Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKNotaris sebagai Penjabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang penting harus ditingkatkan peranannya, dalam melaksanakan pembuatan akta-akta karena untuk notaris sangat berperan dalam mempersiapkan, memeriksa dari dokumen-dokumen dari suatu akta yang akan dibuatnya, guna kelancaran tugasnya harus ada suatu kerjasama dengan para pemberi jasa atau orang yang akan mempergunakan jasa notaris sebagai salah satunya dalam hal dimintakan bagi notaris untuk membuat notulen dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) suatu perseroan terbatas, yang harus diperhatikannya adalah melihat dari ketentuan-ketentuan yang berlaku khususnya yang terdapat dalam Undang-Unfang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 73, Pasal 75 dan pasal 76 yang menyatakan untuk pasal 73 sangat jelas seklai untuk kuorum RUPS harus dihadiri lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, bila kuorum RUPS pertama tersebut tidak tercapai maka dapat diadakan RUPS yang kedua dan bila RUPS kedua untuk kuorum tidak tercapai maka perseroan dapat untuk meminta permohonan penetapan untuk kuorum kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat kedudukannya perseroan tersebut yang kemudian Ketua pengadilan tersebut akan menetapkan kuorum yang akan berlaku dalam RUPS tersebut sedangkan untuk kuorum keputusan RUPS adlam mengubah anggaran dasar Sebagaimana ternyata dalam pasal 75 hanya ada suatu kuorum RUPS pertama sampai dengan kuorum untuk RUPS kedua dalam hal ini akan timbul persoalan bagaimana kalau dalam RUPS kedua kuorum masih belum terpenuhi yang secara jelas harus mengadakan RUPS berulang-ulang hingga tercapai kuorumnya dan bagaimana apa harus terus menerus, yang seharusnya ada masa akhirnya sehingga tidak terdapat kekosongan hokum demikian juga akan teralami dalam kuorum RUPS dalam Penggabungan, peleburan, pengambilahlian, kepailitan dan pembubaran perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 76. dalam tulisan ini dicoba untuk membahas, meneliti permasalahan-permasalahan yang timbul berkenaan dengan kuorum RUPS pada pasal 75, pasal 76 dan penyelesaiannya masalah-masalah tersebut."

"RUPS merupakan salah satu Organ dalam Perseroan Terbatas. Dlaam suatu tindakan hukum tertentu, Perseroan memerlukan persetujuan RUPSLB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 425/PDT.P/2007/PN.JKT.BAR. SD selaku Direktur utama PT PJM dan pemilik 40% saham perseroan ingin mengalihkan sahamnya, sehingga untuk proses ini harus dilakukan melalui prosedur RUPSLB. Beberapa RUPSLB yang telah dilakukan tidak memenuhi kuorum sehingga tidak dapat dilaksanakan dan mengambil keputusan, hingga pada sebelum dilaksanakannya RUPSLB terakhir, Perseroan sudah melakukan permohonan penetapan kuorum sehubungan dengan RUPSLB tersebut ke Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dalam permohonan pemohon, pemohon mengajukan beberapa alasan yang menjadi dasar permohonannya sehubungan dengan RUPSLB tersebut, dan pada putusannya Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan seluruh permohonan pemohon.Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan cara mengkaji berbagai literatur seperti buku-buku cetak, dan turunan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang dimaksud. Terhadap kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 425/PDT.P/2007/PN.J KT.BAR, dilakukan penelitian terhadap beberapa hal, yakni apakah alasan permohonan pemohon sah untuk mengajukan penetapan pengadilan RUPSLB ketiga ke Pengadilan Negeri, dan apakah notaris dapat hadir dan membuat berita acara RUPS berdasarkan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pemohon melampaui dari apa yang ditetapkan sehingga, dalam proses permohonan pengadilan tidak dapat menetapkan hal-hal diluar kewengan yang diatur dalam UUPT, dan terhadap notaris yang hadir dalam RUPSLB tersebut maka notaris memiliki wewenang untuk memberikan penyuluhan hukum dan notaris hanya bertanggung jawab atas kebenaran formil dari akta tersebut, bukan atas kebenaran materilnya.

---

General Meeting Of Shareholder are one of three limited liability company organs. On several particular legal pretence, the company require the general meeting of shareholders consent based on law number 40 of 2007. The west Jakarta District Court?s order (Penetapan Pengadilan) case number 425/PDT.P/2007/PN.JKY.BAR.PERSEROAN, Mr. SD as the president director of PJM Company and as the owner of 40% of share in the company desire to sell his share, therefore it require an extraordinary general meeting of shareholders procedure. The remain proceeding extraordinary general meeting of shareholders does not meet the quorum, hence it does not adopting resolutions. Moreover, before the previous general meeting of shareholders adjourn, the company submit a proposal to west Jakarta District Court regarding the general meeting of shareholders quorum court?s order. The applicant subjected a number of proposals along with the court complete granted.This research is normative juridiche based on library research methodology, conducted by way of reviewing literatures which have no limitation in time and place, including book research results, laws and regulations either printed or online which related to the research. The research set two main predicament based on The west Jakarta District Court?s order case. There are, the legitimacy of applicant proposal regarding to the extraordinary general meeting of shareholder quorum court?s order, and the role of notary to be present at the extraordinary general meeting of shareholders in order to form a minutes based on west Jakarta district court?s order (Penetapan Pengadilan). In summary, court is not allowed to granted a proposal in which not constitute on the law, hence notary has the authority to provide a legal advice and has the responsible no more than the formality form of the deeds."

"ABSTRAK Akuntabilitas terhadap kinerja suatu lembaga pemerintah sangatlah dituntut dalam reformasi manajemen pemerintah saat ini. Setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan hasil akhirnya kepada masyarakat atas penggunaan anggarannya sebagai pelaksanaan berbagai program dan kegiatannya. Penerapan SAKIP ini juga mendorong pengintegrasiann sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem pengukuran, sistem pelaporan dan evaluasi yang berbasiskan pada kinerja sesuai dengan amanah yang diemban oleh setiap instansi pemerintah sehingga pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara. penerapan SAKIP ini mampu mengindentifikasi potensi inefisiensi penggunaan anggaran negara sebesar 392,87 Triliyun Rupiah ditahun 2016. Selanjutnya mampu menekan potensi inefsiensi sebesar 41, 15 Triliyun Rupiah di tahun 2017, serta menghasilkan efisiensi penggunaan anggaran negara sebesar 65,1 Triliyun Rupiah ditahun 2018. "

"Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara opini audit, temuan audit atas kelemahan system pengendalian intern, temuan audit atas ketidak patuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan, evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terhadap peluang keterpilihan incumbent dalam pemilukada. Sampel yang digunakan sebanyak 56 Kabupaten/Kota di Indonesia. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa semakin tinggi skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah akan semakin meningkatkan peluang keterpilihan incumbent dan semakin tinggi temuan audit atas kelemahan sistem pengendalian intern akan semakin menurunkan peluang keterpilihan incumbent. Sebaliknya, opini audit, temuan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan, serta penerapan akuntabilitas kinerja tidak berhubungan dengan keterpilihan incumbent.

---

The objective of this research is to analyze the relationship of audit opinion, audit irregularities, evaluation of local government performance, evaluation of performance accountability towards incumbent reelection in local election. It used 56 samples of Regency/City in Indonesia. The study found that higher performance score increase the probability of reelection and higher audit irregularities of the weakness of internal control system decrease the probability of reelection. On the contrary, audit opinion, audit irregularities of compliance to the regulation, evaluation of performance accountability have no relationship with the probability of incumbent reelection."

"Nominee adalah konsep trust (kepercayaan), sesuatu yang diambil derivatif pemahamannya dari pengaturan yang terdapat dalam tradisi sistem hukum common law. Pelaksanaan konsep nominee dilakukan dengan memecahkan antara kepemilikan saham atas pemegang yang terdaftar secara sah sebagai pemegang saham yang diakui secara hukum dan atas kepemilikan terhadap manfaat atau kepuasan dari penerima manfaat (beneficial owner). Di Indonesia, praktik nominee arrangement berupa saham pinjam nama dilarang secara tegas dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Namun, Pemerintah Indonesia melakukan praktik ini. Penelitian ini membahas mengenai: Bagaimana pengaturan praktik saham pinjam nama (nominee arrangement) dalam kepemilikan perseroan terbatas dalam konteks penanaman modal? Bagaimana keabsahan praktik saham pinjam nama (nominee arrangement) yang dilakukan oleh Pemerintah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel? Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penelusuran fakta hukum oleh hakim tidak berpusat pada adanya iktikad tidak baik oleh beneficiary dalam perkara sehingga tidak terlihat tendensi untuk melindungi dan menjaga penegakan hukum dalam perkara.

---

Nominee is the concept of trust (certitude), something that is derived from the understanding of the arrangements contained in the tradition of the common law legal system. The implementation of the nominee concept is carried out by dividing the share ownership of the holder who is legally registered as a legally recognized shareholder and the ownership of the benefits or satisfaction of the beneficiary (beneficial owner). In Indonesia, the practice of nominee arrangements in the form of borrowed shares is expressly prohibited in Law Number 25 of 2007 concerning Investment. However, the Government of Indonesia still does this practice. This study discusses: How is the nominee arrangement in the ownership of a limited liability company regulated in the context of investment? What is the validity of the nominee arrangement carried out by the Government based on the South Jakarta District Court Decision Number 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel? The results of the analysis in this study indicate that the search for legal facts by judges is not centered on the existence of bad faith by the beneficiary in the case so that there is no visible tendency to protect and maintain law enforcement in the case."