Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 93812 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Jusuf Dharma Senoputro
"Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengidentifikasikan dan menjabarkan kondisi Selat Malaka dan bentuk-bentuk perompakan yang sesungguhnya terjadi di kawasan perairan ini guna menetapkan solusi penanganan yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kegiatan penelitian dilakukan dalam kurun waktu 2003-2004, karena berdasarkan Iaporan IMB (International Maritime Bureau) pada saat ini kasus-kasus perompakan dan pembajakan di wiiayah perairan Selat Malaka meningkat dan teiah meresahkan berbagai pihak yang menggunakan laut sebagai media perhubungan, perdagangan dan transportasi.
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan dua pertiga wilayahnya terdiri atas lautan. Secara geografis, Indonesia lerletak di persilangan dunia menempatkan perairannya mengalir arus lalu Iintas barang dan jasa dan ke Afrika, Timur Tengah, Timur Jauh, Australia bahkan daratan Eropa dan Amerika, oleh sebab itu bagi bangsa-bangsa di dunia, sebuah pelayaran yang aman di perairan Indonesia merupakan suatu keharusan.
Apabila alur-alur pelayaran yang ada di Indonesia terganggu, seperti perompakan dan pembajakan, maka dapat dibayangkan kerugian yang ditimbulkan baik di bidang ekonomi, iingkungan serta kerugian polilik dan diplomasi yang tentunya dapat merugikan nama baik Indonesia di mata dunia internasional, dan akan menyandang predikat perairan yang rawan.
Oleh karena itu, sejumlah pengamat menilai bahwa apabila selat yang melewati pesisir Indonesia, Malaysia dan Singapura ini terganggu, maka dapat melumpuhkan perdagangan dunia selama berbulan-bulan. Sementara masalah keamanan sepanjang selat ini adalah tanggung jawab tiga negara pantai Indonesia, Malaysia dan Singapura. Untuk itu ketiga negara tersebut sejak lama telah menjalin kerja sama pengamanan di wilayah perairan ini dalam bentuk Patroli Terkoordinasi (Patkor) Malindo antara Indonesia dengan Malaysia dan Patkor lndosin antara Indonesia dengan Singapura. Kemudian Patkor tersebut ditingkatkan dari kerjasama bilateral menjadi kerjasama trilateral yaitu Patkor Malsindo (Malaysia, Singapura dan Indonesia) yang diresmikan pada tanggal 20 Juli 2004 di Selat Malaka.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah sejak digelamya Patroli Terkoordinasi tiga negara (Trilateral) antara Malaysia, Singapura dan Indonesia dengan sandi Malsindo di Selat Malaka, tingkat kejahatan di perairan tersebut mulai menurun. Dulu, para perompak leluasa beroperasi di Selat Malaka, tetapi sejak digelarnya Patroli Terkoordinasi yang melibatkan 17 kapal perang, tidak ada ruang Iagi bagi mereka. Selain itu, indikasi menurunnya tingkat kejahatan di Selat Malaka terlihat dari jumlah kasus yang dilaporkan oleh para kapal-kapal pelintas perairan tersebut. Sebelum ada Patkor Trilateral, paling sedikit ada 9 laporan kejadian tiap bulannya, sedangkan sekarang sudah menurun menjadi 4 laporan setiap bulannya.
Konsekuensi logis Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelagic state) yang memiliki 17.506 pulau dan luas perairan sekitar 5,8 juta km2 serta dihadapkan dengan dinamika perkembangan lingkungan strategis, maka Indonesia harus memiliki Angkatan Laut yang kual dan mampu menjamin tercapainya keamanan dan kedaulatan negara di laut Serta mampu melaksanakan proyeksi kekuatan apahila sewaklu-waktu dibutuhkan.
Oleh karena itu tidak ada pilihan lain bagi bangsa Indonesia, kecuali membangun dan mengembangkan Angkatan Laut yang kuat guna menegakkan kedaulatan negara dan hukum di laut, serta melindungi segenap kepentingan nasional di Iaut. Bagi negara maritim besar seperti Indonesia, Angkatan Laut yang kuat bukan merupakan sebuah kemewahan, melainkan merupakan sebuah kebutuhan."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005
T 22153
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Abu Bakar, Abdul Latif
Kuala Lumpur, Persatuan Sejarah Malaysia, 1984
959.5 A 61 s
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Universitas Indonesia, 1983
S25580
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Albertha Dita
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S26281
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Arif Budi Setiawan
"Selat Malaka merupakan salah satu selat terpadat di dunia yang terletak di antara Indonesia dan Malaysia. Selat ini mempunyai arti penting karena menjadi salah satu selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. Di perairan Selat Malaka terdapat permasalahan yurisdiksi yang mengarah pada sengketa/konflik karena belum selesainya perjanjian mengenai penetapan garis perbatasan, berupa batas laut wilayah/teritorial, ZEE, dan landas kontinen, yang bersifat bilateral antara Indonesia dengan Malaysia. Permasalahan tersebut dipicu oleh faktor internal dari dalam negeri maupun faktor eksternal yang berasal dari luar Indonesia. Untuk mencegah dan meminimalisir timbulnya konflik tersebut, dibutuhkan adanya suatu perundingan yurisdiksi antara Indonesia dan Malaysia, Salah satunya dengan melakukan kerjasama dalam pengelolaan potensi ekonomi Selat Malaka. Dari sisi ekonomi dan kestrategisan, Selat Malaka rnerupakan jalur pelayaran terpenting dan tersibuk di dunia, yang dilintasi lebih dari 50 ribu kapal pertahun yang mengangkut hampir seperlima perdagangan laut dunia. Hal tersebut menimbulkan kerawanan- kerawanan yang menyebabkan negara-negara besar ingin terlibat dalam pengamanan Selat Malaka. Dalam hal ini peran intelijen dibutuhkan untuk penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan agar kerjasama tersebut berjalan baik dan tidak merugikan Indonesia maupun Malaysia. Selain itu, campur tangan negara lain juga harus diawasi. Wilayah perairan sepanjang Selat Malaka memiliki banyak potensi laut yang disertai kerawanan-kerawanan sehingga dibutuhkan suatu kerjasama pengelolaan wilayah Selat Malaka antara Indonesia dan Malaysia. Kerjasama pengelolaan tersebut tidak hanya dilihat dari pengamanan wilayah saja, tetapi juga dari pendekatan kesejahteraan masyarakat di sekitar Selat Malaka. Kerjasama pengelolaan ini merupakan salah satu upaya kedua negara untuk mencegah internasionalisasi Selat Malaka dan merupakan salah satu upaya untuk mempérbaiki hubungan bilateral Indonesia-Malaysia yang sempat memanas. Kerjasama tersebut diharapkan dapat membawa dampak positif bagi Indonesia untuk menciptakan stabilitas hubungan bilateral antara Indonesia-Malaysia. Stabilnya hubungan bilateral kedua negara akan mampu menciptakan peningkatan hubungan bilateral, yang dapat meminimalisir konflik antara Indonesia dan Malaysia."
2010
T33328
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Doyo Prasojo
"ABSTRAK
Selat Malaka merupakan salah satu selat terpadat di dunia yang terletak di antara Indonesia dan Malaysia. Selat ini mempunyai arti penting karena menjadi salah satu selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. Di perairan Selat Malaka terdapat permasalahan yurisdiksi yang mengarah pada sengketa/konflik karena belum selesainya perjanjian mengenai penetapan garis perbatasan, berupa batas laut wilayah/teritorial, ZEE, dan landas kontinen, yang bersifat bilateral antara Indonesia dengan Malaysia. Permasalahan tersebut dipicu oleh faktor internal dari dalam negeri maupun faktor eksternal yang berasal dari luar Indonesia. Untuk mencegah dan meminimalisir timbulnya konflik tersebut, dibutuhkan adanya suatu perundingan yurisdiksi antara Indonesia dan Malaysia, Salah satunya dengan melakukan kerjasama dalam pengelolaan potensi ekonomi Selat Malaka. Dari sisi ekonomi dan kestrategisan, Selat Malaka rnerupakan jalur pelayaran terpenting dan tersibuk di dunia, yang dilintasi lebih dari 50 ribu kapal pertahun yang mengangkut hampir seperlima perdagangan laut dunia. Hal tersebut menimbulkan kerawanan- kerawanan yang menyebabkan negara-negara besar ingin terlibat dalam pengamanan Selat Malaka. Dalam hal ini peran intelijen dibutuhkan untuk penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan agar kerjasama tersebut berjalan baik dan tidak merugikan Indonesia maupun Malaysia. Selain itu, campur tangan negara lain juga harus diawasi. Wilayah perairan sepanjang Selat Malaka memiliki banyak potensi laut yang disertai kerawanan-kerawanan sehingga dibutuhkan suatu kerjasama pengelolaan wilayah Selat Malaka antara Indonesia dan Malaysia.
Kerjasama pengelolaan tersebut tidak hanya dilihat dari pengamanan wilayah saja, tetapi juga dari pendekatan kesejahteraan masyarakat di sekitar Selat Malaka. Kerjasama pengelolaan ini merupakan salah satu upaya kedua negara untuk mencegah internasionalisasi Selat Malaka dan merupakan salah satu upaya untuk mempérbaiki hubungan bilateral Indonesia-Malaysia yang sempat memanas. Kerjasama tersebut diharapkan dapat membawa dampak positif bagi Indonesia untuk menciptakan stabilitas hubungan bilateral antara Indonesia-Malaysia. Stabilnya hubungan bilateral kedua negara akan mampu menciptakan peningkatan hubungan bilateral, yang dapat meminimalisir konflik antara Indonesia dan Malaysia."
Depok: Universitas Indonesia, 2010
T33338
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Yuli Ari Sulistyani
"ABSTRACT
Selat Malaka sebagai salah satu selat yang memiliki nilai strategis dalam perdagangan dunia kerap menghadapi berbagai ancaman keamanan non-tradisional. Sesuai dengan UNCLOS, littoral states seperti Indonesia, Singapura, dan Malaysia berkewajiban untuk menjaga keamanan di wilayah perairan Selat Malaka agar perdagangan dan ekonomi dunia tidak terganggu. Penelitian ini menganalisis bagaimana kerangka kerjasama Malacca Straits Patrol (MSP) dibentuk sebagai sebuah kerjasama yang dibentuk oleh littoral states dalam rangka menjaga stabilitas keamanan di wilayah perairan Selat Malaka. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi pustaka. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan konsep kerja sama pertahanan dan diplomasi pertahanan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa MSP yang terdiri atas Malacca Straits Sea Patrol (MSSP), Eyes-in-the-Sky Combined Maritime Air Patrols (EiS), dan MSP Intelligence Exchange Group (IEG) merupakan salah satu bentuk aktivitas diplomasi pertahanan berupa multilateral contacts between military officials dan multilateral military exercise yang bertujuan untuk meningkatkan rasa percaya dan kapabilitas pertahanan masing-masing negara."
Bogor: Universitas Pertahanan Indonesia, 2019
345 JPBN 9:2 (2019)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Bambang Subeno
"Tesis ini membahas strategi dan upaya penanganan keamanan maritim di area tumpang tindih antara Malaysia dengan Indonesia khususnya di perairan Selat Malaka. Berdasarkan ketentuan hukum internasional yang berlaku selama ini, proses penegakan hukum antar negara tetangga yang memiliki wilayah tumpang tindih dan belum ditetapkan batasnya, perlu memperhatikan prinsip-prinsip proporsional dan didasari pada ketentuan United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor utama dalam pengamanan area tumpang tindih khususnya di perairan Selat Malaka ialah TNI AL, Bakamla, Ditpolairud Baharkam Polri dan Ditjen Bea Cukai. Kendati demikian, tata kelola keamanan maritim masih belum jelas sehingga menyebabkan adanya kesimpangsiuran dalam kewenangan penegakan hukum di wilayah perbatasan laut. Untuk mengatasi hal itu maka diperlukan suatu regulasi yang komprehensif didukung dengan satu gugus tugas khusus yang berperan mengkoordinasi aktor-aktor yang terlibat dalam pengamanan area tumpang tindih di perairan Selat Malaka.

This study discusses strategies and efforts to handle maritime security in the undelimited water area between Malaysia and Indonesia, especially in the waters of the Malacca Strait. Based on the provisions of international law that have been in force so far, the process of law enforcement between neighboring countries that have overlapping areas and the boundaries have not been determined, need to pay attention to proportional principles and are based on the provisions of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), Law No. -Law Number 5 of 1983 concerning Exclusive Economic Zones, Law Number 6 of 1996 concerning Waters. This research uses a qualitative approach with a case study method. The results showed that the main actors in securing overlapping areas, especially in the waters of the Malacca Strait, were the Navy, Bakamla, Ditpolairud Baharkam Polri and Customs. However, maritime security governance is still unclear, causing confusion in the authority of law enforcement in maritime border areas. To overcome this, a comprehensive regulation is needed supported by a special task force whose role is to coordinate the actors involved in securing overlapping areas in the waters of the Malacca Strait.
"
Depok: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>