Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan gratis di Kota Metro yang ditinjau dari pelaksana kebijakan dan masyarakat yang memanfaatkan kebijakan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis di Kota Metro yang dikaji berdasarkan aspek kebijakan, aspek manajemen pelayanan, aspek adminitrasi keuangan dan aspek kepesertaan. Menganalisis pemanfaatan pelayanan kesehatan gratis di puskesmas oleh masyarakat Kota Metro. Mengetahui seberapa jauh penerimaan baik dari petugas puskesmas dan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan, dan mengetahui alternatif kebijakan guna penyempurnaan pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis di Kota Metro. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menyarankan Pemerintah Kota Metro dapat melakukan pengendalian pelayanan kesehatan gratis dari 2 􁈺dua􁈻 aspek yaitu pada sisi supply melakukan perubahan pembayaran biaya pengganti jasa medis yang menggunakan sistim fee for services system dengan menggunakan sistim kapitasi. Pada sisi demand , melakukan pembatasan masyarakat yang menjadi sasaran pelayanan kesehatan gratis berdasarkan tempat tinggal, usia dan paket ? paket pelayanan yang di jamin serta melakukan kembali sosialisasi kebijakan mengenai sasaran dan paket pelayanan yang ditanggung baik kepada masyarakat dan petugas kesehatan di puskesmas. Perlu dilakukan kajian mengenai pengembangan Kebijakan Pelayanan Kesehatan.

---

This thesis describes the evaluation of implementation of the free health care policy in Kota Metro in terms on implementers and the poeple who utilize the policy. The purpose of this study was to evaluate implementation of the free health care policy in Kota Metro which is analyzed based on policy aspects, service management aspects, financial and administrative aspects and membership aspects. Analyzing the utilization of free health services in puskesmas by the poeple of Kota Metro. To find out acceptability about the implementation of policy by officers in puskesmas and community, and to explore alternative policies in order to improve the implementation of the free health care policy in Kota Metro. This study used descriptive qualitative design and descriptive quantitative design.

The results suggest Kota Metro government can do cost containment of the free health care from 2 􁈺two􁈻 aspects: on the supply side to change the payment for medical services which use fee for services system by using capitation system. On the demand side, the limitation of the targeted community of the free health care on the basis of residence, age and packages of guaranteed and to re‐socialization of the free health care policy about targeted community and packages that covered by the free health care policy to community and officers in puskesmas."

"Health insurance program for poor began since 1998 namely Social Safety Net and 2005 chabged be Health maintanance Assurance Program for Poor (PJK MM) and since 2007 become Healty Insurance for Poor (Askeskin)...."

"Kebijakan pelayanan kesehatan dasar Puskesmas gratis di Kota Medan telah memasuki tahun kelima. Dalam masa tahun lima tahun pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan dasar gratis tentunya perlu dikaji keberhasilan kebijakan ini dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu bagi penduduk Kota Medan. Pelayanan kesehatan yang bermutu harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atau pasien antara lain pelayanan dilaksanakan dengan sopan santun, tepat waktu, sesuai dengan budaya setempat dan terjangkau dengan kemampuan ekonomi masyarakat serta efektif menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Apabila kebutuhan terhadap pelayanan bermutu ini terpenuhi maka pasien atau masyarakat akan merasa puas dan pada akhirnya meningkatkan pemanfaatan pelayanan kesehatan.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepuasan pengunjung Puskesmas Glugur Darat dan Darussalam dalam pelayanan kesehatan dasar gratis di Puskesmas Tahun 2005. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Wawancara terhadap responden pengunjung puskesmas dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan wawancara mendalam terhadap informan kepala Puskesmas dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Variabel terikat adalah kepuasan pengunjung yang meliputi dimensi reliability, responsiveness, empathy, assurance dan tangible, sedangkan variabel babas adalah karakteristik pengunjung dan frekuensi kunjungan. Karakteristik pengunjung meliputi pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. Analisis dilakukan dengan chi square dan regresi logistik gander. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kepuasan pengunjung di Puskesmas Darussalam adalah 37% sedangkan tingkat kepuasan pengunjung di Puskesmas Glugur Darat adalah 32%. Hasil analisis bivariat menunjukkan adanya hubungan antara pendidikan, pekerjaan dan penghasilan serta frekuensi kunjungan ke puskesmas dengan kepuasan pengunjung.Hasil analisis multivariat menunjukkan adanya hubungan antara tingkat pendidikan dan frekuensi kunjungan ke Puskesmas dengan kepuasan pengunjung di Puskesmas Glugur Darat dan Darussalam. Diperlukan upaya antisipasi sedini mungkin dalam meningkatkan kepuasan pengunjung Puskesmas melalui upaya peningkatan kinerja seluruh staf dan pimpinan Puskesmas dengan dukungan dana, sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan puskesmas dari Pemerintah Kota Medan sehingga Kebijakan Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Puskesmas Kota Medan dapat tercapai secara optimal.

---

Free Puskesmas basic health service in Medan City after fifth year. In five year of free basic health services policy execution, perhaps the success of this policy in improving health service that achievable and certifiable for Medan City society need to studied. Certifiable health service has to fulfill public needs and patient, for example service done with well mannered, time precise, appropriate with local culture, achievable for public economies and effective in curing diseases. If needs for this certifiable service fulfilled, the patient and public will satisfy and finally improving health service exploiting.This research aim is to analyze visitor satisfaction rate of Puskesmas Glugur Darat and Darussalam in free basic health service in Puskesmas year 2005. Data gathering do by interview and observation. Interview to Puskesmas visitor as the respondent is using questioner and circumstantial interview to Puskesmas chief informant is using interview manual. Bonded variable is visitor satisfaction that included reliability, responsiveness, empathy assurance and tangible, while free variable is visitor characteristic and visit frequency. Visitor characteristic is education, job and earnings. Analysis does by chi-square and double logistic regression.Research result shows visitor satisfaction rate in Puskesmas Darussalam is 37% while visitor satisfaction in Puskesmas Glugur Darat is 32%. Bivariate analysis shows connection between education, job and earnings and visit frequency to puskesmas with visitor satisfaction. Multivariate analysis result shows connection between education level and visit frequency to Puskesmas with visitor satisfaction in Puskesmas Glugur Darat and Darussalam. Need effort to anticipate earlier in improving Puskesmas visitor satisfaction through performance improving from entire Puskesmas staff and chief with financial support, medium and pre-medium suited with Puskesmas needs from Medan City Government so that Free Basic Health Service in Puskesmas Medan City can achieved optimally."

"Di era otonomi daerah dan desentralisasi saat ini, kegiatan perencanaan kabupaten menjadi sangat penting. Hal ini berkaitan dengan mekanisme dan kemampuan melakukan analisis masalah kesehatan daerah secara tepat menetapkan target program kesehatan secara realistis, menjabarkan target program tersebut dalam rencana kegiatan, menghitung biaya yang realistis untuk melaksanakan kegiatan tersebut, menyusun anggaran dari berbagai sumber, mengembangkan upaya mobilisasi dana masyarakat dan efektivitas advokasi Dinas Kesehatan kepada DPRD dan Pemda. Oleh karena itu agar dapat dihasilkan perencanaan obat yang optimal perlu didukung oleh suatu sistem perencanaan dan penganggaran yang baik, meliputi ketersediaan sumber daya yang memadai, tenaga perencana yang profesional, sarana penunjang kerja, dana dan tersediaanya informasi yang akurat serta penggunaan metode yang tepat.Pada penelitian ini dilakukan analisis terhadap sistem perencanaan obat untuk pelayanan kesehatan dasar di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2003 dengan pendekatan sistem.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada informan pejabat lintas program di Dinas Kesehatan, pejabat lintas sektor terkait, staf teknis maupun anggota panitia pengadaan obat Kabupaten Lampung Selatan. Untuk menjaga validitas data dilakukan triangulasi sumber dan triangulasi metoda. Pengolahan data dibuat dalam dibentuk matriks yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam. Analisis yang dilakukan adalah analisis isi, yaitu analisis sesuai topik atau masalah .HasiI penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam penyusunan perencanaan obat adalah data yang kurang akurat dan tidak valid yang disebabkan oleh kurangnya tenaga teknis profesional farmasi di puskesmas dan kurangnya sarana yang menunjang penyusunan perencanaan obat di kabupaten. Perencanaan obat telah dilakukan dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor meskipun SK Tim Perencanaan Obat belum pernah diperbaharui.Disarankan agar pihak Pemda memberdayakan Tim Perencanaan Obat yang ada, SK Tim diperbaharui dan ditembuskan ke setiap anggota Tim. Dinas Kesehatan meningkatkan advokasi dan lobbying terhadap Pemda dan DPRD dalam upaya pengembangan SDM yang ada, pelaksana teknis diberikan pelatihan di dalam pekerjaan untuk mengolah data, sarana komputer yang ada ditambah.

---

Analysis on Basic Health Care Drug Planning System Implemented in South Lampung District year 2003In local autonomy and decentralization era, planning activity in district level is unquestionably important. This is related to mechanism and capacity to analyze local health problem appropriately, set health program targets realistically, unravel those targets in activity plans, calculate realistic budget, fetch funding from different sources, develop community fund mobilization efforts, and effectively advocate Local Parliament and Local Government. To produce optimal drug planning, it is necessary to have good planning and budgeting system including adequate resources, professional planners, sufficient facilities and funding, availability of accurate information, and use of appropriate method.

This study analyzed the basic health care drug planning system implemented in South Lampung District year 2003 using system approach. Design of the study was qualitative and data was collected through in-depth interview. Informants included inter-program officers in Health Office, inter-sector officers, technical staff, and members of drug procurement committee in South Lampung District. To maintain the validity, both source and method triangulations were employed. Data was presented in matrix and was analyzed using content analysis approach according to topics.

The results of this study informed that main obstacle in developing drug planning was inaccurate less valid data due to lack of professional technical pharmacist in public health centers and lack of facilities in the district level. Drug planning had already involved other program and other sector, but the legal letter of appointment had never been renewed.

It is recommended to local government to empower the existing drug planning team and to renew its letter of appointment. To Health Office, it is recommended to improve advocacy and lobby to local government and local parliament, to develop the existing human resources, to provide training for technical staff to manage and analyze the data and to add the number of computers."

"Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan menerbitkan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes) Nomor 2, 3 dan 5 Tahun 2018, sebagai upaya pengendalian defisit yang saat ini melanda BPJS Kesehatan. Penerbitan ketiga Perdirjampelkes tersebut menuai kontroversi karena banyak pihak menilai sebagai penurunan kualitas layanan kesehatan peserta jaminan kesehatan dan BPJS Kesehatan dalam hal ini, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan adalah bukan pihak yang berwenang untuk mengeluarkan kebijakan tersebut. Studi ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis penerbitan Perdirjampelkes sebagai sebuah kebijakan publik, apakah sudah dilakukan dengan tepat. Pengumpulan data diperoleh dengan cara wawancara mendalam dengan manajemen level atas, tinjauan literatur dan pengamatan. BPJS Kesehatan sebagai sebuah badan publik yang bertugas menyelenggarakan jaminan kesehatan, termasuk diantaranya membuat kebijakan, perlu melakukan pemetaan pemangku kepentingan agar mengetahui di mana posisi BPJS Kesehatan berada. Dengan mengetahui posisi BPJS Kesehatan dalam pemetaan tersebut, akan mempermudah BPJS Kesehatan dalam menjalankan fungsi dan perannya untuk mensukseskan program jaminan kesehatan di Indonesia.

---

Badan Penyelengara Jaminan Sosial Kesehatan or BPJS Kesehatan (Indonesia Health Social Security Agency) issued Regulation of the Health Services Director (Perdirjampelkes) Number 2, 3 and 5 Year of 2018, as an effort to control deficits which currently hit BPJS Kesehatan. The issuance of the Perdirjampelkes reaped controversy over its contents governing the limitation of benefits, which are considered as a quality decrease over health care services for participants and BPJS Healthcare or the Director of Health Care Insurance is not the authorized party to issue the policy. This study aims to analyze the issuance of the Perdirjampelkes as a public policy, whether it has been done properly. Data collection is obtained by in-depth interviews with top-level management, literature review and observation. BPJS Kesehatan as a public agency tasked with organizing health insurance (including making policies), needs to do stakeholder analysis to find out where the position of BPJS Kesehatan is. By knowing the position of BPJS Health in the stakeholder mapping, it will helps carrying out its functions and roles to succeed the health insurance program in Indonesia."

"Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang serius di dunia. Menurut BPS 2006, Indonesia masih memiliki penduduk miskin yang tergolong tinggi. Dalam skripsi ini diselidiki faktor-faktor yang mempengaruhi rumah tangga miskin di propinsi yang merupakan daerah Kejadian Luar Biasa (KLB) kemiskinan, penerima raskin, dan penerima pelayanan kesehatan gratis di pulau Jawa. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari BPS. Untuk mencari propinsi di pulau Jawa yang merupakan daerah KLB kemiskinan, penerima raskin, dan penerima pelayanan kesehatan gratis secara bersama-sama digunakan metode multivariate scan statistics.Diperoleh bahwa daerah KLB utama adalah propinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Kemudian analisis regresi logistik biner dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi rumah tangga miskin. Dengan menggunakan spatial scan statistics untuk data ordinal, didapatkan Kabupaten/Kota yang memiliki relative risk semakin tinggi sesuai dengan tingkat kemiskinan yang semakin tinggi dan didapatkan daerah KLB utamanya yaitu seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur dan 7 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Kemudian dengan regresi logistik ordinal didapatkan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengelompokan tingkatan kemiskinan."

"ABSTRAKPerlindungan Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan perlindungan yang diberikan kepada tenaga kerja dengan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mencegah timbulnya kecelakaan kerja sehingga dapat melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja pada saat bekerja. Skripsi ini membahas mengenai Upaya Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Petugas Pemadam Kebakaran di Kabupaten Tegal. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemadam Kebakaran Kabupaten Tegal sudah mengupayakan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi petugas pemadam kebakaran di Kabupaten Tegal melalui berbagai upaya yaitu peningkatan sumber daya manusia, penerapan Standard Operating Procedure SOP, peningkatan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan pemeliharaan.

---

ABSTRACTWork safety and health protection is the protection given to the workforce by creating a safe working environment and prevent accidents so as to protect the safety and health of the workforce at the time of work. This thesis deals with the efforts of protection of the safety and health of work for Firefighters in Tegal Regency. This research was qualitative research with descriptive design. Research results show that the Tegal Regency Fire Department was already seeking the protection of the safety and health of work for firefighters in Tegal Regency, through various efforts, namely an increase in human resources, the application of Standard Operating Procedure SOP, improved infrastructure and facilities, community empowerment, and the execution of maintenance."

"Hak atas pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah sesuai amanah Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan jaminan kesehatan merupakan usaha pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan. Pemerintah menyelenggarakan jaminan kesehatan berdasarkan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), namun belum semua masyarakat terutama masyarakat miskin dan tidak mampu menjadi peserta program penerima bantuan iuran BPJS (BPJS PBI) karena proses pendataan yang lama. Oleh karena itu, pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak memiliki jaminan kesehatan lain di daerah masing-masing. Di Kabupaten Purworejo, penyelenggaraan Jamkesda diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo. Dalam skripsi ini akan dijelaskan mengenai pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan dalam Jamkesda di Kabupaten Purworejo. Skripsi ini diteliti dengan metode penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder yang berupa bahan pustaka dan wawancara dengan narasumber. Tipe penelitian skripsi ini bersifat deskriptif analitis. Dengan hadirnya program Jamkesda di Kabupaten Purworejo, hak atas pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu telah terpenuhi berdasarkan parameter ketersediaan, aksesibilitas, penerimaan, dan kualitas. Akan tetapi Jamkesda belum tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat maupun instansi terkait. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo sebaiknya melakukan sosialisasi penyelenggaraan Jamkesda secara komprehensif dan mendalam baik kepada masyarakat maupun instansi terkait, sehingga dapat mengurangi kesalahan informasi dan prosedur penyelenggaraan Jamkesda.

---

The right to health care is one of the rights that must be fulfilled by the government in accordance with the mandate of Article 28 H paragraph (1) of the 1945 Constitution. The implementation of health insurance is an effort by the government to ensure the fulfillment of the to health care. The government organizes health insurance based on National Social Security System (SJSN) which is managed by the Social Security Organizing Agency (BPJS), but not everyone, especially the poor are not become the participants of BPJS PBI yet, due to long data collection process. Therefore, regional government based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government organizes Regional Health Insurance (Jamkesda) as a form of protection for the poor who do not have other health insurance in each regional. In Purworejo Regency, the implementation of Jamkesda is regulated by the Regent Regulation Number 2 of 2019 concerning The Implementation of Regional Health Insurance (Jamkesda) in Purworejo Regency. This thesis will explain the fulfillment of the right to health care in the implementation of Jamkesda in Purworejo Regency. This thesis was researched by normative juridical method that use secondary data which obtained from library materials and interviews. This type of thesis research is descriptive analytical. The presence of Jamkesda program in Purworejo Regency, makes the right to health care for the poor can be fulfilled based on availability, accessibility, acceptability, and quality. However, the implementation of Jamkesda has not been well socialized to the community and related institutions Therefore, The Regional Government of Purworejo Regency should conduct a comprehensive and in-depth socialization of Jamkesda’s implementation both to the community and related institutions, so it can reduces misinformation and wrong procedures of Jamkesda."