Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang peran dan strategi politik dominasi keluarga al-Saud dalam Kerajaan Saudi Arabia. Fokus masalah dalam penelitian ini terumuskan dalam tiga pertanyan: Bagaimana, munculnya politik dominasi keluarga al-Saud dalam Kerajaan Saudi Arabia; Apa faktor-faktor penyebab keluarga al-Saud mampu mempertahankan dominasi politiknya; dan bagaimana prospek dominasi politik keluarga al-Saud di masa depan. Dengan rnenggunakan model pendekatan studi kasus (cas study) penelitian ini rnenghasilkan beberapa kesimpulan: Pertama, momentum awal politik dominasi keluarga al-Saud terjadi ketika Raja Abdul Aziz bin Abdurahman menyampaikan sambutan dalam sidang pertama Majelis Syura pada 21 Januari 1927 M: "aku tak akan menyerahkan kekuasaanku kepada siapapun yang menentangku dan merebutnya dengan cara paksa, tetapi aku akan menyerahkannya ketangan kalian dengan kehendakku sendiri. Perhatikanlah orang-orang yang duduk dihadapan kalian, mereka adalah anggota keluargaku. Pilihlah seorang diantara mereka untuk menjadi pemimpin kalian." Pidato ini juga menjadi awal inisiatif Raja Abdul Aziz untuk merumuskan sebuah hukum dasar pemerintahan seperti hukum tentang suksesi kekuasaan. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi bertahannya politik dominasi keluarga al-Saud dalam Kerajaan Saudi Arabia diantaranya adalah faktor otoritas raja yang luas, faktor positioning keturunan Abdul Aziz bin Abdurahman pada posisi-posisi penting dalam pemerintahan Saudi Arabia dan faktor legislasi kekuasaan dalam sistem dan hukum pemerintahan. Ketiga, Prospek politik dominasi keluarga al-Saud di masa depan ditentukan oleh kemampuan generasi-generasi baru Kerajaan Saudi Arabia memberikan nuansa politik baru dalam dinamika politik kerajaan. Nuansa baru ini ditentukan oleh motifasi konflik internal maupun eksternal yang terjadi sepanjang sejarah kerajaan. Dengan kata lain, prospek politik dominasi keluarga al-Saud di masa depan berbanding lurus dengan terakomodirnya tuntutan-tuntutan tersebut.

---

The focus of this study is the role and political domination strategy of al-Saud Clan in the Kingdom of Saudi Arabia. This internal issue is formulated in three questions: What domination politics appearance of al-Saud clan in the Kingdom of Saudi Arabia; Is factors cause of al-Saud clan can maintain domination of its; and how domination prospect of al-Saud clan in the future. By using case study approach, this study yields some conclusions: Firstly, the momentum of political domination of al-Saud clan is happened when King Abdul Aziz bin Abdurahman submits greeting in first conference of Majelis Syura by 21 January 1927: "I will not deliver my power to any person who opposes me and grabs it by the way of forcing, but I will deliver it hand all of you with my own will. Attention please to people who to sit fore part all of you, they is member of my family. Choose one of them to be leader of all of you." This oration also becomes beginning of initiative King Abdul Aziz to formulate a basic law of government like succession law. Secondt influencing factors stays it political domination of al-Saud clan in the Kingdom of Saudi Arabia is king authority factor, positioning factor of Abdul Aziz bin Abdurahman sons at important positions in government and power legislation factor in system and government law. Third, political domination prospect of al-Saud clan in the future is detennined by ability of next generations to accommodating of the demands."

"Penelitian dalam tesis ini membahas mengenai implementasi paham Wahabisme di Kerajaan Arab Saudi pada masa kekuasaan Raja Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al-Saud, yakni sejak tahun 1932 hingga wafatnya beliau pada tahun 1953. Pembahasan mengenai hal tersebut menjadi menarik, karena ajaran-ajaran Muhammad bin Abdul Wahhab dan doktrin-doktrin yang terkandung dalam paham Wahabisme cenderung bersifat konservatif, sehingga dalam beberapa kasus kontradiktif terhadap kebijakan-kebijakan politik yang ditempuh oleh Raja Abdul Aziz di Kerajaan Arab Saudi. Penelitian dalam tesis ini menggunakan metode kualitatif dan teori patrimonalisme menurut Weber yang berkaitan dengan kekuasaan negara untuk menjelaskan kronologi sejarah implementasi paham Wahabisme pada masa kekuasaan Raja Abdul Aziz secara naratif-eksplanatif. Berbagai sumber data sekunder tertulis yang digunakan dalam mendukung penelitian tesis ini adalah tesis, disertasi, artikel, jurnal, buku, dan situs web di internet. Analisis penelitian dalam tesis ini menunjukkan bahwa Raja Abdul Aziz mengimplementasikan paham Wahabisme terkait dengan praktik pernikahan politik, penerapan sistem monarki absolut, gerakan Zionisme di Palestina, Perang Arab-Israel 1948, Perang Dingin dan ancaman komunisme Uni Soviet, serta wacana pembentukan Pakta Baghdad. Sementara itu, Raja Abdul Aziz tidak mengimplementasikan paham Wahabisme terkait dengan penggunaan gelar kebesaran, penciptaan lagu kebangsaan Kerajaan Arab Saudi, dan persahabatan dengan Amerika Serikat. Hasil penelitian dalam tesis ini menyimpulkan bahwa Raja Abdul Aziz tidak mengimplementasikan paham Wahabisme di Kerajaan Arab Saudi selama masa kekuasaannya sejak tahun 1932 hingga tahun 1953 secara utuh dan menyeluruh. Penelitian dalam tesis ini diharapkan dapat menstimulasi penelitian-penelitian dengan tema serupa di masa yang akan datang.

---

The research in this thesis explains about Wahabism implementation in the Kingdom of Saudi Arabia during the reign of King Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud, started from 1932 until he passed away in 1953. The explanation about this topic is became interesting, because the teachings of Muhammad bin Abdul Wahhab and the Wahabism doctrines tend to be conservative, so in some cases, it became contradictive against King Abdul Aziz's political policies in the Kingdom of Saudi Arabia.

The research in this thesis used qualitative method and Weber's patrimonalism theory related to state power to explain the chronology of Wahabism implementation history during the reign of King Abdul Aziz in a narrative explanatory text. Various secondary written data sources used in this thesis are thesis, dissertations, articles, journals, books, and also internet websites.

The research analysis in this thesis has proven that King Abdul Aziz implement Wahabism in accordance with political marriage practices, absolute monarchy system, Zionism movement in Palestine, The Arab Israel War 1948, Cold War and Uni Soviet's communism threat, and also The Baghdad Pact conceptual plan. Meanwhile, King Abdul Aziz did not implement Wahabism in accordance with the usage of noble title, the creation of the national anthem of the Kingdom of Saudi Arabia, and friendship with the United States of America.

The result of the research in this thesis concluded that King Abdul Aziz did not fully implement Wahabism in the Kingdom of Saudi Arabia during his reign from 1932 to 1953. The research in this thesis is expected to stimulate other research with similar theme in the future. Keywords King Abdul Aziz, Muhammad bin Abdul Wahhab, Political Power, Saudi Arabia, Wahabism Implementation."

"Dalam sistem politik, persetujuan sering kali direkayasa dengan tujuan memenuhikepentingan grup semata. Kemudahan merekayasa ini membuat para politisi saling berlombauntuk menggiring opini publik menggunakan teknik framing. Akan tetapi, framing seringdinyatakan telah merusak salah satu fungsi jurnalis yaitu gatekeeping . Penelitian ini bertujuanuntuk menganalisis lebih jauh bagaimana framing digunakan dalam sistem politik demokrasiAustralia melalui contoh kasus John Howard, seorang perdana menteri Australia di era1990-an.

---

In the political system, consent often gets manufactured. Therefore, politicians compete with

each other to tame and steer the public’s opinion with framing technique. However, the act of

framing is said to corrupt journalists’ function of gatekeeping. This paper aims to analyse

further how the case of framing played out in Australia’s democratic political system through

the case of John Howard, Australia’s prime minister back in the 1990s."

"Tingginya jumlah Angkatan kerja merupakan salah satu modal dalam pembangunan sebuah negara. Pertumbuhan jumlah angkatan kerja harus seimbang dengan pertumbuhan kesempatan kerja. Pertumbuhan angkatan kerja yang lebih cepat dari pertumbuhan kesempatan kerja akan berdampak pada rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja yang kemudian akan berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran. Salah satu kota di Provinsi Jawa Barat yang menghadapi masalah terkait penyerapan tenaga kerja adalah Kota Depok. Skripsi ini membahas upaya Kota Depok dalam meningkatkan penyerapan tenaga melalui Bursa kerja yaitu dengan memaksimalkan fungsi Bidang Pelatihan Produktivitas dan Bina Lembaga Pelatihan Kerja, dan Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori mengenai konsep ketenagakerjaan konsep pasarkerja dan penyerapan tenaga  kerja, konsep bursa kerja, serta Konsep analisis SWOT. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif yang mendeskripsikan upaya Dinas Tenaga Kerja Kota Depok dalm meningkatakan penyerapan tenaga kerja. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa upaya  Disnaker Kota Depok dalam meningkatkan jumlah penyerapan tenaga kerja melaui bursa kerja masih dihadapkan pada banyak permasalahan. Masalah tersebut dapat dilihat dari tidak adanya BLK sebagai pusat pelatihan tenaga kerja; minimnya partisipasi perusahaan dalam wajib lapor; belum terciptanya integrasi data ketenagakerjaan; serta kondisi pandemi Covid-19 yang menghambat berjalannya program-program penyerapan tenaga kerja Disnaker Kota Depok.

---

The high number of labor force is one of the assets in the development of a country. The growth in the number of the workforce must be balanced with the growth in employment opportunities. The growth of the workforce that is faster than the growth of job opportunities will have an impact on the low rate of employment which in turn will have an impact on increasing the number of unemployed. One city in West Java Province that faces problems related to employment is Depok City. This thesis discusses the efforts of the City of Depok in increasing the absorption of labor through the job fair, namely by maximizing the functions of the Productivity Training and Work Training Institutions Fields, and the Field of Job Placement and Expansion. The theory used in this research is the theory of the concept of employment, the concept of the labor market and the absorption of labor, the concept of the job market, and the concept of the SWOT analysis. This research is a qualitative research with a descriptive design that describes the efforts of the  Department of Labor in Depok City in increasing employment. The results of this study indicate that the efforts of the  Department of Labor in Depok City in increasing the number of employment through the job market are still faced with many problems. This problem can be seen from the absence of BLK as a workforce training center; the lack of company participation in compulsory reporting; the absence of integration of manpower data; as well as the condition of the Covid-19 pandemic which hindered the running of Depok Citys Manpower employment programs."

"ABSTRACTLiterature covering political economic models of representative democracy has extensively been revolving around policy platform determination office motivated models and entry decision based on policy preferences policy motivated models. This study aims to add another dimension to the discussion by incorporating an electability index. Our definition of such index comprises the financial prowess, political backing, and sociological electability of the candidates. We model a multi stage game theoretic setup of elections in a representative democracy. Our implications suggest how, why, and under what conditions candidates with even the best policy platforms may lose. Furthermore, we discuss the relevance of the model to the contemporary political dynamics, occurrences in the developing democracies, and where the model complements current literature.

---

ABSTRACTLiteratur terkait model ekonomi politik dari demorkasi perwakilan selama ini telah secara ekstensif dibahas seputar penentuan kebijakan model dari pemimpin yang termotivasi akan kemenangan dan penentuan keputusan untuk menjadi calon dalam pemilu atau tidak model dari pemimpin yang termotivasi akan kebijakan. Studi ini bertujuan untuk menambah sebuah dimensi lain dalam diskusi tersebut dengan memasukkan sebuah indeks elektabilitias. Definisi kami akan indeks tersebut terdiri dari kemampuan finansial, dukungan politik dari elit, dan elektabilitas sosiologis dari seorang kandidat. Kami membuat sebuah situasi model game-theory bertingkat dari pemilu dalam demokrasi terpimpin. Implikasi dari model kami menunjukkan bagaimana, mengapa, dan dalam kondisi apa saja kandidat-kandidat dengan bahkan kebijakan terbaik dapat kalah. Lebih lanjut, kami membahas relevansi model ini dengan dinamika dunia politik kontemporer, kejadian-kejadian dalam demokrasi yang masih berkembang, dan bagaimana model ini melengkapi literatur terkini."