Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai perebutan klaim kebenaran dalam memandang semburan lumpur Lapindo yang berimplikasi terhadap bagaimana aktor-aktor mengkonstruksi tata lingkungan dan sosial akibat semburan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain pemahaman (etnografi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap aktor dalam kasus Lapindo mengkonstruksi pengetahuan dalam memaknai fenomena semburan. Dengan menginspirasi teori kekuasaan Foucault, negara merupakan aktor dominan yang berkepentingan agar seluruh penyelesaian kasus mengacu pada skema Perpres. Sementara pada ranah relasi kekuasaan, Lapindo dan aktivis merupakan aktor dominan yang berkepentingan membentuk korban sebagai governable subject. Tesis ini menganalisa kasus Lapindo tanpa berpretensi berpihak pada salah satu pandangan, yang dengan itu mungkin dapat menghadirkan pandangan dalam melihat persoalan secara lebih kritis.The focus of the study is how some actors claiming the truth in looking at Lapindo mud which implicate how some actors construct environmental and social order. This research is qualitative understanding interpretive. This thesis explores how some actors construct knowledge to look at the mud flow phenomena. Inspired by Foucauldian theory of power, state is a dominant actor concern to impose the governmental rule through the case. In the light of power relation, Lapindo and activist are dominant actor concern to construct the victim as governable subject. By analyzing Lapindo case without any pretention in one of the scientist overview, this study provides critical understanding for this environmental and social problem."

"Oftentimes, the link between ethics and business escapes our notice. Business practices in Indonesia often wax corruptive and conspiring, with the misuse of representation and power, and rife with immorality. Yet, business is precisely often related to economic power and the ways of controlling it. Ethics allows the science of business to develop virtues through each action that involves the use of economic power. Truly ethical conduct is the dream of every man. That is why doing business should not be equated to"dirty play". Aristotle can become a reference point for the study of national ideals organized by a government that is just and good. The discussion of this topic takes the mudflow case of Lapindo in Sidoarjo as an example. We hope that this study could be a little contribution to the study of ethics in the national life of Indonesia and the social life of our people, two things that one feels is continually s into the mire as time passes."

"Putusan pengadilan terhadap gugatan yang diajukan oleh WALHI dan YLBHI terkait kasus Lapindo telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), meskipun dinilai tidak dapat membuktikan hubungan kausalitas antara gempa bumi dengan luapan lumpur, selain hanya menyatakan bahwa semburan lumpur di area BJP-1 merupakan fenomena alam. Hakim telah tidak menggunakan pendekatan ilmiah untuk mendapatkan fakta ilmiah (scientific fact) dalam menetapkan putusan hukumnya karena fakta hukum memuat fakta ilmiah. Putusan pengadilan tidak dapat membuktikan tentang adanya hubungan kausalitas antara gempa bumi Bantul/Yogyakarta/Klaten dengan luapan lumpur yang terjadi di Porong Sidoarjo. Putusan tersebut telah menimbulkan pendapat-pendapat kontroversial yang mengemuka baik itu dari kalangan ilmuwan terutama ilmuwan tentang geologi/gempa bumi dan ilmuwan/ahli hukum maupun warga masyarakat.Tujuan dilakukannya penelitian ini bukan untuk menjustifikasikan bahwa Lapindo Brantas benar atau salah ataupun memandang bahwa putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut merupakan putusan pengadilan yang tidak benar, selain untuk melihat implikasi ekonomi yang dapat timbul dari suatu penegakan hukum yang menggunakan dan/atau menerapkan asas-asas hukum dan konsep-konsep hukum tentang strict liability. Pendekatan melalui strict liability sebagai suatu konsep hukum yang telah dituangkan dalam undang-undang sebagai norma hukum dipandang dapat ditelusuri dan dianalisis dengan pendekatan ekonomi melalui pendekatan critical legal studies (CLS) yang memandang hukum melalui pandangan teori sosial, sebagai social institution, akan mempunyai arti yang penting dalam menegakkan keadilan bagi masyarakat yang terkena dampak.

---

Court ruling against a lawsuit filed by WALHI and related YLBHI Lapindo case has legal force and inkracht, although deemed unable to prove causality between an earthquake with a flood of mud, in addition to simply stating that the mudflow in the area of BJP-1 is a natural phenomenon. The judge was not using a scientific approach to get the scientific facts in setting legal decision because the legal facts contain scientific facts. The court's decision not to prove the existence of causality between the earthquake in Bantul / Yogyakarta / Klaten with mudflow that occurred in Porong Sidoarjo. The verdict has led to controversial opinions which arise either from among scientists, especially scientists about the geology / earthquakes and scientists / experts or legal residents.The purpose of this study is not to justify that Lapindo Brantas is right or wrong or who considers that the decision has legal force and equipment is a court ruling that is not true, other than to look at the economic implications that may arise from a law enforcement use and / or apply the principle of law and legal concepts of strict liability. Approach through strict liability as a legal concept that has been poured in the law as a legal norm is seen to be traced and analyzed with the economic approach through the critical legal studies approach (CLS) which looked at the law through the view of social theory, as a social institution, will have meaning important role in upholding justice for the affected communities."

"Peristiwa terjadinya letusan lumpur dan gas secara tidak terkendali dari lubang 150 meter dari LUSI (Lumpur Sidoarjo) sumur pengeboran eksplorasi hydrocarbon yang terus menerus keluar hingga ± 160.000 m³ per hari. Ketika laju aliran lumpur di dalam pipa berjalan lambat terjadi pengendapan pada bagian bawah, hanya cairan yang mengalir di atasnya. Sebaliknya, ketika aliran kecepatan terlalu tinggi menaikkan kerugian jatuh tekanan dan abrasi pada dinding pipa. Aliran dalam pipa spiral pada jarak langkah yang konstan menyebabkan aliran terus bercampur akibat perputaran sehingga dapat mencegah pengendapan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kerugian jatuh tekanan (minor losses) dan distribusi kecepatan pada pipa circular lengkung dan spiral lengkung. Pengukuran distribusi kecepatan di dalam pipa spiral lengkung untuk dapat mengetahui proses pengendapan lumpur menggunakan alat pitot tube pada lokasi ? = 45º dan pengunaan manometer untuk mengukur minor loses. Minor losses yang terjadi pada pipa circular lengkung lebih kecil dibanding pada pipa spiral lengkung. Namun, untuk konsentrasi kepadatan lumpur 50%, pada Re = 2x10³ terjadi penurunan minor losses pada pipa spiral sehingga berhimpit dengan pipa circular. Distribusi kecepatan pada pipa circular lengkung berbeda dengan pipa spiral lengkung. Dimana untuk pipa circular lengkung, D = 24.6 mm terjadi ketebalan kecepatan minimum 0.42 m/s lebih besar dibanding ketebalan kecepatan minimum 0.36 m/s pada pipa spiral lengkung P/D = 6.7. Hal ini menunjukkan bahwa pada pipa circular lengkung pada kecepatan tertentu terjadi pengendapan sedangkan pada pipa spiral kengkung belum terjadi pengendapan. Variasi kepadatan Lumpur yang digunakan yaitu 50% dan 30%, dengan diameter rata-rata Lumpur adalah 5x10-³ mm.

---

Events of mud and gas eruption is not controlled from the hole 150 metres from LUSI (Lumpur Sidoarjo) hydrocarbon exploration wells drilling continuing approximately 160,000 m³ per day. When the mud flow rate in the pipe slow subsidence occurred at the bottom, only the fluid that flows in pipe. Conversely, when the flow speed is too high increasing the pressure and the loss falls on the pipe wall abrasion. Spiral flow in a pipe at a constant distance measures the flow velocity due to continued mixing so as to prevent sedimentation. The purpose of this study is to determine the loss of pressure fall (minor losses) and the velocity distribution in curved circular and curved spiral pipes. Measurement of velocity distribution inside the curved spiral pipe to know process of settling of the mud using a pitot tube at a ? = 45º and using manometer to measurement of minor losses. Minor loses that occur in curved circular pipe is less than the curved spiral pipe. However, for the concentration density of mud 50%, at Re = 2x10³ minor decrease spiraling losses in the pipe so that coincide with a round pipe. Velocity distribution in curved circular pipe is different from the curved spiral pipe. Where to curved circular pipe, D = 24.6 mm occurred a minimum speed of 0.42 m/s greater than the thickness of a minimum speed of 0.36 m / s on the curved spiral pipe P / D = 6.7. This shows that the curved circular pipe at a certain speed while precipitation occurs in the curved spiral pipe has not occured. Mud density variations that are used are 50% and 30%, with an average diameter of Mud is 5x10-³ mm."

"Since hot mud flowed the earth in the subdistrict of Porong, Sidoarjo May 29th 2006, there were social and economic impacts have been suffered by local people and their surroundings, mainly compensation was regulated. This research using qualitative approach and find out that there were tripartie relation of state, corporate, and society are inequal. Lapindo as a corporative showed more significant role and power than state. State not yet showed maximally power (weak state) for protect their citizen right. So, state have to the significant role (strong state) while interact to Lapindo for accelerate the solution of social and economic impact in society of Sidoarjo"

"Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam. Salah satu bentuk kegiatan pinjam-meminjam terkait dengan hukum jaminan, di mana hukum jaminan merupakan permasalahan hukum yang perlu mendapat perhatian. Hukum jaminan memiliki kaitan yang erat dengan bidang hukum benda dan perbankan. Di bidang perbankan kaitan ini terletak pada fungsi perbankan yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang salah satu usahanya adalah memberikan kredit. Salah satu jenis jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah jaminan fidusia. Sebagai lembaga jaminan atas benda bergerak, jaminan fidusia banyak dipergunakan oleh masyarakat bisnis. Terkait dengan hal di atas eksekusi obyek jaminan fidusia merupakan masalah panting seiring dengan semakin berkembangnya pemberian kredit dengan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit. Hal-hal lain yang selalu menimbulkan permasalahan hukum dalam eksekusi jaminan fidusia adalah apakah pihak kreditur dalam hal ini bank dapat memiliki Obyek jaminan fidusia tersebut, memang dalam Pasal 33 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan secara tegas bahwa kreditur tidak boleh memiliki Obyek jaminan fidusia tersebut, tetapi ketentuan ini tidak sejalan dengan ketentuan Pasal I dari Akta Jaminan Fidusia bahwa sejak ditandatanganinya akta tersebut, maka penerima fidusia menjadi pemilik (dalam arti kepercayaan) terhadap obyek jaminan fidusia tersebut, berarti dalam hal ini yang menjadi permasalahan hukum adalah bagaimana status hukum dari obyek jaminan fidusia tersebut. Eksekusi obyek jaminan fidusia diatur dalam pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UU No. 42 Tahun 1999, di mana dalam ketentuan tersebut diatur apabila seorang debitur melakukan wanprestasi, eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia dapat dilakukan melalui parate eksekusi dan penjualan di bawah tangan, akan tetapi dalam praktiknya ketentuan tersebut sulit dilaksanakan sebagaimana mestinya. Berdasarkan permasalahan tersebut perlu dikaji lebih lanjut pada saat bagaimana debitur dapat dikatakan melalkukan cidera janji atau wanprestasi, bagaimana proses eksekusi obyek jaminan fidusia pada Bank "X", alasan-alasan apa saja yang menjadi kendala penghambat untuk melakukan proses eksekusi jaminan fidusia tersebut, dan bagaimana pemecahan atas permasalahan tersebut."

"Pengajuan klaim yang sulit dan berujung kepada penolakan klaim polis asuransi merupakan salah satu kendala yang sering dialami konsumen. Beberapa konsumen memilih BPSK sebagai Lembaga alternatif Penyelesaian Sengketa dalam menyelesaikan sengketa polis asuransi untuk mendapatkan keadilaan dan kepastian hukum dengan mekanisme melalui konsiliasi, mediasi dan arbitrase, disisi lain terdapat adanya proses keberatan yang diajukan oleh pihak yang tidak puas dalam menyelesaikan sengketa klaim polis asuransi ke Pengadilan Negeri, dan sampai ke tingkat Kasasi yang ujung-ujungnya Putusan BPSK dianulir oleh Majelis Hakim. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pertimbangan terhadap putusan majelis hakim yang menguatkan Putusan BPSK dan untuk mengetahui efektivitas penyelesaian sengketa melalui BPSK dengan adanya proses keberatan dan penolakan putusan BPSK. Penelitian ini dilakukan dengan metode non-dokrtinal (Socio Legal Research). Hasil penelitian ini didapatkan bahwa majelis hakim menilai pokok perkaranya bukan bersumber dari wanprestasi atas hutang piutang (perjanjian pokok) dan faktanya ada kerugian yang diderita oleh konsumen kemudian mengenai efektivitas penyelesaian sengketa pada BPSK, peneliti menemukan data statistik dan keterangan-keterangan yang diperoleh dari BPSK Prov DKI Jakarta. BPSK masih efektif untuk menyelesaiakan sengketa polis asuransi dengan melaui mediasi atau konsiliasi karena tidak terdapat proses keberatan dari hasil keputusan BPSK tersebut. Namun dalam faktanya terhadap pertimbangan majelis hakim masih Terdapat perbedaan cara pandang antara Majelis Hakim satu dan lainnya di Mahkamah Agung terkait dengan kewenangan BSPK dan apa yang menjadi tolak ukur sengketa konsumen. Kemudian mengenai efektifitas penyelesaian sengketa di BPSK, masih banyak kekurangan mulai dari eksekusi putusan yang masih ambigu, SDM yang kurang memahami sengketa, prasana dan sarana yang sangat terbatas.

---

The submission of difficult claims and the rejection of insurance policy claims is one of the obstacles often experienced by consumers. Some consumers choose BPSK as an alternative Dispute Settlement Institution in resolving insurance policy disputes to obtain justice and legal certainty with mechanisms through conciliation, mediation and arbitration. On the other hand, there is an objection process filed by unsatisfied parties in resolving insurance policy claim disputes to the District Court, and up to the Cassation level, which ultimately results in the BPSK Decision being annulled by the Panel of Judges. This research was conducted to determine the consideration of the decision of the panel of judges that upheld the BPSK Decision and to determine the effectiveness of dispute resolution through BPSK in the presence of the objection process and the rejection of the BPSK decision. This research was conducted using the non-docrtinal method (Socio Legal Research). The results of this study found that the panel of judges assessed that the subject matter of the case did not originate from default on debt and credit (main agreement) and in fact there were losses suffered by consumers then regarding the effectiveness of dispute resolution at BPSK, researchers found statistical data and information obtained from BPSK Prov DKI Jakarta. BPSK is still effective in resolving insurance policy disputes through mediation or conciliation because there is no objection process from the BPSK decision. However, in fact, there are still differences in perspective between the panel of judges in the Supreme Court related to the authority of BSPK and what is the benchmark for consumer disputes. Then regarding the effectiveness of dispute resolution in BPSK, there are still many shortcomings starting from the execution of decisions that are still ambiguous, human resources who do not understand disputes, very limited infrastructure and facilities."

"Yayasan adalah badan hukum yang dapat menjalankan kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam praktiknya, yayasan melakukan pinjam meminjam dari pihak ketiga untuk menunjang maksud dan tujuannya, namun dalam pelaksanaannya yayasan tidak dapat memenuhi kewajibannya. Ketidakmampuan membayar utang menyebabkan yayasan dimohonkan pailit oleh kreditornya, seperti dalam kasus Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa. Kreditor Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa mengajukan permohonan pailit yang diterima oleh Pengadilan Niaga, tetapi dibatalkan oleh Mahkamah Agung yang menyatakan yayasan tidak pailit. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum pengurus yayasan dalam proses kepailitan dan asas hukum pembatalan pailit dalam putusan perkara Nomor 9/PK/Pdt.Sus-Pailit/2023. Penelitian menggunakan metode penelitian doktrinal dengan data sekunder dan analisis kualitatif. Disimpulkan bahwa kedudukan hukum pengurus yayasan tetap mewakili di dalam dan luar pengadilan selama proses pailit, tetapi tidak dapat mengurus harta kekayaan yayasan. Pengurus juga mempunyai kedudukan untuk melakukan pembuktian terbalik terkait penyebab kepailitan. Jika kepailitan disebabkan oleh pengurus dan dinyatakan bersalah maka pengurus secara tanggung renteng harus membayar ganti kerugian tersebut. Asas hukum yang digunakan meliputi asas keseimbangan, kelangsungan usaha, keadilan, kepastian hukum, paritas creditorium, dan paripassu prorate parte.

---

The foundation is one of the legal entities that can engage in business activities to meet its needs. In practice, foundations borrow from third parties to support their purposes and objectives. However, in implementation, the foundation may fail to meet its obligations. The inability to pay debts leads to the foundation being petitioned for bankruptcy by its creditors, as in the case of the Sandi Karsa Hospital Foundation. The creditors of the Sandi Karsa Hospital Foundation filed for bankruptcy, which was accepted by the Commercial Court but annulled by the Supreme Court, declaring the foundation not bankrupt. This research aims to analyze the legal position of the foundation's management in bankruptcy proceedings and the legal principles of bankruptcy annulment in case No. 9/PK/Pdt.Sus-Pailit/2023. The study employs a doctrinal research method with secondary data and qualitative analysis. It concludes that the legal position of the foundation's management remains representative in and out of court during the bankruptcy process but cannot manage the foundation's assets. The management also has the standing to provide counter-evidence regarding the cause of bankruptcy. If the bankruptcy is caused by the management and they are found at fault, they are jointly liable to compensate for the losses. The legal principles involved include the principles of balance, business continuity, fairness, legal certainty, creditor parity, and pari passu prorate parte."

"Manajemen klaim adalah proses penggunaan dan koordinasi sumber daya untuk memajukan klaim dari identifikasi dan analisis melalui persiapan, dan presentasi, sebelum melanjutkan ke negosiasi dan penyelesaian. Kasus klaim di Indonesia masih cukup banyak yang mengalami beberapa kendala dalam proses pengajuan klaim. Persentase nilai klaim yang disetujui atau tingkat keberhasilan klaim masih sangat rendah. Karena banyaknya klaim dalam beberapa proyek, diperlukan strategi untuk memprioritaskan klaim yang akan diajukan sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor Manajemen Portofolio Proyek (PPM) yang diterapkan untuk memprioritaskan klaim dalam manajemen klaim multi proyek guna untuk meningkatkan keberhasilan klaim yang diajukan oleh kontraktor. Penelitian ini menggunakan studi literatur dan metode survei yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden kontraktor spesialis di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor & kriteria Manajemen Portofolio Proyek (PPM) dapat diterapkan dalam memprioritaskan klaim dalam manajemen klaim untuk meningkatkan keberhasilan klaim.

---

Claims management is the process of using and coordinating resources to advance claims from identification and analysis through preparation, and presentation, before proceeding to negotiation and settlement. There are still quite a number of claims cases in Indonesia where there are several obstacles in the claim submission process. The percentage of approved claim value or claim success rate is still very low. Due to the significant number of claims in multiple projects, a strategy is needed to prioritize claims that will be submitted according to the specified criteria. This study aims to determine the factors of Project Portfolio Management (PPM) that are applied to prioritize claims in multi-project claim management in order to increase the success of claims submitted by contractors. This study uses a literature study and survey method conducted by distributing questionnaires to respondents in specialist contractors in Indonesia. The results of this study indicate that the Project Portfolio Management (PPM) factors & criteria can be applied in prioritizing claims in to increase the success of claims."