Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan pedesaan merupakan salah satu elemen penting dalam pemulihan ekonomi nasional . Pembangunan perdesaan juga merupakan salah satu aspek penting dalam proses desentralisasi dan otonomi daerah yang sedang berlangsung...."

"Buku ini berfokus pada isu-isu di atas dan mengintroduksi strategi revitalisasi pedesaan, modernisasi pertanian dan pembangunan pedesaan dari lima aspek sebagai lembaga bisnis pertanian baru, sistem jaminan sosial pedesaan, budaya dan pendidikan pedesaan, model pemerintahan pedesaan, dan pembangunan desa asri. Di satu sisi, buku ini menganalisis secara sistematis evolusi kebijakan pembangunan pedesaan Tiongkok dan mempresentasikan secara komprehensif pencapaian besar reformasi pedesaan Tiongkok. Di sisi lain, buku ini membahas secara mendalam kekurangan dan kelemahan dalam pembangunan pedesaan Tiongkok di era baru, dan mengemukakan target tindakan penanggulangan, sehingga dapat memberi referensi untuk mempromosikan revitalisasi pedesaan, modernisasi pertanian dan pembangunan pedesaan secara komprehensif."

"Tujuan dilaksanakan kajian adalah untuk menyusun :Strategy Nasional Pembangunan Perdesaan" yang akan digunakan sebagai bahan masukan dalam rangka menyusun strategy/program dan kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010 -2014 bidang Pembangunan Perdesaan. Kajian ini memberikan penekanan yang cukup penting terhadap tinjauan teoritik dan pengalaman-pengalaman empirik yang relevan dengan topik kajian . Hal ini agara dapat diperoleh pemahaman konseptual yang benar dan kuat tentang pembangunan perdesaan . Pemahaman konseptual yang akan memberikan landasan yang kuat pula dlm mengiterpretasi dan menganalisis berbagai data kualitatif ataupun kuantatif . Untuk mendukung adan memperkuat tinjauan teoritis dan empirik dan kajian ini dilakukan juga penyusunan model dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Alat analisis yang dipergunakan adalah Analythical Hierarchy Process (AHP). Wilayah yg menjadi sample tinjauan lapangan kajian ini sebanyak sepuluh provinsi dengan total responden sebanyak 200 orang.Lingkup kajian difokuskan pd 5 bidang dlm kerangka pembangunan perdesaan dengan fokus pd masing -masing bidang . Hal ini disesuaikn dengan UU No. 17 th. 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional th. 2005 - 2025 dan mengkombinasikannya dengan UU No. 26 th. 2007 tentang Penataan Ruang . Setelah mengkonbinasikan hasil analisis model AHP dengan tinjauan teoritik dan empirik, maka pertama pembangunan ekonomi perdesaan difokuskan pd pengembangan sistem agribisnis (yg di dlmnya termasuk agroindustri). Pengembangan sistem agribisnis ini perlu didukung dengan berbagai faktor penggerak ekonomi . Jika merujuk pd RPJMN 2005-2025, maka penggerak tsb adalah akses informasi & pemasaran, lembaga keuangan , kesempatan kerja & teknologi; kedua pembanguna bidang sumber daya alam (SDA) & lingkunga hidup (LH) difokuskan pd upaya pemenuhan energi perdesaan dr sumber daya alam terbarukan yg ada; ketiga penbangunan bidang politik & kebijakan difokuskan pd upaya penciptaan iklim yg konduksif untuk beraktivitas & berusaha; keempat pembangunan bidang sosial & budaya difokuskan pd upaya pemberdayaan masyarakat; kelima pembangunan bidang fisik & tata ruang difokuskan pd upaya penciptaan keseimbangan hubungan perdesaan - perkotaan & keenam pembangunan bidang ketahanan pangan difokuskan pd upaya penyediaan lahan pertanian pangan yg berkelanjutan."

"In the Preamble of the 1945 Constitution made clear that the Indonesian government in running the development process that covers the entire nation and the entire country of Indonesia. Then the responsibility of development is a responsibility of all walks of Indonesia. A development process was clear that an active government role in a planned and implemented and sustained. Development in Indonesia covers all aspects of life, both in aspects of political, economic, social and cultural. Development will be successful if an activity that involves the participation of all communities within a country. Not only from the highest policy-making, planning, leadership, operational executor but also from the fishermen, laborers, farmers, small traders and others. So that development not only for the group or part of certain communities but to all citizens."

"Pembangunan Bendungan Temef di Desa Oenino Kecamatan Oenino dan Desa Konbaki Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan membutuhkan ketersediaan data curah hujan yang cukup panjang dan handal. Untuk mengatasi minimnya dan atau tidak tersedianya data hujan otomatis (ARR) serta data debit dalam beberapa tahun terakhir maka dapat digunakan data pengamatan satelit Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM). Keakuratan analisis curah hujan TRMM diperoleh apabila terdapat parameter kesesuaian dan kecocokan dengan data yang tercatat di pos hujan. Untuk DAS Temef, terdapat enam pos stasiun hujan yang ditinjau, yakni Stasiun Hujan Fatumnasi, Oeoh, Noelnoni, Polen, Nifukani, dan Batinifukoko. Perbandingan langsung dilakukan terhadap pengamatan data hujan untuk periode 20 tahun (1998-2018) terhadap data berbasis bulanan dan harian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola hujan pada produk data TRMM (versi 3B42V7) cenderung konsisten pada 3 pos hujan, yaitu Noelnoni, Fatumnasi, dan Batinifukoko. Pemeriksaan data TRMM untuk data hujan bulanan diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,505 – 0,813 dan untuk data hujan harian diperoleh tingkat faktor koreksi sebesar 0,0056 – 0,0129. Pada pemeriksaan data Hujan Harian Maksimum Tahunan (HHMT) didapatkan faktor koreksi 0,0298 – 0,2516. Data TRMM pada basis bulanan dan harian memberikan kesesuaian yang cukup baik dengan data dari 3 pos hujan, namun pada pemeriksaan data HHMT hasil yang kurang baik diperoleh untuk pos hujan Noelnoni."

"ABSTRAK Dilihat dari pertumbuhan pendudukk yang tinggi disertai dengan tingkat urbanisasi yang cukup tinggi pula, memberikan peran untuk mendorong perkembangan dan pertumbuhan suatu wilayah kota. Untuk itu prasarana dan sarana yang ada di suatu daerah harus dapat mengimbangi pertumbuhan penduduk serta urbanisasi yang tingg. Salah satu kebutuhan prasarana dan sarana transportasi adalah jalan, Depok merupakan sebuah daerah otonom barn hingga kini masih sangat sedikit memiliki jalan yang berstatus jalan desa. Untuk mendorong serta menunjang tercapainya sasaran pembangunan yang merata di seluruh wilayah Kota Depok maka pemerintah kota membuat kebijakan pembangunan jalan desa.
Pokok permasalahan yang berusaha diketengahkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimana proses implementasi kebijakan pembangunan jalan desa yang telah dilaksanakan di Kota Depok, Bagaimana persepsi masyarakat terhadap hasil kebijakan pembangunan jalan desa yang dicapai di Kota Depok, serta Seberapa besar pengaruh proses implementasi kebijakan terhadap hasil kebijakan pembangunan jalan desa di Kota Depok. Sementara tujuan dari penelitian ini adalah: Menganalisis proses implementasi kebijakan pembangunan jalan desa yang telah dilaksanakan di Kota Depok, Mengevaluasi persepsi masyarakat terhadap hasil kebijakan pembangunan jalan desa yang dilaksanakan di Kota Depok, serta Menganalisis seberapa besar pengaruh proses implementasi kebijakan terhadap hasil kebijakan pembangunan jalan desa di Kota Depok.
Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif deskriptif dimana data yang dipergunakan pada penulisan penelitian ini menggambarkan realitas sosial yang muncul di lapangan. Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Data kuantitif yang diperoleh berupa tanggapan-tanggapan kuisoner yang telah diisi oleh responden. Sementara teori-teori yang dipergunakan adalah teori-teori kebijakan publik yang juga mengandung karakteristik good governance. Dengan kerangka pemikiran bahwa proses implementasi kebijakan memiliki pengaruh atau tidak terhadap hasil kebijakan pembangunan jalan desa.
Berdasarkan hasil analisis diketahui secara umum proses implementasi kebijakan dapat dikatakan baik dari sisi persepsi masyarakat yang dilihat dari aspek transparansi, akuntabilitas publik dan responsivitas. Tapi untuk aspek akuntabilitas publik perlu mendapat perhatian agar lebih meningkat. Sedangkan hasil kebijakan yang dilihat dari aspek efisiensi, ketepatan waktu dan efektifitas secara umum baik. Selain itu aspek responsivitas pada proses implementasi kebijakan memberikan nilai korelasi yang signifikan kepada 3 aspek pada hasil kebijakan yaitu aspek efisiensi, ketepatan waktu, dan efektifitas sehingga dapat dikatakan memiliki signifikansi yang ditunjukkan dengan nilai koefisien Korelasi Spearman's Rho yang signifikan pada level 0,01 (tampil dengan dua bintang).
Selain itu aspek transparansi pada proses implementasi kebijakan juga memberikan signifikansi kepada 2 aspek yang ada pada hasil kebijakan aspek efisiensi dan ketepatan waktu sehingga dapat dikatakan memiliki signifikansi yang ditunjukkan dengan nilai koefisien Korelasi Spearman's Rho yang signifikan pada level 0,01 (tampil dengan dua bintang). Begitu juga untuk aspek akuntabilitas publik pada proses implementasi kebijakan juga memberikan signifikansi kepada 2 aspek yang ada pada hasil kebijakan aspek efisiensi ketepatan waktu sehingga dapat dikatakan memiliki signiftkansi yang ditunjukkan dengan nilai koefisien Korelasi Spearman's Rho yang signifikan pada level 0,01 (tampil dengan dua bintang).
Kesimpulan pengujian korelasi dengan menggunakan Korelasi Spearman dimana aspek responsivitas memberikan nilai korelasi yang signiftkan kepada 3 aspek pada hasil kebijakan yaitu aspek efisiensi sebesar 0,605, ketepatan waktu sebesar 0,640, dan efektifitas sebesar 0,377 sehingga dapat dikatakan memiliki signiftkansi yang ditunjukkan dengan nilai koefisien Korelasi Spearman's Rho yang signiftkan pada level 0,01 (tampil dengan dua bintang).
Selain itu aspek transparansi pada proses implementasi kebijakan juga memberikan signifikansi kepada 2 aspek yang ada pada hasil kebijakan yaitu: aspek efisiensi sebesar 0,458 dan ketepatan waktu sebesar 0,344 sehingga dapat dikatakan memiliki signifikansi yang ditunjukkan dengan nilai koefisien Korelasi Spearman's Rho yang signifikan pada level 0,01 (tampil dengan dua bintang). Begitu juga untuk aspek akuntabilitas publik pada proses implementasi kebijakan juga memberikan signifikansi kepada 2 aspek yang ada pada hasil kebijakan yaitu: aspek efisiensi sebesar 0,342 dan ketepatan waktu sebesar 0,339 sehingga dapat dikatakan memiliki signiftkansi yang ditunjukkan dengan nilai koefisien Korelasi Spearman's Rho yang signifikan pada level 0,01 (tampil dengan dua bintang).
Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah proses implementasi kebijakan pembangunan jalan desa di Kota Depok Tahun Anggaran 2005 yang telah dilaksanakan secara umum baik, tetapi yang perlu mendapat perhatian adalah Akuntabilitas Publik untuk segera dibenahi dan ditingkatkan. Pengaruh proses implementasi kebijakan terhadap hasil kebijakan cukup kuat.
Saran Pemerintah Depok khususnya DPU Depok agar meningkatkan akuntabilitas publik dan transparansi dalam proses implementasi kebijakan jalan desa. Perlunya evaluasi terhadap aspek aspek pada proses implementasi kebijakan yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil kebijakan seperti akuntabilitas publik.
"

"Dalam terbentuknya sebuah desa wisata tentu saja melewati proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pada akhirnya dilihat bagaimana dampak program tersebut bagi masyarakat sekitarnya. Desa wisata Jogoboyo Purworejo merupakan desa wisata yang menjadi alternatif wisata yang kemudian muncul dan bersaing dengan kawasan wisata dan desa wisata lainnya. Tesis ini menggambarkan proses strategi pemberdayaan masyarakat melalui program desa wisata Jogoboyo Purworejo dengan melihat strategi perencanaan dan pengembangan kawasan wisata serta melihat dampak yang muncul dalam pengembangan kawasan wisata tersebut. Kabupaten Purworejo memiliki berbagai upaya dalam mengurangi angka kemiskinan, salah satunya adalah program pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata. Program desa wisata ini merupakan sebuah upaya dan dalam tahap proses berjalan, maka terdapat berbagai macam hal menarik di dalamnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukan proses pemberdayaan masyarakat berjalan dengan cukup baik. Selain kemudian terdapat kemajuan pola pikir ekonomi, bertambahnya mata pencaharian baru, peningkatan pendapatan dan pengelolaan keuangan serta cara dan perilaku kerja, di satu sisi  diperlukan perhatian rutin agar kreativitas di bidang pariwisata di desa Jogoboyo semakin meningkat dan pengelolaan publikasi atau pemasaran agar daerah ini lebih dikenal masyarakat luas dan mendatangkan wisatawan semakin berkembang

---

In the formation of a tourism village, of course, it goes through a process of planning, implementation, until finally seeing the impact of the program on the surrounding community. The tourist village of Jogoboyo Purworejo is a tourist village that has become an alternative tourism which has emerged and competes with other tourist areas and tourist villages. This thesis describes the process of community empowerment strategies through the Jogoboyo Purworejo tourism village program by looking at the planning and development strategies of tourist areas and seeing the impacts that arise in the development of these tourist areas. Purworejo Regency has various efforts to reduce poverty, one of which is a community empowerment program through tourism villages. This tourism village program is an effort and in the ongoing process, there are various interesting things in it. This research uses a qualitative approach with descriptive research type. The results showed that the community empowerment process was running quite well. In addition to the progress of the economic mindset, the addition of new livelihoods, increased income and financial management as well as work methods and behavior, on the one hand, regular attention is needed so that creativity in the tourism sector in the village of Jogoboyo increases and management of publications or marketing so that this area is better known. the wider community and bring in tourists is growing"