Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menelaah implementasi/penerapan kebijakan penanganan gelandangan di Kota Jakarta Timur. Sebagai sebuah kebijakan publik, kebijakan penanganan gelandangan yang diambil Pemerintah Kota Jakarta Timur dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa faktor/elemen tertentu. Menurut George C Edwards III, terdapat empat elemen yang memengaruhi penerapan kebijakan publik. Keempat elemen tersebut adalah communication, resources, dispositions, dan bureaucratic structure. Empat elemen yang dikemukakan Edwards III (1980) menjadi parameter yang dipergunakan dalam penelitian ini untuk menilai pelaksanaan kebijakan oleh Pemkot Jakarta Timur. Fakta-fakta di lapangan dikumpulkan menggunakan metode kualitatif, khususnya mengadopsi metode etnografi ?pencatatan terhadap penilaian, pendapat, maupun ungkapan narasumber; bahkan terlibat langsung dalam berbagai kegiatan subyek (manusia) penelitian?.Penelitian menunjukkan bahwa empat elemen Edwards III, sadar atau tidak, telah dilaksanakan oleh Pemkot Jakarta Timur meskipun belum cukup sempurna. Namun, meskipun empat elemen tersebut dilaksanakan sepenuhnya, tetap tidak menjamin masalah kegelandangan akan tuntas. Masalah kegelandangan diyakini akan tuntas dengan memberdayakan gelandangan. Namun kebijakan pemberdayaan ini urung terlaksana karena isi kebijakan yang ada tidak mengarah pada pemberdayaan; sehingga, tentu saja, penerapan oleh aparat juga tidakmengarah ke sana.Kesimpulan penelitian ini mengarah pada dua besaran pokok, yaitu (i) dari sisi teori sebagai parameter, empat elemen Edwards III tidak cukup mampu menjamin pelaksanaan kebijakan publik karena Edwards III melupakan elemen eksternal (externalities) dan elemen isi kebijakan itu sendiri; (ii) dari sisi pelaksanaan kebijakan sebagai subyek penelitian, kebijakan dan pelaksanaan kebijakan gagal mencapai hasil karena didesain tanpa memerhatikan faktor eksternal. Tindakan yang disarankan untuk menyelesaikan masalah kegelandangan adalah membuat kebijakan dan melakukan tindakan (pelaksanaan) dengan memperhitungkan elemen eksternal, terutama urbanisasi. Tindakan terpenting terkait urbanisasi adalah melakukan pemerataan pembangunan di daerah daerah yang menjadi ?pemasok? gelandangan ke Jakarta Timur. Serta membuat program pelatihan gelandangan yang berorientasi productive value; dan bukan sekedar mengejar exchangeable force.

---

This study researches the implementation of homeless handling policy in the Jakarta Timur City. As a public policy, the handling of homeless policy taken by the Jakarta Timur City Government was carried out under consideration of certain factors/elements. According to George C. Edwards III, there are four elements affecting the implementation of public policy. Those four elements are communication, resources, dispositions, and bureaucratic structure. The four elements introduced by Edwards III (1980) became a parameter used in this study to value the implementation of the policy ran by the Jakarta Timur City Government. Facts were gathered using qualitative method, adopting the ethnographic method in particular ?noting down of evaluations, statements and expressions of the source; and even taking part on the research subject?s (person/human) activities-.The research indicated that the four elements of Edward III, whether intended or unintended, had been implemented by the Jakarta Timur City Government, although it was still imperfect. Nevertheless, the fully implemented of the four elements would not guarantee to put the homelessness issue at its end. Homelessness issue is believed to be solved by empowering those without roof themselves. However this policy to empower has yet take place since the present policy was not targeted to empowering; therefore the implementation of the institution/apparatus/officer is certainly was not aiming there as well.This research's conclusion is pointed towards two principals, i.e. (i) in theory as parameter, the four elements of Edward III could not ensure the implementation of public policy since Edward III disregarded external element (externalities) and element of the substance of policy itself; (ii) in implementation of the policy as subject of this research, policy and its implementation fail to accomplish since it was designed without consideration to external factors. Actions suggested to end the homelessness issue is to formulate policy and perform actions (implementations) by taking external element into consideration, especially urbanization. The utmost significant action related to urbanization is by equally developing the regions which had become ?suppliers? of homeless to Jakarta Timur, as well as creating courses for homeless people oriented more in productive value; instead only pursuing on exchangeable force."

"Keberadaan PKL yang sporadis dan tak teratur mengesankan tidak ada penanganan yang jelas dari pemerintah DKI Jakarta khususnya Jakarta Pusat. Oleh karenanya dilakukan penelitian untuk mengetahui implementasi kebijakan penanganan PKL di DKI Jakarta yang bertujuan untuk: (1) Menjelaskan implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani PKL saat ini; (2) Memaparkan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dan kegagalan implementasi penanganan PKL di DKI Jakarta.Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 4 empat faktor atau variabel penting dalam kebijakan publik, yaitu: komunikasi (communication), sumber-sumber (resources), kecondongan (dispositions), atau perilaku (attitudes), dan struktur birokrasi (bureaucratic structure) (Edward III. 1980 hal. 9-10). Selain itu analisis juga dilakukan dengan melihat beberapa faktor eksternal sebagaimana dikemukakan oleh Grindle (1980) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar yaitu isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Penelitian dilakukan dengan metode positis kualitatif dengan menggunakan model analisis ilustratif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor internal tetapi juga oleh faktor-faktor eksternal, seperti premanisme, sikap masyarakat dan kondisi perekonomian negara, Rekomendasi yang diberikan oleh penelitian antara lain meningkatkan kemampuan personel fisik dan wawasan, serta etika para pelaksanaan kebijakan, pembinaan satu atap oleh Dinas KUKM untuk PKL resmi dan ilegal, dan merancang upaya sistematis pemberantasan premanisme dengan bekerjasama dengan pihak Kepolisian.

---

The sporadic, yet unorganized location of stallers seems to indicate the absence of arrangement by the local government of DKI Jakarta especially Central Jakarta. Therefore, a reaserch has been conducted in order to find out the policy implementation of staller arrangement in DKI Jakarta with a case study of Central Jakarta aiming to (1) explain the policy implementation conducted by the local government of DKI Jakarta in arranging stallers; (2) elaborate factors contributing to the success and failure of the policy implementation.There are four analyzing tools used: communication, resources, dispositions or attitudes, and bureaucratic structure (Edward III. 1980 page. 9-10). Furthermore the analysis also conducted by considering the external factors in regards to Grindle (1980) saying that the success of policy implementation is influenced by two major variables namely content of policy and context of implementation. The research uses positivistic qualitative method and applies illustrative model in data analysis.Research shows that the policy implementation is not only influenced by the internal factors, but also the external ones, such as premanism (bullying practices), people?s responses, and monetary condition of the country. A set of recommendation is then given, such as enhancing the capability of the implementors both physically and intellectually, one stop training service by institution of Cooperation, Small and Middle Business to both formal and informal/illegal stallers, and conducting premanism eradication systematically together with the Police."

"Kebijakan Kota Layak Anak sudah mulai lebih difokuskan sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011, yang mana Kebijakan ini didukung oleh 24 Indikator sebagai pengukur pemenuhan kebijakan dan akan diarahkan kepada tingkat level menuju kota layak anak. Sebagai salah satu bagian dari pilot project kebijakan ini, Jakarta Timur merupakan Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta yang sudah mencapai level penilaian madya terlebih dahulu, dibandingkan dengan Kota Administrasi lainnya. Namun, ditemukan bahwa justru tingkat kekerasan anak di Jakarta Timur merupakan yang tertinggi selama beberapa tahun berturut-turut, tidak hanya di Jakarta saja, melainkan satu Indonesia. Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana implementasi kebijakan terkait di Kota Administrasi Jakarta Timur, berdasarkan beberapa aspek yang ada. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah post positivist, mengumpulkan data dengan melakukan wawancara mendalam serta dokumen-dokumen sebagai data sekunder, dan melakukan analisis secara kualitatif. Analisis dilakukan dengan acuan teori yang dipakai yakni The Policy Implementation Process oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn. Hasil dari penelitian ini dalam hal implementasi kebijakan yang dilaksanakan di Jakarta Timur yakni: 1) didasari oleh peraturan yang sudah ditetapkan oleh peraturan utama; 2) melibatkan masyarakat lokal dalam penyuluhan dan pelaporan dalam hal kekerasan anak; 3) Kurang seimbangnya jumlah SDM pekerja dengan jumlah penduduk dan luas wilayah Jakarta Timur.

---

The Children Fitted City Policy has been focused since the issueance of the Ministeral Decree from the Ministry of Womens Empowerment and Child Protection Number 11 Year 2011, supported by the 24 indicators, which becomes the gauge for each region/districts to get the necessary level from the wayment to be the Children Fitted City. As one of the pilot project through this policy, East Jakarta became one of the administrative regions among the Jakarta Province which had reached the 2nd level through the scoring of this policy. However, the childs crime rate at the East Jakarta administrative region places the highest among other regions from five consecutive years. That phenomenon surely leaves some questions, especially about how the policy is being implemented, by the existing aspects. The used method at this research is post-positivist, by collecting datas with deep interviews and supported by documents as the secondary data, with qualitative way of analysis. The analysis will be based on The Implementation theory from Donald Van Metter and Carl Van Horn. To sum up, this research towards the policy implementation that being held in East Jakarta can be result as: 1) rooted from the existing core policy; 2) involving local society to socialize and report activities which related with the childs crime protection; and 3) the unbalance human resources from related institutions with the recent population and areas of East Jakarta."

"Tesis ini membahas mengenai implementasi kebijakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah di Provinsi DKI Jakarta. Melaksanakan kebijakan restrukturisasi organisasi bukan hal mudah bagi Provinsi DKI Jakarta karena untuk mengimplementasikan kebijakan restrukturisasi tersebut, Provinsi DKI Jakarta harus melakukan perampingan dengan menggabung dan bahkan menghapus beberapa organisasi perangkat daerah agar dapat mewujudkan organisasi yang proporsional serta sesuai dengan batasan Peraturan Pemerintah.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan proses kebijakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah, bagaimana implementasinya dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan restrukturisasi organisasi. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan publik, teori perubahan dan restrukturisasi organisasi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian bersifat deskriptif analitis.Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa proses dan tahapan dalam penetapan jenis dan jumlah organisasi perangkat daerah yang dituangkan dalam Perda Nomor 10 Tahun 2008, telah didasarkan pada prinsip-prinsip pengorganisasian. Namun implementasi kebijakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah di Provinsi DKI Jakarta belum dilaksanakan secara optimal.Adapun faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut adalah: komunikasi dan koordinasi yang belum efektif, sumber daya khususnya sumber daya manusia yang belum memadai dan struktur birokrasi DKI Jakarta yang menganut otonomi tunggal sehingga lebih kompleks karena Provinsi memiliki aparat pelaksana sampai ke tingkat wilayah.Agar kebijakan restrukturisasi organisasi yang ditetapkan dapat dimplementasikan secara optimal maka perlu diikuti dengan peraturan pelaksanaan atau peraturan penjelas agar perangkat daerah mengetahui kejelasan batasan pembagian tugas, fungsi, peran, dan kewenangannya yang diikuti adanya kegiatan sosialisasi yang efektif. Komunikasi dan koordinasi antar perangkat daerah baik secara horisontal maupun vertikal perlu ditingkatkan sehingga dapat terwujud sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia perlu menjadi perhatian karena sumber daya manusia mempunyai peranan yang penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

---

The thesis discuss the implementation of the policies of DKI Jakarta Province on restructuring organization of the local government institutions. It was not easy for the Province of DKI Jakarta, they should do with some merging and downsizing even deleting some of the local government institutions in order to realize the organizational in proportion and in accordance with the Government Regulations or Peraturan Pemerintah.The purpose of this study is to describe the process of the policies, how its implementation and the factors that affect it. The theories to be used are the implementation public policy theory, theory of change and organizational restructuring, with qualitative approach and descriptive analysis.Based on the result of the research, it could be said that the process of the development of organizational restructuring policies of the DKI Jakarta Province as confirmed in their regulation of Perda number 10 of 2008, has been carried out in accordance with the provisions of the applicable regulations. Similarly, the processes and stages in determining the type and amount of the local units based on the principles of organizing. However, the implementation of the policy of the Province of DKI Jakarta had not been implemented in an optimal.The factors that affect it are: ineffective communication and coordination, the resources, particularly the human resources, and inadequate bureaucratic structure of a single autonomy that more complex, and has executive officers at the local level.To implement the organizational restructuring policies in an optimal, it should be followed with such regulations or guidance where the implementing local officers might find clearly to know the details of their duties, functions, roles, authorities, and then accompanied with an effective socialization. Communication and coordination between local officers, either horizontally or vertically, need to be always improved so that synchronization can be achieved at the implementation of the tasks. The development of the human resource capacities is a very necessary to be addressed, as its important role in supporting the successful implementation of the policy."

"Kebijakan Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan yang berlaku di Provinsi DKI Jakarta, melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.142 Tahun 2019 telah berlaku sejak 01 Juli Tahun 2020 memiliki tujuan untuk mengurangi sampah plastik di DKI Jakarta, ditujukan kepada dua subjek yaitu Pasar Rakyat dan Retail Modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan di Kota Administratif Jakarta Timur. Teori implementasi kebijakan oleh Charles O. Jones (1996) merupakan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan post-positivist dengan melakukan wawancara mendalam dengan beberapa narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan telah berjalan dengan baik. Pengelola retail modern baik itu hipermarket, supermarket dan minimarket telah mengimplementasikan kebijakan dengan baik. Namun, pelaku usaha dan pedagang di pasar tradisional masih belum mematuhi peraturan sebagaimana yang diatur dalam kebijakan. Keseluruhan indikator telah terpenuhi, namun terdapat indikator yang belum terpenuhi terkait dengan anggaran dan penegakan peraturan. Tidak adanya anggaran untuk sosialisasi kebijakan dikarenakan anggaran diprioritaskan untuk sosialisasi Covid- 19 dan tidak adanya sanksi yang tegas bagi pedagang dan pelaku usaha yang masih menyediakan kantong plastik sekali pakai. Selain itu terdapat hambatan dalam implementasi yang berasal dari internal dan eksternal.

---

The Policy on the Obligation to Use Environmentally Friendly Shopping Bags that applies in Special Capital Region of Jakarta, issued by Special Capital Region of Jakarta Governor Regulation Number 142 of 2019 has been effective since 1st July 2020 has the aim of reducing plastic waste in DKI Jakarta, which aimed for two subjects, traditional markets and modern retail. This research focused on analyzing implementation of the policy on the obligation to use eco-friendly shopping bags in the East Jakarta Administrative City. The theory of policy implementation by Charles O. Jones (1996) is the theory used for this research. The approach in this research used a post-positivist by conducting in-depth interviews with several informant. The results of this study indicate that the implementation of the obligation to use of eco-friendly shopping bags has been going well. Modern retail managers, such as hypermarkets, supermarkets and minimarkets, have implemented the policies well. However, market traders in traditional markets still do not comply with the regulations as stipulated in the policy. All indicators have been fulfilled, but there are indicators that have not been met related to the budget and enforcement of regulations. There is no budget for policy socialization because the budget is prioritized for Covid-19 socialization and there are no strict penalty for market traders and business actors who still provide single-use plastic bags. In addition, there are obstacles in implementation that come from internal and external factors."

"Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dilandasi oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 yang bertujuan untuk mencapai kekebalan kelompok di masyarakat sehingga mampu tetap produktif secara sosial maupun ekonomi. Sehingga diperlukan minimal 70% penduduk tervaksinasi lengkap, yang mana ditargetkan oleh pemerintah sudah tercapai di akhir tahun 2021. Hingga Februari 2022, kota Jakarta Timur baru berhasil memvaksinasi dosis lengkap pada 59.93% penduduk. Penelitian berjenis kualitatif ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kota Administrasi Jakarta Timur dengan menggunakan teori Edward III dan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan komunikasi kepada pelaksana kebijakan dan masyarakat telah dilakukan dengan baik, SDM mulai terbatas, fasilitas memadai namun belakangan ini vaksin mendekati expired date, koordinasi antarbagian dan antarinstansi terjalin baik, SOP masih menggunakan juknis lama, disposisi pelaksana kebijakan baik serta lingkungan sosial dan politik berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Faktor yang menjadi hambatan ialah minat masyarakat mulai menurun, khususnya dosis lanjutan karena tidak adanya regulasi ketat terkait hal tersebut, selain itu terdapat ketidaksinkronan antara Pcare dengan Pedulilindungi dan/atau dukcapil. Sehingga dapat disimpulkan implementasi kebijakan ini masih perlu ditingkatkan melalui kerja sama dengan lintas sektor untuk percepatan pelaksanaan vaksinasi, membentuk regulasi terkait pelaksanaan vaksinasi lanjutan dan edukasi kepada masyarakat.

---

COVID-19 vaccination based on the regulation of the minister of health number 10 of 2021 concerning the covid-19 vaccination to achieve group immunity in the community so they can remain socially and economically productive. The government targeted that a minimum of 70% of the population must be complete vaccinated by the end of 2021. Until February 2022, the city of East Jakarta has only managed to vaccinate 59.93% of the citizens with a completed dose. This research aims to analyze the implementation of the COVID-19 vaccination policy in the East Jakarta Administrative City using the theory of Edward III, Van Meter, and Van Horn. The results show that communication with policy implementers and the community has been carried out well, human resources are starting to be limited, the facilities are adequate even though the vaccines are approaching the expiration date, and the coordination between departments and agencies is well-established, and SOPs are still using the old technical guidelines, the disposition of policy implementers is good and the social and political environment influence on policy implementation. The inhibiting factor is that public interest has begun to decline, especially follow-up vaccination because the absence of strict regulations regarding this matter, besides there is a dissonance between Pcare with Pedulilindungi and Dukcapil. So the conclusion is implementation of this policy still needs to be improved through collaboration with cross-sectors to accelerate COVID-19 vaccinations, form regulations related to the implementation of advanced vaccinations, and educate the public."