Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilakukan karena perkembangan kejahatan atau penyalahgunaan narkoba dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Masalah narkoba perlu mendapat penanganan yang lebih komprehensi sehingga dibutuhkan pengembangan organisasi baik ditingkat pusat ataupun daerah secara proporsional. sehingga menarik perhatian peneliti untuk mengadakan penelitian terhadap Implementasi Kebijakan Strategi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di BNP dan BNK/Kota. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Strategi Nasional P4GN di BNP dan BNK/Kota dan faktor-faktor penghambat mplementasi Kebijakan Strategi Nasional P4GN di BNP dan BNK/Kota.Penelitian dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner ke 20 BNP dan 105 BNK/Kota dan mengadakan wawancara mendalam kepada Kabag Organisasi & Kepegawaian, BNP NAD dan BNP Kalimantan Barat.Teori yang digunakan untuk melakukan analisis dalam penelitian ini adalah teori George C. Edward III dan Van Meter & Van Horn yang terdiri dari variabel komunikasi, sumberdaya, struktur birokrasi, kecenderungan, hubungan antar organisasi serta pelaksanaan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan strategi nasional P4GN di BNP dan BNK/Kota secara umum belum berjalan dengan baik. Apabila dilihat dari masing-masing variabel kebijakan menunjukkan adanya perbedaan dalam keberhasilan implementasi program P4GN tersebut. Faktor komunikasi, struktur birokrasi, kecenderungan, hubungan antar organisasi, pelaksanaan program sangat baik dan mendukung sekali atas kebijakan tersebut. Hanya faktor sumberdaya-sumberdaya (SDM, dana, sarana prasarana) belum mendukung keberhasilan implementais kebijakan stranas P4GN di BNP dan BNK/Kota.

---

This study is conducted since the development of crime, in particular drug abuse, indicates an increasing trend from time to time. The problem of drug abuse should be dealt with comprehensively, and needs a proportional development of organization at the central as well as the regional/ province level. This issue has attracted the researcher to conduct a study on the implementation of the Strategic National Policy on the Prevention and Eradication of Drugs Abuse an Illicit Trafficking at the levels of BNP BNK/Kota.This study was conducted by distributing questionnaires to 20 BNP and 105 BNK/Kota, including in depth interviews with the Heads of Organization & Personnel Divisions, BNP NAD and BNP of West Kalimantan. The theory of analysis is based on the theories of George C. Edward III, as well as Van Meter & Van Horn, consisting of variables related to communication, resources, structure of bureaucracy, trends, inter-organizational relations, and program implementation.The outcomes of the study indicate that the implementation of the strategic national policy on the prevention and eradication of drug abuse and illicit trafficking at BNP and BNK/Kota is not generally running well. Looking at the variables respectively, there is a difference in the successful implementation of the program. Factors related to communication, bureaucracy structure, trends, inter-organizational relations and the program implementation are very well applied and strongly support the policy. Only the factors related to resources (human resources, funds, facilities and infrastructure) do not yet support the successful implementation of the national strategic policy against drug abuse."

"Penelitian ini dilakukan karena adanya jumlah peningkatan jumlah kasus narkoba yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Penanganan permasalahan narkoba merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Badan Narkotika Nasional sebagai focal poin dalam penanganan masalah narkoba di Indonesia telah menetapkan Surat Keputusan No: Skep/92/XII/2004/BNN tentang Strategi Nasional P4GN yang dapat dijadikan pedoman/acuan bagi instansi pemerintah dan organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang narkoba dalam melakukan upaya-upaya P4GN dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia bebas narkoba 2015.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Strategi Nasional P4GN pada instansi anggota BNN dan untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi dalam implementasi Strategi Nasional P4GN pada instansi anggota BNN. Penelitian ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner ke 28 (dua puluh delapan) instansi anggota BNN, yang memberikan jawaban atas kuesioner tersebut ada 16 (enam belas) instansi anggota BNN, dan melakukan wawancara mendalam kepada informan kunci yaitu Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Biro Umum Sekretariat Lakhar BNN, Direktur Pengawasan Napza Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, dan Staf Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Analisis data dilakukan dengan metode kuantitatif dan kualitatif (gabungan). Teori yang digunakan untuk melakukan analisis data yaitu teori George C. Edward III yang terdiri atas variabel komunikasi, variabel sumber-sumber, variabel sikap/kecenderungan, variabel struktur organisasi, teori Donald S. Van Meter dan Van Horn yaitu variabel hubungan antar organisasi, serta ditambah dengan variabel pelaksanaan program. Hasil penelitiannnya menunjukkan bahwa kebijakan Strategi Nasional P4GN telah dikomunikasikan dengan baik kepada petugas/pegawai yang menangani bidang P4GN pada instansi anggota BNN, begitu juga dengan sumbersumber, sikap, struktur birokrasi, hubungan antar organisasi, dan pelaksanaan program juga dilaksanakan dengan sangat baik dan mendukung atas implementasi kebijakan tersebut pada instansi anggota BNN. Namun demikian dalam imlpementasi kebijakan tersebut masih terdapat beberapa hambatan yang dihadapi.

---

This study was conducted since there had been a significant increase in drug cases from year to year. Dealing with drug problems is the responsibility of the society as a whole. The National Narcotics Board as the focal point related to drug problems in Indonesia has issued a Decree No.: SKEP/92/XII/2004/BNN on the National Strategy in the Prevention and Eradication of Drug Abuse and Illicit Trafficking as a reference for government agencies, including social organizations in the prevention and eradication of drug abuse and illicit trafficking as a realization of a Drug-free Indonesia in 2015.The purpose of the study is to know how the National Strategy on the Prevention and Eradication of Narcotics, Psychotropic Substances and other Addictive Substances is implemented at the Member agencies of BNN. Also to identify the obstacles encountered related to the implementation. The study is conducted through distribution of questionnaires to 28 Member agencies of BNN, but only 16 responded to the questionnaire; in depth interviews were also conducted on key informants, i.e. Heads of Organization and Personnel Divisions, Bureau of General Affairs, Secretariat of the BNN Executive Office, Director of the National Agency of Food and Drugs, Republic of Indonesia, Staff of the Directorate General of Immigration, Department of Justice and Human Rights. Data analysis was made through a combination of the quantitative and qualitative methods. The theory applied here is the theory of George Edward III, consisting of variables of communication, resources, attitudes/trends, organizational structure, including the theory of Donald S. Van Meter and Van Horn related to the variable on inter-organizational relation, and added with a variable on program implementation. The outcome of the study shows that the policy on the National Strategy related to the Prevention and Eradication of Drug Abuse and Illicit Trafficking has been well communicated to the officials of the related Member agencies of BNN dealing with the prevention of drug abuse; in addition, resources, attitudes, structure of bureaucracy, inter-organizational relations, as well as program implementation were carried out very well and supported. However, there are still obstacles that are encountered in the implementation of the national strategy."

"Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sangat memburuk. Perkembangan dari tahun ke tahun rata-rata mengalami kenaikan 51% (Data mabes Polri , Juni 2005). Penelitian ini mengevaluasi permasalahan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan strategi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di Indonesia dengan menghitung efektifitas outcome atau dampak dengan output hasil nyata implementasi menggunakan regresi berganda dengan program SPSS Versi 14.Dalam teori evaluasi untuk kebijakan publik dibagi menjadi dua tugas yang berbeda. Pertama, evaluasi ditujukan untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampak atau pengaruhnya. Kedua, evaluasi ditujukan uutuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebeiumnya. Dari penjelasan pada latar belakangan nampaknya terdapat hubungan antara dampak (endogen) dari implementasi kebijakan P4GN di dalam rnasyarakat dengan hasil nyata (eksogen) yang telah dicapai akibat dari implementasi kebijakan P4GN. Adapun standar atau kriteria yang ditetapkan sebagai dasar evaluasi adalah semua output dari implementasi kebijakan P4GN berdasarkan Kepres No. 17 tahun 2002. Mengacu pada ketentuan UNODC (United Nations Organization of Drug Convinion) dalam penelitian BNN dan P4LP-UI, menyatakan bahwa penyalahgunaan narkoba yang merupakan dampak implementasi P4GN ditentukan dan dihitung dari mereka yang terlibat menyalahgunakan narkoba.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penegakan hukum secara signifikan sangat berpengaruh terhadap penurunan jumlah masyarakat yang terlibat narkoba. Program pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba masih perlu ditingkatkan dan disempurnakan agar dapat diimplementasikan secara efektif.

---

Drug abuse conditions in Indonesia progressively get worse. The growths of drug abuse mount by significant every years. Case data of drug abuse from State of Police Headquarter of Republic Of Indonesia from 1997 up to 2005, increase 50.1% per year (Data of Mabes Polri, June 2005), This research evaluate the problems of related to policy of prevention and eradication of illegal distribution and drug abuse in Indonesia recognized with the P4GN policy by measuring relation between the outcome or policy affect by the output or result of reality of policy implementation with multiple regression using SPSS 14 version.The evaluation theories to public policy become two different duty. First, evaluate addressed to determine the consequence what generated by that policy by depicting impact or its influence. Second, evaluation addressed to assess the efficacy or failure fiom that policy of pursuant to standard or criterion which have been specified previously. As for standard or criterion specified by as base evaluate is all output from implementation of policy P4GN of pursuant to Kepres No. 17 year 2002. Policy pickings more refer at "real manifestation" from policy public, things which is in fact conducted] by according to decision fiom policy statement.Result of research indicate that the implementation is straightening of law by significant is very having an effect on to degradation of amount of society in concerned drug. Prevention program, eradication of illegal distribution and drug abuse still require be improving and completing so that earning implementation effectively."

"Penelitian ini berfokus pada peningkatan kinerja dalam kerangka 7'S Mc Kiney Satuan Tugas Airport Interdiction BNN yang berada di bandara udara internasional Soekarno-Hatta, Jakarta dalam melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Model operasional menggunakan wawancara mendalam dengan informan pemangku kepentingan BNN, dan 19 orang anggota satgas yang mewakili masing-masing unit kerja. Satgas Airport Interdiction merupakan implementasi Keppres 17 tahun 2002 dan Perpes 83 tahun 2007 sebagai bentuk operasional pelaksanaan P4GN yang bertugas berkoordinasi dalam pengawasan pemberantasan, pencegahan peredaran gelap narkoba melalui bandara udara internasional. Penelitian ini didasari atas fokus masalah faktual karena masih ada kesenjangan antara mekanisme yang tertuang dalam aturan (Skep Ketua BNN) dengan implementasi di lapangan. Dari analisis terhadap hasil wawancara, disimpulkan bahwa : 1) Strategi yang digariskan oleh BNN dalam pembentuk Satgas Airport Interdiction adalah pengawasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui bandara udara Internasional situasinya sangat mengkhawatirkan berkaitan dengan ketahanan nasional Indonesia. 2) Analisis Strategi, kurang dipedomaninya acuan pembentukan satgas atau Skep Ketua BNN untuk melaksanakan P4GN. 3) Analisis Struktur, menguatkan faktor komunikasi antara pimpinan dan barahan harus dieleminir. 4) Analisis Sistem, manajemen sistem harus memasukkan anggaran yang kuat untuk operasional dan unsur-unsur yang bersifat pengawasan melekat (waskat) pada setiap jenjang organisasi, diikuti dengan budaya organisasi dan nilai-nilai kepercayaan serta rasa memiliki yang tinggi. 5) Analisis Staf, bahwa pemenuhan petugas yang profesional didukung oleh struktur kerja dari anggota Satgas Airport Interdiction yang sesuai dengan bidang kerja dan kewenangannya. 6) Analisis Gaya/ Style, bahwa pimpinan dapat menerapkan penggunaan waktu dan berperilaku (behave) dalam mencapai tujuan dari satgas. 7) Analisis Keahlian/ Ketrampilan, ternyata banyak harapan dari anggota Satgas untuk dilakukan pelatihan dan keterampilan internasional, dengan memanfaatkan mitra kerja sama Satgas (instansi pemerintah maupun penyelenggara jasa angkutan bandara). 8) Analisis Nilai kersamaan, mewujudkan sikap profesionalisme dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing satuan anggota satgas akan mendukung analitik masing unit kerja

---

This study focuses on improving performance within the 7'S Mc Kiney framework of the BNN Airport Interdiction Task Force located at Soekarno-Hatta international airport, Jakarta in carrying out the eradication of drug abuse and illicit trafficking. The operational model uses in-depth interviews with BNN stakeholder informants, and 19 members of the task force representing each work unit. The Airport Interdiction Task Force is an implementation of Presidential Decree 17 of 2002 and Perpes 83 of 2007 as an operational form of P4GN implementation which is tasked with coordinating the eradication and prevention of illicit drug trafficking through international airports. This research is based on the focus of factual problems because there is still a gap between the mechanisms contained in the rules (Skepticism of the Head of BNN) and implementation in the field.

From the analysis of the results of the interviews, it was concluded that: 1) The strategy outlined by BNN in forming the Airport Interdiction Task Force was the supervision of drug abuse and illicit trafficking through international airports, the situation was very worrying related to Indonesia's national security. 2) Strategy analysis, lack of guidelines for the formation of a task force or the Skep of the Head of the National Narcotics Agency to implement P4GN. 3) Structural analysis, strengthening the communication factor between the leadership and materials must be eliminated. 4) System Analysis, system management must include a strong budget for operations and elements that are inherent in supervision (waskat) at every level of the organization, followed by organizational culture and values of trust and a high sense of belonging. 5) Staff analysis, that the fulfillment of professional officers is supported by the work structure of members of the Airport Interdiction Task Force in accordance with their field of work and authority. 6) Analysis of Style / Style, that the leader can apply the use of time and behave (behave) in achieving the goals of the task force. 7) Expertise/Skills Analysis, it turns out that there are a lot of expectations from members of the Task Force for international training and skills, by utilizing the cooperation partners of the Task Force (government agencies and airport transportation service providers). 8) Analysis of the value of cooperation, realizing a professional attitude with various knowledge and skills possessed by each member of the task force will support the analysis of each work unit."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk membahas efektivitas pelaksanaan kerja sama di tingkat nasional yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Banyaknya instansi pemerintah dan komponen masyarakat yang bersama-sama dengan BNN dalam mendukung pelaksanaan program BNN, yang secara umum terbagi dalam bidang pencegahan, penegakan hukum, rehabilitasi dan penelitian, membutuhkan pendekatan yang komprehensif, efektif dan efisien. Untuk mengumpulkan berbagai data sekunder digunakan pendekatan Studi Dokumen yang dilanjutkan dengan mengolah data sekunder tersebut menggunakan metode Analisis Kualitatif dan SWOT.Pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh BNN harus memberikan manfaat baik dari segi program hingga peningkatan kemampuan bagi seluruh komponen bangsa yang bekerja sama dengan BNN. Dampak yang diharapkan melalui pelaksanaan kerja sama tersebut diharapkan dapat semakin memudahkan bagi BNN untuk melaksanakan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, termasuk di dalamnya untuk semakin meningkatkan kewaspadaan pada masyarakat terhadap penyalahgunaan Narkotika, terkoordinirnya wadah peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan anti penyalahgunaan Narkotika, terlaksananya pemutusan jaringan kejahatan terorganisir di bidang P4GN dan pelaksanaan rehabilitasi berbasis komunitas terapeutik maupun metode lain yang telah teruji keberhasilannya dan perawatan lanjutan bagi penyalah guna dan/atau pecandu Narkotika.

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to discuss the effectiveness of the implementation of cooperation at the national level which became an integral part in the implementation of the programs of prevention and eradication of drug abuse and illicit trafficking. The large number of the government agencies and community components which work together with BNN in supporting the implementation of the BNN rsquo s program including prevention, law enforcement, rehabilitation and research requires a comprehensive, effective and efficient approach. To collect various secondary data the researcher writer used Document Study approach and then followed by processing the secondary data using Qualitative Analysis and SWOT method.The implementation of cooperation conducted by BNN should give benefits either to program aspect or the improvement of all nation component 39 s ability for all components which have had cooperation with BNN. It is expected that through the implementation of the cooperation BNN will implement the program of prevention and eradication of drug abuse and illicit trafficking of Narcotics and Precursor of Narcotics easier, to increase the civic awareness on drug abuse, build well improvement of community participation in creating the environment of antidrug abuse, to implement the program of the termination of organized crime syndicates in the field of P4GN, to implement the therapeutic community based rehabilitation as well as other methods that have been tested for success and further treatment for drug abuse and or Narcotics addicts."

"Tesis ini berfokus pada langkah-langkah dan tindak lanjut serta Promosi keberadaan Call Center Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai Faktor yang Menyebabkan Rendahnya Peran Serta Masyarakat. Permasalahan ini saya angkat menjadi tesis karena dirasakan saat ini masyarakat belum banyak yang berperan serta melalui Call Center BNN yang terbuka secara penuh 24 jam. Tindak lanjut dan Promosi dilaksanakan setelah mengevaluasi laporan tahunan Badan Narkotika Nasiona, dan diharapkan dapat merubah kondisi masyarakat yang selama ini belum banyak berperan serta, menjadi lebih aktif dan mempergunakan Call Center BNN sebagai salah satu sarana untuk memecahkan permasalahan narkoba di masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah untuk mewujukan Indonesia Bebas Narkoba Tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain survey serta pendekatan sosiologis manajerial, yaitu sesuatu nyang dikerjakan dengan benar dan dengan cara yang benar.Hasil penelitian merekomendasikan bahwa BNN perlu menindaklanjuti dan mempromosikan keberadaan Call Center agar masyarakat berperan serta dalam penanganan narkoba melalui Call Center sebagai salah satu penunjangnya.

---

The thesis is focused on the steps and follow-up in the Promotion of the BNN Call Center as the causal factor of the community?s minimum involvement (from case studies at BNN and East Jakarta Municipality). This problem becomes the topic of this thesis since it appears that there is not much community participation in utilizing the BNN Call Center. The implementation of the follow-up and promotion process is based on an evaluation of a one year progress report, with the expectation of an active community involvement in utilizing BNN Call Center as one of the means in the solving of drug problems. The purpose is to assist in the realization of a Drug-Free Indonesia by 2015, as proclaimed by the government. This study utilizes the qualitative method through the legal as well as sociologicalmanagerial approach that is based on the prevailing legislation and community social participation in utilizing BNN Call Center and SMS Center.The outcome of the study recommends BNN to take further steps in socializing the Call Center with the aim to enhance community involvement as a supportive means in overcoming drug problems."

"Tulisan ini membahas tentang Strategi SWOT Dalam Pencegahan Relapse Melalui Analisis Peran Keluarga Pada Penyalah Guna Narkoba Di UPT Terapi Dan Rehabilitasi BNN. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan fakta bahwa tingkat peran keluarga dalam pencegahan relapse pada penyalah guna narkoba di UPT Terapi dan Rehabilitasi BNN tergolong rendah hal ini hal ini dikarenakan peran keluarga dalam memberikan dukungan kepada residen belum optimal. Berdasarkan dari Analasisi SWOT Strategi yang dapat dilakukan oleh BNN adalah Optimalisasi pemberdayaan edukasi keluarga mengenai akan pentingnya peran keluarga untuk menjaga sistem keluarga dalam mendukung pemulihan residen yang berkesinambungan dan peningkatan fasilitas pendukung system pelayanan dan program sebagai strategi dalam mencegah terjadinya relapse pada penyalah guna narkoba. Kendala-kendala pada peran keluarga dalam pencegahan relapse adalah : 1. Persepsi dan pola pikir keluarga terhadap penyalah guna narkoba masih negative; 2. Masih rendahnya nilai-nilai keagaman dalam keluarga; 3. Keluarga sebagai kelompok dukungan masih memiliki jarak terhadap residen; 4. Keluarga sebagai kelompok dukungan belum memberikan perhatian secara maksimal; 5. Interaksi keluarga dimana struktur didalam keluarga tidak memainkan peran dan fungsi masing-masing anggota keluarga; 6. Keseimbangan didalam keluarga tidak normal; 7. Batas-batas didalam keluarga tidak lagi dijalankan; 8. Ketidakjelasan Keluarga menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan perannya; 9. Adanya ketidakjelasan visi dan misi didalam keluarga; 10. Peran aktif keluarga dalam mengikuti FSG masih rendah; 11. Fasilitas ruang kunjung keluarga yang dapat menjaga privasi antara keluarga dengan residen belum optimal; 12. Waktu visit yang ditetapkan oleh lembaga tidak berdasarkan kebutuhan keluarga, sehingga kelompok dukungan kurang maksimal.

---

This thesis discusses about Strategic SWOT Analysis Through in Relapse Prevention Family Role of Drug Abusers of UPT Therapy and Rehabilitation of National Narcotics Agency. The method used in this research is a quantitative approach. Based on the results of the study found that the level of the role of families in preventing relapse in drug abusers at UPT Therapy and Rehabilitation of National Narcotics Agency is low. Caused the role of the family in providing support to resident is not optimal.

Based on the analysis of SWOT strategies that can be done by National Narcotics Agency (BNN) is the family education regarding optimization of empowerment of the important role of family to keep the family system in support of a sustainable recovery and improvement resident facilities and program support services system as a strategy to prevent relapse in drug abusers.

There are some impacts on the role of families in preventing relapse, they are: 1. Family perception and mindset of the drug abusers still negative; 2. Religious value in the family is still low; 3. Family as a support group still have a distance to the resident; 4. Support the family as a group have not been paying attention to the maximum; 5. Family interaction in families where the structure does not play a role and function of each member of the family; 6. Balance within the family is not optimal; 7. Boundaries no longer run in the family; 8. Family vagueness in carrying out his duties in accordance with the role; 9. Any lack of clarity in the vision and mission of the family; 10. Active role in following Family Support Group activity is still low; 11. Facility of visit’s family that can maintain privacy between families with resident is not optimal;12. Visit’s time defined by the institution is not based on the needs of the family, so the support group less than the maximum."

"ABSTRAKPenulisan ini dibuat untuk menganalisis program sosialisasi P4GN sebagai bentuk pencegahan penyalahgunaan narkotika pada sekolah-sekolah di Kota Depok. Fenomena ini dijelaskan dengan menggunakan konsep social crime prevention, partnership theory, teori sosialisasi, dan teori kontrol sosial. Hasil dari penulisan ini menunjukkan bahwa program sosialisasi P4GN melalui kegiatan focus group discussion dengan anggota OSIS sudah berjalan dan sejalan dengan konsep social crime prevention, selanjutnya hubungan kerja sama antara BNN Kota Depok dengan Pemerintah Kota Depok dan Dinas Pendidikan Kota Depok dapat dibuktikan dengan adanya surat kesepakatan bersama, namun kerjasama ketiga lembaga tersebut belum sesuai dengan partnership theory. Dan kontrol sosial pada anggota OSIS kepada teman sebayanya di sekolah belum berjalan dengan baik, karena anggota OSIS yang mengikuti kegiatan focus group discussion P4GN belum berperan sebagai kader anti narkotika pada lingkungan sekolah.

---

ABSTRACTThis writing is made to analyze P4GN socialization program as a form of prevention of narcotic abuse in schools in Depok city. This phenomenon will be explained with the following concepts social crime prevention, partnership theory, socialization theory and social control theory. The result of this writing shows that P4GN socialization program through focus group discussion with members of schools 39 student council OSIS has gone according to the social crime prevention concept, and the cooperation between BNN Depok City with the Depok City government and the Depok City Department of Education can be proven through the existence of the letter of agreement between the three, although their cooperation does not follow the partnership theory. Meanwhile, the social control of the members of student council to their peers have not gone well because the members of student council who joined the P4GN focus group discussion has not yet taken a role as anti narcotic cader in school environment."

"Peran Indonesia sangat besar dalam rangka pemberantasan peredaran gelap narkoba. Indonesia melalui BNN terus meningkatkan kerjasama dengan dunia Internasional dalam rangka melakukan pemberantasan peredaran gelap Narkoba. Salah satu Lembaga penegak hukum di luar negeri tersebut adalah National Narcotic Control China (NNCC). Antara BNN dengan NNCC terus meningkatkan kerjasama yang dilatar belakangi dengan adanya sebuah Memorandum of Understanding (MoU) untuk memberantas peredaran gelap dan penyelundupan narkoba. Dalam prakteknya pelaksanaan MoU saja tidak cukup, diperlukan koordinasi-koordinasi formal maupun informal untuk mendapatkan terobosan-terobosan dalam setiap penanganan kasus yang di hadapi. Koordinasi tersebut haruslah dilatar belakangi dengan rasa saling percaya dan saling menguntungkan, salah satu kasus yang di tangani dan di pecahkan antara BNN dengan NNCC adalah penyelundupan 1,4 juta ekstasi oleh Fredy Budiman. Dalam pengungkapan kasus tersebut, selain ada payung kerjasama MoU antara BNN dengan NNCC, dibutuhkan juga suatu kegiatan koordinasi yang dapat menciptakan terobosan-terobosan dalam memecahkan suatu permasalahan.

---

Indonesia is very large role in the framework of combating illicit drug trafficking. ndonesia through BNN continue to enhance cooperation with the international community in order to combat illicit trafficking of drugs. One of the law enforcement agencies abroad are National Narcotic Control China (NNCC). Between BNN with NNCC continue to enhance cooperation with the backdrop of a Memorandum of Understanding (MoU) to combat the trafficking and drug smuggling. In practice the implementation of the MoU is not enough,the necessary coordination-formal and informal coordination to get breakthroughs in any case handling in the face. In practice the implementation of the MoU is not enough, This coordination should be a background with mutual trust and mutual benefit, one of the cases were handled and solved between BNN with NNCC is 1.4 million ecstasy smuggling by Fredy Budiman. In the case of disclosure, in addition to an umbrella of cooperation MoU between BNN with NNCC, it needed a coordination activities to create breakthroughs in solving a problem."