Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bagaimana skim musyarakah mutanaqisah dapat mengatasi pembiayaan bermasalah pada bank syariah. Pembiayaan dalam bank syariah merupakan penyaluran dana pihak ketiga oleh bank syariah kepada masyarakat dengan prinsip syariah, kegiatan ini merupakan esensi pokok dari bank syariah dalam menunjang pertumbuhan sektor riil. Stucli kasus pada PT. Bank Syariah Mandiri menggunakan akad konversi altematif, yaitu dengan skim musyarakah mutanaqisah. Hasil analisis disimpulkan bahwa skim musyarakah mutanaqisah dapat digunakan sebagai akad altematif dalam penyelesaian pernbiayaan bermasalah. Penyelesaian pembiayaan bennasalah di PT. Bank Syariah Mandiri dapat menggunakan konversi akad dimana setiap akad murabahah, sa/am, istishna, ijarah, ijarah muntahiyah bittamlik, mudharabah, dan musyarakah dikonversi menjadi akad lain. Setiap akad yang telah dikonvesi rnenjadi akad lain dianalisis manfaat dan risiko yang muncul bagi pihak nasabah serta bagi pihak bank. Hasil analisis diketahui perlu adanya altematif penggunaan akad baru untuk mengantisipasi risiko yang muncul baik bagi pihak bank maupun bagi pihak nasabah.

---

How the musyaralrah mutanaqisah skim's can solve non performing loan on syariah bank? A loan on syarlah bank is the third part fund that distributed by syariah bank to public with syariah principe, this activity as syarlah bank main activity to develnp the riel sector. Case study on PT. Bank Syariah Mandiri uses an alternative conversion agreement, which is the sldm of musyaralrah mutanaqisah. From an analysis result concluded that musyarakah mutanaqisah skim's can be used as an alternative agreement on non performing loan solving. Salvation of non perfonning loan on PT Bank Syariah Mandiri can use a conversion agreement which every agreement such murabahah, sa/am, istishna, ijarah, ijarah muntahiyah bittamlik. mudharabah, and musyarakah converted into other agreement. Every agreement that have been converted into other agreement analyzed on the useful and the risk that possibly appears on client as well as on bank. From an analysis result known the necessity of using a new alternative agreement"

"Perubahan dinamika lingkungan pada suatu perusahaan baik dari sisi internal maupun eksternal membutuhkan tindakan yang mengintegrasikan manajemen stratejik dengan kepemimpinan. Sejauh mana seseorang dapat dipercaya menjadi pemimpin yang secara langsung dapat mempengaruhi lingkungan dan memiliki dampak substansial terhadap persepsi lingkungan dan rekasi terhadapnya. Peran pemimpin sebagai penghubung kedua sisi tersebut untuk mewakili kepentingan dari pandangan internal organisasi terhadap kepentingan dan pandangan kelompok luar serta mampu menyeimbangkan keduanya (boundary spanner). Pada sektor perbankan kompleksitas wewenang yang menjadi tanggungjawab pimpinan cabang dapat menimbulkan perilaku-perilaku yang tidak konsisten dan perannya semakin tidak terarah. Sebagai kepanjangan tangan dan membawa image dari perbankan, kantor cabang merupakan tempat terjadinya interaksi antara pegawai dengan nasabah. Aspek operasional dan marketing menjadi tugas pokok bagi branch manager untuk memadukan keduanya agar seimbang dan mencapai target yang telah ditetapkan oleh kantor pusat (headquarter). Menggunakan perspektif strategic leadership, melalui tipe kepemimpinan authentic leadership penelitian ini menyelidiki apakah terdapat pengaruh kepemimpinan otentik (authentic leadership) terhadap konflik peran (role conflict), ambiguitas peran (role ambiguity) dan kinerja tugas (task performance). Penelitian ini dilakukan di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang melibatkan 100 kepala cabang dari regional I hingga XII dengan model cabang yang berbeda. Penelitian ini menggunakan metode SEM, dengan tingkat respons lebih dari 66.7%. Hasil penelitian menunjukkan Authentic leadership memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat role conflict dan role ambiguity namun dalam penelitian ini tidak berpengaruh secara signifikan. Sementara Authentic leadership memiliki terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan task Performance. Serta role ambiguity memberikan pengaruh positif terhadap ketidakjelasan peran (role conflict). Penelitian ini memberikan keterbaruan, dimana peran kepemimpinan sebagai boundary spanner pada perusahaan perbankan yang besar memiliki tingkat konflik peran dan ambiguitas peran yang tidak begitu signifikan. Hal ini dikarenakan melalui pengembangan authentic leadership, pemimpin harus terbuka untuk beradaptasi terhadap lingkungan organisasi merupakan indikator terkuat dalam pencapaian kinerja.

---

Changes in environmental dynamics in a company both internally and externally require actions that integrate strategic management with leadership. The extent to which a person can be trusted to be a leader who can directly influence the environment and have a substantial impact on environmental perceptions and reactions to them. The role of the leader as a liaison between the two sides is to represent the interests of the organization's internal views on the interests and views of the outside group and to be able to balance the two (boundary spanner).

In the banking sector, the complexity of the authority that is the responsibility of branch managers can lead to inconsistent behaviors and the role is increasingly undirected. As an arm and carry the image of the bank, the branch office is the place where interaction between employees and customers occurs. Operational and marketing aspects are the main tasks for branch managers to integrate the two to balance and achieve the targets set by the headquarter. Using the perspective of the leadership strategy, through the authentic leadership type this study investigated whether there was an influence of authentic leadership on role conflict, role ambiguity and task performance. These variables become a research material in the banking sector and have a relationship with banking performance.

This research was conducted at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, which involved 100 branch heads from regional I to XII with a branch model consisting of: Branch Offices (KC), Sub-Branch Offices (KCP) and Sub-Branch Offices of Business Partners (KCP MMU ). This research used the SEM method, with response rate of more than 66.7%. The results showed that authentic leadership has a negative effect on the role conflict and role ambiguity, but in this research hasn’t significant effect. While Authentic leadership has proven to have a significant effect on improving task performance and Role ambiguity has a positive influence on increasing role conflict. This study provides renewal, where the role of leadership as a boundary spanner in large banking companies has a level of role conflict and role ambiguity that is not too significant. Through the authentic leadership development with openness and willingness to adapt the organizational environment is the strongest indicator of performance achievement."

"Berbagai kasus yang melanda Bank Mandiri dan menjadi sorotan media pada beberapa bulan terakhir ini, menyisakan pertanyaan apakah Bank Mandiri, bank terbesar di Indonesia, sudah menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance dalam pengelolaan usahanya. Pertanyaan selanjutnyaadalah, bagaimana rencana dan strategi Bank Mandiri dalam mengantisipasi hal tersebut, dikaitkan dengan gencarnya tuntutan untuk menerapkan good corporate governanance dalam menjalankan usahanya."

"ABSTRAKDewasa ini, perkembangan perbankan syariah telah menjadi suatu fenomena baru yang perkembangannya cukup mengejutkan perbankan konvensional, di mana bank-bank besar non muslim seperti Citibank, ANZ Bank, Chase Manhattan Bank ikut meramaikan sektor ini dengan membuka Islamic Window. Sistem perbankan syariah muncul akibat keragu-raguan yang muncul akibat pennasalahan bunga pada bank konvensional. Keberadaan perbankan syariah di Indonesia secara yuridis telah diakui sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang kemudian disempurnakan kembali dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998, di mana perbankan konvensional diperbolehkan untuk mem buka kantor cabang syariah.Sistem perbankan syariah yang mengharamkan bunga terbukti bertahan pada Elasa krisis karena terhindar dari negative spread. Dengan fenomena tersebut, laju perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat. Hal ini terlihat dari jumlah bank syariah yang semakin bertambah dalam periode 1999-2001, dana yang terhimpun serta pembiayaan yang dilakukan bank syariah. Jika pada tahun 1996 dana masyarakat yang terhimpun pada perbankan syariah mencapai Rp 396,58 milyar, pada tahun 2000 telah mencapai Rp 1, 04 trilyun, hingga Juni 2001 telah mencapai 1, 45 trilyun. Demikian dari sisi pembiayaan, di mana pada tahun 1996 hanya mencapai Rp 312,15 milyar, pada tahun 2000 melonjak menjadi 1,27 trilyun, dan pada Juni 2001 telah mencapai Rp 1, 7 4 trilyun. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia mulai tertarik pada pembiayaan yang dijalankan oleh bank syariah. Hal inipun memacu PT Bank Bukopin ikut meramaikan perbankan syariah dengan membuka kantor cabang syariahnya pada akhir 2001.Sektor pembiayaan pada bank syariah pada dasamya berlandaskan tiga konsep: ( 1) jual beli, (2) bagi hasil dan (3) qard. Pada saat ini, pembiayaan yang menjadi primadona bagi kebanyakan nasabah PT Bank Bukopin Cabang Syariah adalah pembiayaan murabahah, yang berlandaskan konsep jual beli. Hal ini terlihat dari pembiayaan murabahah pada PT Bank Bukopin Cabang Syariah yang pada bulan Juni 2003 mencapai Rp 68 milyar, sedangkan pembiayaan mudharabah hanya mencapai Rp 908 juta.Di dalam pembiayaan murabahah yang berlandaskan prinsip jual beli, bank mengambil keuntungan dari mark up atas harga dasar barang yang dijual kepada nasabah. Sementara pada pembiayaan murabahah, bank memperoleh keuntungan berdasarkan bagi hasil dari pendapatan proyek nasabah yang telah disepakati kedua belah pihak pada awal perjanjian, dengan memperhitungkan internal rate of return (IRR) atas bagi hasil tersebutPada pembiayaan murabahah, jaminan disyaratkan sementara pada pembiayaan mudharabah, jaminan tidak disyaratkan karena dalam hal ini bank ikut melakukan investasi, sehingga risiko kerugian pun akan ditanggung oleh bank. Hal ini berarti tingkat risiko yang dihadapi oleh bank syariah dalam pembiayaan mudharabah lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan murabahah, karena pembiayaan mudharabah sangat tergantung pada pendapatan nasabah.Namun demikian, untuk plafond, jangka waktu dan rate yang sama, pembiayaan mudharabah lebih menguntungkan dibandingkan dengan pembiayaan murabahah, walaupun risiko ketidakpastiannya tinggi."

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka (11) dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam penyaluran kredit, bank dapat bekerjasama dengan lembaga/perusahaan lain. Pada prakteknya, penyaluran kredit berdasarkan pola kerjasama dibedakan menjadi dua yaitu channeling dan executing. Pada pola channeling, kredit diberikan kepada debitur melalui lembaga/perusahaan lain (agen). Fungsi agen dalam pola channeling ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama. Dalam hal ini agen bertindak dalam kapasitasnya berdasarkan kuasa untuk dan atas nama bank/kreditur. Berbeda dengan channeling, dalam executing debitur adalah agen tersebut langsung. Hubungan hukum antara agen dengan nasabahnya (end user) adalah hubungan hukum yang terpisah dengan hubungan hukum antara bank dengan agen. Dapat disimpulkan bahwa aspek hukum yang sangat penting dan mendasar dalam pelaksanaan kredit dengan pola kerjasama adalah mengenai kedudukan hukum, hubungan hukum, serta hak dan kewajiban para pihak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang dikenal juga dengan istilah penelitian kepustakaan. Data yang didapat akan dianalisa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan kemudian akan dikaitkan dengan kaidah-kaidah yang ada dalam konsep kerjasama penyaluran kredit dengan pola channeling, sehingga diharapkan dapat memberikan suatu analisis logis.

---

Credit is the provision of money or bills are similar based on the approval or lending agreement between bank with other parties that require the borrower to repay the debt after a certain period with the provision of interest, as defined in Article 1 point (11) of Law Number 10 Year 1998 regarding Amendment of Law Number 7 Year 1992 on Banking. In credit distribution, banks could cooperate with other agency/company. In practice, credit distribution based on the pattern of cooperation is divided into channeling and executing. In channeling patterns, credit given to debtor through the institution/other companie (agent). The function of channeling agent is established in the Cooperation Agreement. In this case the agent acting in his capacity based on the authorization for and on behalf of the bank/creditor. In contrast to the channeling, in executing pattern the agent is debtor. Legal relation between the agency and its customers (end users) is a separate legal relation with the legal relation between bank and the agent. It can be concluded that legal aspects which is very important and fundamental in the implementation of credit with the pattern of cooperation is legal positions, legal relations, and the rights and obligations of the parties. This study uses normative research methods also known as library research. All data will be analyzed in accordance with the applicable law and then be linked with the existing rules within the concept of cooperation of credit distribution with channeling patterns, which is expected to provide a logical analysis."

"Kepailitan diharapkan menjadi upaya terakhir penyelesaian masalah utang-piutang yang dapat dilaksanakan dengan mudah, cepat dan efektif. Untuk itu Undang-Undang Kepailitan menggunakan lembaga lelang sebagai alternatif utama untuk penjualan (eksekusi) harta pailit. Di samping itu jika lelang tidak tercapai dimungkinkan dilakukan penjualan di bawah tangan oleh Kurator dengan izin Hakim Pengawas. Meskipun pada dasarnya lelang mempunyai asas-asas yang sangat tepat sebagai sarana penjualan harta pailit, tetapi dalam pelaksanaannya ternyata tidak selalu demikian. sehingga menimbulkan tambahan biaya yang akan membebani harta pailit. Jadi sering terjadi sudah beberapa kali dilelang, harta pailit, tidak terjual. Dalam hal jika sudah dilakukan lelang, tidak terjual juga, maka Undang-Undang Kepailitan memberikan alternatif penyelesaian dengan cara penjualan di bawah tangan, yang harus dengan izin Hakim Pengawas. Undang-Undang Kepailitan sendiri tidak memberikan kriteria apa dan bagaimana yang dimaksud dengan penjualan di bawah tangan. Sehingga dalam prakteknya, Kurator mencari jalan keluar sendiri, yang mana agar bisa diterima oleh Hakim Pengawas dengan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang ada. Yang dilakukan oleh Kurator untuk melakukan penjualan di bawah tangan didahului dengan melakukan penilaian atas harta pailit yang dilakukan oleh Penilai Independen, meminta persetujuan para Kreditor, sehingga akan didapat harga yang wajar.

---

Bankruptcy becomes significant problem in Indonesia as the monetary and economic crisis in 2008. Bankruptcy is expected to be a last resort debt-settlement issues that can be implemented easily, quickly and effectively. For that use the Bankruptcy Act as the main alternative auction institutions for bankruptcy asset sales. Besides, if the auction is not possible to be achieved unofficial public auction (direct sale) with the permission of the Supervisory Judge. Although basically the auction has principles that is appropriate as a means of bankruptcy asset sales, but its execution was not always so. Often there is an auction sale of the assets of bankrupt (bankruptcy assets execution) does not occur because there are no bids, or bidders only one person, resulting in additional costs which will burden the bankruptcy assets. This happens because the auction is not fully understood by society and the lack of dissemination of information about the auction. In case if you've done an auction, not sold as well, so by the Bankruptcy Act provide alternative solutions by way of sale unofficial public auction (direct sale) to the assets of bankrupt, which should be with the permission of the Supervisory Judge. Bankruptcy Act itself does not provide criteria for how and what is meant by the sale under the counter. Thus, in practice, the curator looking for a way out themselves, which in order to be accepted by the Supervisory Judge rules to not infringe existing legislation. Conducted by the curator to make direct sale preceded by conducting assessments of the bankruptcy assets conducted by the Independent Appraiser, requested approval of its creditors, which will get a fair price."

"Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dalam dasawarsa terakhir telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Sebagai negara dengan penganut agama Islam terbanyak di dunia masa depan Bank Syariah sangat menj anj i kan dan karenanya pemerintah terutama Bank Indonesia sedang bergiat melakukan pembenahan bank syariah baik yang berdiri sendiri maupun yang merupakan cabang syariah clari Bank umum konvensional. Karakteristik utama Bank Syariah adalah operasional dengan berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah dengan sistem jual-beli dan bagi hasil serta mengharamkan riba. Salah satu produk yang menjadi unggulan Bank Syariah adalah Dana Talangan Haji yang dalam pelaksanannya dilakukan bersama dengan layanan jasa perbankan Pengurusan Pendafaran Haji bagi Nasabah yang memerlukan pinjaman dana untuk membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) agal' memperoleh Seat Perjalanan, Haji.Akad yang dipergunakan untuk yang pertama adalah Akad Qardh Dana Talangan Haji dan untuk yang kedua adalah Akad Ijarah Pengurusan Pendaftaran Haji. Kedua Akad (perjanjian) pernbiayaan tersebut secara formal dibuat terpisah rneskipun sesungguhnya secara materiil merupakan dua Akad yang menyatu satu sama lain. Pokok permasalahannya adalah Apakah klausul dalam Akad Qardh Talangan Haji dan Akad Ijarah Pengurusan Pendaftaran Haji Bank Syariah Mandiri telah memenuhi ketentuan akad pembiayaan berdasarkan prinsip syariah Serta kaidah hukum perjanjian serta Bagaimana keduclukan Nasabah Bank Syariah Mandiri dalam perjanjian baku Akad Qardh Talangan Haji dan Akad Ijarah Pengurusan Pendaftaran Haji Bank Syariah Mandiri. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian kualitatif normatif dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan dan buku-buku, didukung oleh data primer, sekunder serta bahan hulcum tertier Serta penelitian lapangan melalui observasi dan wawancara.Hasilnya mendapatkan kesirnpulan pada prinsipnya Akad tersebut sangat bermanfaat bagi Nasabah Calon Jemaah Haji dan Biro Perjalanan Haji Kluusus, tetapi dalam akadnya masih mengandung klausul yang berlawanan dengan prinsip-prinsip syariah, tumpang tindih dan terclapatnya kekeliruan. Kedudukan Nasabah sangat lemah karena bunyi klausul pada umumnya bersifat sepihak dan adanya jaminan berlapis yaitu Rekening Giro Nasabah dan Surat Aksep, sebagaimana tertuang dalam tesis ini."

"Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi pengawasan, selain itu fungsi legislasi danfungsi anggaran. Dalam melaksanakan fungsinya Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Fungsi dan hak Dewan Perwakilan Rakyat itu diatur dalam Pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang danAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dijalankan pemerintah. Dalammenjalankan fungsinya, Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkanDewan Perwakilan Rakyat. DPR berhak untuk melakukan penyelidikan terhadappelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa,dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tim Pengawas pengusutan kasus Bank Century DPR merupakan pelaksanaan hakpenyelidikan DPR hasil sidang paripurna angket Bank Century. Sidang Paripurna Angket Bank Century menyimpulkan bahwa bail out Bank Century patut diduga melanggarhukum. Walaupun DPR berhak melakukan penyelidikan, namun hasil penyelidikan DPR tidak dapat dipergunakan sebagai bukti di pengadilan. Proses penyelidikan DPR adalah proses politik yang mencerminkan pandangan mayoritas fraksi di DPR. Meskipundemikian, pemerintah harus sungguh-sungguh memperhatikan proses politik tersebut, karena Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannyaoleh Majelis Permusyaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, bila dalampenyelidikan yang dilakukan DPR ditemukan fakta-fakta yang menyakinkan bahwa, Presiden dan/atau Wakil Presiden bertanggungjawab. Selanjutnya DPR berhak untukmenyatakan pendapat. Atas pendapat DPR tersebut, apabila Mahkamah Konstitusimemutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaranhukum. DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usulpemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis PermusyawaratanRakyat.

---

House of Representatives has a supervisory function, in addition to legislative and budgetary functions. In performing its functions the House of Representatives hasthe right of interpellation, the right questionnaire, and the right to express an opinion. Functions and rights of the House of Representatives was set forth in Section 20A Constitution Act 1945. Audit function is conducted through the supervision over the implementation of laws and Budget of the State-run government. In performing its functions, the President cannot freeze and or dissolve the House of Representatives. Parliament is entitled to conduct an investigation of the implementation of laws and/or government policies relating to the important, strategic and broad impact on society, nation and the state is allegedly contrary to laws and regulations. The Supervisor committee investigating a case questionnaire Century Bank House is a House investigation into the implementation of rights based on Questionnaire Plenary Session on the bail out of Century Bank. Questionnaire Plenary Session concluded that Century Bank bail-out should be suspected of breaking the law. Although Parliament has the right to investigate, but the results of the House investigation cannot be used as evidence in court. House of Representatives inquiry process is a political process which reflect the views of the majority faction in parliament. Nevertheless, the government must seriously consider the political process, because the President and I or the Vice President may bed is missed in his term by the People's Assembly at the proposal Houseof Representatives, when the House of Representatives conducted an investigationwhich found the facts are convincing that the President and/or the Vice President accountable. Furthermore, the Parliament is entitled to our opinion. On the opinionthat the Parliament, when the Constitutional Court decides that the President and/orVice President proved to have violated the law. Parliament held a plenary session to continue the proposed dismissal of the President and I or Vice President to the People's Consultative Assembly."