Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSejak lahirnya Orde Baru (tahun 1966) yang bertekad melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen perhatian maayarakat terhadap kehidupan hukum semakin meningkat. TAP MPR Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, dalam BAB IV tentang Pola Umum Pelita Keempat huruf D yaitu tentang hukum, direncanakan bahwa: a. Pembangunan dan pembinaan hukum dalam negara hukum Indonesia didasarkan atas Pancasila dan UUD 1945. b. Pembangunan dan pembinaan hukum diarahkan agar dapat: 1. Memantapkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. 2. Menciptakan kondisi yang lebih mantap, sehingga setiap anggota dapat menikmati suasana serta ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan. 3. Lebih memberi dukungan dan pengamanan kepada upaya pembangunan untuk mencapai kemakmuran. c. Dalam pembangunan.dan pembinaan hukum ini akan di lanjutkan usaha-usaha untuk 1. Meningkatkan dan menyempurnakan pembinaan hukum nasional dalam rangka pembaharuan hukum, dengan antara lain mengadakan kodifikasi serta unifikasit hukum di bidang-bidang tertentu dengan memperhatikan kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat. 2. Memantapkan kedudukan dan peranan badan-badan penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing. 3. Memantapkan sikap dan perilaku penegak hukum serta kemampuannya dalam rangka meningkatkan citra dan wibawa hukum serta aparat penegak hukum. 4. Meningkatkan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum bagi lapisan masyarakat yang kurang mampu. 5. Meningkatkan prasarana don sarana yang diperlukan untuk menunjang pembingunan bidang hukum. Dalam rangka pembangunan hukum nasional TAP MPR Nomor II/MPR/1983 tereebut yang secara terperinci dituangkan dalam Repelita Keempat menjadi landasan dan tujuan setiap usaha pembaharuan hukum termasuk pembaharuan di bidang hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana dilakukan secara menyeluruh, yaitu harus meliputi pembaharuan hukum pidana materiil (substantif), hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana Straf vollstreckuengsgesetz. "

"Tulisan ini berupa etnografi deskripsi dengan menggunakan data kualitatif tentang komuniti bendega yang berada di pinggiran Danau Tamblingan Bali, yang terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama, berisi pendahuluan dan latar belakang komuniti bendega. Bagian kedua, berisi uraian tentang sejarah pariwisata Bali dengan dinamikanya di daerah Tamblingan. Sedangkan bagian ketiga, berisi uraian tentang permasalahan yang diangkat.Sehingga tulisan ini sesuai dengan permasalahan mengungkapkan tentang adanya pengaruh turisifikasi budaya dalam menghadapi dinamika pariwisata terhadap eksistensi komuniti bendega di Danau Tamblingan Bali. Permasalahan penelitian dibangun melalui 3 (tiga) variabel besar, yaitu pariwisata, akulturasi yang di dalamnya mengandung konsep turisifikasi budaya dan eksistensi komuniti bendega, Ketiga variabel ini dijabarkan keterkaitannya melalui konteks-konteks dari rangkaian peristiwa yang terjadi pada komuniti bendega di banjar Tamblingan Bali. Uraian tentang dinamika pariwisata dihadirkan dalam bentuk sejarah kepariwisataan, mulai melihat sejarah pariwisata Bali sampai dengan dinamika pariwisata di Danau Tamblingan dengan sekaligus menampilkan contoh-contoh kegiatan pariwisata di daerah ini. Sebelum masuk pada pembahasan turisifikasi budaya, diterangkan dahulu tentang teori terkait, yakni teori akulturasi (acculturation) di mana merupakan alur untuk masuk pada pembahasan tentang turisifikasi budaya dengan dilandasi oleh konsep tourisification-nya Picard. Adanya turisifikasi budaya yang dilakukan oleh komuniti bendega ditunjukkan dengan jelas melalui contoh bentuk-bentuk tindakan warga komuniti ini dalam "merekayasa" budaya mereka sedemikian rupa untuk suatu kepentingan pariwisata. Hasil dari turisifikasi budaya yang dilakukan oleh warga berupa keuntungan-keuntungan yang diterima oleh komuniti bendega tersebut, seperti keuntungan secara financial, memperkuat posisi masyarakat dalam periwisata sehingga mendapatkan keterikatan dengan keberlangsungan pariwisata, dan keuntungan lainnya adalah keuntungan kultural, yaitu lebih terpeliharanya budaya bendega. Dengan demikian dapat terlihat keterkaitan antara turisifikasi budaya dalam menghadapi pariwisata di mana sejumlah keuntungan diperoleh oleh komuniti bendega, dan eksistensi komuniti pendukung adat budaya ini.Pada bagian akhir tulisan, dengan mengacu pada proposisi yang dibuat dan permasalahan penelitian menghadirkan konsep kepariwisataan yang terjadi pada komuniti bendega di Danau Tamblingan yang merupakan pengembangan dari konsep yang dibangun oleh Picard tentang tourisification pada masyarakat Bali. Tiga saran telah diberikan berkaitan dengan penelitian ini. Pertama, bagi pihak Pemerintah Daerah diharapkan untuk segera menentukan arah kebijakan yang tepat dan ideal berkaitan dengan perkembangan pariwisata di daerah ini dan kondisi masyarakat setempat. Kedua, bagi warga komuniti bendega diharapkan untuk lebih membuka diri terhadap pengetahuan yang berkembang demikian cepat agar dapat memahami kondisi kemasyarakatannya dalam posisi bagaimanapun untuk bisa melangkah ke depan secara lebih baik. Bagi pengembangan kajian Antropologi Pariwisata untuk mencapai kajian yang membawa manfaat banyak dalam penerapannya, disarankan agar institusi pendidikan pariwisata juga belajar tentang kajian ilmu Antropologi Pariwisata ini."