Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This research raises problem about “How's traditionall media role in development information dissemination in province of Jambi now?, and it purposes to get describing about that media at the present, with uses and gratification theory, positive paradigm, description type, quantitave approach and survey methode with indepth interview. "

"Pembangunan kesehatan adalah proses yang terus menerus dan progresif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dengan di berlakukannya Amandemen I - IV UU Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tujuan negara sudah semakin jelas di mana secara eksplisit menempatkan kesehatan sebagai bagian dari kesejahteraan rakyat yang. harus tersedia merata. Konsekwensinya daerah-daerah harus mengalokasikan pendanaan.. yang lebih besar terhadap sektor kesehatan. Pendanaan kesehatan merupakan kunci utama dalam suatu sistem kesehatan di berbagai negara. Penelitian Oleh WHO di Indonesia yang selama bertahun-tahun prihatin bahwa masalah kesehatan di Indonesia mengalami kemandegan akibat pendanaan, sebagai salah satu masukan (input) yang penting kurang mendapat perhatian. Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi dengan jumlah anggaran kesehatan yang masih rendah di tambah lagi dengan belum teratasinya beberapa masalah kesehatan, penting dilakukan analisis pembiayaan kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tentang peta pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah di Dinas kesehatan Kabupaten Muaro Jambi tahun 2006. Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan desain deskriptif operasional di bidang analisis pembiayaan kesehatan Masyarakat yang bersumber dari pemerintah di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Gudang Farmasi dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi, Penelitian ini adalah telaah dokumen Dalam DASK yang di kelompokan menurut, sumber, provider, Fungsi biaya, program Prioritas dan realiasasi angearan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa total anggaran untuk pembiayaan kesehatan masyarakat bersumber pemerintah sebesar Rp 21,052,017,064,- dan nilai per kapita adalah Rp 71,104,11,- per tahun, yang bersumber dari APBD Kabupaten Rp 13,448,602,038 (65 %), Pinjaman Luar Negeri/Bantuan Luar Negeri PLN/BLN adalah sebesar Rp 4,300,000,000,- (21%) dan APBN sebesar Rp 3,015,000,000,(15 %). Dari 7 Provider, Bagian Tata Usaha mendapat porst terbesar Rp 7,013,652,601,- (34%) sedangkan terkecil alokasi biaya Bidang Pelayanan Kesehatan dasar Rp 919,380,000,- (4%). Pengelompokan menurut biaya pelayanan kesehatan yang terbesar adalah suporting Rp 12,770,145,438,- (62%). Fungs) pembiayaan Line Htem dengan alokasi dana terbesar adalah biaya Operasional yaitu Rp 16.121,935,838,(78%). Pembiayaan program kesehatan alokasi terbesar adalah program kesehatan kuratif Rp, 6,543,320,200,- (32%). Pembiayan 9 program kesehatan prioritas sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) alokasi terbesar untuk program pelayanan kesehatan dasar sejumlah Rp 4,695,774,960,- (23%). Realisasi dana yang sudah di alokasikan adalah sejumlah 92% terdiri dari: Dana yang bersumber APBN 99%, realisasi anggaran bersumber APBD adalah 98%, dana yang besumber dari BLN/PLN mempunyai realisasi dana terrendah hanya 68% dani total alokasi anggaran. Di sarankan bagi pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam menyusun kebijakan pembiayaan sektor kesehatan kiranya lebih memperhatikan distribusi per Provider, Program prioritas dan standar pelayanan minimal bidang kesehatan maupun distribusi sesuai fungsi pembiayaan pelayanan kesehatan. Hal ini harus di ikuti dengan peningkatan pembiayan sektor kesehatan terutama untuk pelayanan publik untuk menunjang visi dan misi kesehatan serta visi Pemerintah daerah Kabupaten Muaro Jambi tercapai. Dinas Kesehatan perlu memaksimalkan penyusunan Disirict Health Account (DHA) sehingga diperoleh bahan evaluasi dan penentuan alokasi pembiayaan program yang lebih memudahkan dalam pengelompokan pembiayaan kesehatan Masyarakat. Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Daerah lebih meningkatkan advokasi kepada Pemerintah Daerah, DPRD dan sektor swasta serta masyarakat dalam memobilisasi sumber pembiayaan kesehatan.

---

Development of health is progressive and continuous process to increase degree of health of public. With in the doing of Amendment I - [VY UU Dasar Negara Republic Indonesia year 1945, purpose of state have been progressively clear where explicitly place health as part of prosperity of people to be be available flatten. The consequence of allocation areas have to financing of larger oneses to health sectors. Financing of health is main key in health system in various states. According To Thabrani H" Research By WHO in Indonesia which during through years concerned that problem of health in Indonesia experience stag as result of financing, as one of input ( input) important less getting attention "

The purpose of this research is to know about defrayal of health from duty of health government of Sub-Province Muaro Jambi year 2006. This research type is descriptive operational research design in deftayal analysis of Public health which stemming from government in health of duty, Puskesmas (public health centre) and Pharmacy warehouse in Sub-Province of Muaro Jambi, this research is DASK document study which grouped according, source, provider, cost function, Priority program and budget realization.

This research result show that total budget for defrayal of public health from government equal to Rp 21,052,017,064,,- and assess per capita is Rp 71,104,11,- per year, from Sub-Province District Revenue Plan (APBD) Rp 13,448,602,038 (65%), Foreign Loan /Foreign Aid (PLN/BLN) is equal to Rp 4.300,000,000,- (21%) and State Revenue Plan (APBN) equal to Rp 3,015,000,000,- (15%). From 7 Provider, Arranging Effort get the biggest portion Rp 7,013,652,601,- (- 34%), smallest cost allocation is Base Health Service Rp 919,380,000,- (- 4%). Subdividing according to the service health budget the biggest is supporting Rp 12,770,145,438,- (- 62%). Line Item defrayal function with the biggest fund allocation is Operational expense that is Rp 16,121,935,838,- (78%). The biggest allocation health program defrayal is curative Medicare Rp 6,543,320,200, (32%). Defrayal of 9 priorities Medicare according to Minimum Standard Service (SPM) the biggest allocation for base health service program is Rp 4.695.774.960, (23%). Fund Realization which allocated was 92% consisted: Fund from APBN 99%, budget realization from APBD 98%, fund from BLN/PLN have low fund realization which is only 68% from total budget allocation.

In suggesting for government of Sub-Province of Muaro Jambi in compiling policy of health defrayal sector presumably more pay attention to distribution per Provider, Priority program and Minimum Standard Service and also distribution according health service defrayal function. This thing must follow with increasing of health defrayal sector especially public service for supporting health mission and vision and also to reach the vision of Sub-Province Muaro Jambi Government. Duty of Health enquires to maximize compilation of District Health Account (DHA) so that can obtained a material for evaluation and determination of defrayal allocation of program which more facilitate in subdividing of health public defrayal. Duty of Health and district hospital needs more advocating to local government, private sector and Local Parliament and also public in mobilization source of health defrayal."

"Fokus permalahan dalam penelitian ini adalah mempelajari dan menganalisis proses pembangunan sosial bagi masyarakat adat Orang Rimba dan mengnalisis dampak kebijakan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan, terhadap proses marjinalisasi kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan masyarakat adat Orang Rimba. Penelitian ini bertujuan melakukan pengkajian terhadap model dan strategi pembangunan yang telah diterapkan oleh pemerintah terhadap komunitas adat orang Rimba. Kemudian menjelaskan berbagai dampak pembangunan yang telah diterapkan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan disain analisa kualitatif deskriptif. Hasil penelitian diperoleh informasi tentang karakteristik sosial budaya, ekonomi, demografi, pola kehidupan yang marjinal dan kearifan lokal, serta karakteristik kelompok masyarakat adat Orang Rimba dalam pemanfaatan sumberdaya hutan di Kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas serta permasalahan yang dihadapi oleh komunitas adat Orang Rimba. Kesimpulan penelitian ini bahwa pembangunan ekonomi yang mengutamakan "pertumbuhan" yang dilaksanakan pemerintah telah memberikan dampak negatif terjadinya proses marjinalisasi dan kemiskinan secara struktural serta tercerabut jati diri dan identitasnya dari kehidupan sosial dan budaya yang mereka miliki. Proses pembangunan akan menimbulkan suatu perubahan sosial dalam masyarakat adat Orang Rimba, dampak kemiskinan yang mereka alami harus dicarikan solusinya. Berbagai upaya dapat dan harus dilakukan untuk mencegah agar terpaan berbagai faktor pemercepat perubahan (change catalyst) agar tidak berdampak buruk bagi masyarakat orang Rimba salah satunya adalah melalui konsep Pembangunan Sosial yang memiliki tujuan utama meningkatkan kesejahtaraan melalui pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan dan jaminan sosial. Pendekatan pembangunan sosial yang diterapkan pada masyarakat adat Orang Rimba menggunakan pendekatan berbasis komunitas dengan mengacu pada dua perspektif pengembangan masyarakat yaitu perspektif ekologis dan perspektif keadilan sosial dan HAM.

---

This research studies the process of social development for the indigenous Rimban people (Orang Rimba) and analyzes the impacts of development policies oriented to economic growth on the marginalization process of this indigenous people socially, economically, culturally and environmentally.

Using a qualitative descriptive approach, this study aims to assess the model and development strategy that has been implemented by the government against the indigenous Rimban people, and explains how this development model and strategy brings about various impacts on this people.

The study obtains not only the information about the characteristics of the social, cultural, economic, demographic and marginal life of Orang Rimba; but also their local wisdoms in utilizing the natural resources in the present area of Bukit Dua Belas National Park and the problems this indigenous community is facing.

This research concludes that development oriented to ?growth? executed by the government has given negative impacts as this fosters marginalization and poverty structurally and thus uproots the indigenous Rimbans from their own social life and culture, causing them to lose their identity. The development process will bring about a social change for the indigenous Rimban people while the impact of poverty they face should look for a solution.

Various efforts can and should be done to prevent the exposure to various factors accelerating the change (change catalyst) so as not leave serious damaging effects on this society. One of which is through the concept of Social Development whose main objective is to improve welfare through basic social services, health, education and social security. This social development approach that is applied to this indigenous people is a community-based approach with reference to two community development perspectives: the ecological perspective and the perspective of social justice and human rights."