Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This paper reviewed the emergence of a new discourse in tapping the potential of muslim community that can be utilized to build community solidarity through cash waqf-concept. In regulation 42 of 2006 on the Implementation of Law No. 41 in 2014, the cash-waqf management is much more left to the islamic financial institutions ( Lembaga Keuangan Syari’ah), which is appointed by the minister of religious affairs. The institutions has a very strategic role, especially in the development of cash waqf in Indonesia. One of the strategic roles is related to the legal status of the institution as it is appointed directly by the minister of religious affairs as the agency authorized to receive cash-waqf. Practically, the institution has a strategic role in managing and developing waqf properties as mentioned by waqif (donor of a waqf) to Nahzir (trustee of a waqf). Management and development of cash-waqf can only be done through investment in the institution’s products or islamic financial instruments."

"Dalam Islam, wakaf merupakan salah satu instrumenekonomi yang sangat potensial untuk menopang kesejahteraanumat. Namun hingga saat ini, peran wakaf sebagai sebuahalternatif dalam pemberdayaan ekonomi umat belum banyakdirasakan manfaatnya. Oleh karena itu, upaya-upayapengembangan wakaf terus dilakukan berbagai pihak, baikdari pemerintah, maupun lembaga pengelola wakaf. Saat iniIndonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004tentang Wakaf. Dalam kedua peraturan perundang-undangantersebut sudah diatur mengenai wakaf produktif dan wakafuang. Salah satu lembaga pengelola wakaf di Indonesia yangtelah mengelola wakaf uang adalah Tabung Wakaf Indonesia(TWI). Permasalahan yang ditemukan adalah: bagaimanakahperan wakaf uang dalam pemberdayaan ekonomi umatberdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan PeraturanPemerintah Nomor 42 Tahun 2006?. Bagaimanakah manajemenpengelolaan wakaf uang di TWI?. Apa sajakah kendala yangdihadapi oleh TWI dalam pengelolaan wakaf uang danbagaimanakah solusinya?. Berdasarkan data kepustakaan yangditunjang dengan penelitian mengenai manajemen pengelolaanwakaf di TWI, Penulis berusaha memaparkan potensi wakafuang. Wakaf uang membuka peluang unik bagi penciptaaninvestasi di bidang keagamaan, pendidikan dan pelayanansosial. Oleh karena itu wakaf uang dapat berperan dalamupaya mensejahterakan umat. Saat ini, TWI telah melakukanpengelolaan wakaf uang dengan prinsip manajemen yangprofesional, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.Akan tetapi TWI masih menemukan kendala dalam melakukanpengelolaan wakaf uang. Kendala tersebut disebabkan karenabelum adanya Peraturan Menteri Agama yang menjadi petunjukpelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 42/2006. Hal inimengakibatkan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan wakafuang menjadi tidak jelas. Sebaiknya, Peraturan MenteriAgama yang mengatur masalah wakaf dapat segera dikeluarkanoleh Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar Undang-Undangtentang Wakaf yang telah ada lebih dulu dapat segeradiaplikasikan. Sehingga proses pelaksanaan wakaf uang dapat berjalan secara optimal."

"Tulisan ini mencoba memberikan ulasan posisi ketahanan pangan Indonesia serta memahami problema mendasar persoalan pangan dan instrumen kebijakan pangan yang ada terutama politik produksi dan stabilisasi harga. Kemudian memberikan gambaran akan fenomena perubahan lingkungan internasional di bidang perdagangan dan inventasi terkait dengan semakin berhimpitnya pasar komoditi pangan-energi-pasar finansial. Selanjutnya dicari arah bagaimana seharusnya Indonesia menanggapi perubahan tersebut dengan merumuskan politik pertanian untuk ketahanan pangan yang berlandaskan pada politik pendapatan dan kesejahteraan petani, bukan politik komoditas, serta menjadikan gizi dan kesehatan penduduk menjadi arah politik intervensi pangan. Orientasi stabilisasi harus dikembangkan pada orientasi ketahanan pangan rumah tangga, didukung fungsi penyangga (iron stock) pemerintah, dan status gizi masyarakat."

"The dynamics of the post cold war era has triggered changes in the pattern of war, from interstate into interstate conflicts which are increasingly complex and multi-dimensional. It is required for the UN to be involved in international peace operations. These conditions pose challenges for the UN and international community. Those challenges are environmental, political capacity, and the overarching challenges; which are all challenges for future peace operations. Indonesia as one of the permanent member of Troops Contributing Countries for the UN is required to perform anticipatory measures in order to face such challenges. Therefore the role of PMPP TNI, as the executor in field. This study discusses about PMPP TNI's response to anticipate future challenges of the UN through managing its component capabilities. The research method is a qualitative with analytical descriptive. PMPP TNI response requires synergy and right strategy both in operational and strategic level to achieve TNI readiness for the future peacekeeping operation"