Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Merger and aquisition are legal transactions and permited by corporate law including Act no.40/2007 concerning of limited corporation..."

"Banking liberalization process has begun since ratification of General Agreement on trade in services (GATS). Possibly access for foreign investor into Indonesia Banking open through such ways as : ..."

"Karya tulis ini membahas pengukuran dan pengelolaan nilai perusahaan berdasarkan konsep EVA. Permasalahan-permasalahan akuntansi dalam fungsinya sebagai informasi keuangan dan metode-metode penilaian perusahaan yang mendasarkan pada laba akuntansi tradisional khususnya metode kapitalisasi pendapatan (capitalized Earnings Method) dan metode nilai sekarang dari laba bersih (Present Value of Earnings after Tax Method), yang sering digunakan di Indonesia dalam menilai harga wajar saham. Metode EVA dapat menjawab kelemahan-kelemahan pengukuran akuntansi yang konvensional dengan memberikan informasi-infonnasi yang tepat dalam menilai kinerja suatu perusahaan. Penulisan karya ini menggunakan metode studi kasus pada PT Bakrie Finance Corporation dalam melakukan akuisisi pada lima perusahaan target. Disamping teori dan konsep EVA juga membahas perhitungan EVA dan analisa laporan keuangan serta interpretasi dari perhitungan EVA dan penerapannya dalam pengambilan keputusan keuangan. Dengan membandingkan hasil perhitungan antara Metode Kapitalisasi Pendapatan (Capitalized Earnings Method), Metode Nilai Sekarang Dan Laba Bersih (Present Value of Earnings after Tax Method), Metode Ants Kas Bebas (Free Cash Flow) dan Metode EVA ternyata masing-masing merniliki hasil yang berbeda, kecuali Metode Arus Kas Bebas dan Metode EVA yang memiliki hasil yang sama. Namun demikian dalam Metode Arus Kas Bebas tidak dapat menunjukkan adanya penciptaan nilai sebelum seluruh nilai proyeksi ants kas bebasnya didiskontokan ke claim nilai sekarangnya. Sedangkan Metode EVA dapat menjelaskan adanya penciptaan atau penghancuran nilai pada suatu perusahaan dari masing-masing proyeksinya. Penilaian akuisisi masing-masing perusahaan target dihitung dengan net value added, yaitu jumlah nilai yang diterima dikurangi dengan jumlah yang dibayarkan. Akusisi yang berhasil adalah apabila perusahaan target akuisisi memberikan net value added yang positif pada perusahaan yang mengakuisisi. Dalam implementasi, metode EVA dianggap lebih praktis karena kemudahannya dalam perhitungan dan penggunaannya serta mencerminkan kondisi perusahaan lebih tepat dan akurat. Namun demikian keberhasilan penerapan metode EVA dalam suatu perusahaan tidak terlepas juga dari ketepatan dalam memahami dan melakukan filosofi EVA."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan dan pengaturan hukum terhadap merger, konsolidasi, dan akuisisi berdasarkan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Tindakan merger, konsolidasi, dan akuisisi merupakan hal yang wajar dalam dunia usaha, namun tindakan tersebut akan menjadi tidak wajar ketika pelaku usaha melakukannya dengan niat dan motif yang tidak baik, contohnya motif untuk meningkatkan market power dengan tujuan untuk meningkatkan harga barang atau jasa diatas tingkat persaingan yang ada atau menciptakan barriers to entry bagi para pesaing baru, baik secara sendiri-sendiri (unnilatreal effects) ataupun secara bersama-sama (coordinated effects). Hal ini tentunya akan sangat membahayakan kondisi dalam pasar. Dan oleh sebab itu, pengaturan dan pengawasan berdasarkan hukum persaingan usaha atas tindakan merger, konsolidasi, dan akuisisi mutlak diperlukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif Yuridis dimana data penelitian ini sebagian besar dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa hingga saat ini pengaturan tersebut masih tidak efektif dan menimbulkan beberapa permasalahan dalam dunia usaha.

---

This mini-thesis discusses about the implementation of laws and regulations on mergers, consolidations, and acquisitions based on the Law of Business Competition in Indonesia. Merger, consolidation, and acquisition are a natural thing in the world of business, but such action would be not fair when doing business with the intentions and motives that are not good, for example, the motive to increase market power in order to increase the price of goods or services above the level of competition or create barriers to entry for new competitors, both individually (unilateral effects) or together (coordinated effects). This is certainly going to be very dangerous conditions in the market. And therefore, regulation and supervision based on competition law for the actions of merger, consolidation, and acquisition are absolutely necessary. This study uses Juridical Normative research where data is mostly from the research literature. The results of this study states that until now these regulations are still not effective and cause few problems in the business world."

"Penelitian ini membahas mengenai dampak prinsip ekstrateritorial terhadap regulasi merger, konsolidasi dan akuisisi dalam hukum persaingan usaha Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis dan pendalaman mengenai dampak dari adanya kegiatan merger, konsolidasi dan akuisisi berskala intenasional terhadap regulasi merger, konsolidasi dan akuisisi hukum persaingan usaha di Indonesia, dengan membandingkan ketentuan di Indonesia dengan ketentuan di Amerika Serikat, Uni Eropa dan India, sehingga dari hasil perbandingan tersebut dapat ditelaah kelebihan dan kekurangan dari regulasi merger, konsolidasi dan akuisisi yang ada dalam hukum persaingan usaha di Indonesia, serta dapat mengetahui batasan-batasan yang muncul akibat penggunaan kedua prinsip tersebut terhadap kegiatan merger, konsolidasi dan akuisisi berskala Internasional dilihat dari sudut pandang hukum persaingan usaha. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif-analitis.Hasil penelitian ini menujukkan bahwa adanya prinsip wilayah (prinsip teritorial) pada Undang-Undang No. 5 tahun 1999 Indonesia mengakibatkan hukum antimonopoli Indonesia tidak berlaku terhadap badan usaha asing yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia dan melakukan kegiatan usahanya di wilayah Indonesia tanpa memiliki anak perusahaan di Indonesia, sehingga pada akhir penelitian ini disarankan kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan perubahan pada regulasi utama hukum persaingan usaha Indonesia, yaitu Undang-Undang no. 5 tahun 1999, dengan mengubah ketentuan mengenai penerapan prinsip teritorial menjadi prinsip ekstrateritorial.

---

This study focuses on the effect of the implementation of extrateritorial principles to the Indonesian competition law regulations regarding merger, consolidation and acquisition. The purposes of this study is to conduct analysis and deep understanding on the effects of International scale merger, consolidation and acquisition activities to the Indonesian competition law regulations regarding merger, consolidation and acquisition, with comparing the Indonesian regulations to the regulations of the United States of America, European Union and Republic of India, resulting in the analysis of the advantages and deficiency of merger, consolidation and acquisition regulations in Indonesian competition law, as to establish the boundaries incurred as the effect of the implementation of both principles to the International scale merger, consolidation and acquisition activities from the competition law point of view. This study is conducted with descriptive analytical method.

The results of this study shows that the existance of territoriality principles in Law Number 5 of 1999 of the Republic of Indonesia has the effect to the invalidity of this regulation to the foreign business entity located outside the territory of Indonesia that conducts their business activities inside Indonesian territory without having any subsidiaries in Indonesia, therefore at the end of this study the writer suggest that Indonesian government should amend the main regulation of Indonesian competition law, which is Law Number 5 of 1999, with amending the provisions regarding the implementation of territoriality principles to extraterritorial principals."

"banking liberalization process has begun since retification of General Agreement on Trade in Services (GATS) Possibly access for foreign investor into Indonesia banking open through such ways as: establishing a new bank, purchasing of bank's share and erecting of bank's branch and representative. According to current regulation foreigners who want to open a new bank should not be in form of bank as formerly regulated, but it can be as individual and as foreign non-bank entity. No more restriction regarding foreign ownership of mayority bank's shareholder. Through Government Regulation No. 29 year of 1999 concerning of purchasing general bank's share and Bank of Indonesia regulation No.2/27/PBI/2000 regarding general bank have arranged that maximum foreign ownership over general bank is 99% of the capital paid by general bank. The foreign ownership of bank is not only open through stock market but also by direct purchasing of share. Foreign domination on national bank is now rampant through such ways as acquisition, merger and or consolidation. The question is what's the relevancy amongst banking consolidation policy, single presence policy and foreign domination on Indonesia national bank?"

"Legal aspects of business competition in Indonesia."

"Pasar modal memiliki fungsi sebagai sarana pendanaan usaha bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat. Pasar modal juga berguna untuk pendanaan bagi perusahaan yang telah terdaftar didalam bursa efek dan juga sebagai sarana untuk kegiatan investasi, maka dari itu pasar modal memiliki peran yang penting terhadap perekonomian negara. Didalam kegiatan usaha khususnya perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar dalam bursa efek (Perusahaan Terbuka), pada dasarnya ingin selalu berkembang dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, dengan berjalannya waktu beberapa perusahaan-perusahaan tersebut akan melakukan Akuisisi, Merger, ataupun Konsolidasi terhadap perusahaan lain yang telah diperhitungkan secara matang yang berguna untuk pengembangan usaha maupun ekspansi usaha agar mendapatkan profit yang melimpah. Proses Akuisisi, Merger, dan Konsolidasi membutuhkan peran Notaris dalam hal pembuatan akta otentik, Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik diatur didalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, notaris yang dapat membuat akta Akuisisi, Merger, dan Konsolidasi perusahaan yang terdaftar dalam efek adalah notaris yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan OJK No. 67 Tahun 2017. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hubungan berusaha akta otentik menjadi tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi maupun sosial.

---

The capital market has a function as a means of business funding for companies to get funds from the public. The capital market is also useful for funding companies listed on the stock exchange and also as a means for investment. Therefore, the capital market has an important role in the country's economy. In business activities, all companies, especially those that have been listed on the stock exchange (public company), basically want to always grow and get the maximum profit. Over time, some companies make acquisitions, mergers, or consolidations of other companies that have been carefully calculated which are useful for business development and business expansion in order to produce abundant profits. The process of acquisition, merger and consolidation requires the role of a notary in making an authentic deed. Notary as public officials authorized to make authentic deeds is regulated in Article 1 of Act Number 2 of 2014. In accordance with the provisions of the applicable legislation, the notary who can make the Deed of acquisition, merger, and consolidation of companies registered in securities are those who have registered in the Financial Services Authority (OJK) in accordance with OJK Regulation No. 67 of 2017. Authentic Deed as the strongest evidence has an important role in every legal relationship in social life. In an attempted relationship an authentic deed becomes a demand for legal certainty in various economic and social relations."