Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menekankan fungsi utama pemerintah daerah yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, dalam perspektif peningkatan kualitas pelayanan publik, pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati/walikota kepada camat dan dari camat kepada level dibawahnya seharusnya dapat dijadikan sebagai upaya untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaran pemerintahan, serta dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pelayanan umum di daerah. Sebagai pemimpin di kecamatan, seorang camat harus mempunyai sejumlah kemampuan tertentu.Seorang pemimpin dalam melaksanakan manajemen pemerintahan harus memiliki kemampuan manajerial yaitu kemampuan untuk memanfaatkan dan menggerakkan sumber daya yang ada agar dapat digerakkan dan diarahkan bagi tercapainya tujuan melalui kegiatan orang lain serta mempunyai kemampuan leadership yaitu kemampuan untuk memimpin, mempengaruhi, mengarahkan agar timbul pengakuan, kepatuhan, ketaatan serta memiliki kemampuan dan kesadaran untuk melakukan suatu kegiatan (mengambil langkah-langkah) bagi tercapainya suatu tujuan. Dengan posisi barunya di perundang-undangan, seharusnya camat dapat menjadi ujung tombak kembar pelayanan publik di kabupaten./kota karena jika kewenangan terkonsentrasi di kabupaten/kota permasalahan umum yang timbul adalah pemerintah kabupaten/kota akan mengalami overload beban kerja, yang akan mempengaruhi pelaksanaan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Tetapi pada kenyataannya selama ini pemerintahan kabupaten/kota lebih menjadikan kepala dinas dan kepala badan sebagai ujung tombak pelayanan, dibandingkan melimpahkan kewenangan kepada kecamatan.Penelitian tentang peran camat di Kecamatan Bekasi Selatan dan Gambir akan dilakukan dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif, dengan narasumber camat, sekretaris daerah, kepala dinas terkait dan aparat dinas terkait. Sebagai sampel penelitian diambil Dinas kependudukan dan Dinas Tata Kota karena kedua dinas tersebut oleh peneliti dianggap sebagai dinas yang paling banyak berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat.Dengan menggunakan analisa data yang bersumber pada hasil wawancara, data sekunder dan peraturan-peraturan pendukung, diperoleh simpulan bahwa masih dimungkinkan untuk melakukan penguatan peran kelembagaan di Bekasi Selatan yang dilakukan dengan cara menegaskan pelimpahan kewenangan dari Walikota kepada camat sehingga dapat memaksa dinas untuk ketentuan tersebut dengan adanya sumber dana yang cukup bagi kecamatan untuk menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat sehingga tidak muncul keengganan dari aparat kecamatan dalam menjalankan pelimpahan kewenangan. Disamping itu adanya dukungan peralatan dan teknologi yang memadai bagi kecamatan untuk menjalankan kewenangan yang dilimpahkan.Saran yang diberikan yang diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan diatas adalah diperlukan adanya ketegasan dari walikota Bekasi untuk memberikan sebagian kewenangan dari dinas kepada kecamatan, adanya kelegowoan dari dinsa terkait dalam memberikan sebagian kewenangan yang dimilikinya, pelimpahan sebagian wewenang harus disertai pula dengan pelimpahan dana, perbaikan sarana dan prasarana di kecamatan yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang sudah dilimpahkan kepada kecamatan. Dari sisi sumber daya manusia yang ada di kecamatan juga harus terus ditingkatkan kemampuannya sehingga dapat lebih optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

---

Law Num. 32/2004 emphasizes that the main function of local government is to give service to public. Therefore, in order to enhance the quality of public service, the delegation of some of the authorities of district officer to the subdistrict officer. The one of sub district officer to the subordinate should be regarded as the effort to achieve effectivity and effeciency in performing government, and utilize as the means to improve the quality of public service in local area. The officer of the subdistrict, one must have certain ability.Leading the sub district, the officer must have managerial capability such as empowering and making the best use of the existing human resources, to achieve the goals through activities. The other leadership capabilities are to rule, influence and direct to pull out the admitance, obidience and loyalty. Last but not least, one should be able to make necessary action to achieve the goals. Given a new position in the bill, the officer of the district should become the leading rule in public service of district/municipality. If all the authorities are concentrated in district/municipality, they will be heavy work overload which eventually will influence the quality of public service. In reality, district/municipality, refers to delegate the authority to the head of institution, rather than to the sub district.The research on The Role of Sub District Officer of South Bekasi (Of Bekasi City) and Gambir (of Central Jakarta) is conducted by using qualitative, descriptive analysis. The informen are the head of institution and entailed. The sample are the institution of Demography and Planology, by which most services are given to public.The conclusion gathered from data analysis of interviews, secondary data and laws, as confirmed that if it possible to enhance and enpower the role of sub district by emphasizing the delegation of authority from major to sub district so that it will enforce the institution to obey and adjust themselves to the situation. The delegation of authority should also conclude the adequate funding and technology to support the performance of the tasks. Therefore the subdistrict employee will not be unwilling to do the duties.The recommendation is given hoping to be the solution of the problem. It is the emphasize of the delegation of some of authorities from the major of South Bekasi to sub district and also the willingness of the institution entailed in giving the authority. The delegation must also conclude funding and facility recovery at sub district that will support the public services. More over the quality of human resources should also improve to optimize the public service given."

"Pada era reformasi saat ini, peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan tuntutan masyarakatdimana masyarakat sudah mulai mengerti haknya sebagai warga negara . Pelayanan IUJK merupakan salah satu tugas dan fungsi Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padangsidimpuan. Studi ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat dalam hal ini para pengusaha yang terdaftar di Kota Padangsidimpuan, tentang pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK) di Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padangsidimpuan. Metode yang digunakan adalah Metode Service Quality ( ServQual ) yang mengukur kualitas pelayanan IUJK berdasarkan lima dimensi yaitu : Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, Emphaty. Dari hasil pengujian diperoleh hasil bahwa secara keseluruhan, kesenjangan antara pesepsi dan ekspektasi dari masing - masing dimensi bernilai negatif yang berarti bahwa masyarakat belum mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. Skor kualitas pelayanan aktual masing - masing dimensi bernilai dibawah 80 % yang berarti bahwa Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padangsidimpuan belum dapat memberikan pelayanan sesuai harapan masyarakat.Dimensi yang paling mendesak untuk diperbaiki berdasarkan skor pelayanan aktual adalah dimensi tangible, kemudian emphary, reliability, assurance dan responsiveness. Berdasarkan tujuan penelitian dan hasil penelitian , disarankan agar segera membangun gedung baru yang lebih representatif dan juga menambahkan personil baru yang kompeten.

---

In the reform era, society insist of increasing public services by their local goverment. They have understand their rights as citizens already. One of the function of The Development Administration is to facilitate IUJK service for businessmen in Padangsidimpuan region. The aim of this study is to find out the perception of society in Padangsidimpuan about the service of IUJK that have been given by The Development Administration Division. ServQual method is used to examine it above five dimentions , they are : tangible, reliablity, responsiveness, assurance and emphaty. From the examination we find out that the result of the SerQual Scores for the whole dimention are negatif which means that society haven't got their rigthts yet. Based on the Actual sevice scores that below 80 %, means that The Development Administration Divison hasn't given the service that required by the society.The worse to the best score of the whole dimention are tangible, emphaty, reliability,assurance and responsiveness. Based on the aims of this study and the result of it, it's very urgent to build a new representatif buliding and also hire more qualified staffs."

"Pelaksanaan reformasi birokrasi tidak hanya dilaksanakan pada birokrasi pemerintahan di tingkat pusat, di tingkat daerah pun pelaksanaan reformasi birokrasi mempunyai peran yang sangat strategis terutama untuk kemajuan pembangunan, peningkatan pelayanan publik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah."

"Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang mulai diberlakukan sejak awal tahun 200I merupakan salah satu agenda reformasi dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya demokratisasi dalam pengelolaan negara dan penyelenggaraan pemerintahan. Pembagian sebagian besar kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat, sehingga pemerintah daerah memiliki kesempatan besar untuk menggali dan mengembangkan segenap potensi daerahnya untuk kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan di era Otonomi Daerah menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip demokrasi yaitu meningkatnya partisipasi masyarakat daiam proses pengambilan keputusan kebijakan publik, transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban publik. Prinsip-prinsip tersebut mengamanatkan adanya sharing afpower antara lembaga-lembaga negara, khususnya eksekutif dan legislatif.Departemen Dalam Negeri mengakui bahwa selama Iima tahun pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia belumlah menunjukkan basil yang memuaskan. Permasalahan yang paling sering ditemukan antara lain terjadinya konflik kepentingan antar elite di daerah, khususnya eksekutif dengan legislatif, hak-hak politik masyarakat yang belum terakomodasi secara memadai dan tidak konsistennya penegakan hukum. Kondisi-kondisi tersebut mengakibatkan terhambatnya proses pembangunan yang berujung tidak tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat.Kota Bekasi sebagai salah satu kota penyanggah ibukota negara memiliki posisi yang semakin strategis dituntut untuk berkembang secara cepat. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi saat ini seiring dengan semakin derasnya arus urbanisasi ke Kota Bekasi mempersyaratkan terjalinnya koordinasi yang balk antar lembaga negara dengan berbagai elemen masyarakat, khususnya sinergi dan harmonisasi hubungan antara eksekutif (Walikota) dengan legislatif (DPRD).Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terjadi peningkatan hubungan antara eksekutif dengan legislatif di Kota Bekasi, namun peningkatan tersebut belum optimal sesuai harapan dan keinginan masyarakat. Beberapa bidang pelayanan publik khususnya pendidikan, kesehatan, dan transportasi masih jauh dari yang diharapkah. Kurang fokusnya pemerintah Kota Bekasi dalam menetapkan prioritas sasaran program pembangunan dan lemahnya pengawasan internal birokrasi menjadi penyebab utama lambatnya perbaikan pelayanan publik. Kebijakan Pemkot Bekasi dengan slogan "Pelayanan Satu Atap" dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik belum menunjukkan basil yang memadai, karena tidak diikuti dengan perubahan perilaku dari aparatur. Dampak hubungan eksekutif dan legislatif di Kota Bekasi mulai menunjukkan adanya peningkatan partisipasi publik (partisipasi politik) dart kontrol sosial dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengawasan terhadap kinerja eksekutif dan Iegislatif. Partisipasi masyarakat Kota Bekasi tersebut masih Iebih banyak diinisiasi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media massa, sementara peran partai politik belum memadai dalam meningkatkan pemberdayaan partisipasi politik masyarakat.

---

The policy of decentralization and autonomy that have been applied since 2001 is one of the reformation agendas to boost democratization in state management and governance. The dividing of central government's authorities to local governments in order to accelerate and improve people's prosperities, so that the local governments have a lot of opportunities to explore and develop their area's potencies. The government conducts its role in the era of area's autonomy guarantees the democracy principles including increase of people's political engagement in the decision making process of public policy, transparency and accountability. Those principles order a sharing of power among state institutions, especially between the executive and legislative.The Department of Home Affairs states that during five years of the conduction of autonomy policy in Indonesia not enough yet show a satisfied result. The most problems have been found i.e.: the conflict of interest among local elites, especially the executive against the legislative, the public political rights that have not been accommodated equally and the inconsistency of Law enforcement. Those conditions hamper the development process, in turns it will impede the achievement of people's improvement and prosperity.The Bekasi Municipality as one of the state's capital hinterland has a strategic position and it is expended to develop rapidly. The complexity of problems such as a growing number of urbanization to Bekasi Municipality is required a good coordination among the state institutions with several of society elements, especially a synergic and harmonic relationship between the executive (Mayor) and legislative (DPRD).The result of this study indicates that there is an improvement in relationship between the executive and the legislative in Bekasi Municipality, nevertheless that improvement has not been optimal and it has not satisfied people's expectations and Needs. Some of public services especially education, health and transportation are still Far from the expectation. Since the Bekasi Municipality was failed to remain focus in determining its target priority of development programmed and the weakness of internal bureaucratic -control- become- -the--main--factor- of--the -lateness--of -public services Improvement. The policy of Bekasi Municipality by a slogan "One Roof Service" in conducting its roles and functions as a public servants still not yet shows a significant performance improvement, because of not yet followed by a changing of apparatus behavior. The impact of the relation between the executive and legislative in Bekasi Municipality indicates and improvement in public political engagement and social control in the process of public policy decision making and to control the performance of the Executive and legislative. The participation of Bekasi Municipality urban communities is still initiated by NGO's and mass media; other while the role of political parties are still not optimal yet in improving the empowerment of public political engagement."

"Meningkatkan kualitas pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah, beserta aparatur pemangku kepentingan, untuk terciptanya produk layanan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung, mengukur tingkat kepuasan masyarakat, dan memberikan saran perbaikan terhadap kualitas pelayanan publik di Disdukcapil Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan campuran (mixed methods) dengan teknik pengumpulan data kuesioner, wawancara, dan studi dokumentasi, serta teknik pengambilan sampel menggunakan accidental sampling. Teknik analisis data kuantitatif menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS) dan kualitatif menggunakan Miles and Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat pada Disdukcapil Kota Bandung sudah baik. Namun, terdapat beberapa aspek prioritas untuk diperbaiki. Pada penelitian ini diberikan beberapa masukan terhadap tiga indikator, yaitu waktu pelayanan; kompetensi pelaksana; penanganan pengaduan; saran; serta masukan. Hal yang harus dilakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik pada Disdukcapil Kota Bandung, yaitu membuat pelayanan terpadu satu pintu guna mengatasi penumpukan antrean yang kerap kali terjadi dan menyelenggarakan pelatihan guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya pada bagian pelayanan"

"The authority of sub - regency chief in management of government of sub - regency, as a person who making decision can influence the successful of the goal of local government management. That authoity of sub - regency chief limited at the implementation of coordination of local government management and not with order attributes like authority in giving sanction of disipline punishment result in governance and development of local government coordination and to agreement result in governance and development of local government agency who conducting activity/project in district, including people empowering activity, the tranquillity and orderliness of public and straightening of apple regulation. Even not apart happened overlap of activity/project of local government agency, incompatible of implementation of local government policy and even the happening of horizontal conflict between on local agency (local agency's branch) who doing that activity/project. More that the involvement of local agency (local agency's branch) in implementation of coordination of governance and development not implemented together with other local agency (local agency's branch) in district meeting. This research use descriptive method with qualitative approach, where researcher as especial instrument according to research. Data and information obtained from resource person and supported by document according to research field and focus. Data method collecting that used is observation, documentation and interview. Besides descriptive method with qualitative approach, writer also use WTO analysis technique as a instrument to formulate strategy of management coordination of local governance. Thereby in management of local government in sub-regency , role of sub-regency chief to coordinate activity of governance and development will efficient and effective if there are existence comprehension and attitude of pro active, innovative, creative and also coherence of sub - regency chief to create unity of comprehension, agreement of activity, loyalty / adherence and exchange of information with another and also recpect with another of other agency unit in district level who doing people empowering activity , the tranquillity and orderliness and straightening of law and regulation. Beside it need awareness and careness of units work to create an efficient and effective management governance."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai konstruksi figur pejabat publik yang diamati melalui pernyataan Ahok dan Ridwan Kamil terkait pengambilan keputusan di bidang pelayanan publik pada teks berita di lima media online. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan analisis semiotika sosial dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menyatakan media online melakukan pembentukan realita terkait konstruksi figur pejabat publik Ahok dan Ridwan Kamil melalui realitas simbolik yang berupa teks berita terkait Taksi Uber dan Sungai Epicentrum yang dikeluarkan oleh pekerja media sebagai manifestasi realita subjektif serta dengan melakukan perbandingan antara keduanya terhadap realitas objektif yang diperoleh dari pengamatan pada teks berita Taksi Uber dan Sungai Epicentrum (realita simbolik) yaitu berupa konstruksi realita Ahok sebagai pejabat publik yang memang dikenal arogan, represif, dan tidak memiliki etika yang baik dan Ridwan Kamil sebagai pejabat publik yang memang dikenal solutif, memperhatikan masyarakat, dan memiliki etika baik sebagai pejabat publik

---

ABSTRAKThis paper discusses about the construction of public official figure performed by Ahok and Ridwan Kamil statements related to public services on the context of news text in five online medias. This research is qualitative and using social semiotic analysis with descriptive design. The results of this study stated that online medias perfom construction of public official figure perfomed by Ahok and Ridwan Kamil through reality symbolic in this paper is seen through news articel, specifically Taxis Uber and River Epicentrum cases, which affirmed through media workers as a manifestation of subjective reality by conducting a comparison between the objective reality derived from the observations on the news articles of Taxis Uber and River Epicentrum (as a symbolic reality) in the form of constrution of reality Ahok who is known arrogant, repressive, and not have good ethics as a public official and Ridwan Kamil who is known wise-person, sidding to the community, and have good ethics as a public officia"

"Penelitian ini mengevaluasi secara empiris pengaruh karakteristik tata kelola dan e-government terhadap probabilitas korupsi di Indonesia pada 172 sampel pemerintah daerah tahun 2011 hingga 2013. Karakteristik tata kelola dalam penelitian yaitu akuntabilitas, fairness, desentralisasi, transparansi, profesionalisme dan responsiveness. Variabel e-government diukur dengan Peringkat e-Government Indonesia. Metode penelitian menggunakan model logistik dengan program Stata12. Hasil penelitian menunjukkan penerapan akuntabilitas, profesionalisme dan e-government berpengaruh menurunkan probabilitas korupsi. Sedangkan desentralisasi justru meningkatkan probabilitas korupsi, sehingga sistem pengawasan pemda harus ditingkatkan. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan pemerintah perlu menerapkan tata kelola secara komprehensif, karena terbukti secara empiris berpengaruh menurunkan probabilitas korupsi.

---

This study evaluated the effect of governance characteristics and e government on corruption probability in Indonesia, empirically. The study used 172 samples of local government rsquo s data on three years, i.e. 2011, 2012, and 2013. The governance characteristics consisted of accountability, fairness, decentralization, transparency, professionalism, and responsiveness. The e Government variables were measured by the e Government Rating PeGI. The data was processed using logistic method with Stata12.

Results showed that accountability, professionalism, governance index and e government reduced the corruption probability, while the decentralization increased it. It was indicated that monitoring system should be improve and government should increase the implementation of comprehensive governance."