Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum dalam pelaksanaan transaksi derivatif yang diberikan karena terdapat ketidakseimbangan kedudukan antara bank dan nasabah. Untuk menghindari adanya kerugian pada nasabah sebagai akibat menggunakan produk derivatif yang ditawarkan oleh bank, didasari oleh asas perlindungan konsumen dan adanya hubungan kepercayaan yang terjalin antara keduanya, maka bank wajib melindungi nasabah dengan cara keterbukaan informasi. Sebagai regulator, hukum mengakomodir asas perlindungan terhadap nasabah dalam suatu regulasi, yaitu PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Akan tetapi, kurangnya kepatuhan bank serta lemahnya pengawasan Bank Indonesia mengakibatkan ketentuan-ketentuan dalam regulasi tersebut belum secara utuh dapat melindungi kepentingan nasabah.

---

This research is discussing about law protection in the implementation of derivative transaction which being given conceming the unbalance bargaining position between bank and customer. To avoid any bigger loss for customer as the consequences in consuming derivative product, based on consumer protection principles and the existence of fiduciary relationship which arise between both parties, hence bank has to protect its customer by giving Information disclosure. As a regulator, law is accommodating principles of customer protection in a form of regulation, that is to say, PBI No.7/6/PBI/2007 about Information Transparency of Bank Product and the Using of Customer’s Private Data. However, the lack of bank to comply the regulation and weakness of Bank Indonesia in supervising make stipulations in the regulation have not yet given full protection to customer’s interest."

"Tesis ini membahas bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah dalam transaksi derivatif perbankan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang ( ) yang melakukan analisis deskriptif. Penelitian ini menerapkan teori asas kebeb san berkontrak dan sistem terbuka dari hukum perjanjian Indonesia, yang mana memungkinkan para pihak dalam transaksi derivatif perbankan di Indonesia untuk membu perjanjian apa saja, baik mengenai isi, bentuk maupun jenis perjanjiannya, namun dibatasi oleh norma-norma hukum yang terdapat dalam KUH Perdata, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Bank Indonesia, dan PBI Transaksi Derivatif. Penelitian ini menemukan ahwa keistimewaan derivatif sebagai instrumen finansial ada ah kemampuannya dalam mengalihkan risiko tanpa memperdagangkan aset itu sendiri kepada pihak lain yang lebih mampu mengelola risiko secara lebih efisien. Sel njutnya, meskipun secara normatif keberadaan transaksi derivatif di Indonesia diatur dalam PBI Nomor 7/31/PBI/2005 tentang Transaksi Derivatif sebagaimana elah diubah dengan PBI Nomor 10/38/PBI/2008, namun keberadaannya dimungkinkan karena sistem hukum di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak, yang memungkinkan para pihak untuk membuat perjanjian apa saja, baik mengenai isi, bentuk maupun jenis perjanjiannya, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan, dan memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, serta dilakukan dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Perlindungan hukum terhadap nasabah dalam transaksi derivatif perbankan di Indonesia telah diatu dalam Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Bank Indonesia, PBI Transaksi Derivatif, PBI Transparansi Informasi Produk Bank, dan PBI Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Mekanisme perlindungan hukum terhadap nasabah dalam transaksi derivatif di sekt perbankan adalah melalui keharusan adanya pedoman transaksi derivatif, penerapan prinsip transparansi informasi mengenai produk bank, keharusan pembuatan kontrak, penerapan manajemen risiko, serta mekanisme pengawasan d n pemberian sanksi."

"Tesis ini membahas tentang Transaksi Derivatif yang diamini sebagai transaksi yang rumit dengan diferensiasi produk yang terus berkembang mulai dari yang paling sederhana sampai kepada yang paling canggih searah dengan inovasi dan kebutuhan pasar finansial. Jumlah Transaksi Derivatif cukup besar dalam transaksi perbankan di Indonesia, selayaknya Transaksi Derivatif mendapat perhatian dari otoritas pengatur dan pengawasan kegiatan perbankan, yaitu Bank Indonesia, agar tercipta kepastian hukum antara para pihak yang bertransaksi. Dewasa ini, marak gugatan yang diajukan ke pengadilan sehubungan dengan Transaksi Derivatif antara bank dengan nasabah yang berakhir dengan hampir semua gugatan nasabah terhadap bank dimenangkan oleh Hakim, sebaliknya, bank selalu dalam posisi dikalahkan oleh Hakim. Oleh karenanya permasalahan yang dibahas oleh Penulis terkait dengan perlindungan hukum bagi bank dalam Transaksi Derivatif menurut ketentuan perbankan yang berlaku dan menyorot pertimbangan Hakim dalam Putusan nomor 24/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel antara PT. Permata Hijau Sawit melawan Citibank, N.A apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber primer, sekunder dan tersier serta analisis data secara kualitatif. Untuk menunjang penelitian ini, juga dilakukan wawancara dengan informan yang mengetahui materi yang ditulis. Dalam pelaksanaan Transaksi Derivatif, Bank Indonesia memberikan perangkat hukum dalam ketentuan-ketentuan perbankan guna memberikan perlindungan hukum kepada bank dalam Transaksi Derivatif dan menjamin kepastian hukum bagi bank dalam melakukan Transaksi Derivatif, yaitu dalam ketentuan perbankan mengenai Pemenuhan Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Kegiatan Structured Product Bagi Bank Umum dan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Namun jika bank telah mematuhi ketentuan-ketentuan perbankan tersebut namun tetap digugat oleh nasabahnya, yang mana memang nasabah memiliki hak untuk itu apabila rasa keadilannnya terusik, maka yang terpenting pada keadaan seperti ini adalah kesiapan Majelis Hakim dalam memenuhi rasa keadilan yang dimohonkan kepadanya dalam memutus perkara Transaksi Derivatif melalui pemahaman yang tinggi atas obyek perkara tersebut.

---

The thesis is about Derivative Transaction which is concurred as a complex transaction with a keep growing variational products start from the simplest to the sophisticated ones, along the way of the innovation and financial market demands. The number of Derivative Transaction is generally high in Indonesian's transactional banking, reasonably it gets enough attention from the authority of the regulation and supervision of the banking activity, in this case Bank of Indonesia, to create a law assurance among those parties during transactions.

Nowadays, high amount of charges to the court related to the Derivative Transaction between the Bank with a customer which ends that almost all charges won by the judge. Therefore the problems being discussed by the Author are related to the law protection for Banks in Derivative Transaction according to the banking regulations apply and refers to the Judge's considerations in Verdict number 24/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel between PT. Permata Hijau Sawit againsts Citibank, N.A whether it is valid according to the law regulations.

The research methods used is a normative law research using primary, secondary and tertiary materials, also qualitative data analysis. In order to support the research, an interview with an informant who is familiar with the materials has also been done.

In the Derivative Transaction activity, Bank of Indonesia has given law's equipments into banking regulations to give law protection for the bank during Derivative Transaction and to guarantee the bank's law's assurance to do it, that is on banking regulations especially about Fulfillment of the Prudential Principal in Structured Product activity and the Application of Risk Management for the Commercial Bank. However if the Bank has followed the banking regulations but it is being charged by its customers, which they have the rights to do that when their sense of righteousness feel so, therefore the most important thing in this case is the readiness of the Judges to fulfill the sense of righteousness which is required to decide the case of Derivative Transaction with an understanding towards the object of the case."

"ABSTRAKTransaksi derivatif di Indonesia cukup berkembang sejalan dengan peningkatan kegiatan usaha yang mengandung risiko nilai tukar mata uang asing, risiko suku bunga, risikofluktuasi harga saham atau risiko fluktuasi harga komoditas. Transaksi derivatif memiliki sisi positif yaitu berpihak pada. Namun di sisi lain, ada risiko kerugian juga cukup tinggi. Oleh karena itu, skripsi ini mengkaji perlindungan bagi nasabah dan bank dalam transaksi derivatif, dalam bentukpenelitian yuridis normatif, dengan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder. Transaksi derivatif diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 31/7 / PBI / 2005 tentang Transaksi Derivatif jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/38 / PBI / 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31 / PBI / 2005 tentang Transaksi Derivatif. Pada tahun 2008, ketika terjadi krisis ekonomi, Ada banyak masalah yang muncul terkait dengan transaksi derivatif. Menjadi sebuah pertanyaannya adalah bagaimana melindungi nasabah dan bank sebagai pelakutransaksi derivatif. Salah satu pihak yang bersengketa adalah PT. Industri Toba Surimi melawan HSBC. Sengketa ini menekankan pentingnya transaksi derivatif sebagai kontrak. Kontrak merupakan salah satu pengaman bagi pelaku transaksi derivatif. Prinsip kontrak penting dalam perjanjian derivatif. Beberapa regulasi yang mewadahi perlindungan bagi nasabah dan bank dalam bertransaksi derivatif, termasuk Ketentuan Bank Indonesia tentang Perubahan Ketentuan.Bank Indonesia Nomor 7/31 / PBI / 2005 tentang Transaksi Derivatif. Jumlah: 10/38 / PBI / 2008, POJK tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Nomor, POJK No.18 /POJK.03/2016, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.7/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Melaksanakan Kegiatan Produk Terstruktur untuk Bank Umum. Menurut pembahasan penulis, pertimbangan hakim terhadap putusan sengketa PT. Coba dengan HSBC harus tetap berpegang pada persetujuan. Sehingga meski regulasi sudah berubah, itu karena prinsip kontrak, kemudian menjadi aturan yang mengikat bagi para pihak dan harus tetap dilakukan selama tidak melanggar hukum.

---

ABSTRACTDerivative transactions in Indonesia have developed sufficiently in line with the increase in business activities that carry foreign exchange rate risk, interest rate risk, and riskstock price fluctuation or the risk of commodity price fluctuation. Derivative transactions have a positive side, namely in favor of. But on the other hand, there is also a high risk of loss. Therefore, this thesis examines the protection for customers and banks in derivative transactions, in the form of normative juridical research, with the library research method using secondary data. Derivative transactions are regulated in Bank Indonesia Regulation Number: 31/7 / PBI / 2005 concerning Derivative Transactions jo. Bank Indonesia Regulation Number 10/38 / PBI / 2008 concerning Amendments to Bank Indonesia Regulation Number 7/31 / PBI / 2005 concerning Derivative Transactions. In 2008, when there was an economic crisis, there were many problems related to derivative transactions. The question is how to protect customers and banks as actors derivative transactions. One of the disputing parties is PT. The Toba Surimi Industry against HSBC. This dispute emphasizes the importance of derivative transactions as contracts. Contracts are one of the safeguards for derivative transaction actors. Important contract principles in derivative agreements. Several regulations provide protection for customers and banks in derivative transactions, including Bank Indonesia Regulations concerning Amendments to Terms. Bank Indonesia Number 7/31 / PBI / 2005 concerning Derivative Transactions. Total: 10/38 / PBI / 2008, POJK concerning Implementation of Risk Management for Commercial Banks Number, POJK No.18 /POJK.03/2016, and Financial Services Authority Regulation No.7 /POJK.03/2016 concerning Prudential Principles in Implementing Structured Product Activities for Commercial Banks. According to the author's discussion, the judge's consideration of the PT. Try with HSBC must stick to the approval. So even though the regulations have changed, it is because of the principle of the contract, then it becomes a binding rule for the parties and must be carried out as long as it does not violate the law."