Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai titik acuan dalam penelitian ini adalah pengumuman pada tanggal 8 agustus 2007 oleh BNP Paribas yang terkena dampak subprime mortage dan hal ini pun secara langsung berpengaruh terhadap pasar uang dunia."

"ABSTRAKBahwa di Indonesia Wall tumbuh dengan pesat perusahaan atau pabrik-pabrik, dan unit-unit perlu pengamanan, Dalam pelaksanaan pengamanan selain dilakukan oleh Kepolisian, juga dilakukan oleh satuan pengaman yang digaji/dibayar perusahaan yang dikenal dengan pengamanan swakarsa (atas Kemauan. Kemampuan dan untuk kepentingan perusahaan sendiri). Pengamanan swakarsa ada yang bersifat tradisional disebut dengan ronda kampung (siskamling), dan ada yang modern (di pabrik atau perusahaan) dikenal dengan Satpam. Satpant dikenal sejak tahun 1980, dan mempunyai tugas untuk mengamankan perusahaan dengan melakukan penjagaan, pengawasan dan mengontrol perusahaan. Dalam pelaksanaan tugas biasanya dibina oleh Kepolisian. Masa-masa sebelumnya, dalam pengamanan perusahaan banyak dilakukan oleh centeng atau penjaga malam, dan Mulai tahun 1980 ditata dalam bentuk satpam sebagai bentuk pengamanan swakarsa, dikenal adanya 3 macam satpam yaitu satpam yang bekerja di pemukiman, satpam yang bekerja ditempat-tempat umum, dan satpam yang bekerja di perusahaan. Dalam pengamanan industri (Industrial security), satpam bertindak sebagai security guard atau security force yang bertugas menjaga, mengawasi dan mengontrol untuk melindungi dan mengamankan asset perusahaan, termasuk karyawan dan informasi perusahaan. Guna memahami lebih dalam terhadap perilaku Satpamdalam mengamankan perusahaan, dipilih PT. Martina Berto yang berada di Kawasan Industri Pulo Gadung sabagai tempat pengkajian. Perusahaan tersebut dinilai memiliki satpam yang tergolong baik, dan juga terletak di kawasan industri yang berada di perkotaan Pulogadung, JakartaTimur. Hasil kajian ditemukan, bahwa perilaku Satpam dalam mengamanankan perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan kepentingan dan keperluan perusahaan, dengan menjaga dan mengawasi asset perusahaan. Pelaksanaan tugas Satpam untuk menciptakan security mindedness belum terlaksana. Temuan lain menunjukan bahwa jumlah Satpam relatif kecil, belum seluruhnya ,mengikuti pendidikan Satpam, sebagai kelompok pelaksana, berstatus sebagai pengawal perusahaan, belum tersedia Manajer Sekuriti. Dalam kajian pengamanan swakarsa, disamping Satpam sebagai pelaksana dalam pengamanan diharapkan juga dapat berfungsi sebagai pemberi saran pimpinan dalam menciptakan security mindednes. Berkaitan dengan pengamanan industri (Industrial security), perilaku satpam diharapkan dapat melakukan tugas dalam pengamanan fisik, pengamanan personil dan pengamanan informasi. Sedangkan Kepolisian dalam melakukan pembinaan Satpam dilakukan secara bertingkat, mualai dari Pos Polisi yang terdekat, Polisi Sektor, Polres dan Polda Metro Jaya. Dengan penemuan tersebut disarankan: Kepolisian untuk lebih aktif memberi pemahaman tentang pengamanan swakarsa dan industrial security serta menyarankan adanya Manajer sekuriti di setiap perusahaan/pabrik, guna peningkatan pelaksanaan tugas Satpam diperusahaan masing-masing. "

"Perusahaan yang melakukan transaksi internasional terutama ekspor-impor pada umumnya akan dihadapkan pada risiko perubahan kurs mata uang asing, atau memiliki eksposur mata uang asing (foreign exchange exposure). Risiko perubahan kurs tersebut mempunyai dampak potensial pada tingkat profitabilitas, arus kas bersih dan nilai pasar perusahaan. Hal ini menyebabkan perusahaan multinasional dihadapkan pada masalah kemungkinan kerugian transaksi karenafluktuasi nilai tukar, maka diperlukanlah lindung nilai. Lindung Nilai (Hedging) adalah teknik manajemen risiko dengan menggunakan derivative. Dalam hal ini penulis memilih instrument derivatif yang bertujuan untuk membandingkan penggunaan future contract dengan swap contract hedging. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan antara kedua instrument derivatif yang berdasar kepada kajian literatur."

"ABSTRAKPersemakmuran Negara-negara Merdeka atau yang dikenal juga dengan Commonwealth of Independent States (CIS) pertama kali didirikan pada tanggal 8 Desember 1991 oleh Belarus, Rusia, dan Ukraina . Presiden Uni Soviet, Gorbachev pada saat itu berusaha keras mempertahankan kesatuan Uni Soviet dengan suatu usulan "Persetujuan Uni Baru", yang akhirnya gagal karena tidak mendapat tanggapan yang menggembirakan dan para pemimpin republik di lingkungan Uni Soviet. Kegagalan ini memaksa Gorbachev untuk mengundurkan diri yang sekaligus mengakhiri sejarah panjang Uni Soviet sebagai salah satu negara besar yang sangat disegani selama ini. Mulai saat itu masa depan republik pecahan Uni Soviet banyak tergantung kepada CIS yang dimotori oleh Rusia dengan 10 republik lainnya sebagai anggota. CIS diharapkan paling tidak dapat menjalankan dua fungsi, yaitu: sebagai stabilisator bidang politik dan keamanan, serta sebagai katalisator bagi kerjasama ekonomi diantara anggotanya. Dalam mencapai tujuannya ada beberapa masalah yang dihadapi oleh Rusia dan kawan-kawan, yaitu: 1) rendahnya rasa saling percaya antara Rusia dengan negara-negara CIS lainnya; 2) sengketa kepemilikan persenjataan nuklir dan fasilitas militer lainnya; 3) buruknya perekonomian dan besarnya kesenjangan ekonomi antara Rusia dengan negara-negara CIS lainnya; 4) ancaman perluasan keanggotaan NATO ke Eropa Timur; 5) ketergantungan ekonomi Rusia dan negara-negara CIS lain terhadap modal asing. Berpijak pada temuan-temuan di atas, kemudian penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana faktor-faktor internal di CIS mempengaruhi pengelolaan keamanan di kawasan tersebut ?; dan 2)Bagaimana pengaruh kekuatan-kekuatan ekstemal terhadap pengelolaan keamanan di CIS ? Dengan bantuan beberapa kerangka pemikiran seperti: teori kolaborasi; kondisi security complex; dan interdependensi ekonomi politik maka diharapkan dapat dilakukan pembahasan yang komprehensif terhadap gagasan yang terkandung dalam pertanyaan-pertanyaan di atas sehingga pada akhirnya dapat mencapai tujuan penelitan ini yaitu: memberikan pengertian yang lebih mendalam kepada kita semua mengenai fenomena yang sedang terjadi di kawasan bekas Uni Soviet terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keamanan. Fakta awal digambarkan secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang memadai terhadap latar belakang kawasan yang menjadi objek penelitian, dilanjutkan dengan penampilan data-data kualitatif maupun kuantitatif yang diperoleh dengan cara penelusuran terhadap sumber-sumber data sekunder."

"ABSTRAKSalah satu pengaruh yang paling menonjol dan bersifat langsung dengan telah diratifikasikannya United Nations Convention on the Laws of the Sea 1982 (Unclos 82) oleh Pemerintah Republik Indonesia terhadap Pertahanan Keamanan Negara (Hankamneg) di Laut adalah berkaitan dengan masalah penggunaan alur laut kepulauan Indonesia oleh kapal asing. Penggunaan alur laut kepulauan yang melintas perairan Indonesia oleh kapal asing merupakan tuntutan yang telah dipersyaratkan oleh Unclos 82. Kenyataan ini bukan merupakan pilihan yang terbaik bagi negara pantai (termasuk Indonesia) karena pada dasarnya Unclos 82 merupakan kompromi kepentingan dari berbagai negara. Terlepas dari masalah untung atau rugi, suka atau tidak suka, pada akhirnya penggunaan alur laut kepulauan ini menjadi hak bagi kapal-kapal asing yang tak dapat dielakkan, apapun alasannya. Kewajiban Indonesia sebagai negara pantai adalah menetapkan alur laut kepulauan yang menjamin keselamatan dan keamanan bernavigasi dalam pelayaran. Bila tidak segera ditetapkan, maka konsekuensinya kapal-kapal asing cenderung memilih atau menentukan alur pelayaran sendiri-sendiri sesuai dengan persepsinya masing-masing terhadap aturan yang tercantum dalam Unclos 82. Hal ini ini tentu raja mengakibatkan kerugian bagi Indonesia, karena banyaknya alur pelayaran yang melintas kepulauan Indonesia yang tidak teratur menimbulkan kesulitan dalam pengawasan dan pengendaliannya. Kesulitan dalam pengendalian alur laut kepulauan tersebut, pada gilirannya membawa dampak yang semakin luas terhadap masalah pertahanan kemananan negara di laut. Berdasarkan pemikiran yang demikian itulah dilakukan kajian untuk menentukan alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) yang mengabdi kepentingan nasional, tetapi akomodatif terhadap kepentingan internasional. Pada awalnya dilakukan identifikasi dan perumusan sebelas alur pelayaran yang melintas perairan kepulauan Indonesia yang potensial untuk diajukan sebagai ALKI. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk mengimplementasilcan hak dan kewajiban negara pantai secara serasi dan seimbang sesuai dengan amanat Unclos 82 itu sendiri. Dengan menggunakan model analisis yang dikembangkan dalam tesis ini akhirnya diperoleh tiga alur pelayaran terbaik sebagai kandidat ALKI, masing-masing adalah : (1) Alur Selat Lombok - Selat Makasar - Laut Sulawesi, (2) Alur Selat Sunda - Laut Jawa - Selat Karimata - Laut Cina Selatan, (3.a) Alur Selat Leti - Laut Banda (barat Pulau Buru) - Laut Seram (timur Pulau Mangole) - Laut Maluku - Samudra Pasifik, (3.b) Laut Arafuru - Laut Banda (barat Pulau Buru) - Laut Seram (timur Pulau Mangole) - Laut Maluku - Samudra Pasifik, dan (3.c) Laut Sawu - Selat Ombai - Laut Banda (barat Pulau Buru) - Laut Seram (timur Pulau Mangole) - Laut Maluku - Samudra Pasifik. Setelah alur laut kepulauan itu ditetapkan berdasarkan pertimbangan yang terbaikpun menurut ukuran kepentingan nasional dan kepentingan internasional, masih terbuka peluang bagi timbulnya masalah pertahanan keamanan di laut sehubungan dengan penggunaannya bagi kapal asing. Hal itu merupakan konsekuensi Iogis dari penggunaan suatu wilayah negara oleh dan untuk kepentingan negara lain. Sehubungan dengan itu perlu pula dilakukan analisis kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang (SWOT) terhadap keberadaan alur laut kepulauan yang telah ditetapkan. Tujuan analisis SWOT tersebut adalah untuk memperkuat kekuatan dan meningkatkan pemanfaatan peluang yang ada, serta meminimalkan kelemahan dan menetralisir ancaman yang mungkin timbul. Selanjutnya untuk mengimplementasikannya secara efektif dan efisien diperlukan penerapan manajemen komponen kekuatan laut yang ada untuk mengawasi dan mengendalikan ALKI. Pada gilirannya dibutuhkan jumlah maupun kualitas kekuatan laut yang memadai, agar dapat dilakukan pengendalian ALKI secara lebih optimal sehingga pengaruh yang merugikan terhadap Hankamneg di Laut dari penggunaan laut oleh kapal asing sesuai Unclos 82 dapat diminimalkan. "