Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The increase of toll tarfiff become a hot issue among toll road operators and users although it was not popular among toll road users, the toll road operators expected to increase their income...."

"Kebijakan pemerintah menaikkan tarif tol tahun 2007 dalam hal ini Menteri Pekerjaan Umum, Penulis ingin mengetahui bagaimana pengaturan penyelenggara jalan tol yang dikaitkan dengan kenaikan tarif tol dan juga tentang bagaimana pemerintah mengimplementasikan Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol khususnya Pasal 8 mengenai Standar Pelayanan Minimum yang merupakan bagian perlindungan konsumen.Perlindungan konsumen adalah sebagai hal yang paling pokok sebab konsumen merupakan objek penerima dampak kenaikan tarif tol sehingga perlu diketahui bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah kepada konsumen dalam memilih kebijakan menaikkan tarif tol. Perlu diketahui keterlibatan konsumen dalam Pengambilan keputusan untuk menaikkan tarif tol, keterlibatan konsumen dinilai hal yang penting sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dikatakan bahwa: Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang mengatur tentang mekanisme penetapan tarif tol, kenaikan tarif tol berdampak terhadap masyarakat banyak sebagai konsumen untuk itu pemerintah perlu memperkuat posisi dalam pengambilan kebijakan tersebut sebagai upaya melakukan perlindungan konsumen

---

The government's policy to increase toll rates in 2007 in this case the Minister of Public Works. 38 of 2004 concerning Roads and Government Regulation no. 15 of 2005 concerning Toll Roads, especially Article 8 concerning Minimum Service Standards which are part of consumer protection. Consumer protection is the most basic thing because consumers are the recipients of the impact of the increase in toll rates so it is necessary to know the form of protection provided by the government to consumers in choosing policies to increase toll roads. toll rates. It should be noted that consumer involvement in decision-making to increase toll rates, consumer involvement is considered important as stated in Article 2 of Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection it is stated that: Consumer Protection is based on benefits, balance justice, consumer safety and security, and legal certainty. Law No. 38 of 2004 concerning Roads which regulates the mechanism for setting toll rates, the increase in toll rates has an impact on the general public as consumers. Therefore, the government needs to strengthen its position in making these policies as an effort to protect consumers."

"Jaminan Kesehatan Nasional yang implementasinya dimulai Januari 2014 membuat perubahan system pembayaran dari Retrospektive Paymant System ke Prospective Payment System dengan tarif INA-CBG`s. Perbedaan tarif INACBG`s dan tarif RS menjadi masalah mendasar sehingga RS harus melakukan upaya agar tercapai kendali mutu dan biaya.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang diambil RS terkait perbedaan tarif rumah sakit pelayanan rawat jalan dengan tarif INA-CBG`s. Metode penelitian dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 645(27,1 %) kasus dari total 2384 kasus memiliki selisih negatif dan1739 (72,9%) kasus dengan selisih positif. Rerata tarif RS Rp 221.683 dan rerata tarif INA-CBG`s Rp278.676 dengan rerata selisih tarif Rp56.993. Total selisih tarif Rp135.871.933 atau 25,7% dari tarif RS.Selisih tarif positif ini sangat baik bagi RS dan dapat digunakan untuk peningkatan pelayanan dan pengembangan RS. Klaim obat penyakit kronis diluar tarif paket INA-CBG`s menambah selisih positif menjadi Rp.187.208.274 atau mendapat surplus sebesar 35,42% dari total tarif RS. Komponen tarif RS yang terbesar adalah obat sebesar 37,4%. Pihak manajemen menerapkan upaya efisiensi biaya dari mulai proses perencanaan sampai evaluasi, dengan tetap mengutamakan mutu, mempercepat penyusunan dan implementasi clinical pathway agar pelayanan lebih terstandarisasi dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta sistem remunerasi yang baik yang mencerminkan asas adil dan layak. Dengan upaya yang diterapkan, diharapkan rumah sakit dapat memberikan pelayanan yang efektif dan rasional serta bermutu dan memberikan nilai tambah bagi rumah sakit dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

---

There is a fundamental change of hospital`s payment system in Indonesia since the Indonesian National Health Insurance was implemented (January 2014). The former retrospective payment system was changed into prospective payment system with Indonesia Case Base Groups (INA-CBG) as expense base. This change forced hospital to propose a new efforts to adjust the rate difference between the previous hospital-based-tariff system and the latter INA-CBG-basedtariff system in order to assure the health service quality. This study aims to find out hospital`s efforts to adjust the tariff difference between the hospital-basedtariff- system and INA-CBG-based-tariff-system.This is a quantitative as well as qualitative research.

There were 2384 cases analyzed, with 645 cases (27.1%) with positive tariff balance and 1739 cases (72.9%) with negative tariff balance. Tariff differences was Rp. 135.871.977 (27.5% of the total hospital tarif). Average hospital tariff was Rp. 221.683, while the average INA CBG`s tariff was Rp. 278.676 and average difference was Rp 56.993. Hospital claim for chronic disease, which was not included in INA-CBG`s list, increased the positive balance to Rp. 187.208.274 (35,42% of hospital total tariff). Medication became the biggest part of the hospital cost (37.4%). The hospital`s management had worked efficiently to control the cost and assure the quality. Cost-efficiency-efforts as well as good remuneration system had been implemented from planning to evaluation. Hospital had to arrange and implement the clinical pathway as a standardization as well as quality controlhospital`s tariff, INA-CBG`s tariff, efficiency, quality, remuneration."

"Retribusi Graha Wisata Kuningan adalah salah satu retribusi yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta, di samping berbagai jenis retribusi lainnya yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999. Salah satu manfaat dari pengenaan Retribusi terhadap komoditas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah tersebut adalah untuk mengembalikan atau menutup biaya-biaya yang telah dikeluarkan guna membangun sarana dan prasarana atas komoditas tersebut. Dengan demikian, manfaat tersebut akan dapat tercapai apabila penerimaan retribusi Graha Wisata Kuningan paling tidak dapat menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan dalam penyelenggaraannya.Salah satu faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya penerimaan retribusi adalah besaran tarif yang dikenakan. Dalam kajian ini akan diteliti apakah tarif yang berlaku di Graha Wisata Kuningan telah sesuai atau belum. Apabila belum, akan diteliti besaran tarif yang paling sesuai sehingga penerimaan retribusinya paling tidak dapat menutupi biaya penyelenggaraannya. Disamping itu untuk mengetahui perkiraan penerimaan retribusi Graha Wisata kuningan, perlu diketahui potensi retribusinya, hal tersebut juga berguna dalam menentukan target retribusi yang akan ditetapkan. Dalam menghitung potensi retribusinya akan dilihat baik dengan menggunakan tarif lama ataupun dengan tarif hasil perhitungan, sehingga akan terlihat perbandingannya."

"Tol Laut merupakan sebuah program pemerintah dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, dengan meningkatkan kapasitas ekonomi nasional dan menurunkan disparitas ekonomi antar daerah. Sejak dimulai, program tol laut sudah memberikan banyak kesempatan dan mengalami beberapa hambatan. Penelitian ini dilakukan dalam rangka menjajal kemungkinan adanya formasi trayek yang lebih optimal dalam hal mendistribusikan muatan dibandingkan dengan versi yang sekarang digunakan. Eksperimen dilakukan dengan menguji pengaruh jumlah pelabuhan dalam sebuah trayek dan membuat sebuah program berbasis artificial intelligence (AI) yang akan membantu dalam generasi formasi trayek yang optimal. Variasi konfigurasi formasi trayek yang digunakan adalah 5 Trayek, 4 Trayek + shuttle ship via Makasar, dan 4 Trayek + shuttle ship via Makasar-Bitung. Hasil penelitian ini secara eksperimental menunjukkan pengelompokkan pelabuhan pengumpul secara tepat dapat memberikan hasil yang signifikan terhadap nilai bongkar muat per tahun dan distribusi muatan ke daerah. Efek tersebut juga dirasakan pada varian yang mengalami waiting time terlama sehingga mencegahnya untuk bekerja sesuai jadwal. Di sisi lain juga terdapat kemungkinan bahwa pelabuhan nasional seperti Makasar dan Bitung dapat menjadi lokasi yang tepat sebagai gerbang angkutan logistik ke Timur.

---

The Sea Toll is a program by the government in an effort to make Indonesia a global maritime axis, by increasing national economic capacity and reducing economic disparity between regions. Since its implementation, the sea toll program has provided many opportunities for businesses while also encountered several obstacles. This research was conducted in order to try out the possibility of a more optimal route formation in terms of goods distribution compared to the version currently used. Experiments are carried out by testing the effect of the number of ports in a route and creating an artificial intelligence (AI) based program that will help in automated generation of optimal route formation. The variants of route formation configurations being studied are 5 routes, 4 routes + shuttle ship via Makassar, and 4 routes + shuttle ship via Makassar-Bitung. The results of this study experimentally show that the proper grouping of feeder ports can provide significant results on the amount of goods unloaded per year on each region and the distribution of cargos. The effect is also felt in variants that experience the longest waiting time, thus preventing it from working on schedule. On the other hand, there is also the possibility that the Hub ports such as Makassar and Bitung could be the right location to hold the status as the Logistic Gates to the East."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan jasa kepabeanan pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok II Jakarta dengan menggunakan konsep Service Quality. Disamping itu juga ingin mengetahui tingkat perbedaan harapan penerima layanan terhadap kelima dimensi kualitas pelayanan Servqual serta ingin mengetahui penilaian pejabat dan pegawai KPBC dari aspek kualitas pelayanan menurut Model 7'S Mckinsey.Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan menggunakan quesioner, wawancara mendalam dan pengamatan langsung (observasi). Data sekunder diperoleh dari hasil penelusuran berbagai perpustakaan dan dokumentasi. Data yang terkumpul dari quesioner dilakukan analisa dengan menggunakan Importance Performance analysis.Hasil penelitian menunjukan bahwa 43,65 % penerima layanan menilai kinerja petugas kepabeanan sudah baik dengan tingkat kesesuaian 80,67%, Dalam menyiapkan diri mengahadapi stakeholder-nya, KPBC dengan segenap sumber daya yang dimiliki memandang Shared vision and value, strategy ,structure, system, staff. skill and style sebagai aspek-aspek penting dalam kualitas pelayanan.Hasil penelitian ini secara akademis dapat sebagai referensi perpustakaan Pascasarjana yang dapat bermanfaat bagi mahasiswa, sedangkan di KPBC khususnya dan DJBC pada umumnya dapat dijadikan referensi dalam melakukan penelitian lanjutan, dalam cakupan unit analisis yang lebih luas dan komperhensif. Secara praktis diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi KPBC pada khususnya dan DJBC pada umumnya dalam menyusun strategi pengambilan keputusan mengenai peningkatan kualitas pelayanan dengan memperhatikan dimensi-dimensi yang ada dan aspek-aspek kualitas pelayanan yang dianggap penting oleh stakeholder-nya."

"Penentuan tarif jalan tol yang berlaku di Indonesia sampai saat ini dilakukan berdasarkan formulasi Biaya Operasi Kendaraan (BOK) oleh PT. Jasa Marga selaku operator jalan tol. Tarif maksimum yang diijinkan tidak boleh melebihi 70% dari nilai BKBOK (Besar Keuntungan Biaya Operasi Kendaraan). BKBOK tersebut didefinisikan sebagai nilai penghematan BOK bila menggunakan jalan tol dibandingkan dengan bila tidak menggunakan jalan tol. Pada saat ini, djiakukan studi tentang analisa perhitungan tarif tol dengan pendekatan yang berbeda, yaitu studi tentang nilai waktu (Time Value) dan studi tentang kemampuan membayar (Affordable To Pay) dari suatu komunitas pengguna jasa jalan tol tertentu. Studi ini baru pertama kali dilakukan di Indonesia. Dan hasil studi ini diharapkan menjadi pertimbangan yang kuat dalam penentuan tarif tol di masa mendatang. Penelitian pada skripsi ini bertujuan untuk mengetahui besarnya kemampuan untuk membayar (ATP) berdasarkan kemampuan ekonomi pengguna jasa jalan tol, khusus untuk ruas jalan tol Serpong-Bintaro-Ulujami. Ini dilakukan dengan mengacu bahwa nilai ATP adalah turunan dari besarnya pengeluaran seseorang. Perolehan data dilakukan dengan me+ode Stated Preference yang dilakukan dengan teknik wawancara kepada responden yang merupakan colon pengguna jasa jalan tol Serpong-Ulujami. Kemudian analisa perhitungan nilai ATP dilakukan dengan metode statistik, dengan menjadikan besarnya tingkat pengeluaran sebagai variabel bebas. Hubungan antara nilai ATP terhadap jumlah populasi responden dinyatakan dengan pendekatan regresi eksponensial. Selain itu, hubungan antara rata-rata nilai ATP dengan Tingkat pengeluaran juga diamati. untuk melihat bagaimana keduanya berkaitan. Dari analisa yang telah dilakukan, didapatkan bahwa besarnya nilai ATP terhadap jalan tol tersebut tidak selalu dipengaruhi oleh tingginya tingkat pengeluaran seseorang. Akan tetapi lebih dipengaruhi oleh situasi jenis perjalanan yang akan dilakukan."

"Peningkatan jumlah kendaraan meningkat dengan cepat namun hal ini tidak sejalan dengan peningkatan jumlah dan panjang jalan, sehingga sering terjadi kepadatan kendaraan di suatu ruas jalan khususnya di jalan tol pada periode waktu puncak (peak hour). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan tarif tol dinamis dalam mengurai kepadatan jalan tol. Penelitian ini menggunakan variabel – variabel yang membentuk besaran dan waktu penerapan tarif dinamis antara lain tingkat kepadatan jalan tol, Ability-To-Pay (ATP), Willingness-To-Pay (WTP) serta tingkat sensitifitas tarif terhadap volume lalu lintas. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan tarif dinamis di jalan tol dapat merubah pola serta waktu perjalanan pengguna jalan tol. Penerapan tarif dinamis ini dapat mengurai kepadatan yang terjadi pada periode waktu puncak.

---

The number of vehicles is increasing rapidly, but this is different from the rise in the number and length of roads, so there is often a density of vehicles on the road, especially on toll roads during peak hours. The objective of this research is to examine the application of dynamic toll tariffs in reducing toll road congestion. This research used variables that determine the amount and timing of dynamic tariffs, including the level of toll road density, Ability to Pay (ATP), Willingness to Pay (WTP), and tariff sensitivity to traffic volume. The result shows that applying dynamic tariffs on toll roads can change users' patterns and travel time. In addition, this dynamic tariff can break down the density of toll road during peak hours."

"ABSTRAKStudi ini dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauh mana perubahan (kenaikan) tarip tol pada jalan tol JAGORAWI berpengaruh terhadap jumlah kendaraan yang akan tetap menggunakan jalan tol JAGORAWI tersebut sebagai alternatif dalam menjalankan aktivitasnya. Pemililian jalan tol JAGORAWI dalam studi penelitian ini antara lain pertimbangannya adalah bahwa jalan tol ini sejak mulai dioperasikan sampai dengan studi ini dilakukan telah mengalami perubahan tarip tol sebanyak 4 (empat) kali. Selain itu jalan tol JAGORAWI adalah jalan tol pertama di Indonesia dan merupakan salah satu jalan tol yang sibuk. Besarnya nilai elastisitas tarip tol merupakan, pokok pembahasan dalam studi penelitian ini dimana dicoba menurut 3 (tiga) konsep elastisitas yaitu konsep "shrinkage", "midpoint" dan "arc". Konsep elastisitas yang paling sesuai (cocok) dengan metode perhitungan yang diterapkan dalam studi ini diantara ketiga konsep tersebut adalah yang menurut konsep "shrinkage". Pada studi ini ditinjau untuk 2 (dua) periode pengamatan yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek metode penelitian yang sesuai dengan metode perhitungan yang diterapkan disini adalah menurut studi "before and after with control group", sedangkan untuk jangka panjang yang sesuai adalah menurut studi "time series". Dari perubahan tarip tol pertama sampai dengan ke IV, yang kondisinya relatif masih elastis adalah kendaraan golongan I (sesuai dengan klasifikasi golongan kendaraan yang lama), sedangkan kendaraan golongan II (juga sesuai dengan klasifikasi golongan kendaraan yang lama) dari perubahan tarip tol yang pertama sampai dengan ke III kondisinya berangsur-angsur menjadi tidak elastis. Kendaraan golongan II tersebut pada perubahan tarip tol yang ke IV dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu : - sebagian dimasukan ke dalam kategori golongan I (klasifikasi lama), - sebagian dikategorikan sebagai golongan IIA, dan - sebagian lagi dikategorikan sebagai golongan I1B. Dari ketiga kategori untuk kendaraan golongan II tersebut yang kondisinya elastis adalah yang dikategorikan sebagai golongan IIB. Dengan demikian jika penggolongan kendaraan yang baru tersebut sudah diberlakukan sejak mulai dioperasikannya jalan tol JAGORAWI ini maka kemungkinan besar dari perubahan tarip tol yang pertama sampai dengan ke IV kendaraan golongan IIB tersebut kondisinya masih elastis seperti halnya yang terjadi untuk kendaraan golongan I. Pada studi ini melalui nilai-nilai elastisitas yang diperoleh untuk perubahan tarip tol yang pertama sampai dengan ke IV dapat dikembangkan model untuk menghitung besarnya perubahan tarip tol yang diperkirakan dapat sesuai dengan keinginan baik pemakai ("user") maupun pengelola ("operator") jalan tol."