Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Komposit Fiber dan Resin Plastic menjadi salah satu alternatif dalam pembuatan Instalasi Pengolahan Air, yang dikenal dengan IPA-FRP. Hal ini dikarenakan dari beberapa keunggulan Struktur Komposit FRP seperti tahan terhadap korosi, tahan terhadap konsentrasi bahan kimia tertentu, mudah dibentuk sesuai dengan yang direncanakan, sehingga relatif lebih mudah untuk membuat ukuran yang diperlukan. Komponen instalasi dapat dicetak dan diproduksi secara modular di pabrik dan di lapangan. Pembuatan di pabrik/workshop dapat di lakukan dengan kriteria teknis struktur dan konstruksi IPA-FRP sesuai standar antara lain seperti ukuran IPA secara detail dapat dibuat sesuai dengan rencana kapasitasi instalasi dan kekuatan struktur tertentu pula. Untuk merancang IPA-FRP yang mempunyai kapasitas dan kekuatan tertentu, susunan serat gelas, jumlah lapisan, penguat pada dinding dan sambungan antara panel, sambungan pipa dengan dinding dan dudukan instalasi harus mendapat perhatian khusus dalam penentuan kriteria teknisnya serta diperlukan keahlian pekerja dan pengawasan yang memadai. "

"Berbagai tipe bangunan telah dibangun pada masa kini. Satu di antaranya yang banyak bermunculan akhir-akhir ini khususnya di Jakarta, adalah bangunan bertingkat banyak yang dibungkus dinding kaca. Ide pertama membangun bangunan tinggi yang berasal dari negara-negara Barat, didasari oleh pemikiran praktis, ekonomis, adanya makna fungsional dan pengutamaan nilai kegunaan. Menurut seorang pakar bangunan bertingkat banyak, Hartono Poerbo{988). Pembangunan bangunan bertingkat banyak semakin perlu dilakukan mengingat semakin tingginya harga lahan perkotaan di mana bangunan tinggi itu biasa didirikan. Bangunan bertingkat banyak merupakan alternatif penyelesaian masalah keterbatasan lahan perkotaan yang tidak seimbang dengan kebutuhan papan pemukiman. Makin banyak penduduk yang memerlukan lahan guna papan pemukimannya, tetapi luas lahan perkotaan tidak bertambah banyak. Oleh sebab itu dengan perhitungan-perhitungan tertentu yang didasari oleh pertimbangan atau kriteria tekno ekonomi, membangun bangunan bertingkat banyak pada lokasi lahan mahal akan menghasilkan rancangan yang baik layak dipandang dari sudut ekonomi, dan memenuhi syarat dipandang dari segi kegunaan. Namun dalam kenyataan pelaksanaannya, kecuali pertimbangan fungsional tadi, ada juga pertimbangan pertimbangan lain. Hal itu mengacu pada makna-makna lain yang ikut terangkum di dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan, baik secara sadar atau tidak. Makna bangunan bertingkat banyak World Trade Centre 2 yang akan dibangun di Jalan Sudirman, misalnya, menurut salah satu pembangunnya, didasari tujuan untuk mempertunjukkan pemikiran masyarakat Indonesia yang siap mengikuti perkembangan peradaban dunia masa depan dan memperlihatkan kesanggupan untuk mewujudkan bangunan yang sesuai bagi kegiatan dunia maju. Pembangunan Hotel Indonesia yang diprakarsai oleh Bung Karno dimaksudkan untuk menonjolkan rasa kebangsaan melalui bidang arsitektur, di samping memberi kesempatan bagi putra-putri Indonesia untuk mencipta bangunan. Bangunan yang dikenal sebagai salah satu Proyek Mercu Suar itu dimaksudkan sebagai tanda adanya hal baru dan pertama bagi bangsa Indonesia (Sumintardja, 1981). "

"Gaya-gaya horizontal seperti gempa maupun angin menghasilkan efek yang berbahaya terhadap sebuah bangunan karena kekakuan gesernya relatif rendah serta karena karakteristik maupun arah sumber gaya masih sulit diduga. Sekalipun demikian, sampai sekarang ini penentuan arah kritis horizontal bangunan masih lebih bersifat praktis dan kualitatif. Karya tulis ini menyajikan analisa arah kritis bangunan terhadap gaya-gaya horizontal yang ditinjau secara komprehensif kuantitatif. Analisa ini berdasarkan atas kriteria kinematik (lendutan) dan kriteria energie dimana rumusan matematisnya terhadap berbagai tipe gaya horizontal disajikan sedemikian rupa sehingga cukup sederhana dalam aplikasi praktis. Kedua kriteria akan dibandingkan serta dianalisa dalam contoh perhitungan bangunan secara tiga dimensi."

"ABSTRAKReliability building inspection should be done for every building according to laws and regulations. the inspection encompasses four criteria, safety, health, comfort, and convenience (4K). the assessment result should be displayed in simple way to decide a building condition. Reliable condition which covers whole criteria are difficult to be achieved due to the ability of the owner. The authors propose a model assessment of building inspection by combining two methods. Dichotomy method for assessment safety and score method for three other. this paper applies the importance or Analytic Hierarchy Process (AHP) for implementation score method. these researchis specific a certain building function: office, mall, and hotel. the building is reliable if it have two assessment requirements: (1) needs all the safety criteria with obtain P score, and (2) score criteria health, comfort and convenience, Ss, Sn, Sm for, more bigger than 60. in average the importance for the first level is obtained 51% for the comfort criteria, followed by 29% for the health criteria, and 20% for the convenience criteria. based on the absolute score for sub criteria, the importance weight with the highest rank for office and hotel building is addressed for the comfort criteria especially for air condition in room with the weight 20% and for mall building is addressed for the comfort criteria in space area and connecting rooms with weight 20%."

"Standar Nasional Indonesia tentang pencahayaan alami pada bangunan gedung yang berlaku pada saat ini, SNI 03-2396-2001, merekomendasikan penggunaan faktor langit dari langit berawan seragam sebagai indikator ketersediaan pencahayaan alami dalam ruangan. Untuk menghitung faktor langit sebagai fungsi dari posisi relatif (L/D and H/D) dari suatu lubang cahaya vertikal tanpa kaca, disediakan tabel referensi yang dapat digunakan. Meskipun demikian, akurasi dari nilai-nilai yang terdapat dalam tabel tersebut tidak diketahui. Tulisan ini memaparkan akurasi dari nilai-nilai tersebut dibandingkan terhadap nilai analitisnya. Dari perhitungan, ditemukan bahwa dari 11 dari 361 nilai yang ada dalam tabel memiliki galat relatif sebesar 10% atau lebih besar. Beberapa contoh hasil yang didapat menggunakan interpolasi nilai-nilai pada tabel dibandingkan dengan hasil yang didapat menggunakan persamaan analitik. Berdasarkan analisis, disarankan untuk menggunakan tabel referensi hanya untuk nilai L/D dan H/D yang berada di dalam rentang 0,1 ~ 6,0. Untuk nilai-nilai di luar rentang tersebut, disarankan untuk menggunakan persamaan analitik untuk menentukan faktor langit."

"ABSTRAKPerjanjian merupakan bentuk dari kesepakatan antara dua pihak, dimana menganut asas konsensualisme yang berarti sepakat. Dalam melakukan perjanjian memang tidak sulit namun perlu diperhatikan mengenai syarat ketentuan yang berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian, karena jika tidak sesuai dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka konsekuensinya adalah dapat dibatalkan apabila yang dilanggar adalah syarat subyektif, dan batal demi hukum apabila yang dilanggar adalah syarat obyektif.Topik yang diangkat dalam penulisan tesis ini berupa akibat dari pelaksanaan perjanjian yang tidak memenuhi persyaratan atau ketentuan yang berlaku, perjanjian tersebut di buat di bawah tangan atau tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang sehingga banyak terdapat kelemahan dalam isi perjanjian tersebut dan mengakibatkan pelaksanaan perjanjian yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kaitannya dengan bangunan yang dibangun berdasarkan perjanjian tersebut, di mana bangunan tersebut dibangun di atas tanah pemerintah yang memerlukan izin terlebih dulu dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Keuangan. Namun izin tersebut belum diperoleh tetapi isi perjanjian tetap dilaksanakan dan sudah dioperasikan. Bahkan IPB tidak memberikan pelimpahan kekuasaan secara tertulis kepada PT. BLST bahwa tanah tempat sarana tambahan tersebut dibangun boleh dipergunakan. Kemudian permasalahan yang diangkat berupa apakah akibat hukum dari pelaksanaan perjanjian yang tidak memenuhi persyaratan yang berlaku, apakah akibat hukum dari bangunan yang dibangun berdasarkan perjanjian tersebut dan upaya hukum apa yang dapat ditempuh sebagai pemenuhan perjanjian tersebut.Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, dengan metode analisis data secara kualitatif dan hasil penelitian berbentuk evaluatif¬analitis.Kesimpulan dari hasil pembahasan berupa, pelaksanaan perjanjian yang tidak memenuhi persyaratan adalah dapat dimintakan pembatalannya, karena tidak sesuai dengan syarat subyektif di mana IPB sebagai pemegang hak pakai tidak memberikan kuasa pemanfaatan tanah, maka selain melanggar syarat subyektif PT. BLST juga melakukan wanprestasi terhadap isi perjanjian, maka perjanjian dapat diakhiri secara sepihak. Kemudian akibat hukum terhadap bangunan berupa penghentian pemanfaatan hingga penyegelan gedung, maka upaya hukum yang dapat ditempuh yaitu dengan melakukan amandemen terhadap perjanjian, karena perjanjian tersebut dibuat sebelum izin keluar, yang mengakibatkan perjanjian tidak dapat dilaksanakan.

---

ABSTRACTAn agreement is a form of state of consensus between two parties. Despite the easiness in engaging such a thing, there are important matters need to be considered on making an agreement, particularly the requirements determined by the law, regarding the consequences in case it's not filled in accordance with the Articled 1320 of the Book of Civil Law (that it can be canceled if the requirement violated is the subjective one, and canceled for the sake of the law if the one violated is the objective requirement).The topic to be addressed in this thesis is the consequence of an agreement which doesn't fill the requirement determined by the law, since it was made unofficially or not before the presence of an authorized official, which causes legal weakness in the content, and the risk that the implementation of the agreement doesn't match with the applicable law. More specifically in this case, in the agreement to be scrutinized, there is a building established on a land belongs to the government, the reason of which the party built the structure should possess first an official permit for the government before the construction process initiated. However, in reality the permit was not issued, and yet the building construction has been started. The party that is supposed to give the permit, IPB (Bogor Institute of Agriculture) hasn't even given a written statement of permission to PT BLST to use the land. Thus, this thesis will identify the things as follow: what is the legal consequence of the implementation of an agreement which doesn't fill the legal requirements as determined by the law? What is the status of the building constructed on the land based on the agreement, and what kind of legal effort can be conducted as the fulfillment of the agreement?The research method applied in this thesis is the juridical normative library research, while using the qualitative data analysis method which leads to an evaluative-analytical result.The conclusion to be drawn is that the implementation of an agreement that doesn't fill the requirement is allowed to be cancelled, since it doesn't fit with the subjective requirement of which IPB as the holder of the concessions right doesn't give the concessions right to PT. BLST, which make the deed conducted by the company as a subjective violation to the law, and at the same time is a misachievement to the agreement."