Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dikabulkannya gugatan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) atas pelaksanaan anggaran pendidikan 20 % dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) medio Agustus yang lalu sebagai amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan komitmen pemerintah untuk melaksanakanputusan Mahkamah Konstitusi tersebut mulai tahun anggaran 2009 seperti yang disebutkan dalam pidato Kenegaraan Presiden tanggal 16 Agustus 2008 telah memberikan harapan-harapan baru dalam upaya peningkatan pendidikan...."

"ABSTRAKPenelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap pekerja sosial dalam memberi pelayanan rehabilitasi sosial pasien ganggu jiwa; mengetahui peran pekerja sosial medik dalam pelaksanaan kegitatan rehabilitasi sosial bagi pasien gangguan mental di Rumah Sakit Jiwa. Lokasi penelitian RSKD Dadi Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Subjek penelitian terdiri profesi yang terlibat langsung dalam rehabilitasi, yaitu pekerja sosial medik enam orang. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi, dianalisis seacara deskriptif kualitatif dan interpretatif. Hasil penelitian ditemukan pekerja sosial medik sudah cukup berperan dalam setiap tahap rehabilitasi mental, tetapi belum optimal dalam pelaksanaanya. Peran pekerja sosial medik diawali tahap persiapan pada saat pasien masuk rumah sakit, pelayanan rehabilitasi sosial dan pasca rehabilitasi sosial setelah pasien pulang ke rumah. Tahap pemberian pelayanan sosial pekerja sosial medik membantu memecahkan masalah pasien, keluarga serta lingkungan di sekitar pasien yang dikhawatirkan akan menggangu kesehatan jiwa. Pekekrja Sosial Medik memberi masukan pada tim kerja berdasar hasil evaluasi sebagai salah satu faktor pendukung untuk memberi diagnosa ataupun terapi dan latihan kerja sesuai dengan keinginan pasien. Direkomendasikan kepada Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial untuk meningkatkan kuantitas pekerja sosial medik yang profesional, melalui pendidikan dan pelatihan profesi pekerjaan sosial. Perlu pengembangan pelatihan SDM bagi pekerja sosial yang ada di RS agar dalam memberi pelayanan kepada pasien lebih optimal dan efektif."

"ABSTRAKMasalah perumahan merupakan salah satu fenomena kemiskinan yang paling menonjol di wilayah perkotaan. Untuk mengatasi masalah ini, Departemen Sosial menetapkan kebijakan sosial melalui Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK). Program RSDK ditujukan bagi keluarga berumah tidak layak huni di daerah kumuh. Permasalahan yang diungkap dalam tesis ini adalah (1) bagaimanakah kondisi perumahan dan lingkungan pemukiman KBS termasuk di dalamnya sarana dan prasarana sosial yang ada, (2) bagaimanakah pemahaman KBS tentang pola hidup sehat, (3) bagaimanakah kemampuan KBS dalam memanfaatkan sarana sosial tersebut. Untuk mengetahui hal ini, maka dilakukan penelitian evaluatif terhadap pelaksanaan program RSDK. Program RSDK dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis program dalam pengembangan masyarakat. Selanjutnya program RSDK diterapkan melalui proses yang berkesinambungan dari satu tahap ke tahap berikutnya, dengan mempergunakan teknik-teknik pekerjaan sosial, karena diterapkan pada 5 RW yang merupakan satu kesatuan geografis.Mengacu pada pemikiran Lippit (1958) tentang proses pengembangan masyarakat, maka pelaksanaan program RSDK dapat digambarkan sebagai berikut (a) tahap kontak antara warga masyarakat dengan lembaga/agen perubahan. Dalam program RSDK kontak yang terjadi adalah petugas pengembangan masyarakat mendatangi komunitas pada daerah yang menjadi sasarannya (b) tahap membentuk relasi perubahan, yaitu kegiatan Bimbingan Pengembangan Swadaya Sosial Masyarakat, yang berupa penyuluhan pengembangan motivasi perubahan (c) kegiatan kearah perubahan, yaitu proses pelaksanaan perbaikan perumahan dan lingkungan pemikiman (d) generalisasi dan stabilitasi perubahan. Generalisasi baru terlihat pada area dimana 24 KBS tinggal. Stabilisasi perubahan, yaitu perubahan tingkah laku/sikap hidup sehat, baru pada tahap awal (e) terminasi yang terjadi adalah terminasi program, sedangkan bimbingan perubahan nilai dan sikap diteruskan. Pelaksanaan program RSDK telah berhasil membantu perbaikan rumah sebanyak 23 orang dari 24 yang menjadi sasaran program. Peran petugas pengembangan masyarakat (PSK) adalah sebagai enabler yaitu petugas yang menerapkan alur pemikiran pelayanan sosial. Dalam mengadakan pendekatan dan bimbingan sosial PSK dibantu oleh kader sebagai PSM (Pekerja Sosial Masyarakat).Hasil penelitian menggambarkan bahwa terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan program RSDK, yaitu : (1) persiapan sosial (social preparation) kurang menyentuh kelompok sasaran. (2) kurang efektifnya kelompok kerja dalam proses perbaikan rumah. Untuk mengatasinya disarankan (a) penyampaian materi pada kegiatan penyuluhan, baik mengenai kebijakan sosial sebagai salah satu bentuk teknologi sosial maupun materi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan daerah kumuh, perlu disampaikan kedalam bahasa yang lebih sederhana, tidak menggunakan istilah-istilah yang masih asing dan sulit dipahami oleh Keluarga Bina Sosial (b) untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas pengembangan masyarakat(PSK) dalam pelaksanaan kegiatan, perlu memperoleh informasi yang mutakhir tentang kebijakan sosial dan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan yang dapat menunjang pelaksanaan tugas di lapangan."

"Dewasa ini disatu sisi permasalahan kenakalan anak kian serius dan kompleks, disisi lain institusi keluarga yang seharusnya menjadi lingkungan utama yang bertanggungjawab dalam membina, mendidik dan rnengembangkan perilaku anak mengalami pelemahan daya family cohesiveness yang menyebabkan tidak setiap keluarga dapat mengatasi kenakalan anaknya. Disinilah peran pelayanan rehabilitasi sosial anak nakal melalui sistem panti semakin penting dalam bertindak selaku pengasuh pengganti sementara dalam membina anak. Dalam kaitan itu manajemen pelayanan merupakan hal yang mendasari berhasil tidaknya proses pembinaan yang dilakukan maka penelitian dengan permasalahan pokok bagairnana realitas penempan kebijakan manajemen pelayanan sistem panti melaksanakan proses manajerialnya dalam mencapai tujuan pelayanan menjadi sangat penting.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran obyektif tentang realitas penerapan kebijakan manajemen pelayanan sistem panti serta masalah-masalah yang dihadapinya dan bagaimana upaya untuk mengatasinya. Penerapan kebijakan manajemen sistem panti ini ditelaah dengan pendekatan perspektif sistim. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan dorongan bagi perkembangan pengetahun llmu Kesejahteraan Sosial dan praktek profesi pekerjaan sosial di Indonesia khususnya dalam studi manajemen organisasi pelayanan sosialnya. Kegunaan praktisnya sebagai masukan peningkatan kualitas manajemen pelayanan sosial khususnya yang diselenggarakan melalui sistem panti. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis melalui pendekatan kualitatif; penentuan informasinya secara purposive. Data penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan,wawancara mendalam dan observasi. Sasaran penelitian adalah PSMP Handayani Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSMP Handayani sebagai lembaga pelayanan sosial pemerintah yang bertindak bertugas memperbaiki dan memperkuat keberfungsian perorangan dan keluarga yang berkaitan dengan peran perannya dalam membina anak nakal belum dapat menghasilkan target fungsional bagi penerima pelayanannya,dikarenakan antara lain penerapan kebijakan menajemen pelayanan panti belum mampu berbuat banyak secara kreatif mengintegrasikan dan memanfaatkan sumber-sumber internal dan eksternal yang ada dalam lingkungannya menjadi suatu kesatuan yang utuh bagi keberhasilan pelayanannya. Hal ini terlihat dari 1) pelaksanaan manajemen panti pada aspek struktur organisasinya dimana manajemen panti belum dapat mewujudkan mekanisme kerja yang membentuk suatu pola kerja yang saling mengisi dan menunjang sebagi suatu aktivitas pelayanan yang mempunyai kesamaan arab, 2) pelaksanaan manajemen panti pada aspek lingkungan dimana manajemen panti belum dapat secara kreatif mengkaitkan/melibatkan aktivitas manajemennya dengan unsur-unsur lingkungan dalam upaya mendapatkan segala jenis sumber yang diperlukannya., 3) pelaksanaan manajemen panti pada aspek sumberdaya rnanusianya dimana manajemen panti belum mampu mendapatkan, mengatur dan mengoptimalkan peran sumberdaya manusianya bagi kegiatan pencapaian tujuan pelayanan secara Iebih berhasil. Kondisi manajemen ini dipengaruhi oleh masih sangat terbatasnya kuantitas, kualitas dan komposisi pegawai yang berkemampuan manajerial secara memadai dan adanya keterbatasan alokasi anggaran dari pemerintah. Unluk pembenahan kondisi tersebut, agar panti dapat berperan lebih nyata dalam menghasilkan sasaran fungsional bagi penerima pelayanannya, disarankan hal-hal sebagai berikut : 1) dalam pelaksanaan manajemen pada aspek struktur organisasi perlu dilakukan analisis jabatan sebagai dasar penentuan pembagian tugas dan prosedur kerja; perlu diciptakan mekanisme kerja dan koordinasi yang baik diantara sesama komponen pemberi pelayanan; perlu dibenahi dan diterapkannya instrumen administrasi pelayanan serta dilaksanakannya sistem pencatatan dan pelaporan secara periodik dan teratur. 2) Dalam pelaksanaan manajemen pada aspek lingkungan perlu dilakukan sosialisasi program dengan penggunaan konsep ? Social Marketing? dan perlu dibentuk jaringan kerja pelayanan dengan lembaga terkait.3) Dalam pelaksanaan manajemen pada aspek sumberdaya manusia perlu dilakukan pembenahan pengelolan SDM melalui pelaksanaan analisa kebutuhan dan perencanaan SDM; dilaksanakannya secara terprogram dan intensif pelaksanaan orientasi dan supervisi. Seiring dengan upaya tersebut diusahakan pula peningkatan kualitas SDM panti, khususnya para manajer, pekerja sosial dah pengasuh serta diupayakan pula tersedianya tenaga profesi lain sesuai dengan kebutuhan panti seperti tenaga profesi kependidikan., psikolog, psikiater, instruktur keterampilan dan lain lainnya dengan pemberian insentif/gaji yang layak sehingga pelayanan yang diberikan merupakan pelayanan yang terintegratif dan profesional. "

"Skripsi ini membahas tentang gambaran proses pasca pelayanan rehabilitasi sosial anak putus sekolah di PSBR Bambu Apus serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menggambarkan proses pasca pelayanan rehabilitasi sosial anak putus sekolah di PSBR Bambu Apus yang dilakukan melalui penghentian pelayanan atau terminasi, pemulangan dan penyaluran, dan tindak lanjut. Adapun kendala proses pasca pelayanan rehabilitasi sosial ini meliputi keterbatasan sumber daya manusia (SDM), keterbatasan jangkauan tempat tinggal penerima manfaat, dan kendala kontak penerima manfaat setelah meninggalkan PSBR Bambu Apus untuk pelayanan tindak lanjut.  

---

This thesis discusses about the process of post social rehabilitation services school dropouts in the PSBR Bambu Apus and the constraints that encountered in the process. This research uses a qualitative approach and descriptive research method. The results illustrate the implementation about the process of post social rehabilitation services school dropouts in PSBR Bambu Apus through termination, discharge and distribution, and follow-up. Then the constraints in the implementation of the process of post social rehabilitation services include lack of human resources, the distance of beneficiaries residence, and lack of communication with the beneficiaries after leaving the PSBR Bambu Apus for follow-up services."

"Masalah kecacatan cenderung meningkat terus sebagai dampak keberhasilan pembangunan di segala bidang. Peningkatan kecacatan bisa terjadi seiring transisi demografi ke arah struktur umur menua karena bertambahnya usia harapan hidup. Meningkatnya lanjut usia dapat berarti meningkatnya kelompok rentan terhadap kecacatan. Tingginya mobilitas manusia dan kemudahan transportasi meningkatkan angka kecelakaan dengan bermacam kecacatan. Pola penyakit yang mengarah kepada penyakit degeneratif, kanker, AIDS dan penyakit kronis lainnya, juga menjadi ancaman pada peningkatan kecacatan.Rehabilitasi Medik adalah salah satu upaya kesehatan guna memulihkan fungsi-fungsi tubuh kembali seperti semula sehingga seseorang dapat hidup produktif atau lebih produktif. Dengan semakin meningkatnya keinginan untuk memperoleh mutu hidup yang lebih baik, upaya rehabilitasi menjadi lebih panting. Unit Rehabilitasi Medik Rumah Sakit Islam Jakarta saat ini mulai menjadi unit yang berperan penting dalam pelayanan dan memiliki pasar yang semakin bertambah. Dengan dijadikannya Unit Stroke Center sebagai layanan unggulan di Rumah Sakit Islam Jakarta, maka peran dari Unit Rehabilitasi Medik menjadi semakin penting dalam mendukung layanan unggulan tersebut.Namun Unit Rehabilitasi Medik Rumah Sakit Islam Jakarta memiliki banyak pesaing yang perlu dicermati. Banyak rumah sakit yang kini sudah melengkapi diri dengan fasilitas Rehabilitasi Medik, bahkan kini mulai bermunculan Klinik Rehabilitasi Medik yang tidak tergabung dalam Rumah Sakit. Tidak adanya strategi pemasaran bagi Unit Rehabilitasi Medik dapat membuat Unit Rehabilitasi Medik Rumah Sakit Islam Jakarta sulit untuk bersaing dengan fasilitas Rehabilitasi Medik lain. Untuk itu, dilakukan penelitian analitik deskriptif yang mengidentifikasi peluang dan ancaman serta kekuatan dan kelemahan bagi Unit Rehabilitasi Medik Rumah Sakit Islam Jakarta dengan menggunakan analisis SWOT, dan merumuskan strategi pemasaran bagi Unit Rehabilitasi Medik Rumah Sakit Islam Jakarta.Dari hasil analisis SWOT, maka strategi yang sebaiknya dijalankan oleh Unit Rehabilitasi Medik Rumah Sakit Islam Jakarta dalam memasarkan produk layanannya untuk periode 2001 -- 2002 adalah Strategi Penetrasi Pasar. Strategi ini merupakan upaya untuk merebut market share secara agresif dengan mempromosikan produk secara intensif. Promosi produk ini harus dilakukan pada dua komponen, yaitu pasien sebagai end user dan pada dokter yang merujuk, baik dokter yang berpraktek di RSIJ maupun yang tidak berpraktek di RSIJ.

---

Marketing Strategy for Rehabilitation Medicine Unit at Jakarta Islamic HospitalDisability and impairment problems tend to increase as an impact of development in every sector. The increasing of disability and impairment can be happened as a result of several factors. One of those factors is demographic transition yielding older people in population because of increasing of life expectancy. Arising in the number of older people means the increasing of susceptibility to disability and impairment. Other factors are high mobility and quick access to transportation that can increase the accident rate with various disabilities. The morbidity pattern that is shifting to degenerative diseases, cancer, AIDS, and other chronic diseases, also is factor that can increase the disability and impairment.

Rehabilitation medicine is one of efforts that can be done to recover body functions that can make one can live productively or more productive. Rehabilitation medicine is becoming more important as increasing of willingness to have better quality of life. Rehabilitation medicine unit at Jakarta Islamic Hospital (RSIJ) currently becomes a unit that plays important role in services and has good potential market.

On the other hand, rehabilitation medicine unit RSIJ has several competitors to be aware. Rehabilitation medicine unit RSIJ will be difficult to compete because there is no marketing strategy. For that reason, a descriptive analytical study has been done using SWOT analysis to identify the opportunities, threats, strengths, and weaknesses of rehabilitation medicine unit of RSIJ.

From the result of SWOT analysis, rehabilitation medicine unit of RSIJ should take market penetration strategy as marketing strategy. The strategy is an effort to take or steal market snare aggressively by promoting the product intensively. The promotion should be done to 2 components: the patients as end user, and doctors, either works in RSIJ or not."

"Penelitian dilakukan dengan adanya pertimbangan dan pemikiran tentang perlunya meningkatkan perhatian kepada masalah-masalah yang dihadapi oleh penyandang cacat sebagai kelompok yang kurang beruntung serta berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan melakukan pembinaan kepada penyandang cacat dengan cara melibatkan masyarakat dan melaksanakan pembinaan tersebut di dalam masyarakat. Kegiatan seperti ini dilandasi dengan konsep-konsep pembangunan masyarakat dengan menggunakan suatu strategi yang disebut strategi pemberdayaan berbasiskan masyarakat. Stategi pemberdayaan berbasiskan masyarakat ini kemudian melandasi suatu program pembinaan penyandang cacat yang dititik beratkan pada upaya-upaya rehabilitasi penyandang cacat yang dilaksanakan didalam masyarakat. Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh gambaran secara lengkap mengenai pelaksanan progam RBM dan tingkat keberdayaan penyandang cacat sebagai sasaran dari program tersebut, yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan beberapa teknik pengumpulan data yang kemudian diolah dan diinterpretasikan secara deksriptif analitis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai program dan tingkat keberdayaan penyandang cacat serta memberikan rekomendasi-rekomendasi bagi kegiatan-kegiatan program RBM khususnya dan kegiatan upaya kesejahteraan bagi penyandang cacat pada umumnya. Penelitian ini dilakukan berdasarkan konsep-konsep dan asumsi yang mendukung berkaitan dengan; konsep mengenai pembangunan masyarakat, rehabilitasi, pemberdayaan, dan kecacatan. Dengan demikian dapat terlihat bahwa penelitian yang dilakukan terhadap objek penelitian memiliki landasan dan kajian teoritis. Berdasarkan latar belakang permasalahan serta konsep-konsep yang menjadi landasan penelitian ini, maka dilakukan kegiatan observasi dan pengumpulan data dilapangan yang kemudian disajikan dalam bentuk gambaran umum mengenai lokasi penelitian dan mekanisme atau pelaksanaan program rehabilitasi bersumbedaya masyarakat (RBM) di Kotamadya DT II Bandung, sebagai landasan untuk dilakukan pengolahan dan analisa data lebih lanjut. Berdasarkan perolehan data dan pengolahannya maka dilakukan interpetasi dan pembahasan mengenai gambaran tingkat keberdayaan penyandang cacat beserta berbagai faktor yang mendukung dan menghambatnya, serta gambaran tingkat keberdayaan yang dapat dicapai oleh sasaran dari penelitian dalam hal ini penyandang cacat. Sebagai penutup laporan ini dilakukan evaluasi dan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan analisa dan interpretasi terhadap data yang diperoleh dengan berbagai tinjauan konsep dan praktek dari objek penelitian ini, serta rekomendasi-rekomendasi yang dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi pelaksanaan kegiatan program selanjutnya."

"Faktor psikologis dan kondisi kesehatan seseorang saling terkait (Di Matteo & Martin, 2002; Sarafino, 2002). Hal ini menjadi sesuatu yang penting pada penderita stroke. Defisit yang dialami pasta stroke dapat menjadi sesuatu yang permanen jika tidak melakukan usaha atau mendapatkan bantuan apapun untuk pulih. Pemulihan pada penderita stroke merupakan proses yang panjang dan membutuhkan usaha dan energi (Sarafino, 2002).Penderita stroke membutuhkan keseimbangan antara harapan dengan kenyataan yang dialami terkait dengan kondisinya pasca stroke (Sarafino, 2002). Pada penderita stroke, harapan merupakan prediktor yang bermakna pada depresi dan hendaya psikososial (Farran, Herth & Popovich, 1995). Menurut Snyder (1994), terdapat 2 dimensi dalam definisi psikologis harapan, yaitu: waypower dan willpower. Willpower merupakan suatu kekuatan pendorong yang mengarahkan seseorang ke arah pencapaian tujuan sedangkan waypower merefleksikan rencana mental atau alur yang mengarahkan seseorang ke pencapaian tujuan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat harapan seseorang pasca stroke di fase rehabilitasi. Untuk menjawab permasalahan penelitian, penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif pada 40 subyek yang berada di fase rehabilitasi pasca stroke.Hasil penelitian ini menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara harapan subyek secara umum dan harapan subyek mengenai pemulihan kondisi pasca stroke. Berdasarkan dimensi yang ada, yaitu: willpower dan waypower, menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam dimensi willpower secara umum dan willpower mengenai pemulihan kondisi pasca stroke. Willpower subyek tampak lebih bazar dalam hal pemulihan kondisi pasca stroke daripada dalam hal kehidupan subyek secara umum. Dalam hal waypower, tidak ada perbedaan yang bermakna antara waypower secara umum dengan waypower mengenai pemulihan kondisi pasca stroke. Jika dilakukan perbandingan antara waypower dan willpower dalam harapan secara umum maupun harapan mengenai pemulihan kondisi pasca stroke, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara dimensi waypower dan willpower pada harapan secara umum. Mayoritas subyek memiliki harapan secara umum maupun mengenai pemulihan kondisi pasca stroke. Harapan secara umum yang memadai pada subyek tampak dipengaruhi oleh kemampuan subyek dalam mengembangkan tujuan konkret pada kurun waktu 1 - 3 tahun ke depan.Secara khusus, harapan subyek yang cukup memadai mengenai pemulihan kondisi pasta stroke dipengaruhi oleh tujuan yang dimiliki subyek akan kemajuan kondisi fisik yang diharapkannya. Mayoritas subyek diperoleh peneliti dari klinik, tempat rehabilitasi medik dan klub stroke. Hal ini merupakan indikasi adanya tujuan yang dimiliki oleh subyek untuk mencapai kemajuan/pemulihan serta mempertahankan kemajuan yang telah dicapai. Terkait dengan efek psikologis yang dialami, subyek cenderung mampu beradaptasi dengan efek stroke yang dialaminya. Mayoritas subyek merasa mampu melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri meskipun mengalami keterbatasan fisik sebagai efek dari stroke yang dialami."

"Penelitian ini berfokus pada apakah pelaksanaan kebijakan kegiatan rehabilitasi terpadu bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta berjalan efektif bagi narapidana yang pengikutnya. Penelitian ini termasuk pada penelitian kuantitatif deskriptif analistis Penelitian dilakukan pada tahun 2007, Model operasionalisasi penelitian ini menggunakan teori kebijakan Edward III dengan 4(empat) alat ukur yakni variabel komunikasi, variabel sumber daya, variabel kecenderungan (sikap), dan variabel birokrasi. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuisioner kepada 70 narapidana yang mengikuti kegiatan dan 40 petugas pelaksana, dan wawancara mendalam kepada pimpinan, narapidana dan petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Jakarta.Dari hasil pendapat responden disimpulkan bahwa: 1) Dilihat dari variabel komunikasi, narapidana yang mengikuti program mendapatkan infontasi yang positif tentang kegiatan rehabilitasi terpadu, begitupula halnya dengan petugas pelaksana sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik. 2) Dilihat dari variabel sumber daya baik pelaksanaan kegiatan didukung dengan sarana dan prasarana yang mencukupi walaupun perlu untuk ditingkatkan agar peserta kegiatan rehabilitasi terpadu dapat di rekrut lebih banyak lagi. 3) Dilihat dari variabel kecenderungan (sikap) secara umum bagi narapidana yang mengikuti dan yang sudah merasakan manfaat, sangat anlusias. Bagi petugas Lapas Narkotika secara umum kegiatan rehabilitasi ini perlu disosialisasikan sehingga petugas di bidang lain pun mengerti dan memahaminya. 4) Dilihat dari variabel birokrasi bagi narapidana sangat baik karena dengan dilibatkannya mereka dalam kegiatan ini, segala urusan adminitrasi yang diperlukan tidak dipersulit. Bagi petugas masih ada anggapan bahwa kegiatan rehabilitasi terpadu ini adalah kegiatan dari seksi pembinaan dan bukan kegiatan dari seksi lain. Sehingga memang perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalarn sehingga kegiatan ini merupakan produk andalan dari Lapas Narkotika Jakarta."

"Dalam penanganan penyalahgunaan narkotika diperlukan pendekatan komprehensif sehingga koordinasi lintas sektor mutlak diperlukan dalam membangun sinergitas sesuai dengan peran Kementerian/Lembaga masing-masing. Kebijakan yang disusun harus berorientasi pada pemenuhan hak atas rehabilitasi yang komprehensif dengan memenuhi prinsip ketersediaan, akses, penerimaan, dan kualitas.Tujuan penelitian membahas tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga terkait pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu Narkotika, pelaksanaan koordinasi antar Kementerian/Lembaga dalam mencapai sinergitas pelaksanaan rehabilitasi Narkotika, menganalisa kendala yang dihadapi dalam mencapai sinergitas dan menjelaskan bentuk strategi kebijakan yang dilakukan dalam memenuhi hak atas rehabilitasi yang komprehensif sebagai bagian dari hak dasar manusia atas kesehatan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan studi kasus eksplanatoris melalui wawancara, dokumentasi, triangulasi, dan fokus grup diskusi.Berdasarkan hasil pemetaan permasalahan menunjukkan bahwa belum terbentuknya sinergitas antar pemangku kebijakan sehingga segala pencapaian dalam menata program rehabilitasi menjadi tidak efektif dan efisien. Pada dasarnya empat elemen diatas merupakan satu kesatuan yang saling terkait dalam membentuk suatu strategi, yaitu Sistem Nasional Rehabilitasi Narkotika Komprehensif dengan melibatkan pemangku kebijakan, pelaksana dilapangan dan elemen-elemen masyarakat. Fungsi utama dalam sistem ini sebagai acuan dalam penyelenggaraan rehabilitasi narkotika yang komprehensif dengan melakukan penyederhanaan rantai birokrasi, penguatan koordinasi antara Kementerian/Lembaga dan terciptanya efektif dan efisien dalam anggaran.Untuk dapat menyusun suatu sistem yang bersifat nasional diperlukan suatu organisasi yang kuat dengan berbagai macam latar belakang pengalaman sehingga mampu melihat permasalahan dari berbagai aspek, baik itu aspek medis, sosial ataupun aspek lainnya dan memiliki jalur kordinasi lintas sektor ataupun jalur koordinasi ke daerah yang solid.

---

In the handling of narcotic abuse, a comprehensive approach is needed. As such, a cross-sector coordination is fundamentally required to build synergies by each ministry or institution. A policy has to be oriented to the fulfilment of the right to comprehensive rehabilitation by meeting the principles of availability, access, acceptance, and quality.

The purpose of the study discusses duties and functions of each Ministry/Institution related to the implementation of rehabilitation for narcotic addicts, the implementation of coordination among Ministries/Institutions in achieving synergy of the implementation of narcotic rehabilitation. The study also analyses obstacles encountered in achieving the synergy and explains a form of policy strategies implemented in fulfilling the right to the comprehensive rehabilitation as a part of the basic human right to the health. This research is a qualitative research with an explanatory case study through interview, documentation, triangulation, and focus group discussion.

The results show that the synergy among stakeholders has not yet been accomplished so that all achievements in managing the rehabilitation program becomes ineffective and inefficient. In essence, the four elements mentioned above are an interconnected unity to form a strategy, namely The National System of Comprehensive Narcotic Rehabilitation by involving stakeholders, field workers and societies. The primary function of this system is as a reference in implementing the comprehensive narcotic rehabilitation by simplifying a bureaucratic chain, strengtheningcoordination between Ministries/Institutions and creating an effective and efficient budget.

To conclude, to arrange a national system requires a strong organisation with various experience to be able to see the problem from different aspects, e.g. medical aspect, social or other aspects. The national system must also have cross-sector coordination or coordination to a solid area."