Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas pmoses adopsi inovasi kebijakan pemerintah tentang program konversi dari minyak tanah ke LPG. Hasil penelitian menjadi modiiikasi alas teori difusi inovasi dari Everett M. Rogers. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Analisa penelitian menegaskan bahwa proscs adopsi inovasi berlangsung dengan proses instan, konstruksi realitas secara strategis dibentuk oleh komunikasi koersif dan coersiveness mendorong keinovatifan masyarakat. Komunikasi kebijakan publik dengan komunikasi koersif dinilai efektif dalam mempengaruhi keputusan adopsi elpiji oleh masyarakat tmdisional dan bersikap skeptis dalam menerima perubahan. Namun di sisi yang lain tekanan pemcrintah dapat memberikan pengaruh sosial yang negatif bagi masyarakat.

---

The thesis analyzes the diliission of innovation process about the energy convcrtion program from kerosene to LPG. The result of this research shows as a modilication to diffusion of imtovation theory by Everett Rogers. The decriptive qualitative methods is used to analyze the adoption process of the conversion program from kerosene to LPG. Based on the research shows that the adoption process has proceeded instantly through coercive process, constructive reality is developed strategically through coersive communication and coersiveness forms society innovatiness. Govemment is advised to pay attention on the impact of coerciveness that might cause negative aspect to the people who has convened to LPG. Communicating public policy through coercive process is effective in forming an innovation decision among the traditional society with sceptical behaviour."

"Skripsi ini membahas tentang analisis implementasi kebijakan program Kartu Jakarta Pintar. Penelitian ini memaparkan mengenai implementasi dan konten dari program Kartu Jakarta Pintar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan program Kartu Jakarta Pintar belum diterapkan dengan baik di Jakarta. Sosialisasi mengenai pengetahuan tentang program Kartu Jakarta Pintar (KJP) belum dilaksanakan dengan baik. Dampaknya masyarakat kurang paham mengenai fungsi dan pentingnya program KJP ini untuk diterapkan. Selain itu, kurangnya pengawasan dari pemerintah terhadap pelaksanaan program KJP menyebabkan rentannya kecurangan terjadi dari pihak-pihak yang terkait.

---

This Thesis examines the policy analysis Kartu Jakarta Pintar program. This research describe about implementation and content Kartu Jakarta Pintar program. This research used qualitative methods with descriptive research. The result of this research is the implementation of the policy Kartu Jakarta Pintar program has not been implemented well in Jakarta. Socialization of Kartu Jakarta Pintar program has not been implemented properly. People do not know the impact on the function and urgency of the program. On the other hands, the lack of government oversight of the implementation of the program led to the vulnerability of fraud occurs from related parties. "

"Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan jenis pajak daerah yang menjadi salah satu primadona sumber penerimaan daerah karena terkait dengan penggunaan kendaraan bermotor sebagai jenis barang strategis dan volume kendaraan yang mengalami trend peningkatan sehingga berpengaruh terhadap pemakaian PKB. Skripsi ini membahas implementasi tarif progresif PKB. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah peneliti memberikan penilaian terhadap implementasi tarif progresif PKB berdasarkan hasil analisis wawancara mendalam sekaligus memaparkan kendala-kendala serta temuan peneliti mengenai implementasi tarif progresif PKB. Kemudian, peneliti menjabarkan proyeksi strategi menutup celah penghindaran pajak dalam menegakkan law enforcement oleh dinas pelayanan pajak provinsi DKI Jakarta. Dan yang terakhir, peneliti menjabarkan beberapa alternatif dari pengenaan tarif progresif PKB sebagai penjabaran dari teori-teori dan konsep-konsep yang diketahui penulis.

---

Vehicle Tax is a type of local taxes that became one of the excellent source of revenue because it relates to the use of motor vehicles as a kind of strategic goods and the volume of vehicles that have an increasing trend affecting the use of Vehicle Tax. This thesis discusses the implementation of the progressive rates of Vehicle Tax.

This study is a qualitative research with in-depth interviews. The results of this study are researchers provide an assessment of the implementation of the progressive rates based on the analysis of Vehicle Tax in-depth interviews as well describe the constraints and research findings regarding the implementation of the progressive rates of Vehicle Tax. Then, the researchers describe the projection strategy is illustrated easel close loopholes in the tax avoidance by law enforcement tax services agency of Jakarta provincial. And the last but not least, the researchers describe several alternative of progressive rates Vehicle Tax as the elaboration of the theories and concepts that are known writer."

"ABSTRAKAktivitas kepariwisataan dapat menimbulkan dampak bagi lingkungan sekitar destinasi wisata, baik positif maupun negatif. Suatu lingkungan yang tidak terjaga karena aktivitas kepariwisataan dapat menimbulkan efek domino bagi kepariwisataan itu sendiri sehingga pembangunan kepariwisataan perlu memerhatikan lingkungan sebelum lingkungan kehilangan kemampuan dan daya tariknya sebagai destinasi wisata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pembangunan pariwisata di Kota Yogyakarta dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik dari Van Meter dan Van Horn. Metode post positivist digunakan dalam penelitian ini dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam implementasinya, pembangunan pariwisata di Kota Yogyakarta masih memiliki kendala dalam hal keterbatasan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas. Aspek lainnya yang masih membutuhkan perhatian lebih dalam membangun pembangunan pariwisata di Kota Yogyakarta adalah lingkungan itu sendiri. Masih belum ada regulasi atau kebijakan untuk mengatur keberlanjutan lingkungan terutama terkait dengan konsumsi air dan manajemen limbah.

---

ABSTRACT

Tourism activites can affect the environment, either good effects or negative impacts. Unprotected environment may creates domino effect to the tourism activities itself so that the development of tourism must give more attention to the environment before the environment loses its power and attraction to become a tourism destination. This research aims to analyze the implementation of tourism development policy in Yogyakarta City by using Van Meter and Van Horns theory of policy implementation. The research method used in this study is post-positivist and the technique on collecting data is by conducting in depth interview, observation, and literature studies. Results of this study find that there is still limitation of human resources, both from their quality and quantity. Another aspect that needs more attention on tourism development in Yogyakarta is the environment itself where regulation or policy is needed in order to manage the sustainability of the environment, specifically in relation to water consumption and waste management."

"ABSTRAK

Kawasan Senggigi telah dikembangkan lebih dari dua dekade namun terdapat beberapa persoalan, seperti: penguatan kelembagaan, tata kelola destinasi, dan pemasaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi kebijakan dan membangun skenario pengembangan kawasan Senggigi NTB hingga tahun 2028. Penggunaan paradigma post-positivism, dengan jenis penelitian deskriptif, didukung oleh teknik scenario planning. Hasil penelitian menemukan tidak adanya grand design penataan dan pengelolaan kawasan Senggigi, belum terbangunnya komunikasi yang kuat antara pemeritah daerah, dunia usaha dan masyarakat, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta terbatasnya anggaran, sarana, dan prasarana kerja. Adapun driving forces destinasi dan pemasaran digunakan untuk membangun empat skenario, meliputi: ?local champion, regional champion, national champion, dan international champion?. Skenario international champion merupakan skenario ideal terpilih dengan dua rekomendasi untuk mewujudkannya, yakni membangun keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif kawasan Senggigi NTB.

---

ABSTRACT

The Senggigi region has been developed for more than two decades, but there are still some problems, such as institutional strengthen, destination management, and marketing. The purpose of this study is to analyze the policy implementation and to build the scenario development of Senggigi NTB region up to 2028. The use of postpositivism paradigm, with descriptive research, supported by scenario planning technique. The result of the study finds that there is no grand design of arrangement and management of Senggigi region, unestablishment of strong communication between regional government, business community and society, low quality of human resources, and limitation of budget, means and work facilities. The driving forces destination and marketing are used to build four scenarios, include: local champion, regional champion, national champion, and international champion. International champion scenario is ideally elected with two recommendations to implement it, that is to build comparative advantage and competitive advantage of Senggigi NTB region"

"ABSTRAKTujuan penelitian untuk menganalisis implementasi kebijakan tntang standar tarifINA-CBGs program JKN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif denganmelakukan wawancara mendalam. Informan penelitian melibatkan aktor pemangkukepentingan antara lain Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan P2JK KementerianKesehatan, BPJS Kesehatan, asosiasi profesi, dan asuransi kesehatan swasta. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa RS swasta merupakan pihak yang belum siap dalammelakukan implementasi kebijakan tarif INA-CBGs karena besaran tarif dirasakanbelum mencukupi beban operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana RS.Setiap aktor pemangku kepentingan telah memiliki agenda sendiri dalam rangkamembuat implementasi kebijakan tarif INA-CBGs menjadi semakin lebih baik,termasuk IDI yang mempersiapkan standar mutu pelayanan medis untuk diusulkanke Kemenkes. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan tarif INA-CBGsmemerlukan perumusan yang ke arah lebih baik. Kementerian Kesehatan sebaiknyamempertimbangkan kenaikan tarif INA-CBGs sesuai harapan organisasi profesidengan memperhitungan CBGs berbasis kinerja.

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to analyze the implementation of INA CBGs tariff policy of JKN program. This research used qualitative method by conducting in depth interview. The research informants involved stakeholder actors such as Center of Health Financing and Insurance P2JK Ministry of Health, BPJS Health, professional associations, and private health insurance. The results showed that private hospitals were not ready in implementing the tariff policy of INA CBGs because the tariff is not sufficient to meet the operational and maintenance expense of hospital facilities and infrastructure. Each of stakeholder has iown agenda in order to improve the implementation of t he INA CBGs tariff policy, including IDI preparing the quality standard of medical services that should be proposed to the Ministry of Health. This research concluded that INA CBGs tariff policy requires better formulation. The Ministry of Health should consider increasing the INA CBGs tariff as per the expectations of professional organizations and prepare thecalculation of CBGs based on performance. "

"Tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi kebijakan tntang standar tarifINA-CBGs program JKN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif denganmelakukan wawancara mendalam. Informan penelitian melibatkan aktor pemangkukepentingan antara lain Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan (P2JK) KementerianKesehatan, BPJS Kesehatan, asosiasi profesi, dan asuransi kesehatan swasta. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa RS swasta merupakan pihak yang belum siap dalammelakukan implementasi kebijakan tarif INA-CBGs karena besaran tarif dirasakanbelum mencukupi beban operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana RS.Setiap aktor pemangku kepentingan telah memiliki agenda sendiri dalam rangkamembuat implementasi kebijakan tarif INA-CBGs menjadi semakin lebih baik,termasuk IDI yang mempersiapkan standar mutu pelayanan medis untuk diusulkanke Kemenkes. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan tarif INA-CBGsmemerlukan perumusan yang ke arah lebih baik. Kementerian Kesehatan sebaiknyamempertimbangkan kenaikan tarif INA-CBGs sesuai harapan organisasi profesidengan memperhitungan CBGs berbasis kinerja.

---

The purpose of this research is to analyze the implementation of INA-CBGs tariffpolicy of JKN program. This research used qualitative method by conducting indepthinterview. The research informants involved stakeholder actors such asCenter of Health Financing and Insurance (P2JK) Ministry of Health, BPJS Health,professional associations, and private health insurance. The results showed thatprivate hospitals were not ready in implementing the tariff policy of INA-CBGsbecause the tariff is not sufficient to meet the operational and maintenance expenseof hospital facilities and infrastructure. Each of stakeholder has iown agenda inorder to improve the implementation of the INA-CBGs tariff policy, including IDIpreparing the quality standard of medical services that should be proposed to theMinistry of Health. This research concluded that INA-CBGs tariff policy requiresbetter formulation. The Ministry of Health should consider increasing the INACBGstariff as per the expectations of professional organizations and prepare thecalculation of CBGs based on performance."

"Pajak sebagai sumber penerimaan Negara makin meningkat dari tahun ke tahun, berdasar pada prinsip pembiayaan dengan kemampuan sendiri maka kesadaran masyarakat Wajib Pajak perlu ditingkatkan.Dengan pilar utamanya kepatuhan sukarela untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar serta melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai Peraturan Perundang-undangan, maka fiskus menjalankan tugasnya melalui pembinaan, penyuluhan, pengawasan dan penegakan hukum.Salah satu upaya penegakan hukum adalah Penagihan, selain dari Pemeriksaan dan Penyidikan tindak Pidana Fiskal. Tapi dalam pelaksanaannya tugas penagihan hanya dianggap tugas tambahan, pelengkap yang tidak atau kurang penting dibandingkan dengan tugas pemeriksaan. Seharusnya tugas penagihan tidak hanya dilihat semata-mata merupakan tanggung jawab Juru Sita maupun seksi penagihan saja melainkan sangat terkait dengan pelaksanaan pemeriksaaan yang merupakan awal timbulnya pajak yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak, yang apabila akhirnya menjadi tunggakan seharusnya menjadi tanggung jawab pemeriksa maupun petugas keberatan apabila dalam prosesnya Wajib Pajak tidak setuju dan menimbulkan sengketa fiscal.Dengan melihat serangkaian kebijakan dalam rangka penagihan yang dijalankan selama ini, berdasarkan metode deskriptif maka dapat diambil kesimpulan bahwa upaya penagihan belum berhasil, ini bisa terlihat dari makin bertambahnya saldo awal tunggakan setiap tahunnya dan upaya lebih yang dilaksanakan berupa penyitaan/pemblokiran rekening Wajib Pajak serta pencekalan/penyanderaan tidak membawa hasil yang cukup siknifikan apalagi pengaruh deferent effect yang diharapkan.Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis menyarankan untuk melibatkan fungsi seksi penagihan dalam proses pemeriksaan (seperti tahap closing conference) sebagai wujud bahwa proses pemeriksaan juga harus mempertimbangkan upaya penagihan, selain itu adalah meningkatkan Sumber Daya Manusia secara kualitas maupun kuantitas serta memberikan kompensasi dan insentif yang memadai untuk membangkitkan semangat kerja.

---

Analysis of Implementation of Tax Collection Policy Tax as a source of income for the country is increasing from year to year, as a cost Principe with self-doings thus the conscious of taxpayers must also increase.

With its major stone pillar, the obedient consciousness to count, recount, pay the tax and report by tax payers themselves the amount of taxed payment, then tax employees/ fiscus would have run their duties through confoundation, elucidation, supervision and tax enforcement.

One of the ways of tax enforcement is through tax collection, as other ways of examining and investigating tax criminal actions. But in implementing the duties of tax collections, usually it only means by other as an additional job, a completion that is not or less important when compared with examination duties of tax. In objective, the task of tax collection is not only the responsibility of a debt collector or the tax collection section, instead it is also very relevant with the implementation of tax examinations which is the first reason that a certain tax is payable thus must be paid by the tax payer, and assuming that in the end it would be a delinquent, it should be responsibility of the tax examiners and the tax objections staff if within its process ends with a disapproval from the tax payers and a fiscal dispute.

Seeing the chains of policies in the case of tax collection which have run lately, according to the descriptive method we can make a conclusion that the tax collection ways has not succeeded yet, this can be seen from the increasement balance of delinquent payments every year and more effort of implementation by confiscationing/ blocking the bank bill of tax payers and also capturing/taking of hostages does not bring a significant result more over the deterrent effect which we hope would emerge.

According to the things above, writer suggest to involve the function of the tax collection section in the examination process (for example the closing conference) as a form that the examination process must also consider the way of collecting the tax, more over is to increase the source of mankind in quality and quantity, further more to give a sufficient compensation and incentive to increase the enthusiasm of work or tax employees."