Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The poles undergo climate changes exceeding those in the rest of the world in terms of their speed and extent, and have a key role in modulating the climate of the Earth. Ecosystems adapted to polar environments are likely to become vulnerable to climate changes. Their responses allow us to analyse and foresee the impact of changes at lower latitudes. We need to increase our knowledge of the polar marine fauna of continental shelves, slopes and deep sea, as identifying the responses of species and communities is crucial to establishing efficient strategies against threats to biodiversity, using international and cross-disciplinary approaches. "

"Summary:Despite the benefits that PSSA designation can deliver, the practice, both within the IMO and by individual member States, has considerably undermined confidence in this concept. This book focuses on the events within the IMO that have led to this lack of confidence. It offers an examination of coastal State practice with the PSSA concept"

"Pada tahun 2017, COP CBD menetapkan 4 kawasan laut Indonesia sebagai Kawasan Ecologically or Biologically Significant Marine Areas (EBSAs) yaitu Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion, Raja Ampat and Northern Bird’s Head, Southern Straits of Malacca, dan Upwelling Zone of the Sumatra-Java Coast. Tujuan dari diadopsinya EBSAs adalah untuk berfokus pada upaya pengeloaan dan konservasi ekosistem laut. Penetapan Kawasan EBSAs ini seharusnya disambut baik oleh Pemerintah Indonesia terutama karena komitmennya dalam mensinergikan pengelolaan kawasan laut dengan mengedepankan aspek lingkungan hidup. Namun, pembangunan PLTU di Teluk Sepang yang merupakan kawasan EBSA Upwelling Zone of the Sumatra-Java Coast mendapatkan ijin sehingga terdapat gugatan Warga Teluk Sepang Bengkulu terhadap Gubernur Bengkulu atas pembangunan tersebut. Penelitian dengan metode yuridis normatif ini berkesimpulan bahwa pengelolaan kawasan laut Indonesia yang ditetapkan sebagai kawasan EBSAs diatur melalui PP 32 Tahun 2019 dan PP Nomor 21 Tahun 2021, namun pengaturan pengelolaan kawasan EBSAs tersebut belum memadai. Hingga saat penelitian ini dilakukan, hanya Kawasan EBSA Raja Ampat yang telah memiliki kepastian hukum sebagai kawasan konservasi. Penerapan Kebijakan pengelolaan kawasan laut Indonesia yang ditetapkan sebagai Kawasan EBSAs masih lemah. Putusan Hakim hanya menyandarkan pada kerugian faktual sebagai syarat adanya kepentingan sehingga hakim belum menilai pokok perkara. Apabila hakim mempertimbangkan sampai pada pokok perkara, penelitian ini menyarankan hakim untuk mempertimbangkan EBSA sebagai soft law sebagai dasar pertimbangan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap Kawasan EBSA tersebut.

---

In 2017, COP CBD designated 4 Indonesian marine areas as Ecologically or Biologically Significant Marine Areas (EBSAs) namely Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion, Raja Ampat and Northern Bird's Head, Southern Straits of Malacca, and Upwelling Zone of the Sumatra-Java Coast. The adoption of EBSAs is to focus on efforts to manage and conserve marine ecosystems. The determination of the EBSAs area should be welcomed by the Government of Indonesia, especially because of Indonesia’s commitment to synergize the management of marine areas by prioritizing environmental aspects. However, the construction of the PLTU in Sepang Bay, which is in the EBSA Upwelling Zone of the Sumatra-Java Coast area, received a permit so there was a lawsuit from the Bengkulu residents of Sepang Bay against the Bengkulu Governor for the development. By using the normative juridical method, this study concludes that the management of Indonesian marine areas designated as EBSAs was regulated through Government Regulation Number 32 of 2019 and Government Regulation Number 21 of 2021. Management of the EBSAs area through those regulations was not adequate. At the time this study was conducted, only the Raja Ampat EBSA Area had legal certainty as a conservation area. The implementation of policies for managing Indonesian marine areas designated as EBSAs was still weak. The judge's decision only relied on factual losses as a condition of interest so the judge had not assessed the subject matter of the case. This study suggests the judge consider EBSA as a soft law as the basis for legal considerations in providing protection for the EBSA Area when the judge considers getting to the point of the case"

"Makalah ini merupakan publikasi pertama yang mengungapkan hasil studi palinologi pada sedimen laut berumur Perem di Timor Barat. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kandungan fosil palinomorfnya. Sebelumnya studi palinologi pernah juga dilakukan pada sedimen Perem, tetapi khusus untuk sedimen non-marin. Sebanyak 16 perconto dipilih dari bantuan yang tersingkap di sungai Lilana. Singkapan batuan ini merupakan bagian dari Formasi Bisane yang tersusun oleh perselingan serpih dan batupasir gampingan. Untuk mendapatkan kandungan fosil palinomorf, perconto diproses di laboratorium menggunakan teknik preparasi standar seperti acid maceration dan oksidasi. Studi ini menerapkan metode kuantitatif yaitu menghitung fosil palinomorf yang muncul pada setiap perconto. Studi palinologi memperlihatkan kandungan polen rendah sampai sedang yang umumnya terdiri atas striate dan non-striate bisaccates serta trilete monosaccates. Fosil index penentu umur berhasil ditemukan antara lain Protohaploxypinus samoilovichi, Lunatisporites pellucidus, Falcisporites australis, Plicatipollenites malabarensis and Cannanoropollis janakii. Berdasarkan kehadiran fosil index ini yang juga ditemukan pada sedimen non-marin, disimpulkan bahwa umur perconto batuan adalah Perem. Di sisi lain, kemunculan dinoflagelata laut Dapsilidium langii dan Veryhachim reductum ditunjang melimpahnya fosil makro chrinoids menunjukan lingkungan pengendapan laut dangkal. Hasil riset yang menarik adalah ditemukannya alga hijau Tasmanites sp. dalam jumlah cukup yang merupakan bukti kuat bahwa sedimen laut dangkal Formasi Bisane yang berumur Perem merupakan batuan induk hidrokarbon di Timor Barat."