Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dewasa ini, Industri Telekomunikasi di dunia maupun di Indonesia merupakan industri yang mengalami tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan industri lainnya. Hal ini terjadi karena makin dikuasainya semua bidang kehidupan oleh telekomunikasi itu send in. Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia dan tingkat penetrasi yang masih rendah merupakan faktor tambahan lain yang menyebabkan tingginya tingkat pertumbuhan industri telekomunikasi di Indonesia.Selain teknologi telekomunikasi berbasis kabel, dalam industri telekomunikasi juga digunakan teknologi nir-kabel. Dalam teknologi telekomunikasi nir-kabel ada beberapa teknologi selular dengan standar teknis yang berbeda yaitu TDMA, FDMA, GSM dan CDMA. Di Indonesia, disamping teknologi TDMA, FDMA dan GSM, mulai tahun 2003 digunakan juga teknologi CDMA. Teknologi ini diakui mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan ketiga teknologi nir-kabel lainnya.PT. Bakrie Telecom Tbk merupakan perusahaan penyediaan dan penyelenggaraart jasa telekomunikasi yang memiliki dua produk utama yaitu Ratelindo yang merupakan lavanan axed Wireless Access dengan teknologi E-TDMA dan Esia yang merupakan layanan Limited Mobility dan menggunakan teknologi CDMA 2000 IX. Salah satu yang dapat menjadi keunggulan dari suatu operator telekomunikasi adalah jangkauan geografis. Untuk memperoieh keunggulan tersebut diperlukan pembangunan infrastruktur yang membutuhkan investasi yang sangat besar jumlahnya (capital intensive). Untuk memenuhi kebutuhan dananya, maka PT.Bakrie Telecom Tbk melakukan IPO (Initial Public Offering) pada awal Januari 2006 dengan harga penawaran saham sebesar Rp 110,- per lembar saham untuk 5,5 milliar lembar saham yang ditawarkan dengan nilai nominal Rp 100,- per lembar saham.Untuk mengetahui kewajaran atas harga penawaran saham tersebut, maka pada Karya Akhir ini Penulis mencoba melakukan valuasi atas harga penawaran saham perdana PT. Bakrie Telecom Tbk tersebut dengan menggunakan analisis fundamental secara top down approach. Metode yang digunakan adalah Free Cash Flow to Equity (FCFE) dengan two stage model. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa nilai intrinsik dari harga saham tersebut adalah Rp 154,- dan berdasarkan analisis sensitivitas nilai terendah Rp 127,- dan tertinggi Rp 189,- Dengan demikian harga saham pada saat IPO tersebut lebih rendah dari nilai intrinsiknya (undervalued).Berdasarkan penelitian baik di dalam maupun di luar negeri, merupakan hal umum terjadi bagi harga saham dari perusahaan yang melakukan IPO. Hal tersebut terjadi karena beberapa alasan antara lain yaitu merupakan salah satu cara perusahaan untuk membujuk uninformed investor untuk berpartisipasi dalam IPO.

---

Nowadays, telecommunications industry is among industries that grow fastest along with the importance of telecommunication as part and life of modern societies and the fast development of telecommunication technologies. Moreover Indonesia is in turning point in developing modern telecommunication infrastructure because teledensity, especially for fixed line, is relatively low.In telecommunication technology, there are some technologies used by telecommunication service provider e.g TDMA, FDMA and GSM. A relatively newer technology that contributes to a significant growth in the country's telecommunication industry comes from CDMA technology, both for cellular and fixed wireless based. It posses mobility and features similar to those offered by cellular providers, and fixed wireless service quality may exceed GSM cellular service quality due to more efficient radio frequency spectrum usage.PT. Bakie Telecom Tbk is a telecommunication network operator and service provider having two main product, i.e Ratelindo which is fixed wireless access service using E-TDMA technology and Esia which is limited mobility telecommunication service applying CDMA 2000 Ix technology.One of competitive advantage of a network operator is geographical coverage. To have such competitive advantage, PT. Bakrie Telecom need to develop infrastructure requiring huge investment (capital intensive). To attract the required investment, PT. Bakrie Telecom Tbk conducted IPO (Initial Public Offering) in the early of January 2006 with initial stock price Rp 130; per stock sheet for 5,5 billion stock sheet offered to market with nominal value of Rp 100,- per stock sheet. To evaluate the feasibility of initial stock price, in this Final Project, the writer, try to evaluate through valuation to the offered initial stock price of PT. Bakrie Telecom Tbk by using fundamental analysis in top down approach. The method used in this Final Project is Free Cash Flow to Equity (FCFE) with two stage model. Based on the writer's calculation, it is known that intrinsic value of the initial stock price is Rp 154. The writer also tries to calculate the stock price using sensitivity analysis and the result is Rp 127 as the lowest price and Rp 189 as the highest one. Thereby, the price of stock at the IPO is lower than its intrinsic value (undervalued).Based on research either in Indonesia and abroad, undervalued stock was generally happened to stock price of companies conducting IPO. This is the case for some reasons among others one of ways companies conducted to persuade uninformed investor to participate in IPC."

"Suspensi adalah salah satu sanksi yang dapat dijatuhi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) apabila terdapat indikasi bahwa Perusahaan Tercatat melanggar ketentuan dalam Peraturan BEI. Dengan dijatuhi sanksi Suspensi oleh BEI, maka Saham Perusahaan Tercatat tidak dapat diperdagangkan di (a)pasar reguler dan pasar tunai atau (b)di seluruh pasar sekunder, termasuk pasar negosiasi. Apabila suatu saham telah disuspensi sekurang-kurangnya selama 24 (dua puluh empat) bulan, maka BEI dapat melakukan forced delisting atau penghapusan pencatatan emiten terhadap Perusahaan Tercatat yang berkaitan. Namun, pada praktiknya, banyak Perusahaan yang telah disuspensi lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan tetapi tidak juga di-delisting oleh BEI. Suspensi yang berlangsung lama tanpa batas waktu maksimal yang jelas menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan para investor. Hal ini jelas bertentangan dengan tujuan dijatuhkannya sanksi suspensi sebagai bentuk perlindungan bagi investor. Skripsi ini akan membahas mengenai kesesuaian penerapan suspensi saham PT Bakrie Telecom Tbk dengan ketentuan III.3.1.2 Kep-308/BEJ/07-2004. Selain itu, akan ditinjau pula mengenai tindakan yang dapat dilakukan investor publik atas ketiadaan batas watuu suspensi yang dijatuhkan oleh BEI. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode case approach dan comparative approach yang berdasarkan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun tujuan perpanjangan suspensi PT Bakrie Telecom Tbk adalah untuk memberikan kesempatan kedua bagi perusahaan tercatat untuk dapat terus membenahi kondisi perusahaan, penerapan suspensi saham PT Bakrie Telecom Tbk oleh BEI tetaplah tidak sesuai dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan III.3.1.2 Kep-308/BEJ/07-2004, yaitu 24 (dua puluh empat) bulan karena PT Bakrie Telecom Tbk telah disuspensi dari 2019 hingga saat ini (2023). Untuk menghadapi ketidaksesuaian penerapan sanksi suspensi PT Bakrie Telecom Tbk, investor publik PT Bakrie Telecom Tbk dapat memilih untuk menjual saham tersebut di OTC (over the counter) atau menunggu sampai diangkatnya status suspensi oleh BEI dan menjual saham tersebut dengan periodic call auction di pasar reguler.

---

Suspension is one of the sanctions imposed by the Indonesia Stock Exchange (IDX) when there is an indication that the listed company violates the regulations of the IDX. With the imposition of a suspension sanction by the IDX, the shares of the Listed Company cannot be traded on the market. If a stock has been suspended for at least twenty-four months, the IDX may carry out a forced delisting or removal of the listed status of the related issuer. However, in practice, many companies have been suspended for more than twenty-four months but have not been delisted by the IDX, causing legal uncertainty which clearly contradicts the purpose of imposing suspension sanctions as a form of investor protection. This thesis discusses the appropriateness of applying the suspension to PT Bakrie Telecom Tbk in accordance with the regulation of III.3.1.2 Kep-308/BEJ/07-2004. Furthermore, it examines the actions that can be taken by public investors in the absence of a clear time limit for suspensions imposed by the IDX. This research employs a normative juridical approach with the case and comparative methods based on literature studies and interviews. The research findings indicate that although the purpose of extending the suspension of PT Bakrie Telecom Tbk is to provide a second chance for the listed company to improve its condition, the application of the suspension by the IDX is still not in line with the specified time limit of 24 (twenty-four) months according to the regulation III.3.1.2 Kep-308/BEJ/07-2004, as PT Bakrie Telecom Tbk has been suspended from 2019 until today, august 2023. To address the inconsistency in the application of the suspension sanction for PT Bakrie Telecom Tbk, public investors of PT Bakrie Telecom Tbk may choose to sell their shares over the counter or wait for the lifting of the suspension status by the IDX and sell their shares through periodic call auctions in the regular market."

"Tesis ini membahas mengenai peran, tugas dan tanggung jawab notaris serta kendala yang dihadapi notaris dalam proses pencatatan saham Perseroan Terbuka pada bursa efek luar negeri. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menekankan pada penggunaan data kepustakaan dan/atau norma hukum tertulis dengan tipe penelitian deskriptif analisis yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum secara tepat dan mendalam mengenai pokok permasalahan tersebut. Dalam rangka mendapatkan akses yang lebih luas dari pasar modal internasional, suatu Perseroan Terbuka yang sudah tercatat pada bursa efek Indonesia juga dapat mencatatkan sahamnya pada bursa efek mancanegara. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, penulis mengambil kasus pencatatan saham PT X Tbk pada bursa efek Singapura dimana setelah pencatatan saham dilakukan maka pada saat bersamaan seluruh saham PT X Tbk tercatat pada bursa efek di Indonesia dan Singapura (dual listing). Dalam pencatatan saham PT X Tbk pada bursa efek Singapura, notaris memiliki peran dan tugas serta bertanggung jawab untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti mengenai segala persetujuan RUPS yang diperlukan, termasuk akta yang memuat perubahan anggaran dasar PT X Tbk dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan pencatatan bursa efek Singapura, serta untuk memberikan penyuluhan hukum mengenai penyelenggaran RUPS dan memastikan agar perubahan anggaran dasar PT X Tbk tersebut tetap sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia. Kendala yang dihadapi notaris adalah berkaitan dengan pemahaman ketentuan pencatatan Singapura dalam kaitannya dengan proses perubahan anggaran dasar PT X Tbk.

---

This thesis discusses the role and tasks of as well as obstacles faced by a notary in such a listing process. The research is a normative juridical research emphasizing on the usage of documentary data and/or written legal norms by using a descriptive analysis type of research in order to provide for a precise and thorough explanation on the above-mentioned subject matters. In order to gain a broader access to the international capital market, a publicly-held company listed on an Indonesian exchange can also list its shares on an offshore exchange. To give a better understanding, the author takes the case of the listing of PT X Tbk's shares on Singapore exchange which results in the shares of PT X Tbk be listed on both Indonesian and Singapore exchanges (dual listing). In such a listing, the notary's roles and responsibilities are to draw up authentic deeds as evidence of the required GMS approvals, including deed containing amendments to PT X Tbk's articles of association ('AOA') for purpose of compliance with the Singapore exchange listing rules and to provide legal advice on the convening of such GMS and to ensure the compliance of such AOA amendments to the Indonesian laws and regulations. Obstacles faced by the notary are in connection with the notary having a precise understanding of the Singapore exchange listing rules in relation to the process of amending the AOA."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang persepsi karyawan terhadap penggunaan humor atasan dan pengaruhnya terhadap hubungan atasan dan bawahan. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain eksplanatif. Penelitian dilakukan pada PT Bakrie Telecom Tbk dengan jumlah sampel 90 orang. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana dan korelasi pearson Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif yang tinggi dari penggunaan humor positif atasan terhadap hubungan atasan-bawahan. Sedangkan penggunaan humor negatif berpengaruh cukup kuat secara negatif terhadap hubungan atasan-bawahan.

---

ABSTRACT

This study focuses on employee perceptions on leader humor and its impact on leader-member exchange (LMX). This research used quantitative method with explanative design. Respondent of this study is 90 PT Bakrie Telecom Tbk employees. For analysis technique this study using simple linear regression and Pearson correlation. The results showed a high positive effect of the use of positive humor by leader to leader-member exchange (LMX). While the use of negative humor by leader is quite strong negative impact negatively on leader-member exchange (LMX)."

"Go Private adalah aksi perusahaan yang merupakan kebalikan dari Go Public. Pada Go Public, suatu perusahaan menjual sahamnya kepada publik/masyarakat sehingga menjadi perusahaan terbuka, sedangkan pada Go Private perusahaan terbuka justru merubah statusnya menjadi perusahaan tertutup kembali. Perusahaan Terbuka melakukan Go Private sehingga menjadi Perusahaan Tertutup disebabkan karena tujuan Perusahaan saat menjadi Perusahaan Terbuka tidak tercapai. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Proses Go Private suatu Perusahaan Terbuka, Akibat hukum yang timbul akibat Go Private khususnya pada PT. Alfa Retailindo Tbk, dan Peran Notaris dalam proses Go Private PT. Alfa Retailindo Tbk. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini yaitu penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Akibat hukum dari Perusahaan Terbuka menjadi Perusahaan Tertutup dalam kaitannya dengan PT. Alfa RetailindoTbk, Efek milik PT. Alfa Retailindo karena telah dilaksanakannya Voluntary Delisting mengakibatkan Bursa Efek Indonesia menghapus nama PT. Alfa Retailindo dari daftar perusahaan tercatat yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, serta kembali menjadi tunduk pada peraturan perundang-undangan sebagai Perusahaan Tertutup. Notaris pasar modal berperan dalam hal pembuatan akta-akta yang terkait dalam proses Go Private PT. Alfa Retailindo tersebut.

---

Go Private is a corporate action that is the opposite of Going Public. On the Go Public, a company sells shares to the public / community so that it becomes a public company, while the company's Go Private is to change the status to become a private company again. Public Company's Go Private means that the companies do so as a Private Company due to the Company's objectives when a public company is not reached. Issue in this study is the process of a public company to Go Private, legal consequences arising from Go Private especially in PT. Alfa RetailindoTbk, and the Role of the Notary in Go Private process of PT. Alfa RetailindoTbk.

The method used in this thesis is a normative research using library research methods. Legal consequences of a Public Company goes to Private Company in relation to the PT. Alfa RetailindoTbk, Effects of PT. Alfa Retailindo for Voluntary Delisting has resulted in the implementation of the Indonesia Stock Exchange to remove the name of PT. Alfa Retailindo from the list of registered companies which listed its shares on the Indonesia Stock Exchange, and again become subject to the legislation as a Private Company. Notary capital markets have a role in terms of making the deeds involved in the process of PT. The Alfa Retailindo's Go Private."

"Tesis ini membahas mengenai peran dan tanggung jawab notaris, permasalahan yang dihadapi notaris dalam penerbitan depositary receipt, serta perlindungan hukum terhadap pemegang depositary receipt. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menekankan pada penggunaan data kepustakaan dan/atau norma hukum tertulis dengan tipe penelitian deskriptif analisis yang bertujuan memberikan gambaran umum secara tepat dan mendalam mengenai pokok permasalahan tersebut. Perkembangan ekonomi saat ini memungkinkan Perseroan Terbuka melakukan internasionalisasi pasar modal melalui penerbitan depositary receipt di bursa efek luar negeri. Penulis memberikan contoh penerbitan American Depositary Receipt (ADR) PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Tbk pada bursa efek Amerika, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penerbitan depositary receipt. Dalam penerbitan ADR Telkom pada bursa efek Amerika, notaris memiliki peran dan tanggung jawab membuat akta otentik terkait persetujuan RUPS yang diperlukan, termasuk akta perubahan anggaran dasar yang memuat ketentuan mengenai pengeluaran saham yang dijadikan dasar penerbitan depositary receipt, serta memberikan nasihat hukum mengenai penyelenggaran RUPS dan memastikan perubahan anggaran dasar yang dibuatnya tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Permasalahan yang dihadapi notaris adalah berkaitan dengan pemahaman akan aturan hukum baik di Indonesia maupun hukum asing mengenai depositary receipt. Perlindungan hukum pemegang depositary receipt sama dengan pemegang saham, perbedaannya terdapat pada pengenaan pajak atas dividen yang diterima dan harus ditunjuknya perwakilan yang mewakili suara pemegang depositary receipt secara bersama-sama di dalam RUPS.

---

This thesis discusses the roles and responsibilities of notaries, notary public of the problems related with the issuance of depositary receipts, as well as legal protection of holders of depositary receipts. This research is using normative juridical research that emphasizes the use of literature data and / or written legal norms with the type of descriptive analysis of research that aims to provide an exact overview and deep understanding of the subject. Current economic developments enable the Company to open internationalization of capital markets through the issuance of depositary receipts on stock exchanges abroad.

The author gives examples of the issuance of PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Tbk American Depositary Receipt (ADR) on American stock exchanges, to provide a clearer picture regarding the issuance of depositary receipts. In the ADR issuance of Telkom on the American Stock Exchange, the notary has a role and responsibility to make authentic deeds related to the Shareholders General Meeting approval which is required, including the deed of amendment which contains provisions regarding the expenditure shares on which the issuance of depositary receipts, as well as providing legal advice on organizing the Shareholders General Meeting and ensure the amendments made do not violate applicable law.

The notary usually have problems related to the understanding and implementing the rule of law both in Indonesia and foreign laws regarding the depositary receipts. Depositary receipt holders legal protection equal to its shareholders, there are differences in the taxation of dividends received and the obligation to appoint representatives of holders of depositary receipts representing the voting rights together at the Shareholders General Meeting."

"Notaris sebagai Penjabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang penting harus ditingkatkan peranannya, dalam melaksanakan pembuatan akta-akta karena untuk notaris sangat berperan dalam mempersiapkan, memeriksa dari dokumen-dokumen dari suatu akta yang akan dibuatnya, guna kelancaran tugasnya harus ada suatu kerjasama dengan para pemberi jasa atau orang yang akan mempergunakan jasa notaris sebagai salah satunya dalam hal dimintakan bagi notaris untuk membuat notulen dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) suatu perseroan terbatas, yang harus diperhatikannya adalah melihat dari ketentuan-ketentuan yang berlaku khususnya yang terdapat dalam Undang-Unfang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 73, Pasal 75 dan pasal 76 yang menyatakan untuk pasal 73 sangat jelas seklai untuk kuorum RUPS harus dihadiri lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, bila kuorum RUPS pertama tersebut tidak tercapai maka dapat diadakan RUPS yang kedua dan bila RUPS kedua untuk kuorum tidak tercapai maka perseroan dapat untuk meminta permohonan penetapan untuk kuorum kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat kedudukannya perseroan tersebut yang kemudian Ketua pengadilan tersebut akan menetapkan kuorum yang akan berlaku dalam RUPS tersebut sedangkan untuk kuorum keputusan RUPS adlam mengubah anggaran dasar Sebagaimana ternyata dalam pasal 75 hanya ada suatu kuorum RUPS pertama sampai dengan kuorum untuk RUPS kedua dalam hal ini akan timbul persoalan bagaimana kalau dalam RUPS kedua kuorum masih belum terpenuhi yang secara jelas harus mengadakan RUPS berulang-ulang hingga tercapai kuorumnya dan bagaimana apa harus terus menerus, yang seharusnya ada masa akhirnya sehingga tidak terdapat kekosongan hokum demikian juga akan teralami dalam kuorum RUPS dalam Penggabungan, peleburan, pengambilahlian, kepailitan dan pembubaran perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 76. dalam tulisan ini dicoba untuk membahas, meneliti permasalahan-permasalahan yang timbul berkenaan dengan kuorum RUPS pada pasal 75, pasal 76 dan penyelesaiannya masalah-masalah tersebut."

"Pelaksanaan IPO memberikan risiko bagi masing-masing pihak yang terlibat, utamanya terhadap Emiten, Penjamin Emisi Efek, dan investor. Dari beberapa IPO, terdapat nuansa harga saham yang kemahalan, kemurahan, ataupun menyangkut distribusi saham yang dipandang tidak adil. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan secara sosio-legal.Hasil penelitian adalah pertama, tidak terdapat perbedaan perlakuan antara penetapan harga saham dan penjatahan saham dalam IPO yang dilakukan oleh BUMN dan perusahaan swasta. Kedua, Manajer Penjatahan mengutamakan memberikan jatah saham kepada investor institusi daripada kepada investor ritel. Pelaksanaan penjatahan yang selama ini dilakukan membuat tujuan utama dari pelaksanaan IPO yaitu menjual saham kepada investor ritel menjadi tidak tercapai.Disarankan untuk memberikan kuota yang lebih besar terhadap porsi Penjatahan Terpusat dengan mencantumkan jumlah presentase tertentu dalam peraturan penjatahan yang diterbitkan oleh OJK.

---

There is a risk in Initial Public Offering for the parties involved, particularly for the Issuer, Underwriters, and investor. From the previous IPO, there are some nuance that the price is too high, too low, or regarding share distribution which is consider unfair. The research methode is a normative yuridisch with a sosio-legal approach.The research result are, first, there is no differentiation regarding how to set the price and share allotment in IPO which is done by State Owned Company and private company. Secondly, Allotment Manager prefers to give more allotment to institution investors than to retail investors. The share allotment which has been done lately make the purpose of IPO, which is make the public own the share cannot be accomplished.It is suggested to give bigger quota to Pooling Allotment portion with setting a certain percentage in OJK regulation."