Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada industri pertambangan batubara, salah satu instrumen hukum adalah Perjanjian Karya. Perjanjian ini dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan kontrakt swasta. Istilah perjanjian karya dapat ditemukan dalam Pasal 10 ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Sedangkan istilah yang digunakan dalam Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara adalah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (yang selanjutnya disingkat PKP2B). Jadi PKP2B merupakan perjanjian yang dibuat Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing. Kontraktor enggan melakukan eksplorasi karena banyaknya masalah internal yang harus dibenahi diantaranya sistem perpajakan. Tentu pemerintah tidak membiarkan masalah tersebut menghalangi aliran dana ke sektor pertambangan batubara. Peningkatan daya investasi pun dilakukan pemerintah melalui berbagai kebijakan, seperti pemberian insentif pajak.Dalam penulisan Karya Akhir ini, untuk melakukan tinjauan insentif pajak bas industri pertambangan batubara di Indonesia, penulis menggunakan analisis data kualitatif dengan metode analisis kinerja dan pengalaman individual, serta perilaku institusi dengan cara penggunaan bahan dokumenter. Dengan analisis penggunaan bahan dokumenter ini akan menghasilkan dokumentasi yang bermanfaat bagi analisis data yang membutuhkan dukungan informasi dari bahan dokumen sehingga dapat menjelaskan keterkaitan objek-objek yang dianalisis satu dengan lainnya dalam hal ini keterkaitan antara Kebijakan Pemerintah Indonesia untuk mendukung peningkatan pemanfaatan batubara di Indonesia, regular rperpajakan, insentif pajak pada industri pertambangan batubara di Indonesia, dan persepsi investor terhadap prospek industri pertambangan batubara di Indonesia.Dari hasil kajian terhadap insentif pajak pada industri pertambangan batubara Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Kebijakan Pemerintah Indonesia untuk mendukung peningkatan pemanfaatan batubara dengan membuat Kebijakan Batubai Nasional (KBN); (2) Pada hakikatnya regulasi perpajakan pada industri pertambangan batubara di Indonesia diperlakukan khusus {lex specialist) dan dipersamakan dengan Undang Undang. Dengan perkataan lain, apabila dalam Kontrak Kerjasama Batubara tidak diati mengenai perpajakan yang ada, maka UU Perpajakan berlaku secara umum; (3) Insentif paja yang diberikan pada industri pertambangan batubara di Indonesia sesuai yang tertera pada PKB2B masing-masing Generasi PKP2B; (4) Persepsi investor pada umumnya menyataka prospek industri pertambangan batubara di Indonesia kurang begitu bagus karena tidak adan) investasi baru pada pertambangan batubara maka dapat dipastikan jumlahnya bakal merosot

---

In the coal mining industry, one of the legal instruments is a Work Agreement. This agreement is made between the Government of Indonesia and a private contracting company. The term contract of work can be found in Article 10 paragraphs (2) and (3) of Law Number 11 of 1967 concerning Basic Mining Provisions. Meanwhile, the term used in Presidential Decree Number 75 of 1996 concerning the Main Provisions of Coal Mining Concession Work Agreement is Coal Mining Concession Work Agreement (hereinafter abbreviated as PKP2B). So PKP2B is an agreement made by the Government of the Republic of Indonesia with foreign private companies. Contractors are reluctant to explore because of the many internal problems that must be addressed, including the tax system. Of course, the government does not allow this problem to hinder the flow of funds to the coal mining sector. The government also increases investment power through various policies, such as the provision of tax incentives.

In writing this final paper, to review the incentives for the coal mining industry in Indonesia, the author uses qualitative data analysis with the method of analyzing individual performance and experience, as well as institutional behavior by using documentary materials. With this analysis of the use of documentary materials, it will produce useful documentation for data analysis that requires information support from document materials so that it can explain the relationship between the objects analyzed with one another in this case the relationship between the Indonesian Government's policies to support the increase in the use of coal in Indonesia, regular taxation, tax incentives on the coal mining industry in Indonesia, and investors' perceptions of the prospects for the coal mining industry in Indonesia.

From the results of a study of tax incentives in the Indonesian coal mining industry, it can be concluded as follows: (1) The Indonesian Government's policy to support the increase in coal utilization is by making the National Batubai Policy (KBN); (2) In essence, tax regulations on the coal mining industry in Indonesia are treated specifically (lex specialist) and are equated with the Law. In other words, if the Coal Cooperation Contract does not comply with the existing taxation, then the Taxation Law applies in general; (3) The tax incentives given to the coal mining industry in Indonesia are as stated in the PKB2B of each Generation of PKP2B; (4) The general perception of investors is that the prospect of the coal mining industry in Indonesia is not very good because there is no new investment in coal mining, so it is certain that the number will decline."

"This research is aimed to investigate the relationship of tax incentive and FDI and also the influence of other factors, such as the availability of natural resources, economic stability, market size, and openness to trade, to the FDI?s decision. FDI measurement is using the actual figure of FDI in mining sector industry in Indonesia per GDP as the proxy. Hypothesis test is conducted using statistical method, which is Pearson Correlation Coefficient with sample of mining sector industry in general (non-oil & gas) from 2008 until 2013.

The results of this research is in contrary with the prior research?s results from Babatunde & Shakirat Adepeju in 2012, which this results conclude that tax incentive has no significant relationship to the FDI?s attractiveness to the mining sector industry in Indonesia. On the other hand, there are two variables that have significant relationship to the FDI?s attractiveness, which is consistent with the prior research. The two variables are the availability of natural resources and the openness to trade."

"Persaingan yang semakin kuat mengharuskan perusahaan untuk meningkatkan competitiveness. Competitiveness merupakan hal penting dalam persaingan. Melalui penilaian competitiveness, perusahaan dapat mengetahui penilaian pada kemampuan operasional dan manajemen perusahaan, menganalisis kelebihan, kekurangan, dan posisi kompetitif perusahaan dalam industri. Penelitian ini membahas mengenai penilaian competitiveness pada perusahaan AM dengan menggunakan metode factor analysis dan metode cluster analysis, untuk mengetahui main competitor dan cluster dimana perusahaan dapat bersaing. Terdapat 13 variabel yang di ambil dari annual report perusahaan sebagai indikator penilaian competitiveness. Data yang digunakan adalah data annual report tahun 2009 - 2012 dari 28 perusahaan dalam industri pertambangan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukan bahwa perusahaan AM berada pada cluster moderate capital and moderate competition. Main competitor dari perusahaan AM adalah perusahaan TINS. Prioritas faktor yang harus diperhatikan perusahaan AM untuk meningkatkan competitiveness yaitu business efficiency, company size, dan company sustainability.

---

In recent years mining industry is becoming more competitive that makes company improves its competitiveness. Competitiveness is one of the important things in competition. Through competitiveness assesment is to make value judgments on company’s operations and ability of management, additionally, analyze the company realtive competitive strengths, weakness, and competitive position in the industry. This research will explain about competitiveness assesment in AM company by using the method of factor analysis and cluster analysis, to figure out its specific position also its competitor. Research data was obtained from annual report since 2009 to 2012 of 28 mining companies in Indonesia. 13 variables were examined for competitiveness assesment based on study literature and expert rating. Factor analysis and cluster analysis shows that AM company is part of moderate capital and moderate competition cluster and its main competitor are TINS company. Further review in analysis indicates the important factors to improve competitiveness are business efficiency, company size, and company sustainability."

"Perusahaan pertambangan batubara dalam menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia didasarkan atas suatu Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dengan Pemerintah Indonesia dengan yang memiliki sifat lex specialis derogat lex generalis. Di dalam PKP2B tersebut mengatur segala hak dan kewajiban bagi kedua pihak atas kegiatan usaha termasuk mengenai pajak-pajak dan lain-lain kewajiban perusahaan.Latar belakang penulisan ini didasari karena adanya perubahan kebijakan publik dalam perpajakan atas pengenaan PPN atas hasil tambang batubara sejak reformasi perpajakan tahun 2000 dengan diterbitkannya suatu kebijakan dalam PP Nomor 144 Tahun 2000 yang mengubah status batubara menjadi Barang Tidak Kena Pajak (BTKP). Dalam implementasinya, proses kebijakan tersebut melalui ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan (instrument fiscal arrangements) menimbulkan perubahan persepsi antara otoritas perpajakan dengan Wajib Pajak sehingga menyulitkan administrasi PPN. Selain itu, diterbitkannya PP tersebut kurang memenuhi asas-asas perpajakan dan perundang-undangan maupun konsepsi dari PPN atas nilai tambah dari hasil tambang batubara. Usaha-usaha dari Wajib Pajak sendiri berupaya kepada pemerintah untuk menunda PP tersebut karena akan merugikan investor maupun harga batubara Indonesia di pasar internasional.Oleh karena itu atas dasar permasalahan-permasalahan tersebut, maka dalam penulisan ini bertujuan untuk melakukan kajian atau analisis terhadap perubahan kebijakan PPN atas pengusahaan pertambangan batubara di Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskripsi analisis dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan dokumen serta penelitian lapangan melalui kuesioner dan wawancara kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian.Berdasarkan analisis, bahwa perumusan kebijakan dalam PP tersebut sebagai pelaksana UU PPN hendaknya tidak mengubah atau mengesampingkan ketentuan pada undang-undang yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam mengatur hal yang sama (lex superiors derogat lex inferior). Demi menciptakan kepastian hukum, penyempitan atau perluasan materi tidak dibenarkan menambah norma-norma baru serta tidak dapat mengganti ketentuan perundangan-undangan lama sepanjang mengatur hal yang tidak sama (lex posteriori derogat lex priori). Bagi PKP2B yang terbagi dalam tiga generasi (Generasi I, II dan III), adanya kebijakan tersebut akan membawa konsekuensi pada masing-masing generasi mengalami perlakukan pengenaan PPN yang tidak sama.Pada akhir tulisan ini, penulis memberikan input bagi pemerintah sebagai tax policy maker , sovereign tax power dan government as resources owner dalam menetapkan kebijakan PPN atas hasil tambang batubara demi memaksimalkan penerimaan negara sehingga menimbulkan keadilan (equality), kepastian (certainty), kemudahan (convenience) dan tidak menimbulkan biaya tambahan ekonomi (economy) bagi masing-masing generasi."

"ABSTRACTPenelitian ini membahas mengenai evaluasi atas ketentuan pajak nail down yang diterapkan pada industri pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi penerapan ketentuan pajak nail down pada sektor pertambangan dengan menggunakan dua asas pemungutan pajak yaitu asas certainty dan asas neutrality. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pajak nail down telah memenuhi asas certainty namun terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat pemenuhan asas tersebut. Sedangkan, ketentuan pajak nail down tidak memenuhi asas neutrality karena mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh investor.

---

ABSTRACTThis research focused on the evaluation of nail down tax system on the mining industry in Indonesia. The purpose of this research is to analyze the application of nail down tax system on the mining industry by using two principles of tax collection which are certainty and neutrality. This research used a qualitative approach with field research and literature data collection methods. The results showed that the nail down tax system has fulfilled the principle of certainty but there are several factors that can inhibit the fulfillment of these principles. However, the nail down tax system does not meet the principle of neutrality because it affects decision making by investors. "

"Pemanasan global adalah masalah dunia, sudah banyak negara membuat kebijakan untuk mengurangi penyebab pemanasan global. Pembuangan gas dari hasil pembakaran bahan bakar fosil yang digunakan kendaraan bermotor adalah salah satu penyebab pemanasan global. Saat ini telah ditemukan mobil yang berteknologi hibrida, mobil yang ramah lingkungan dan hemat bahan bakar. Para pengusaha mengeluhkan pengenaan tarif pajak yang tinggi, PPnBM dan Bea Masuk, menyebabkan harga mobil hibrida menjadi lebih mahal.Penelitian ini menjelaskan perlunya insentif pajak diberikan untuk mobil berteknologi hibrida, kebijakan negara lain terhadap mobil hibrida dan manfaat-manfaat yang akan dirasakan jika mobil ini sudah banyak digunakan oleh masyarakat.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksploratif. Tipe penelitian adalah deep interview. Mobil hibrida adalah salah satu solusi untuk mengurangi polusi udara. Pemerintah seharusnya mempertimbangkan untuk memberikan insentif pajak untuk mobil hybrid. Mobil hibrida dapat mengurangi produksi emisi dan juga hemat dalam pemakaian bahan bakar. Jika pemerintah, memberikan insentif pajak untuk mobil hibrida, pembeli mobil hibrida akan meningkat. Jadi, akan mengurangi polusi udara dan hemat dalam pemakaian bahan bakar.

---

Global warming is become the world?s problem, therefore many countries make policies to reduce the cause of global warming. Gas uptake from the ignition of fossil fuel that been used for vehicle is one of the caused global warming. In this days, already invented car with hybrid technology, car that have less air pollution and thrifty fuel. The industrialists complain about the high tax rate, luxury tax and customs, which caused the price of hybrid car, become expensive. This research aim is to explain how important tax incentive that have to give for the car with hybrid technology, about the policies in other countries with the hybrid car, and benefits if this car is use by many people.This research uses the explorative qualitative method. Type of this research is deep interview. Hybrid car is one of the solutions to reduce air pollution. Government should consider giving incentive tax for hybrid car. If government give tax incentive for hybrid car, people that want to buy hybrid car will increase. So it will reduce air pollution and thrift consumption fuel."

"Penelitian ini membahas kebijakan insentif Pajak Penghasilan pada penanaman modal di industri pengolahan kelapa sawit. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa latar belakang pemberian fasilitas pajak tersebut dalam rangka peningkatan investasi demi mendorong hilirisasi industri pengolahan kelapa sawit. Adanya berbagai hambatan mulai dari pertimbangan bisnis, faktor pajak dan non-pajak lainnya menyebabkan fasilitas Pajak Penghasilan tidak diminati investor untuk beberapa sektor pengolahan kelapa sawit. Peneliti memberikan rekomendasi agar fasilitas Pajak Penghasilan lebih efektif dan aplikatif, yaitu: penurunan threshold nilai investasi, mempertahankan tarif bea keluar CPO, perbaikan infrastruktur dan kemudahan pembebasan lahan dan perizinan.

---

This research discusses the income tax incentives to investments in palm oil processing industry. This study is a qualitative research. The research concludes that the background providing incentives tax in order to encourage increased investment for the downsteram of palm oil processing industry. A number of obstacles ranging from business considerations and factors tax or other causes of non-tax Income Tax facilities are not attractive to investors. Researchers gave recommendations that facility income tax is more effective and applicable, such as decrease the threshold value of investment, retaining the CPO export tax rate, improvement infrastructure, and ease of land acquisition and licensing."

"Penelitian ini membahas mengenai evaluasi kebijakan insentif pajak penghasilan berupa tax allowance yang diberikan kepada industri pembangkit listrik tenaga bayu angin di Indonesia. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis pencapaian tujuan kebijakan tax allowance dengan menggunakan indikator efektivitas, responsivitas dan ketepatan dari Dunn. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif pajak penghasilan berupa tax allowance kurang efektif dalam meningkatkan investasi di bidang energi angin karena faktor ketidakpastian, tingginya kriteria penerima insentif, kurangnya sosialisasi serta peran insentif tax allowance yang kecil bagi industri ini. Adanya tujuan yang ingin dicapai pemerintah melalui suatu program merupakan faktor yang lebih mempengaruhi investasi dibandingkan pemberian insentif tax allowance.

---

This research focused on the evaluation of income tax incentive policy in the form of tax allowance given to wind power industry in Indonesia. The purpose of this research is to analyze the achievement of tax allowance policy objectives by using Dunns indicators which are effectiveness, responsiveness and accuracy. This research used a qualitative approach with field research and literature data collection methods.

The results showed that income tax incentive in the form of tax allowance is less effective in increasing investment in wind energy due to uncertainty to get tax incentive approval, high qualifications or threshold, lack of socialization and small role of tax allowance incentive for the industry. A factor that further influences the investment is the existence of objectives to be achieved by the government through a program."

"ABSTRACTPenelitian ini mengangkat tema kebijakan insentif pajak pada sisi penawaran untuk kendaraan listrik berdasarkan tingginya insiden konsumsi bahan bakar kendaraan dan perubahan iklim serta polusi akibat gas emisi gas buang kendaraan sehingga perlu menerapkan penggunaan kendaraan listrik. Masalah utama adalah bahwa masih belum ada kebijakan insentif pajak khusus untuk pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia sehingga peneliti menganalisis kebijakan industri dan insentif pajak di Cina, Norwegia dan Thailand serta Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif yang memperoleh data melalui studi pustaka dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan negara Tiongkok dari pemerintah pusat yang juga didukung oleh pemerintah daerah dengan pemberian insentif, kota percontohan dan anggaran penelitian. Norwegia mengeluarkan kebijakan kendaraan listrik untuk mengurangi emisi kendaraan dan insentif pajak dan non-pajak diberikan untuk mengurangi harga dan biaya operasi kendaraan listrik. Thailand mengeluarkan kebijakan untuk investasi dalam produksi kendaraan listrik dalam bentuk pembebasan pajak, pembebasan bea masuk atas barang modal dan pengurangan tarif cukai. Negara Indonesia hanya memiliki Rencana Umum Energi Nasional yang merupakan salah satu isinya dalam diversifikasi energi kendaraan dengan penggunaan kendaraan listrik dan target pada tahun 2025, sementara insentif pajak yang ada adalah pembebasan pajak dan pembebasan bea masuk atas barang modal dan pengurangan BBNKB di Kota Bandung. Belum ada ketentuan insentif pajak oleh pemerintah pusat untuk sisi permintaan dan tampaknya ada insentif dalam bentuk transfer sumber daya ekonomi, kehilangan pendapatan negara dan dampak lainnya. Karena itu Indonesia perlu merencanakan industri kendaraan lintas sektor dan pemerintah, selain memberikan insentif untuk sisi permintaan dan memperhatikan proyeksi dampak yang akan muncul.

---

ABSTRACTThis study raises the theme of tax incentive policies on the supply side for electric vehicles based on the high incidence of vehicle fuel consumption and climate change as well as pollution due to gas emissions of vehicle exhaust gas so it is necessary to apply the use of electric vehicles. The main problem is that there is still no specific tax incentive policy for the development of the electric vehicle industry in Indonesia so researchers analyzed industry policies and tax incentives in China, Norway and Thailand as well as Indonesia. This study uses a qualitative approach with a descriptive type that obtains data through literature studies and interviews. The results of this study are Chinese state policies from the central government which are also supported by local governments by providing incentives, pilot cities and research budgets. Norway issued an electric vehicle policy to reduce vehicle emissions and provided tax and non-tax incentives to reduce the price and operating costs of electric vehicles. Thailand issued a policy for investment in the production of electric vehicles in the form of tax exemptions, exemption from import duties on capital goods and reduction of excise tariffs. The State of Indonesia only has a National Energy General Plan which is one of its contents in the diversification of vehicle energy with the use of electric vehicles and targets by 2025, while the existing tax incentives are tax exemptions and exemption from import duties on capital goods and BBNKB reduction in the city of Bandung. There is no provision of tax incentives by the central government for the demand side and there seems to be incentives in the form of transfer of economic resources, loss of state revenues and other impacts. Therefore Indonesia needs to plan the cross-sector and government vehicle industry, in addition to providing incentives for the demand side and paying attention to the projected impacts that will emerge."

"Pembangunan merupakan suatu kebutuhan dalam siklus kehidupan manusia dan sumber daya alam merupakan suatu keterbatasan. Ada kebutuhan, ada pula keterbatasan, ada manfaat ada pula dampak yang diakibatkan suatu pembangunan. Kegiatan pembangunan yang makin meningkat mengandung risiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, sehingga dapat mempengaruhi struktur dan fungsi dasar ekosistem sebagai penunjang kehidupan. Industri pertambangan memanfaatkan sumber daya alam sebagai bahan baku utama, menghasilkan bahan-bahan mineral yang sangat berharga bagi manusia baik secara ekonomi maupun teknologi, juga menghasilkan limbah yang dapat mengganggu lingkungan.Keluaran industri berupa limbah akan semakin besar pada dekade mendatang, akibat semakin meningkatnya aktifitas industri, termasuk indutri pertambangan. PTFI yang sudah melakukan kegiatan pertambangan lebih dari 35 tahun, masih memiliki ijin sampai 25 tahun mendatang. Aktivitasnya cenderung menghasilkan limbah, baik limbah produksi maupun non produksi yang saat ini lebih cenderung dibuang ke lingkungan. Limbah yang dihasilkan cukup besar baik jenis maupun volumenya serta karakteristik yang berbeda. Jika tidak dikelola dengan baik nantinya akan menjadi masalah besar yang mengarah kepada isu internasional. Pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan akibat limbah perlu diprioritaskan dalam upaya mewujudkan industri pertambangan yang berwawasan lingkungan. Tindakan saat ini belum optimal sehingga masih perlu ditingkatkan, agar limbah yang dihasilkan tidak lagi ditimbun di tanah. Strategi minimisasi limbah dengan tindakan reduce, reuse, recycle perlu dilaksanakan segera, sebagai upaya perbaikan lingkungan. peningkatan efisiensi, penghematan biaya, serta pembentukan hubungan sosial dan peningkatan citra perusahaan. Dengan melakukan reduce, reuse, recycle akan menghemat sumberdaya alam dan material, memperpanjang umur material, mengurangi tekanan pada lahan dan tempat pembakaran, serta secara substansial akan menghemat energi dan melindungi kesehatan masyarakat.Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi jenis limbah yang terbentuk dari kegiatan sarana pendukung operasional tambang (spot) PTFI, mengetahui dampak minimisasi limbah 3R terhadap lingkungan, ekonomi dan sosial masyarakat serta mengetahui dampak regulasi pemerintah dan kebijakan internal perusahaan terhadap keberhasilan program minimisasi limbah di PTFI sehingga mempengaruhi image para stakeholders terhadap perusahaan.Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah secara kuantitatif dan kualitatif, dengan metode pembahasan dan penulisan secara deskriptif analitis. Sampel yang diambil adalah aktivitas bengkel, pembangkit tenaga listrik dan laboratorium. Sampel masyarakat guna mengukur persepsi masyarakat berjumlah 40 orang. Pembahasan guna mengukur dampak minimisasi limbah pada lingkungan, ekonomi dan social masyaraat dilakukan pada jenis limbah yang dapat dimanfaatkan melalui tindakan reduce, reuse. recycle. Kajian altematif pemanfaatan ditulis secara analisis deskriptif. Dampak regulasi pemerintah dan kebijakan internal dibahas dan dikaji berdasarkan fakta dan kondisi yang terjadi di lapangan.Berdasarkan hasil penelitian, 1) terdapat lebih dari 20 jenis limbah yang dihasilkan PTFI dan beberapa limbah dapat dimanfaatkan sebagai sumberdaya melalui tindakan reduce, reuse. recycle; 2) menguntungkan secara lingkungan, ekonomi dan sosial masyarakat dimana pemanfaatan limbah akan menghemat lahan 2.1 ha pertahun, menghemat uang sebesar lebih USD 6,5 juta dan membuka peluang kerjasama dengan masyarakat, 3) Beberapa pasal dalam PP 85/1999 jo PP18/1999 belum dapat diterapkan secara operasional dalam penanganan limbah sehingga diperlukan usaha proaktif PTFI sedangkan kebijakan internal perusahaan berdampak pada perbaikan sistem manajemen lingkungan.Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah (1) Kegiatan spot PTFI menghasilkan lebih dari 20 jenis limbah dengan jumlah, jenis dan karakteristik yang berbeda, diantaranya dapat menjadi sumberdaya bermanfaat bila dikelola melalui pendekatan reduce, reuse dan recycle (2) Program minimisasi limbah secara komprehensif dan integral berdampak pada pengurangan biaya pengangkutan dam beban landfill, memiliki nilai manfaat ekonomi berdampak social bila mengikutsertaan masyarakat. (3) Regulasi pemerintah rnemacu PTFI untuk melakukan usaha-usaha perbaikan lingkungan melalui kebijakan lingkungan dan praktek di lapangan.Saran yang dapat disampaikan dari penelitian ini adalah (I) Guna mengoptimalkan program minimisasi limbah 3R, perlu dilakukan tindakan pegelolaan secara terpadu dan terintegrasi dengan memandang limbah sebagai sumber daya yang dapat memberi manfaat bagi lingkungan, ekonomi dan masyarakat; (2) Dalam mendukung program minimisasi limbah 3R, perlu dilakukan tindakan segragasi limbah mulai dari sumber penghasil limbah dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang arus limbah (waste stream) keberhasilan pengelolaan lingkungan; (3) Regulasi pemerintah dan kebijakan perusahaan yang dibuat hendaknya dapat memberikan dukungan operasional sehingga dapat diimplementasikan secara tepat sesuai kebijakan tersebut.

---

Development is one of the needs in human lifecycle and natural resources are limited. There are needs as well as limitations; there are benefits as well as impacts of development. Increasing number of development activities poses risks of pollution and environmental damage that may have impacts on the structure and basic functions of the ecosystem as part of the life support system. Mining industry makes use of natural resources as primary materials, produce minerals with economically and technologically high value, and generate waste capable of affecting the environment.

Industrial output of waste will multiply in the next decades due to increasing activities of industries, including mining. With already more than 35 years of mining, PTFI's contract will still be valid for another 25 years. Its activities generate both production and non-production waste currently dumped into the environment. Generated waste is fairly great in types, volumes and characteristic differences. Improper management will result in possible future problems which will bring in international issue.

In order to promote an environment-oriented mining industry, efforts to prevent pollution and damage to the environment due to waste need to be given top priority. The company has not done its best in dealing with the problem and efforts should be made to ensure that waste is not piled up on the ground. The strategy of minimizing waste by reducing, reusing and recycling should be put in operation soon as part of environmental recovery, efficiency increase, cost reduction as well as social relation initiative and corporate image improvement endeavors. Reduce, reuse. recycle will save natural resources and materials, prolong material period of usage, reduce pressure on lands and incinerators, and substantially save energy and protect public health.

This research aimed at identifying types of waste produced from activities of mining operation support facilities or sarana panda/rung operasional tambang (spot); finding out impacts of 3R waste minimization program on the environment and economic and social conditions of the community as well as studying the effects of government regulations and internal corporate policies on successful application of waste minimization program at PTFI as they would potentially change the way stakeholders would look at the image projected by the company.

Quantitative as well as qualitative approaches were used here, with descriptive analytical discussion and writing method. Samples came from workshop. power generator and laboratory activities. A total of 40 respondents were involved in measuring public perception. To measure impacts of waste minimization on the environment as well as on economic and social conditions of the community, a discussion was conducted into types of waste that could be exploited by performing a reduce, reuse, recycle routine. An analytical descriptive technique was applied in presenting usage alternatives. Impacts of government regulations and internal policies were discussed and studied based on facts and conditions found in the field.

Research results suggest that 1) there are more than 20 types of waste produced by PTFI, and by performing reduce, reuse, recycle, 2) some of them can be made usable as resources, and environmentally, economically and socially profitable, saving 2,1 landfill and 6,5 USD money. Quite often, articles in a number of government regulations (PP 8511999 jo PP 1811999) are not operationally applicable, so that needed good improvement on successful implementation of the waste minimization program, whereas company's internal policies may affect the environmental management system.

Conclusions to draw from the research include (1) Types and amount of waste produced by mining operation support facilities (spot) were quite significant and waste management had not been at an optimum level; (2) A comprehensive and integral waste minimization program is capable of reducing the cost of transportation and load on landfill, and will be economically feasible and socially beneficial when community members take part in it; (3) Government regulations race the PTFI to doing improvement for environment by practice adan all of internal regulations.

The research recommends that (1) An optimum 3R Waste Minimization Program requires an integrated management system that considers waste as resources that can give benefits to the environment, the economy and the community; (2) In order to support the 3R Waste Minimization Program it will be necessary to initiate waste segregation starting from waste sources and to conduct a further study into waste stream; (3) Government regulations and company policies should be operationally applicable for proper implementation."