Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSemakin berkembang dan terbukanya sistem keuangan, memicumunculnya berbagai jenis produk keuangan seperti produk-produk investasi.Hadirnya produk-produk investasi tidak diimbangi dengan pemahamanmasyarakat akan produk-produk investasi tersebut, sehingga beberapa pihakmenyalahgunakan kesempatan tersebut untuk melakukan tindak kejahatan yangmerugikan masyarakan melalui penawaran skema penipuan investasi. Penelitianini menggunakan Teori Difusi (Diffusion Theory) dan Teori Kontrol Diri (Self-Control Theory) serta pendekatan kualitatif dengan memakai studi literatur danwawancara mendalam. Penelitian ini menemukan bahwa dalam penawaran skemapenipuan investasi, pelaku menggunakan modus difusi/ penawaran skemainvestasi & memanfaatkan lemahnya kontrol diri investor untuk mempengaruhicalon investor agar yakin serta mau berinvestasi pada skema investasi yangditawarkan oleh pelaku

---

ABSTRACTThe growing and opening of the financial system, triggered the emergenceof various types of financial products such as investment products. The presenceof investment products are unequal with the community's understanding of thoseinvestment products, so it lends to the opportunity to commit crimes that harm thecommunity through marketing of the investment fraud scheme. This study applyDiffusion Theory and Self-Control Theory with qualitative approach to study ofliterature and in-depth interviews. This study found that in marketing ofinvestment fraud scheme, the perpetrator uses diffusion-modus or marketing ofinvestment scheme and exploit the low self-control of investor to influenceprospective investors to convince and want to invest in the investment scheme thatoffered by the offender"

"Perkembangan teknologi dan internet yang pesat telah mengubah cara bisnis memasarkan produk dan mencapai konsumen. Platform media sosial kini menjadi kunci penting bagi bisnis dalam mempromosikan produk mereka dan berinteraksi dengan pelanggan secara efektif. Di Indonesia, perusahaan sering kali memanfaatkan influencer media sosial dan selebriti sebagai endorser untuk meningkatkan keberadaan produk dan meningkatkan kesadaran merek. Meski demikian, praktik postingan berbayar yang tidak diungkapkan secara jelas menimbulkan keprihatinan terkait hak konsumen akan informasi yang jujur. Apabila influencer tidak mengungkapkan hubungan komersial mereka, konsumen mungkin tertipu dan menganggap bahwa dukungan tersebut merupakan rekomendasi yang objektif. Kurangnya transparansi ini dapat menyebabkan penipuan, kebingungan, dan keputusan pembelian yang buruk. Di Indonesia, ketiadaan peraturan periklanan yang mengatur pengungkapan membuat konsumen rentan terhadap iklan yang menyesatkan di media sosial, yang pada gilirannya merusak hak hukum mereka akan mendapatkan informasi yang akurat. Kepercayaan konsumen dan reputasi merek menjadi taruhannya ketika transparansi dikompromikan. Untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan, sangat penting untuk memperkenalkan peraturan periklanan yang mengatur pengungkapan yang efektif di Indonesia sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Pengungkapan yang jelas mengenai konten berbayar memungkinkan konsumen untuk menggunakan hak mereka dalam pengambilan keputusan dan mencegah penyebaran informasi yang bias atau menyesatkan. Menegakkan etika periklanan dan kewajiban hukum dalam pemasaran online sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan konsumen, menjaga keadilan pasar, dan memastikan keberlanjutan jangka panjang industri pemasaran influencer. Dengan menerapkan peraturan periklanan yang komprehensif terkait pengungkapan, Indonesia dapat memberdayakan konsumen, mempromosikan transparansi, dan menciptakan lanskap periklanan digital yang lebih dapat dipercaya. Hal ini akan berkontribusi pada hubungan konsumen-bisnis yang lebih sehat, meningkatkan integritas pasar, serta melindungi hak-hak konsumen di era digital yang terus berkembang.

---

The rapid development of technology and the internet has transformed the way businesses market their products and reach consumers. Social media platforms have become crucial for businesses to promote their offerings and engage with customers effectively. In Indonesia, companies often leverage social media influencers and celebrities as endorsers to enhance product visibility and brand recognition. However, the practice of undisclosed sponsored posts raises concerns about consumer rights to honest information. When influencers fail to disclose their commercial relationships, consumers may be misled into thinking that endorsements are unbiased recommendations. This lack of transparency can lead to deception, confusion, and poor purchasing decisions. In Indonesia, the absence of disclosure advertising regulations leaves consumers vulnerable to misleading advertisements on social media, undermining their legal rights to accurate information. Consumer trust and brand reputation are at stake when transparency is compromised. To protect consumers and maintain trust, it is crucial to establish effective disclosure advertising regulations in Indonesia that align with legal frameworks. Clear disclosure of sponsored content allows consumers to exercise their rights to informed decisions and prevents the dissemination of biased or deceptive information. Upholding advertising ethics and legal obligations in online marketing is essential for fostering consumer trust, maintaining a fair marketplace, and ensuring the long-term sustainability of the influencer marketing industry. By implementing comprehensive disclosure advertising regulations, Indonesia can empower consumers, promote transparency, and foster a more trustworthy digital advertising landscape. This will contribute to a healthier consumer-business relationship, boost market integrity, and safeguard consumer rights in the evolving digital era."