Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perdagangan orang yang menjadi korban rentan terhadap perempuan .Korban perdagangangan perempuan biasanya terjadi diawali dengan penipuan, kemudian di perlakukan tidak manusiawi dan di eksplotasi....."

"Trafficking in the perseption of Batam society,especiaty,espicially,the syndycates who are involved in that network,know that as long as the human trafficking to women and children generate interest to many peiple,that will be a great job opportunity which should be honored and respected by other part (people)....."

"ABSTRAKSejak reformasi di Indonesia pada tahun 1998, bermunculan serikat pekerja. Di perusahaan milik negara, misalnya PTPN VIII pun dibentuk Serikat Pekerja, yang sebelumnya tidak pernah ada. Penelitian ini akan mencoba melihat bagaimana peranan Serikat Pekerja tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja, sebagaimana salah satu tujuan pendiriannya.Penelitian yang diadakan bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pembagian kerja antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan di Perkebunan teh Gunung Mas, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya sistem pekerja tetap dan pekerja lepas di perkebunan teh Gunung Mas, mengidentifikasi pelaksanaan hak-hak pekerja perempuan di perkebunan teh Gunung Mas, mengetahui pengaruh perdagangan teh internasional dan produksi perkebunan Gunung Mas terhadap tingkat upah dan jaminan sosial para pekerjanya, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan tidak adanya tuntutan buruh perempuan untuk perbaikan nasib mereka.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif dan metode penelitian empiris yang bersifat kualitatif. Pertama, penelitian akan mengacu kepada norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian normatif ini bersifat kualitatif akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati."

"ABSTRAKSejak reformasi di Indonesia pada tahun 1998, bermunculan serikat pekerja. Di perusahaan milik negara, misalnya PTPN VIII pun dibentuk Serikat Pekerja, yang sebelumnya tidak pernah ada. Penelitian ini akan mencoba melihat bagaimana peranan Serikat Pekerja tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja, sebagaimana salah satu tujuan pendiriannya.Penelitian yang diadakan bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pembagian kerja antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan di Perkebunan teh Gunung Mas, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya sistem pekerja tetap dan pekerja lepas di perkebunan teh Gunung Mas, mengidentifikasi pelaksanaan hak-hak pekerja perempuan di perkebunan teh Gunung Mas, mengetahui pengaruh perdagangan teh internasional dan produksi perkebunan Gunung Mas terhadap tingkat upah dan jaminan sosial para pekerjanya, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan tidak adanya tuntutan buruh perempuan untuk perbaikan nasib mereka.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif dan metode penelitian empiris yang bersifat kualitatif. Pertama, penelitian akan mengacu kepada norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian normatif ini bersifat kualitatif akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati."

"Penelitian ini mengenai agensi perempuan dalam industri musik independen di Indonesia. Penulis berargumen bahwa musisi perempuan mempraktikkan otonomi dalam tatanan dunia patriarkis–di mana perempuan memiliki sedikit kesempatan untuk angkat bicara (Yab et al., 2022)--dan kapitalis–di mana industri jasa secara umum dan musik secara khusus terpusat di pulau Jawa dan Bali (Resmadi & Batari, 2020). Meskipun literatur akademik dan temuan riset menunjukkan bahwa musisi dari kelompok budaya non-dominan sulit berpartisipasi dalam industri musik, penulis berargumen bahwa musik independen memberikan bukti sebaliknya. Dengan mengambil kasus kelompok musik perempuan asal Lombok, The Dare. Kelompok musik perempuan ini mempraktikkan feminisme di tengah komersialisasi musik independen Indonesia yang didominasi laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik feminisme dalam karya The Dare dengan menggunakan data sekunder. Penulis meminjam konsep reproduksi ideologi feminisme dan partisipasi audiens (Keltie, 2017) untuk mencapai tujuan ini. Penelitian ini menemukan bahwa The Dare mempraktikkan agensi melalui partisipasi audiens, dan mempromosikan feminisme melalui pertunjukan dan citra yang mereka bangun di dalam jaringan maupun di luar jaringan.  

---

This journal is about women musicians’ agency in Indonesia’s independent music industry. In this journal, the author argues that women musicians practice autonomy in a patriarchal world–where there is only a small opportunity for women to speak up (Yab et al., 2022)–and a capitalist world–where service industry in general and specifically music industry focused in Java and Bali (Resmadi & Batari, 2020). Even though many literature and academic findings show that musicians who come dari marginalized cultures find it hard to participate in the music industry, the author argues that independent music proves the opposite. By looking at The Dare, a girl group from Lombok. This girl group practices feminism amidst the commercialization of Indonesia’s independent music industry which is dominated by men. This research aims to understand the feminism practice by The Dare with secondary data. The author uses feminism ideology reproduction and audience participation concept (Keltie, 2017) to achieve the result. This research finds that The Dare practice agency through audience participation and promoting feminism through their act and online-offline branding."

"Perdagangan bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu kepada penjualan atau pembelian barang dan jasa antar negara tanpa adanya hambatan tarif maupun hambatan non-tarif...."

"Penelitian ini akan berperspektif Feminisme Siber, yang mengupayakan pemberdayaan perempuan di ruang digital untuk melawan budaya patriarki dalam pemanfaatan teknologi, Salah satunya Kekerasan Seksual Berbasis Gender yang difasilitasi teknologi yaitu, Deepfake Pornografi sebagai hasil rekayasa terhadap citra seseorang yang digabungkan dengan wajah atau tubuh orang lain untuk menciptakan konten porno berbentuk gambar dan atau video palsu yang baru. Penelitian ini melihat bahwa Deepfake Pornografi dioperasikan oleh mayoritas laki-laki yang memposisikan perempuan sebagai target pengancaman untuk mengontrol dan berkuasa atas korban. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam memposisikan dan memberikan perlindungan terhadap korban. Mengingat, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dirumuskan dengan Pasal-Pasal yang lebih berperspektif pada pengalaman korban dan gender. Penelitian ini juga ingin menunjukkan pada penanganan kasus Deepfake Pornografi, beberapa Aparat Penegak Hukum memilih untuk tetap menggunakan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan alasan belum memahami mekanisme pelaksanaan dan belum mendapat sosialisasi materi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kurangnya literasi pada Aparat Penegak Hukum menyebabkan pemahaman yang multitafsir, bias gender dan objektivikasi tubuh perempuan pada penanganan kasus Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online dapat berpotensi mere-viktimisasi dan mengkriminalisasi korban melalui pengunaan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian, Feminisme Siber hadir sebagai perjuangan gerakan feminis di ruang digital dalam menyediakan ruang aman bagi perempuan untuk berkembang, berpartisipasi, berkontribusi dan untuk melawan budaya patriarki dan dominasi laki-laki dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dengan mengutamakan pengalaman perempuan sebagai korban untuk sistem hukum yang lebih berperspektif gender.

---

This research will take the perspective of Cyberfeminism, which seeks to empower women in the digital space to fight patriarchal culture in the use of technology, one of which is Gender-Based Sexual Violence which is facilitated by technology, namely, Deepfake Pornography as a result of engineering a person's image combined with another person's face or body to creating pornographic content in the form of new fake images and/or videos. This research sees that Deepfake Pornography is operated by the majority of men who position women as targets of threats to control and have power over the victims. This research aims to see how Law no. 12 of 2022 concerning Crime of Sexual Violence and Law no. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions in positioning and providing protection for victims. Bearing in mind, Law no. 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence, formulated with articles that have a greater perspective on the victim's experience and gender. This research also wants to show that in handling Deepfake Pornography cases, several Law Enforcement Officials choose to continue using Law no. 19 of 2016 Information and Electronic Transactions on the grounds that they do not understand the implementation mechanism and have not received socialization on the material on the Law no. 12 of 2022. Lack of literacy among Law Enforcement Officials causes multiple interpretations, gender bias and the objectification of women's bodies in handling cases of Online Gender-Based Sexual Violence which can potentially re-victimize and criminalize victims through the use of the Law on Information and Electronic Transactions. Thus, Cyberfeminism is present as the struggle of the feminist movement in the digital space in providing a safe space for women to develop, participate, contribute and to fight patriarchal culture and male domination in the use of Information Technology by prioritizing women's experiences as victims for a legal system that has a more gender perspective. "

"Tesis ini mengenai penyidikan tindak pidana penganiayaan, terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan, yang dilakukan oleh Satuan IV Remaja Anak-anak dan Wanita Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, yang secara umum telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dari fungsi manajemen, proses penyidikan tidak berjalan dengan simultan.Tidak simultannya fungsi manajemen dalam proses penyidikan tindak pidana terhadap perempuan korban kekerasan oleh Sat IV Renakta Polda Metro Jaya, karena masih ditemukan tindakan dan perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh penyidik-penyidik pembantu terhadap saksi korban maupun tersangka. Terjadinya tindakan dan perilaku menyimpang dari penyidik-penyidik pembantu yang melakukan penyidikan terhadap perempuan korban kekerasan karena : kurangnya pengawasan dan pengendalian dari atasanlpimpinan kepada para penyidik-penyidik pembantu secara berjenjang, penyidik-penyidik pembantu yang melakukan penyidikan belum memahami secara keseluruhan pengertian perempuan itu sendiri, dan hak-hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dihormati serta mental penyidik-penyidik pembantu pada saat menangani kasus perempuan korban kekerasan mudah terpengaruh korban maupun pelaku.Masalah penelitian dalam tesis ini adalah penyidikan terhadap perempuan korban kekerasan yang dilakukan oleh penyidiklpenyidik pembantu, Sat IV Remaja Anak-anak dan Wanita Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.Hasil penelitian ini menemukan bukti adanya tindakan dan perilaku menyimpang dari penyidiklpenyidik pembantu yang melakukan penyidikan terhadap perempuan korban kekerasan. Maka, implikasi dari tesis ini, adalah perlunya meningkatkan profesionalisme penyidik/penyidik pembantu yang menangani kasus terhadap perempuan korban kekerasan, supaya memahami dan mengerti tentang perempuan melalui pendidikan kejuruan khusus reserse, dan akan Iebih baik lagi apabila pemah mengikuti pendidikan kejuruan RPK.Perlunya upaya penegakkan hukum oleh petugas kepolisian terhadap kasus perempuan korban kekerasan, dengan Cara polisi tidak mudah terpengaruh, dan menempatkan polisi pada fungsinya yang menuntut kemampuan profesionalisme, untuk dapat mengatasi dan meredamnya secara tepat dan bijaksana, dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang sating terkait satu sama lainnya."

"AbstrakNaskah ini membahas tentang perdagangan lada Jambi yang meliputi wilayah produksi, produksi, transportasi, pemasaran dari hulu ke hilir dan aktor-aktor yang terlibat dari keseluruhan perdagangan. Jalur perdagangan dibagi dua, Pertama, dari daerah produksi di hulu dibawa ke hilir (Pelabuhan Jambi). Kedua, dari hulu melalui jalur alternatif ke Muaro Tebo menuju Selat Malaka melalui Indragiri dan Kuala Tungkal. Adapun pelaku perdagangan melibatkan produsen utama lada di Jambi. Produsen lada, petani Minangkabau yang tinggal di sepanjang Sungai Batanghari, dan pedagang adalah Portugis, Cina, Belanda, dan Inggris, maupun sultan dan bangsawan Jambi. Masa kejayaan perdagangan lada Jambi tidak bertahan lama karena petani lada beralih menanam komoditas lain, seperti padi dan kapas terlebih ketika harga lada anjlok di pasaran dunia."