Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem manajemen kinerja merupakan proses sitematis yang memiliki ruang lingkup sangat luas mulai dari proses input, proses, output dan outcome untuk mencapai tujuan organisasi. Dokter spesialis merupakan SDM yang sangat sentral dalam rumah sakit. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui implementasi analisis manajemen kinerja dokter spesialis di RSUP Dr.Kariadi Semarang.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini input; perencanaan, rekrutmen, kredensial, pembinaan, pengembangan, imbal jasa, kelengkapan pedoman panduan klinis dan sarana prasarana sudah berjalan, program kerja, target kinerja dan tindak lanjut belum berjalan. Proses; kepatuhan terhadap pedoman pelayanan klinis belum baik. Output; pengukuran, evaluasi kinerja dan umpan balik belum berjalan. Kesimpulan implementasisis manajemen kinerja dokter spesialis di RSUP Dr.Kariadi belum berjalan secara terpadu dan berkesinambugan. Saran untuk melaksanakan system manajemen kinerja secara benar dan konsisten.

---

Performance management system is a systematic process that has a very wide field of an organization including input, process, output and outcomes to achieve organizational goals. Specialists are the major of human resource in hospital. This study aims to determine the implementation of performance management system analytics of specialist at Dr.Kariadi Hospital Semarang. This study is descriptive qualitative research design.

The results of this study consist of input include planning, recruitment, credentials, training, development, reward, guidance of medical care and complete infrastructure is already running. Work programs and targets have not been running.Process; adherence to guidance of medical yet either. Output; measurement, performance evaluation and feedback mechanism are not running well.

Conclusion; the implementation of performance management systems of specialists at Dr.Kariadi Hospital have not been integrated and sustainable.The suggestion is to organize performance management system of specialists correctly and consistently at Dr.Kariadi Hospital."

"Walaupun sejak tahun 1992 telah diterapkan kebljakan penempatan dokter dan dokter gigi PIT tetapi penyebaran tenaga kesehatan khususnya dokter dan dokter gigi belum menggembirakan. Sekitar 25 - 40% Puskesmas tidak memiliki tenaga dokter, khususnya puskesmas yang berada di kawasan timur indonesia dan daerah konflik. Penyebaran dokter dan dokter gigi belum merata khususnya di daerah di kawasan Indonesia Bagian Timur. Rasio ldealnya I 00.000 jiwa dilayani 40 dokter, tetapi hanya 4 Propinsi yang mencapai rasio tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis kebijakan pemerintah pusat da1am pemerataan dokter dan dokter gigi di Indonesia. Dalam penelitian ini data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan me!akukan wawancara mendalam. Data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen. Data primer digali dari berbagai inforrnan yang berkompeten, yakni: Biro K!!pegawaian Departemen Kesehatan RJ. Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kesehatan RI, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Badan PPSDM Depkes RI, Konsil Kedokteran Indonesia, Ditjen Dikti Depdiknas, Pengurus Besar IDI dan PDGI. Hasii penelitian menunjukkan bahwa penyusunan kebijakan pemerataan dokter dan dokter gigi menjadi hal dilematis, ditengah-tengah issue pe]anggaran Hak Azasi Manusia, sementara disisi Iain masyarakat memerlukan pelayanan k.esehatan, tanpa membedakan status ekonomi. Koordinasi antara stakeholders di tingkat pusat masih kurang nptimal khususnya dalam penyusunan kebijakan serta monitoring implementasi kebijakan pemerataan doktcr dan dokter gigi.

---

Since 1992, the temporary placement policy of general practitioner and dentist (PTT) has been applied even though it distribution> particularly dentists and general practitioner, not satisfactory yet. Approximately 25 - 40% of local health center do not have general practitioner, especially those in eastern part of Indonesia and regional conflict. Within it ideal ratio where 40 general practitioners served 100,000 inhabitants, only 4 provinces could fulfill it.

This is a qualitative approach research aim of analyzing the central government policies on equity distribution of general practitioners and dentists in Indonesia, In this research, data used consists of primary obtained through in depth interview and secondary data obtained through the document assessment. Primary data gathered from various competent informants, namely the Bureau Employee Affair of Health Department, Bureau of Legal and Organization Affairs of Health Department, The Center of Human Resource Planning and Utility of Health~ PPSDM Agency of Health Department, the Indonesian Medical Council, the General Directorate of High Education Ministry, the Indonesian Association of Medical Doctor, and the Dentist Association of Indonesia.

The results of research showed that this policies fall into a dilemma in the middle issue of human rights violations, while in the other side people need a health care without distinction on economic status. Coordination between stakeholders at the central level is not optimal yet, particularly In the policies preparation and monitoring on the policy implementation."

"Permintaan layanan psikiatri forensik di Indonesia terus meningkat. Namun, psikiater di Indonesia merasa kurang kompeten dan kurang percaya diri dalam melakukan analisis psikomedikolegal dan melaporkan hasil pemeriksaannya, karena ketiadaan pedoman dan metode pendidikan yang belum seragam. Penelitian ini terdiri atas tiga tahap yang bertujuan untuk mengidentifikasi komponen Kemampuan Berpikir Analisis Psikomedikolegal (KBAP) dan mengembangkan modul pengajaran yang sahih dan mampu laksana. Penelitian menggunakan desain exploratory sequential mixed method. Pada tahap 1, dilakukan penelusuran kepustakaan dan penilaian kebutuhan dari pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi komponen KBAP, dilanjutkan dengan teknik delphi melibatkan pakar psikiatri, hukum, dan bidang lain yang relevan. Hasilnya diadaptasi menjadi instrumen penilaian KBAP beserta panduan penilaiannya. Pada tahap 2, dilakukan studi potong lintang terhadap psikiater Indonesia untuk mengetahui skor KBAP dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Pada tahap 3, dilakukan pengembangan dan uji coba Modul KBAP. Penelitian tahap 1 menghasilkan 60 butir KBAP yang dibagi empat tahap: persiapan, pemeriksaan, penulisan laporan, serta persiapan dan pemberian keterangan di pengadilan. Instrumen penilaian, berupa rubrik yang dilengkapi panduan pengisian, memiliki validitas isi dan reliabilitas antarpenilai yang baik. Median skor KBAP dari 165 subjek sebesar 37 (rentang nilai 5 sampai 89). Tidak didapatkan faktor yang berhubungan dengan skor KBAP. Modul KBAP yang dikembangkan pada tahap 3, berdasarkan temuan dari tahap 1 dan 2, berlangsung secara daring selama 6 minggu, terdiri atas kegiatan pembelajaran dan evaluasi yang dilakukan secara asinkronus dan sinkronus. Modul KBAP secara keseluruhan dinilai mampu laksana dan sahih. Selain itu, peserta menunjukkan hasil yang baik dalam evaluasi hasil pembelajaran modul. Secara keseluruhan, penelitian ini dirancang untuk dapat menjawab kebutuhan dalam peningkatan keterampilan psikiatri forensik Indonesia dengan memberikan pedoman konkret dan modul pengajaran yang berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut baik dalam aspek pendidikan, penelitian, maupun pelayanan.

---

Requests for forensic psychiatry assessments have consistently increased. However, Indonesian psychiatrists still view themselves as incompetent, and thus, unconfident in conducting psychomedicolegal analysis and reporting the results, which may stem from a lack of concrete guidelines and uniform teaching methods throughout the country. Furthermore, psychomedicolegal analysis as a form of clinical reasoning can be influenced by cognitive and emotional factors. Thus, this study aims to identify components of psychomedicolegal analysis competency and to develop its educational module. This study used an exploratory sequential mixed method design. In Part 1 of the study, literature review and needs analysis from stakeholders were conducted to identify components of psychomedicolegal analysis, which were then refined through Delphi technique involving experts from psychiatry, law, and other relevant fields. The components are adapted into a scoring instrument and its user manual. In Part 2, a cross-sectional study was conducted among Indonesian psychiatrists to estimate the level of psychomedicolegal analysis of competence and related factors. In Part 3, a module for psychomedicolegal analysis was developed and tested. Part 1 of this study resulted in 60 items of psychomedicolegal analysis competency, divided into 4 domains: preparation, assessment, report writing, and giving expert testimony. The scoring instrument was designed as a rubric and complemented by a manual containing item explanations and operational definitions. The instrument has acceptable content validity and inter-rater reliability. In Part 2, a sample of 165 psychiatrists had a median psychomedicolegal analysis score of 37 (range 5 to 89). No factors are significantly associated with it. In Part 3, the psychomedicolegal analysis module, formulated from the findings of Part 1 and 2, was conducted as an online course for 6 weeks, consisting of asynchronous and synchronous activities. The module was considered feasible and valid. Also the participants showed good results in evaluation of the module. Overall, the psychomedicolegal analysis scoring instrument and the resulting module were able to answer the need for skill development in Indonesian forensic psychiatry by providing concrete guidelines and teaching methods that have the potential to be further developed as educational innovation, research, and services."

"Pendidikan dokter adalah pendidikan akademis dan profesional. Dokter adalah ilmuwan dan praktisi. Sebagai ilmuwan, ia harus membina dan mengembangkan ilmunya dengan melakukan berbagai riset. Sebagai praktisi, ia harus mengamalkan ilmunya dalam praktek medis. "Obyek" riset dan pengamalannya adalah manusia, yang di dalamnya ia sendiri ikut termasuk. Oleh karena itu, istilah "obyek" ditolak dan diganti dengan "subyek", yang harus diperlakukan sebagai person yang otonom..Riset dan praktek medis lalu punya kekhususan tersendiri yang berbeda dengan ilmu-ilmu lain di luar kedokteran.Manusia tidak boleh dijadikan alat untuk mencapai tujuan lain, karena tujuan manusia terletak dalam dirinya sendiri. Baik: dalam riset maupun dalam praktek medis, subyek penelitian dan pasiennya harus diberi kebebasan untuk menentukan pilihannya sendiri, tanpa boleh ada paksaan."