Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, Propinsi DKI Jakarta berwenang untuk melakukan bermacam-macam Pajak Daerah, antara lain Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Restoran serta Pajak Hiburan. Untuk pemungutan pajak-pajak daerah tersebut disusun Dinas Pendapatan Daerah yang secara struktural sampai ke tingkat Kecamatan. Di wilayah Propinsi DKI Jakarta tidak terdapat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang bersifat otonom. Untuk mencegah timbulnya berbagai implikasi yang lebih luas, maka dalam operasional pemungutan pajak di Seksi Pendapatan Daerah Kecamatan ada beberapa hal yang paling mendesak harus diperbaiki. Hal-hal tersebut adalah yang menyangkut kelembagaan, sumber daya manusia dan sarana prasarana. Permasalahan pokok pada penulisan tesis ini adalah bagaimanakah implikasi kelembagaan, Pendapatan Daerah Kecamatan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemungutan Pajak Daerah. Tujuan penulisan tesis ini untuk mendiskripsikan dan menjelaskan kondisi kelembagaan Seksi Pendapatan Daerah Kecamatan dan implikasinya terhadap pemungutan Pajak Daerah, serta antisipasinya terhadap perubahan-perubahan yang terjadi akibat berubahnya kebijakan di Dipenda DKI Jakarta dan Seksi Pendapatan Daerah Kecamatan. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara mendalam dengan sejumlah informan. Analisis yang dilakukan bersifat kualitatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Seksi PDK Tingkat Kecamatan di Suku Dinas Pendapatan Kotamadya Jakarta Selatan berperan dalam keberhasilan pemungutan pajak daerah. Hal ini tercermin dari konfigurasi penerimaannya sebesar 2.28 %. Namun faktor kelembagaan pemungutan Pajak Daerah Tingkat Kecamatan pada saat ini banyak menimbulkan berbagai implikasi yang kurang kondusif. Implikasi yang paling menonjol adalah bahwa dengan pemberian tugas dari Dinas dan Suku Dinas serta Kecamatan yang sering berbenturan dan tumpang tindih dengan tugas pokok yang ada, maka tugas pokok yang ada sering kali tertinggal. Akibatnya pemungutan Pajak Daerah kurang efektif."

"Taman kota sebagai bagian dari ruang terbuka publik, memiliki peran penting dalam menyelaraskan pola kehidupan kota yang sehat. Taman kota memiliki fungsi ganda yaitu fungsi sosial dan fungsi estetika, yang memberikan manfaat yaitu sebagai wadah aktivitas sosial, paru-paru kota, dan juga memperindah wajah kota. Kebayoran Baru merupakan kota taman (Garden City) pertama di Indonesia yang dirancang oleh arsitek lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas taman kota di Kecamatan Kebayoran Baru, baik sebagai fungsi sosial maupun sebagai fungsi estetika serta untuk melihat hubungan kualitas taman kota dengan karakteristik lokasi pelayanan publik, yang dilihat dari locational efficiency, locational accessibility, dan personal accessibility dari taman tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan keruangan. Hasil penelitian didapatkan kualitas taman kota sebagai ruang publik di Kecamatan Kebayoran Baru, sebagian besar memiliki kualitas fungsi sosial dan kualitas fungsi estetika yang termasuk kategori sedang. Hubungan kualitas taman kota dengan karakteristik lokasi pelayanan publik beragam. Hal ini disebabkan kualitas fungsi sosial juga terpengaruh dari kualitas fungsi estetikanya. Namun, kualitas fungsi estetika yang baik saja tidak cukup untuk menjadi penentu keberhasilan taman sebagai fungsi sosial, apabila tidak disertai dengan lokasi yang efisien dan mudah dicapai oleh pengguna ruang publik.

---

As a part of public open space, city parks have an important role in aligning the pattern of a healthy city life. City park has double functions those are social function and aesthetic function, which provide various benefits such as a place for doing social activities, city lungs, and also beautify the city faces. Kebayoran Baru is a first garden city in Indonesia who designed by local architect. This study aims to determine the quality of the city parks in the District of Kebayoran Baru, both as social function and aesthetic function, and also to see the correlations of city parks quality with characteristics of public services location, which is explored from ‘locational efficiency, locational accessibility, and personal accessibility’ of the parks. This research is a descriptive study using a spatial approach.

The study results showed the quality of city parks as public spaces in the District of Kebayoran Baru, mostly have quality both of the social function and aesthetic function are classified as moderate quality. The correlations between quality of city parks and characteristics of public services locations are diverse. This is due to the quality of social function was also detracted from the quality of aesthetic function. However, the good quality of aesthetic function alone is not enough to be a determinant of successful parks as social function, if not accompanied by an efficient location and easily accessible by public space users."

"Situ adalah kawasan resapan air yang perlu mendapat perlindungan karena berfungsi sebagai penyangga kehidupan dan memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang potensial. Banyak penduduk di sekitar situ yang memanfaatkannya sebagai sumber ekonomi seperti usaha perikanan, sebagai sumber air baku, sumber irigasi, perhubungan dan tempat rekreasi. Situ juga menjadi penampungan massa air terutama pada saat curah hujan tinggi sehingga situ juga berperan sebagai pengendali banjir.Permasalahan yang dihadapi situ-situ di wilayah Jabodetabek adalah semakin cenderung terjadinya penyusutan luas situ, terutama akibat permukiman ilegal sehingga menimbulkan permasalahan kekumuhan lingkungan, selain itu pencemaran situ oleh berbagai aktivitas masyarakat di sekitar situ. Dalam upaya pengelolaan situ-situ yang ada di Kota Depok, pada tahun 1999 telah dikeluarkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Depok Nomor 821.29/71/Kpts/Huk/1999 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengendalian, Pengamanan dan Pelestarian Situ-situ. Namun, ternyata permasalahan yang dihadapi oleh situ-situ di Kota Depok masih belum dapat diselesaikan. Sehingga menimbulkan pertanyaan:(1) Mengapa kelembagaan pengelola situ yang ada selama ini tidak mampu mengatasi permasalahan yang ada ?; (2) Kelembagaan yang bagaimana yang diharapkan mengelola situ-situ yang ada di Kota Depok, khususnya situ Rawa Besar ?Penulisan Tesis ini bertujuan untuk : (1) Menggali informasi mengenai pelaksanaan pengelolaan situ-situ di Kota Depok, khususnya Situ Rawa Besar dan sekitarnya yang telah dilaksanakan selama ini oleh Kelompok Kerja Pengendalian, Pengamanan dan Pelestarian Situ-situ di Kota Depok; (2) Mencari alternatif kelembagaan pengelola situ dalam upaya mengatasi permasalahan lingkungan yang dihadapi.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Populasi penelitian ini adalah dinas/instansi yang menangani pengelolaan situ-situ di Kota Depok sesuai dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Depok Nomor 821.29/71/Kpts/Huk/1999. Sampel penelitian ditentukan dari populasi yang ada, pilihan ditentukan pada unsur dinas/instansi yang mengelola situ. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah mereka yang secara purposif terpilih menjadi sampel penelitian, yaitu pejabat atau staf dari dinas/instansi yang terlibat dalam pengelolaan situ-situ masing-masing 3 orang dari dinas/instansi. Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah : (1) kewenangan; (2) koordinasi; (3) sumber daya manusia; (4) pendanaan; dan (5) teknologi. Analisis dilakukan terhadap (1) lembaga pengelola situ di Kota Depok dan; (2) pengelolaan situ di Kota Depok.Hasil pembahasan: dalam rangka meningkatkan kemanfaatan dan kelestarian situ-situ, Pemerintah Kota Depok membentuk Kelompok Kerja Pengendalian, Pengamanan dan Pelestarian Situ-situ, dan menerbitkan berbagai peraturan yang mendukung upaya pelestarian situ, namun dalam pelaksanaannya belum mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi; hal ini dikarenakan (1) adanya situasi saling mengandalkan terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Depok dan Pemerintah Pusat; (2) koordinasi antar instansi dirasakan masih belum efektif; (3) terbatasnya jumlah dan kemampuan sumberdaya manusia dalam pengelolaan situ-situ di Kota Depok; (4) terbatasnya APED Kota Depok menyebabkan tidak optimalnya pengelolaan situ-situ di Kota Depok, khususnya Situ Rawa 6esar; (5) terkait dengan kondisi anggaran, teknologi yang diterapkan untuk mengelola situ tidak dapat dilaksanakan secara optimal.Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) Pelaksanaan pengelolaan situ-situ di Kota Depok, khususnya situ Rawa Besar, selama ini oleh Kelompok Kerja Pengendalian, Pengamanan dan Pelestarian Situ-situ di Kota Depok (Pokja Situ Kota Depok), belum mencerminkan pengelolaan situ secara berkelanjutan. Lemahnya kapasitas kelembagaan pengelola selama ini dikarenakan kurangnya sumberdaya pengelolaan baik sumberdaya manusia, pendanaan, serta tidak efektifnya koordinasi antar instansi yang terkait claim pengelolaan situ; (2) Untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh situ-situ di Kota Depok, perlu adanya penguatan terhadap kelembagaan koordinasi dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan sehingga memiliki kekuatan dalam menetapkan kebijakan pengelolaan situ.Adapun saran dari penelitian ini adalah : (1) Dalam mengakomodasikan seluruh kepentingan sektor, strategi pengelolaan situ hendaknya dilakukan berdasarkan pendekatan ekologis, kelembagaan serta sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, yang direalisasikan dalam bentuk program-program yang terintegrasi; (2) Pengelolaan situ hendaknya dilakukan secara terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan sehingga ada rasa memiliki dari masyarakat, memahami adanya keuntungan yang akan dinikmati serta semakin meningkatkan tanggung jawab untuk menjaga kelestarian situ. Di tingkat Kota, pengelolaan situ hendaknya dilaksanakan oleh suatu wadah yang keanggotaannya terdiri dari berbagai unsur pemerintah dari berbagai tingkatan serta unsur masyarakat yang mewakili organisasi-organisasi yang ada di kawasan situ.

---

Situ or small lake is an area of water reservoir which needs protection because of its function as a life buffer and its potential richness of biological diversity. Many local residents around situ are benefited from its existence. They use It to fulfill their needs for a number of resources and services like fisheries, water supply, and source of Irrigation, provide a mode of transportation and an opportunity for recreation. Moreover, situ does not only become a water basin, but it also functions as a flood controller, especially when the heavy rainfall comes.

The problems faces by the small lakes in Jabodetabek areas are the size reduction and pollution. Increasing in population and other human Impacts on the lake catchments conditions may lead to a deterioration of lake environments. In the efforts of managing the existing lakes in Depok, in 1999 the Mayor of Depok issued the Decision Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Depok number 821.29/71/Kpts/Huk/1999 on the Establishment of Working Group on Controlling, Safeguarding and Preserving of the Small Lakes (known as Pokja Situ Kota Depok) . However, the lakes problems in Depok still) cannot be overcome that raising these following questions: (1) why has the existing institutional in lake management not been able to solve the present problems?; (2) what kind of institution is expected to manage the small lakes in Depok, especially for Situ Rawa Besar ?

The population of this research is government Institution which run the small lakes management in Depok based on the Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Depok number 821.29/71/Kpts/Huk/1999. The research samples are determined from the existing population; the choice taken on the elements of the institution which manage the small lakes. This descriptive research uses the qualitative approach. The respondents are those who purposively chosen being research samples, are officials of staff of the related Institutions managing the small lakes. The variables are (1) authority, (2) human resources, (3) financing, (4) coordination, and (5) technology.

The findings of the research are : to increase the utilization and preserving the small lakes, the Major of Depo City Establishment of Working Group on Controlling, Safeguarding and Preserving of the Small Lakes, and many regulations, but it was not effective yet because (1) the authorization made the Central Government and Local Government depended on each other; (2)inter institutions coordination is ineffective; (3) human resource was limited; (4) local financing was limited ; (5) technology was not optimal.

The conclusions of the research are (1) small lakes management in Depok City, especially Situ Rawa Besar, by Pokca Situ Kota Depok, didn't representative of sustainable lakes management. The weakness of management institution so far caused of lack of human resources and financial resources, and ineffectiveness of inter institution coordination ; (2) To solve the environmental problems which faced by the Depok's small lakes, it has to empowered inter institutions coordination.

To solve those problems, the small lakes management should be implemented comprehensively by involving community's participation and other Importance of related parties. It will encouraged growing the sense of belonging from community, understanding the existence of concrete enjoyable advantages, and also Increasing responsibility to keep the small lakes' preservation. On the city level, the small lakes management should be implemented by a forum which membership consists of various government's elements of various levels and elements of community which represent the existing organizations around the small lakes."

"Merebaknya virus corona (COVID-19) telah menyebabkan gangguan pada pola perjalanan dan aktivitas mobilitas.  Namun demikian, hal tersebut berubah pada saat epidemi virus ini mulai menurun. Pada periode Omicron, orang dianggap sudah memahami upaya pengurangan penyebaran virus dan mayoritas penduduk juga telah divaksin. Dengan penerapan protocol kesehatan, pekerja yang sebelumnya melakukan WFH sudah diharuskan WFO kembali. Wilayah pelayanan transportasi yang baik adalah apabila memiliki moda transportasi umum lengkap dengan kualitas yang baik. Dengan tujuan untuk mengetahui pola pemilihan transportasi umum berdasarkan kualitas pelayanan transportasi umum, studi ini menggunakan data sekunder dari instansi yang mengelola transportasi umum, dan kuesioner guna mengetahui karakteristik pelaku perjalanan dengan tujuan perjalanannya. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan tabulasi silang, sedangkan analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan spasial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada perjalanan jarak pendek, responden tidak memperhatikan kualitas pelayanan moda transportasi, namun menggunakan moda transportasi yang paling mudah didapat. Pada perjalanan jarak sedang, responden memilih moda transportasi umum yang paling mudah dijangkau jaraknya, namun tetap memperhatikan penerapan protokol kesehatan. Untuk perjalanan jarak jauh, responden memilih moda dengan tarif yang murah, pelayanan yang baik dan dengan penerapan protocol kesehatan yang ketat. Kesimpulan menunjukkan bahwa wilayah dengan kualitas pelayanan moda transportasi terbaik tidak berarti memberikan lebih banyak pilihan.  Hal ini disebabkan karena pemilihan moda transportasi umum dipengaruhi oleh tujuan, penggunaan waktu dan jarak perjalanan, serta profil ekonomi responden.

---

The outbreak of the coronavirus (COVID-19) has caused major disruptions to travel patterns and mobility activities. However, that situation changed when the epidemic of this virus began to decline. During the Omicron period, people considered to have understood more about this disease, and the majority of residents had been vaccinated. Therefore, by implementing the health protocol, workers who previously carried out Work From Home necessary to return to Work From Office. A good transportation service area is when it has complete public transportation modes of good quality. This study uses secondary data from agencies that manage public transportation, and questionnaires to determine the characteristics of travelers with their travel destinations. Data processing was carried out using cross-tabulations, while analysis was carried out using a spatial approach. The results showed that on short-distance trips, respondents not paying attention to the service quality of the transportation modes but used the most accessible. On medium-distance trips, respondents chose the public transportation mode that was the easiest to reach but still paid attention to the implementation of the health protocol. For long-distance trips, respondents choose a mode with low fares, good service, and the application of strict health protocols. The conclusion shows that the region with the best service quality of transportation modes does not necessarily provide more choices. The choice of public transportation mode is influenced by the destination, use of travel time and distance, as well as the economic profile of the respondent."

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang tingkat kepuasan pelanggan rawat jalan puskesmas kecamatan yang didasarkan pada kesenjangan antara harapan terhadap pelayanan dan persepsi tentang kualitas pelayanan yang diterima oleh masyarakat selaku pasien atau pelanggan dengan menerapkan metode SERVQUAL. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa kualitas pelayanan rawat jalan puskesmas kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Selatan belum sepenuhnya optimal dan belum mampu memberikan kepuasan pada pelanggannya serta menyarankan untuk perlu dilakukan perbaikan terhadap pelayanan yang terkait dengan dimensi bukti fisik, dimensi kehandalan dan dimensi jaminan. Selain itu perlu dilakukan peningkatan terhadap sarana pendukung dan penyusunan standar operasional prosedur yang mampu memberikan layanan berkualitas serta berorientasi pada pelanggan agar tercipta pelayanan rawat jalan puskesmas kecamatan yang mampu memberikan kepuasan kepada seluruh pelanggan.

---

This thesis is intended to obtain the description about the satisfaction level of sub district public health center out-patient`s based from comparing gap between aproduct?s perceived performance to the customer`s expectations about service quality by applied on SERVQUAL model approach. The result of this research shown that health service quality of outpatient?s in this place didn`t optimal and can`t provide the costumer satisfaction. It is suggested that services of tangible dimension, reliability dimension and assurance dimension need to be improve and be sides that by compiling operational standard of procedure and supporting instruments with focus in customer oriented until improve quality services which can extend satisfaction for the all customers."

"Banyak ahli menyatakan bahwa Tuberculosis kembali mengancam manusia. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, Bahkan menyebut tuberculosis sebagai global emergency sehingga semua negara harus menanganinya. Di Indonesia Tuberkulosis (TB) paru masih menjadi penyebab kematian nomor dua. Angka penderita TB paru di Indonesia diperkirakan 2,4 per seribu jumlah penduduk, yang sebagian besar belum datang berobat. Oleh karenanya untuk mengantisipasi masalah ini di Indonesia, Departemen Kesehatan RI melaksanakan Program Pemberantasan Penyakit Menular TB paru dengan strategi baru sejak tahun 1995. Penelitian ini bertujuan untuk evaluasi pelaksanaan Program Pemberantasan Penyakit Menular TB (P2TB) Paru pada Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan antara September 1995 sampai September 1996 dengan menghitung indikator-indikator keberhasilan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan program. Dari hasil analisis dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : Pelaksanaan Program P2TB Paru dalam hal penemuan penderita yang dilakukan puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru belum memberikan hasil yang baik. Pelaksanaan Program P2TB dalam hal pengobatan penderita yang dilakukan oleh puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru memberikan hasil yang cukup baik. Dari kuesioner dengan responden pasien TB paru di Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru memberikan hasil: Kepedulian penderita TB paru akan kesehatan belum cukup baik. Pengetahuan penderita TB paru mengenai TB paru umumnya sudah baik. Meskipun Program memberikan obat secara cuma-cuma, penderita umumnya masih merasa keberatan akan biaya berobat ke puskesmas."