the City of Tangerang Health Service, which shows the concentration of lead in ambient air and in the blood of school age children above normal limits.

Although the government of the City of Tangerang already has vision and mission statements, and a strategic plan as a course of regional development up to year 2006, it has no strategic plan to overcome the effects of air pollution by lead as a public health problem.

This research is carried out to analyze factors affecting the making of a strategic plan to overcome the effects of air pollution by lead for a five year period from 2004 to 2008. The research design used is an operational research with quantitative and qualitative analysis.

Data about the external and internal factors affecting the position of the government of the City of Tangerang to overcome the effects of air pollution by lead was obtained from secondary data and in depth interviews. Data thus obtained was discussed by a Consensus Decision Making Group (CDMG) of city government officials involved in environmental issues, then analyzed using the method of SWOT analysis. Further in the matching stage, the CDMG converts the data into TOWS and IE Matrices respectively, with the resulting conclusion in regard to overcoming the effects of air pollution by lead, the City of Tangerang is in a "Hold and Maintain" position with the main strategies of Market Penetration and Product Development.

From various alternative strategies formulated through Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM), strategies most feasible to implement are adopted as a working plan to overcome the effects of air pollution by lead for the future 5 year period."

"DKI Jakarta memiliki luas wilayah sekitar 650 km2 termasuk Kepulauan Seribu. Laju penambahan penduduknya sebesar 4,2% per tahun, sedangkan laju pertambahan kendaraannya mencapai 15% pertahun. Hal ini menyebabkan padatnya lalu Iintas dan mengakibatkan penurunan kualitas udara atau dengan kata lain tingkat pencemaran udara di Jakarta sudah mencapai tingkat yang membahayakan. Dari data yang tersedia diketahui bahwa hampir 100% gas CO, 90% HC dan 73,4% NOx yang tersebar di udara Jakarta berasal dari gas buang kendaraan bermotor. Untuk ini telah terdapat sejumlah upaya-upaya penurunan emisi gas buang kendaraan bermotor, seperti peniadaan timbal di dalam bensin, pengurangan penggunaan TEL di dalam bensin, pengembangan penggunaan bahan bakar alternatif selain bahan bakar fosil, serta serangkaian kebijakan pemerintah. Apapun bentuk upaya tersebut harus dilakukan secara sinambung dan sinkron, karena penurunan emisi tersebut tidak bisa dengan hanya menggunakan salah satu kebijakan saja. Faktor yang paling penting dan mendasar dalam hal ini adalah dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai bahaya pencemaran udara sehingga akan menumbuhkan kesadaran masyarakat."

"Udara merupakan suatu media yang penting bagi kehidupan, tanpa udara akan tidak ada suatu kehidupan diatas bumf. Kualitas udara kita cenderung menurun dari tahun ke tahun, akibat dari kegiatan-kegiatan antropogenik, khususnya kegiatan-kegiatan transportasi yang mengemisikan gas-gas dari partikel dari knalpot ke dalam udara, yang menyebabkan pencemaran udara. Tingginya tingkat mobilitas kendaraankendaraan bermotor pribadi di DKI Jakarta yang diikuti dengan banyaknya pemakaian bahan bakar, yang kenyataannya tidak ramah lingkungan. Apabila keadaan ini terus berlangsung tanpa ada pengelolaan, maka tentu saja akan menyebabkan kehidupan penduduk perkotaan menjadi terancam. Batasan permasalahan meliputi sejauh mana peranserta pemilik kendaraan-kendaraan pribadi dalam memenuhi persyaratan-persyaratan termuat pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 9512000 tentang: Pemeriksaan Emisi dan Perawatan Kendaraan Bermotor Pribadi di Propinsi DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:1. Mengidentifikasi sumber-sumber polusi yang kebanyakan berasal dari kendaraankendaraan bermotor yang menurunkan kualitas udara ambient dalam bentuk gas-gas polutan , partikel dan asap.2. Mengidentifikasi peranserta masyarakat dan peranserta dalam pengelolaan kualitas udara perkotaan dalam bentuk system pemeriksaan emisi dan perawatan dari kendaraan-kendaraan pribadi.3. Mengidentifikasi peranserta institusi masyarakat dalam pemeriksaan emisi dan perawatan kendaraan-kendaraan pribadi.4. Mengidentifikasi faktor-faktor Kekuatan, Peluang, Kelemahan, dan Ancaman serta strategi yang digunakan dalam pemeriksaan emisi dan perawatan kendaraankendaraan pribadi di propinsi DKI Jakarta. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberi masukan-masukan kepada pemilik kendaraan bermotor, Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dan sumbangan ilmiah kepada pembangunan ilmu lingkungan hidup pada umumnya. Hipotesis kerja yang diuji pada penelitian khususnya adalah bahwa masyarakat dapat meningkatkan perannya dan peransertanya lewat sistem pemeriksaan emisi dan perawatan kendaraan-kendaraan bermotor dalam rangka pengelolaan kualitas udara di DKI Jakarta. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa para responden memiliki pengertian dan kesadaran tentang peraturan-peraturan yang ada; namun mereka jarang secara teratur meng-tuned up kendaraan mereka sebagaimana diinstruksikan dalam keputusan Gubernur. Para responden juga radar bahwa pencemaran udara perkotaan kebanyakan disebabkan oleh emisi gas buang dan kendaraan-kendaraan bermotor. Kenyataannya 90% dari jumlah responden setuju diberlakukannya peraturan yang ketat, dan 87% menunjuk bahwa pemerintah propinsi DKI Jakarta mempunyai kewenangan untuk pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran udara. Hanya sekitar 43.2% dari pemilik kendaraan bermotor yang meng- tuned up secara teratur, 15.4% hanya apabila ada kerusakan pads mesin kendaraan, dan sisanya terdiri dari mereka yang tidak pernah meng-tuned up kendaraannya. Bengkel-bengkel mobil yang telah memperoleh ijin uji emisi di Jakarta Selatan menyatakan bahwa jumlah kendaraan pribadi yang memeriksan dan merawat masih rendah. Berdasarkan dari hasil penelitian ini direkomendasikan bahwa sekalipun jumlah kendaraan motor pribadi adalah tetap atau bertambah pada masa yang akan datang, jumlah Perjalanan (trips) perlu dikurangi, dan para pemilik kendaraan bermotor perlu lebih memperhatikan penggunaan bahan bakar yang ramah lingkungan, seperti basin yang tidak ber-timbal. Lebih jauh pula dianjurkan bahwa sistem baru perlu menggalakkan untuk mendorong para pemilik kendaraan bermotor untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang dituangkan dalam peraturan, dan suatu standar mutu peranserta masyarakat untuk menuju kepada unjuk kerja yang professional sangat diperlukan. Strategi-strategi yang direkomendasikan dalam rangka program pemeriksaan emisi dan perawatan kendaraan bermotor milik pribadi adalah sebagai berikut:a) Strategi S-O, berdasarkan tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi akan pengendalian pencemaran udara lewat implementasi Keputusan Gubernur Nomor 95/2000 tentang Pemeriksaan Ernisi dan pemeliharaan kendaraan bermotor milik pribadi,b) Strategi W-O, untuk menyelenggarakan program sosialisasi berdasarkan kerjasama dan peranserta dalam pengelolaan system pengawasan emisi dan perawatan kendaraan bermotor milik pribadi.c) Strategi S-T, menganjurkan dengan efektif kesadaran masyarakat yang tinggi dalam pembatasan jumlah perjalanan perhari dari kendaraan bermotor.d) Strategi W-T. Melaksanakan program sosialisasi yang lebih intensif untuk mengantisipasi dampak-dampak yang ditimbulkan oleh mobilitas kendaraan bermotor yang tinggi. Berdasarkan strategi-strategi yang direkomendasikan, kiranya jelas bahwa pemberlakuan persyaratan-persyaratan yang ada pada keputusan Gubernur merupakan pengejawantahan salah satu dari upaya-upaya untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan peningkatan budaya masyarakat dalam pelestarian kualitas lingkungan Iewat perubahan sikap dan perilaku dari pars pemilik, dan menuju kepada pengelolaan dari lingkungan binaan dalam segi pengelolaan sarana fisik dan infrastruktur seperti manajemen lalu-lintas dan sarana pemantau kualitas udara dan lain-lain.

---

Community Participation In The Management Of Air Quality in the DKI Jakarta Province. ( A review of the Gubernatorial Decree no 95/2000 on the Emission Inspection and Private Motor Vehicles Maintenance in the DKI Jakarta Province)Air constitutes an important media for life, without air not a single life can exist on this earth. The quality of our air tends to degrade from year to year, due to human activities, in particular transportation activities which emit gases and ashes from the exhaust pipes into the air, causing air pollution. The high rate of private motorcars mobility in the DKI Jakarta is being followed by high consumption of fuels, which are evidently not environmentally friendly. Such continuing condition if remains unmanaged, will eventually cause the urban citizens life endangered.

The problem formulation is limited to what extent the participation of private motorcars owners comply to the provisions contained in the DKI Jakarta Gubernatorial Decree no 95/2000 on The Emission Inspection and Private Motor Vehicles Maintenance in the DKI Jakarta Province.

The objectives of the study are as follow:

1. To identify air pollution sources which are dominantly generated by motor vehicles which degrade the ambient environmental quality in the forms of smoke and ash particles.

2. To identify the community perception and participation in the management of urban air quality in terms of emission inspection system and private motor vehicles maintenance.

3. To identify the community participation institutions in the emission inspection and private motor vehicles maintenance.

4. To identify the Strength (S), Opportunity (0), Weakness (W), and Threat (T) factors and strategies which are used in the emission inspection and private motor vehicles maintenance in the DKI Jakarta Province.

The significance of the study is to provide strategic management inputs to the private motor vehicles owners, the provincial Government of DKI Jakarta, and scientific contribution to the development of environmental science in general. The working hypothesis tested in this particular study is that the community can promote their roles and participation through the emission inspection and private motor vehicles maintenance system in terms of the DKI Jakarta air quality management.

Results of study indicate that the respondents have understanding and awareness of the existing regulations; however they rarely let their cars to be tuned-up regularly as instructed by the Decree. The respondents are also aware that urban air pollution is mostly caused by motor vehicles exhaust emissions. In fact 90% of the total respondents agree that strict law enforcement should be conducted, and 87% indicate that the provincial Government has authorities to manage the air quality and control air pollution. Only about 43,2% of car owners regularly tuned - up their vehicles, 19,8% rarely tuned-up their vehicles, 15,4% only if they have engine disorders, and the rest never let their vehicles being tuned - up. The licensed car workshop in the South Jakarta admit that the rate of inspection and maintenance of private cars is quiet low.

Based on the results of study it is recommended that eventhough the number of private motor vehicles is constant or tends to increase in the future, the number of trips should be made decreased, and that car owners should pay more attention toward environmental - friendly fuels utilization, such as the use of unleaded gasoline. Further it is also recommend that a new system should be promoted to push the owners to comply to the legal provisions contained in the Decree, and a standard of quality of community participation toward more professional performance is deemed necessary.

Recommended strategies in terms of emission inspection and private motor vehicles maintenance programme are as follow:

a) S - 0 strategy, based on the high rate of community awareness of the air pollution control to implement the DKI Jakarta Gubernatorial Decree No 9512000 on the Emission inspection and private motor vehicles maintenance.

b) W - 0 Strategy, to enhance the programme socialization based on cooperation or partnership in the management system of inspection and maintenance of private motorcars

c) S - T Strategy, to render the high rate of community awareness more effective in the limitation of motor car daily trips.

d) 1N - T Strategy, to make the programme socialization more intensive to anticipate environmental inspacts generated by the high rate of cars mobility.

Based on the recommended strategies, it is clear that the implementation of the provisions contained in the Decree constitutes one of the efforts to preserve the living environmental function and the promotion of socio - cultural environmental quality due to the owners behavioural changes, and toward better management of the man - made environment in terms of the management of the physical means and infrastructure such as traffic management, air quality monitoring devices, etc."

"ABSTRACTPENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DI WILAYAH DKI JAKARTA. Jakartaadalah kota metropolitan seluas 650 km2 dengan penduduk 9.341.000 jiwa pada tahun 1996. Jumlah penduduk sebesar itu dengan mobilitas tinggi memiliki potensi untuk menimbulkan pencemaran udara. Hasil penelitian BAPEDAL dan LPM-ITB pada tahun 1992 menunjukkan bahwa sektor transportasi di DKI Jakarta memberikan sumbangan terbesar yaitu 67,1 % diikuti sektor industri sebesar 18.9 % untuk parameter pencemar berupa CO, SOx, NOX partikular, dan HC. Penelitian lainnya memberikan indikasi bahwa pertambahan kendaraan di Wilayah DKI Jakarta ialah 11.79 %. sedangkan penambahan panjang jalan hanya 2.5 %. Hal ini memberikan gambaran bahwa pencemaran udara terkait dengan sektor transportasi dan industri. Pemerintah DKI Jakarta melalui Biro Bina Lingkungan Hidup dan Kantor Pengkajian Perkotaan dan Lingkungan (sekarang BAPEDALDA) DKI Jakarta telah melaksanakan beberapa program yang terkait pengendalian pencemaran udara; misalnya Program Udara Bersih (PRODASIH). Kegiatan ini merupakan pelaksanaan amanat dalam UUD 1945, GBHN (1998-2003), REPELITA VI dan UU No.23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebagai peraturan pelaksanaan, Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (sekarang Menteri Negara Lingkungan Hidup) dan Gubernur Kepala DKI Jakarta telah mengeluarkan beberapa surat keputusan yang mengatur pengendalian pencemaran udara. Pencemaran udara perlu dikendalikan karena udara yang tercemar menimbulkan dampak kesehatan seperti gangguan saluran pernafasan, gangguan metabotisme, gangguan pertumbuhan dan perkembangan sampai kepada kematian. Dampak pencemaran yang bersifat gtobal ialah timbulnya efek rumah kaca dan penipisan lapisan Ozon. Program pengendalian pencemaran udara yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah Daerah sering mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut ialah tidak/belum adanya peraturan perundang-undangan yang mampu menampung permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan pengendalian pencemaran udara, keterbatasan sarana dan sumber daya manusia, benturan kepentingan penanggung jawab kegiatan yang memiliki potensi mencemari udara dengan institusi pengendalian pencemaran udara (lingkungan) adanya pertimbangan ekonomi dan teknologi, belum adanya kesamaan persepsi di antara pihak-pihak yang terkait dengan penegakan hukum/peraturan di bidang pencemaran udara (lingkungan) serta masih lemahnya kelembagaan yang berkaitan dengan pengelolaan kualitas udara. Dengan melihat kendala-kendala tersebut maka diperlukan keterpaduan kegiatan di semua institusi di bawah Pemerintah DKI Jakarta dan masyarakat. penyamaan persepsi di antara pihak-pihak yang terkait dengan pecemaran udara. pengembangan kelembagaan di bidang pengelolaan lingkungan hidup . peningkatan kualitas sumber daya manusia para personil BAPEDAL Daerah (opeasional sekarang masih dilaksanakan oleh Biro BLH dan KPPL), mengusahakan ketersediaan dana dan pengenalan teknologi yang mampu menurunkan pencemaran udara santa dibarengi dengan penerapan kepastian dan penegakan hukum. Dengan upaya itu diharapkan setiap kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta dapat dilaksanakan secara efektif di lapangan.

---

"

"ABSTRAKEnergi merupakan faktor utama yang menentukan kelancaran aktifitas ekonomi, akan tetapi sebagian besar pemakaian energi menimbulkan efek negatif terhadap lingkungan. Kompromi antara kedua kepentingan, kelancaran aktifitas ekonomi dan kelestarian lingkungan memerlukan strategi pemilihan jenis energi dan teknologi energi yang ramah lingkungan.Optimasi dari komposisi jenis dan teknologi energi untuk mengurangi emisi senyawa-senyawa pencemar lingkungan memerlukan biaya yang lebih mahal. Penurunan tingkat emisi pencemar udara setempat (debu, NOx dan SOx) 20% dari skenario dasar mensyaratkan pemakaian peralatan de-nitrifikasi, de-sulfurisasi dan filter debu serta konservasi dan diversifikasi energi. Skenario ini memerlukan tambahan dana sekitar 5% dari kondisi biasa. Sedangkan untuk penurunan emisi pencemar udara global (CO2) 15%, pengendaliannya melalui program konservasi dan diversifikasi memerlukan tambahan dana sekitar 10%.Gas alam dan tenaga air merupakan alternatif energi primer yang bersih untuk resiko pencemaran udara ini. Batubara merupakan energi primer yang mempunyai kontribusi pencemaran udara yang sangat besar baik untuk pencemaran udara setempat ataupun pencemaran udara global. Sedangkan biomasa mempunyai potensi yang besar untuk pengendalian pencemaran udara global, akan tetapi merupakan kontributor pencemaran udara setempat yang cukup besar khususnya untuk jenis pencemar debu.

---

ABSTRACT

Energy is the main factor of the success of the economic activities; on the other hand most of the energy utilization have negative impact for environment. Compromise of both areas, i.e. success of economic activities and sustainable environment required strategic planning on chosen of the environmental friendly energy type and technology.

Optimization on the reduction of the emission pollution from the energy mix and energy technology required expensive additional cost. The 20 percent reduction of the local air pollutant emission, i.e. dust, NOx and 5Ox required utilization of de-nitrification, de-sulphurization, and de-dust and also energy conservation and diversification programs. This scenario required 5 percent additional cost compare to the base scenario one. While 15 percent reduction of global air pollution, measured by energy conservation and diversification require 10 percent additional cost than in the base scenario.

Natural gas and hydropower are the cleanest primary energy type alternative for reduction of these two air pollution (local & global). Coal is the dirtiest energy type for both local air pollution and global air pollution. While biomass is the best measurement option for global air pollution but not applicable for local air pollution especially for dust."