Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"At the time of economic crisis in 1997 banking sector was one of industries experiencing the most impact of economic turbulance...."

"At the time of economic crisis in 1997 banking sector was one of industries experiencing the most impact of ecoome turbulence. Many banks suffer from liquidity disaster and decline in their performance even some of them liquidated by government because of customer's crisis of trust. To prevent the return of crisis condition in the banking sector the Central Bank or bank of Indonesia released a policy called as Indonesia Banking Architecture in 2004. The BI's policy arranges banks into group or strata according to their owned-capital. Since the policy published in 9 January 2004 it has received few critics and completeness. Refer to the implementation of Indonesia Banking Architecture then in 2006 BI released regulation No. 8/16/PBI/2006 known as single presence policy (SPP). The SPP or single ownership policy arrange that banks owned by same corporation or individual should be merged or consolidated. The corporation or bank owner must be dominant shareholder of those banks or majoriry shareholder. Unfortunately the SPP policy is less aware of and possibly is inconsistent with other regulations ultimately arrangement ralating to business competition law as Act No.5/1999"

"Development has been done for more than six decades in Indesia.Netherlands,it is important to underline thst the development process could not solve some basic problems of human being....."

"Tesis ini membahas ketatnya persaingan dalam pasar bebas yang berdampak pada terjadinya krisis ekonomi Amerika Serikat tahun 2007-2008. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menyarankan bahwa pemerintah harus menjalankan perannya secara konsisten sebagai wasit dalam kompetisi pasar bebas, masyarakat sebagai pelaku pasar juga diharapkan untuk meningkatkan pengetahuan tentang kondisi pasar dan produk yang diperdagangkan, sehingga tidak menjadi korban dari persaingan tidak sehat dalam pasar bebas yang berakibat terjadinya krisis ekonomi.

---

This study is mainly focused on the impact ofthe intense competitiveness of the free market, which can be traced on the economic crisis in the United State of America 2007-2008. The method of the research is qualitative based on analytical description. The findings of the research suggest that govemment should play its role as a fair regulator in the free market competition. Whereas society as prime actor in the tice market system is expected to enhance their understanding on the conditions of market and products traded in the market, so that they are not trapped in the tmfair economic competition lead to the economic crisis."

"Indonesia's crisis began in July 1997, following the float of theThai's Bath and the Malaysia's Ringgit. As a consequence, unemploymentsoared into the millions as the crisis spread. The number of poor people rosedramatically around 22 million at early 1997 to about 79 million in themiddle of !998, according to the BPS estimation. In fact the pressure, whichled to the ultimate collapse office indonesia's economic miracle, began in liveearly 19905. Indonesia failed to sustain microeconomic reform after 1993.When Soeharto administration was re-inaugurated in 1993, economic growthwas back to above 6.5 percent, and investment was pouring in. The days of themega-project arrived. Two feature common to most of these mega-projectswere high capital requirements and their domestic market orientation.Inefficiency in the real sector due to high costs generated by the so-called?crony capitalism? also flourished. Despite several positive indications ofeconomic development, a more fundamental reform has not been touchedseriously, i.e. rise human capital improvement in health and education of :hepeople is of prime importance to raise labor productivity and turn will raisetheir earning and welfare."

"Tesis ini membahas kebijakan European Financial Stability Facility EFSF yang dikeluarkan pada tahun 2010 oleh Uni Eropa berdasarkan kesepakatan negara-negara anggota Zona Euro bersama European Central Bank ECB dan International Monetary Fund IMF dalam merespon krisis ekonomi yang terjadi di Yunani, Irlandia dan Portugal pada masa Krisis Ekonomi Zona Euro. Kebijakan EFSF yang dibahas pada tesis ini adalah hal-hal yang melatarbelakangi dikeluarkannya kebijakan EFSF. Hal-hal yang melatarbelakangi tersebut didasarkan kepada kerangka pemikiran neoliberal institusional. Berdasarkan kerangka pemikiran neoliberal institusional, tesis ini menetapkan kelemahan institusional oleh Uni Eropa, European Monetary Union EMU, dan ECB yang tidak memiliki regulasi dan sistem pengelolaan krisis ekonomi telah membuat negara-negara anggota Zona Euro mencari solusi dengan meratifikasi kebijakan EFSF dengan melibatkan IMF sebagai solusi krisis ekonomi yang terjadi di tahun 2010. Tesis ini juga melihat bagaimana implikasi EFSF bagi perekonomian negara-negara Zona Euro yang mengalami krisis, melihat sejauh mana harapan negara anggota Zona Euro dapat direalisasikan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the European Financial Stability Facility EFSF policy established in 2010 by the European Union under the agreement of Eurozone member states together with the European Central Bank ECB and the International Monetary Fund IMF as the response of economic crisis in Greece, Ireland and Portugal during the Eurozone Economic Crisis. The EFSF policy discussed in this thesis is the underlying issue of EFSF policy. The underlying things are based on neoliberal institution framework. Based on neoliberal institution framework, this thesis conclude the institutional weaknesses by the European Union, the European Monetary Union EMU, and the ECB which has no regulation and economic crisis management system has made the Eurozone member states seek the solution by ratifying the EFSF policy by involving the IMF as a solution to the economic crisis that occurred in 2010. This thesis also looks at how the EFSF implications for the economy of Eurozone member states in crisis to see how far the expectations can be realized."

"Penelitian yang dibahas dalam tulisan ini ditujukan untuk menjelaskan alasan dan penilaian Mahathir Mohamad memilih untuk menerapkan kembali kebijakan new economic policy dalam upaya mengatasi dampak krisis finansial Asia tahun 1997, dan menolak secara tegas paket bantuan yang ditawarkan oleh International Monetary Fund dan Bank Dunia. Alasan Mahathir Mohamad dapat dijelaskan secara rasional melalui penilaian-penilaian terhadap konsekuensi yang akan didatangkan dari kebijakan alternatif yang akan diterapkan. Pilihan tersebut memberikan dampak pada pembangunan ekonomi dan politik di Malaysia.Dengan menggunakan teori pilihan rasional karya Raymond Boudon, dan konsep experience & decision Value milik Kahneman dan Tversky, tulisan ini berusaha untuk mengidentifikasi karakteristik pilihan rasional dalam pengambilan kebijakan publik yang berkembang di Malaysia. Hal ini diindikasikan melalui kebijakan yang diambil oleh pemerintah Malaysia didasarkan pada kebijakan-kebijakan ekonomi politik yang dijalankan sebelumnya, yakni New Economic Policy (1970-1990) dan National Development Policy (1991-1996). Selain itu, Mahathir juga menilai konsekuensi yang akan terjadi, apabila Malaysia menerima paket bantuan IMF, maka akan terjadi liberalisasi pasar dan intervensi asing serta merusak tatanan ekonomi dan politik Malaysia yang telah dibangun selama ini.

---

The research discussed in this article is intended to explain the reason and judgment Mahathir Mohamad chose to reimplement new economic policy in an effort to overcome the impact of the Asian financial crisis of 1997, and explicitly reject the aid package offered by International Monetary Fund and the World Bank. Mahathir Mohamad reason can be explained in a rational way through assessments of the consequences that will come from alternative policies that will be applied. The options have an impact on economic and political development in Malaysia.Using the theory of rational choice by Raymond Boudon, and the concept of experience value and decision value by Value Kahneman and Tversky, this paper seeks to identify the characteristics of rational choice in developing public policy in Malaysia. This is indicated by measures taken by the Malaysian government is based on political economic policies that run before, the new economic policy (1970-1990) and national development policy (1991-1996). Moreover, Mahathir also assess the consequences will be if Malaysia receive IMF aid package, there will be liberalization of markets, foreign intervention and undermine economic & political order Malaysia that have built over the years."

"Penulisan tesis ini bertujuan menjawab berbagai kegagalan program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan mengatasi kemiskinan dalam masa krisis ekonomi dengan meninjau implementasi kebijakan PDM-DKE ( Pemberdayaan Daerah daiam Mengatasi Krisis Ekonomi ) Dan PZKP ( Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan ) di Jakarta dengan kasus pelaksanaan di Kelurahan Kapuk di Jakarta Barat. Seiain itu dari acuan kegagalan tersebut, penuiis berusana menyusun konseo pemberdayaan bagi pengentasan kemiskinan meiaiui kebijakan oemberciayaan masyarakat yang optimal dalam mengatasi kemiskinan oerkotaan di Jakarta. Peralatan AHP ( Ana/yor Hierarchy Process ) digunakan untuk menyusuri konsep penyempurnaan program pemberdayaan dengan basis dari be-rbagai elemen yang diambii dari konsep dan peiaksanaan P2KP dan PDM-DKE di Jakarta dengan kasus kelurahan Kapuk.Adapun aiasan Kelurahan Kapuk dijadikan sebagai tempat atau Studi kasus dilaksanakannya kedua program tersebut disebabkan kelurahan tersebut menerima alokasl dana terbanyak ( 1997-1998/1999 ) di Jakarta melalui dua program yang bercirikan pemberdayaan masyarakat ( P2KP dan PDM-DKE ) juga dikarenakan mewakili kawasan miskin dan kumuh Serta padat Jakarta dilihat jumlah penduduk, tingkat kemiskinan dan kondisi permukimannya.Penelitian ini adalah juga studi kasus kebijakan yang melihat proses pelaiwanaan hasil kebijakan atas penanggulangan kemiskinan di Jakarta khususnya masa krisis ekonoml tahun 1996 akhir -1998 lalu. Adapun kedua kebljakan P2KP dan PDM-DKE dianalisis sebagai suatu program pemberdayaan masyarakat yang tidak tepat untuk masyarakat Jakarta berdasarkan studi literatur dan berbagai hasil survey serta dengan bantuan informasi para expert yang mewakili setiap stakeholder atas tujuan kebljakan pemberdayaan masyarakat."

"Tesis ini membahas krisis ekonomi sebagai force majeure. Penyebab krisis ekonomi adalah lemahnya lembaga keuangan dan pengaruh krisis dari negara lain. Penyebab ini tidak dapat diduga sebelumnya, sehingga termasuk force majeure. Dalam kasus Karaha Bodas v. Pertamina dan PLN, ketidakmampuan Pertamina dan PLN dalam melaksanakan prestasinya akibat krisis ekonomi dianggap wanprestasi bukan force majeure. Hal ini dikarenakan dalam kontraknya dinyatakan bahwa force majeure hanya berlaku bagi KBC sebagai kreditur. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Hasil penelitian menyarankan agar dalam membuat kontrak, harus hati-hati dalam membuat klausula force majeure.

---

The focus of this study is economic crisis as force majeure. Economic crisis is caused by mismanagement financial institution and contagion. This cause cannot predicted before, those included in force majeure. In case Karaha Bodas (KBC) v. Pertamina dan PLN, unable Pertamina dan PLN to do his obligation cause economic crisis is event of default not force majeure. This is happened, due of contract that force majeure just for KBC. This study used normative method. Result of this study give suggestion that in making contract have to carefull about force majeure clausule."