Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai praktek usaha tidak sehat yang dalam steering traffic dan tarif International Roaming Operator Telekomunikasi Selular GSM (Global System for Mobile Communication) di Indonesia dengan Studi kasus PT X. Pelanggan berkomunikasi dengan pilihan kartu yaitu kartu pasca bayar (postpaid) dan kartu prabayar (prepaid). Salah satu fitur layanan yang ditawarkan adalah fitur layanan International Roaming yang memungkinkan pelanggan menggunakan ponselnya di network roaming partner di luar negeri yang mempunyai perjanjian kerjasama dengan operator dimana pelanggan tersebut terdaftar. Iklim usaha yang kompetitif ini membuat operator melakukan aliansi dengan beberapa operator mitra di suatu negara untuk jaminan ketersediaan layanan yang baik antar pelanggan lintas operator seperti Vodafone, Bridge Alliance Mobile, Connexus, AMI dan lainnya. Akibat dari gerakan alliansi para operator selular melakukan Steering of Traffic Roaming terhadap pelanggan mereka untuk masuk ke network roaming partner pilihan yang merupakan satu group aliansi dan melakukan perjanjian khusus untuk tarif di antara operator tersebut. Kegiatan ini merupakan bentuk persaingan usaha tidak sehat seperti yang di atur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dampak lain dari kegiatan Steering Traffic ini adalah membuat para operator dari negara yang berbeda melakukan perjanjian harga interkoneksi (wholesale) atau yang lebih di kenal sebagai Inter Operator Tariff (IOT). Penentuan harga IOT ini dibuat setelah di lakukan negosiasi atas komitmen traffic atau biasa yang disebut dengan volume base komitmen yang di sepakati antar kedua operator tersebut. Dengan trend aliansi di antara operator selular saat ini, maka pelanggan di hadapkan dengan harga yang hampir seragam dan sangat mahal untuk tarif International Roaming.

---

This thesis discusses the business practices of Steering traffic and tariffs in International Roaming Business of GSM (Global System for Mobile Communication) Mobile Operators in Indonesia with study case of PT X. Subscriber can enjoy their communication either their post-paid simcard card or prepaid cards. One of the features of the Services that operator offered is International Roaming. This feature allows subscriber to use their mobile phone while roaming at operator’s roaming partner network while abroad. This Roaming partner has a bilateral agreement that offers Service where customers can use their network as visited network. A fierce competition in International roaming business force operator to joined one of the mobile alliances with several mobile operators as partners. These Alliance are offers many Services to all Inbound or Outbound Roamers so they can enjoy same experience while roaming abroad. The Alliances such as Vodafone, Bridge Mobile Alliance, Connexus, AMT and other are offers plenty of Services of International Roaming. The Alliance movement is doing Steering of Roaming Traffic for their subscriber (Outbound Roamers) to log on into their preferred network roaming partner which is also member of the group of alliances. This process usuaily follows with the special agreements on tariffs negotiation. This kind of activity is a form of business competition is not healthy as in the set in Law No. 5 / 1999 on anti-monopoly law and unfair business competition. The Impact of Traffic Steering activities are following by another commitment on interconnection agreement prices (Wholesale) or the Inter Operator Tariff (IOT). IOT price is made by all parties agree after negotiation on traffic volume commitment that shared. With the trend in the alliance between the Service provide at this time, the customers get the same price and very high rates for International Roaming."

"Pemenuhan kebutuhan jagung di Indonesia sedang mengalami kekisruhan terutama setelah adanya kelangkaan pasokan jagung dan kenaikan harga jagung yang signifikan. Skripsi ini mengkaji mengenai permasalahan adanya dugaan praktek pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 pada komoditas jagung di Indonesia. Rumusan masalah dari skripsi ini adalah mengenai ada atau tidaknya indikasi praktek kartel pada komoditas jagung di Indonesia serta bagaimana langkah yang dilakukan untuk menghindari potensi praktek kartel pada komoditas jagung di Indonesia agar sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1999. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah tidak terdapatnya indikasi pelanggaran pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

---

The fulfillment of corn needs in Indonesia is in chaos triggered by the scarcity of supply and the price which significantly rise. This thesis examines the allegation of infringement of article 11 Law No. 5 of 1999 on commodity of corn in Indonesia. The main issues of this thesis are about indication of cartel practice on commodity of corn in Indonesia and how to prevent the potential of indication of cartel on commodity of corn accordant to Law No. 5 of 1999. The research conducted through juridical normative method. The results of research indicate that there is not any indication of infringement of article 11 Law No. 5 of 1999."

"Pengambilalihan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayal (I) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dapat dilakukan langsung melalui pemegang saham Perusahaan Sasaran. Pengambilalihan semacam ini diperholehkan secara hukum asalkan disetujui oleh pihak Direksi Perusahaan Sasaran. Dalam praktek bisnis, sering kali Direksi Perusahaan Sasaran tidak setuju perusahaannya diambilalih oleh pihak lain sementara pemegang saham berhak menjual sahamnya kepada Perusahaan Pengambilalih tanpa persetujuan Direksi Perusahaan Sasaran. Hal ini dapat dipahami karena pada kenyataannya, Direksi-lah yang mengetahui segala sesuatu yang tcrjadi di dalam tubuh perusahaan. Oleh karena itu, Akta Merger dapat dibatalkan karena tidak terpenuhinya syarat subjektif prjanjian, yakni kesepakatan. Secara internal, hal ini mengakibatkan chaos karena antara pemegang saham dengan Direksi Perusahaan Sasaran terdapat informasi asimetris yang (dalam ilmu manajemen) memicu terjadinya principal-agent problem.Di sisi lain, Perusahaan Pengambilalih umumnya menerapkan strategi-strategi tertentu supaya pemegang saham Perusahaan Sasaran mau menjual sahamnya. Dalam menjalankan strategi bisnis, Perusahaan Pengambilalih mengiming-imingi pemegang saharn Perusahaan Sasaran dengan memberikan argumentasi yang seolah-olah akan menguntungkan Perusahaan Sasaran. Namun, sering kali, dalam rangka melancarkan niatnya tersebut, Perusahaan Pengambilalih memberikan alasan-alasan yang tidak jujur sehingga muncul informasi asimetris yang menyebabkan pemegang saham Perusahaan Sasaran mengambil keputusan yang salah. Bahkan, dalam jangka panjang, informasi asimetris mengakibatkan kegagalan pasar (market failure). Strategi yang diterapkan dengan cara yang tidak jujur merupakan bentuk persaingan usaha tidak sehat sehingga bertentangan dengan Pasal 17 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Talmn 1999. Bahkan, secara luas praktek seperti ini dikategorikan sebagai kejahatan korporasi.

---

Acquisition under the provision of Article 125 paragraph (1) of Law Number 40 Year 2007 shall be conducted directly through the shareholders of the target company. This kind of takeovers is permitted by law, if it is approved by the Boaid of Directors of the target company. In business practices, the Board of Directors of the target company sometimes does not agree to be acquired, while the shareholders is entitled to sell their shares without approval from the Board of Directors. This is understandable because in reality, the Board of Directors knows more every single point in the company than shareholders itself. Therefore, the deed of merger can be canceled due to non-fulfillment of the terms subjective agreement, ie agreement by the parties. Internally, this could resulted a chaos becaue of Directors that (in theory of management) trigger a principal-agent problem.On the other hand, acquirer Gompany generally apply certain strategies so that shareholders of the target company agree to sell their shares. In conducting its business strategy, the acquirer company hereafter persuade the shareholders of the target company by a rguing reasons that seems to favor the whole target company. However, in order to rei nforce its intention, the acquirer company presents some unlawful reasoning trigger asymmetric infonnation that makes the shareholders of the target company made a wrong decision. In fact, in the long term, asymmetric information leads to the market failure. These kind of strategies is unlawful because trigger an unfair business competition that was prohibited by Article 17 and Article 25 Law N umber 5 Year 1999. In future research, such practice is widely categorized as a corporate crime."

"Saat harga minyak goreng sawit melonjak sejak akhir tahun 2021 hingga kuartal I tahun 2022, pemerintah menginformasikan kepada publik bahwa kenaikan yang terjadi disebabkan oleh faktor kenaikan harga bahan baku. Namun, hal itu menimbulkan kontroversi mengingat Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Fenomena kenaikan harga yang kemudian diikuti dengan kondisi kelangkaan di masyarakat menimbulkan kecurigaan KPPU bahwa telah terjadi praktik anti persaingan. Penelitian ini membahas indikasi persaingan usaha tidak sehat dan kontribusi kebijakan pemerintah dalam peristiwa kenaikan harga. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis Pasal 5 dan Pasal 19 huruf c UU No.5 Tahun 1999 yang digunakan oleh KPPU dalam proses penegakan hukum persaingan usaha, serta kontribusi dari kebijakan pemerintah yang dikeluarkan selama periode kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan menggunakan wawancara dari lembaga terkait untuk memperoleh informasi penelitian. Adapun hasil penelitan penulis ialah pasar minyak goreng kemasan dan curah merupakan pasar yang berbeda. Penegakan hukum dapat tetap dilanjutkan dengan 2 (dua) opsi, yakni membedakan pembuktiannya atau hanya membuktikan pelanggaran pada pasar minyak goreng kemasan karena seluruh terlapor memproduksi minyak goreng kemasan dan tidak untuk minyak goreng curah. Pasal 5 tentang penetapan harga dapat terbukti meski perjanjian secara tertulis sulit dibuktikan oleh investigator. Investigator dapat menggunakan bukti tidak langsung yang didukung dengan analisis plus factor untuk menghasilkan alat bukti petunjuk. Kemudian, unsur Pasal 19 huruf c tidak terbukti karena pembatasan peredaran minyak goreng tidak disertai dengan persyaratan untuk mendapatkan pasokan meski tindakan tersebut merugikan konsumen. Di sisi lain, kebijakan pemerintah berupa DMO, DPO, dan HET memberikan hambatan persaingan bagi pelaku usaha eksportir yang tidak memiliki sumber daya sawit sendiri serta pedagang pasar yang tidak dapat memenuhi syarat administrasi dalam mengikuti kebijakan pemerintah terkait penjualan minyak goreng.

---

When the price of palm cooking oil soared from the end of 2021 until the first quarter of 2022, the government informed that the increase was caused by the rise in raw material prices. However, it caused controversy considering that Indonesia is the largest palm oil producer in the world. The rising prices followed by scarcity in the community raise the KPPU's suspicion that anti-competitive practices have occurred. This study discusses indications of unfair business competition and the contribution of government policies. The goal of this study is to examine Article 5 and Article 19 letter c of Law No. 5 of 1999, which are used by the KPPU in the process of enforcing the law on business competition, as well as the contribution of government policies issued during the period of rising cooking oil prices and scarcity. This research is juridical normative and uses interviews from relevant institutions to obtain research information. The study's findings show that the packaged and bulk cooking oil market is distinct. Law enforcement can proceed with two options: distinguishing the evidence or demonstrating only the violation of the packaged cooking oil market because all of the reported parties produce packaged cooking oil but not all of them manufacture bulk cooking oil. Article 5 regarding price fixing can be proven, even though the written agreement is difficult for investigators to prove. Investigators can generate clues by using circumstantial evidence supported by plus-factor analysis. However, the element of Article 19 letter c is not proven because the restriction on the circulation of palm cooking oil is not accompanied by a requirement to obtain supplies, despite the fact that the action is detrimental to consumers. Government policies in the form of DMO, DPO, and HET, on the other hand, create competition barriers for exporters who do not have their own palm oil resources and market traders who are unable to meet administrative requirements in order to comply with government policies."

"Skripsi ini membahas mengenai permasalahan yang terdapat pada sektor telekomunikasi khususnya pada hal penetapan tarif interkoneksi pada telepon seluler. Hal ini sedang marak menjadi perdebatan pada beberapa waktu terakhir. Pemerintah telah mengatur mengenai penetapan tarif interkoneksi di dalam Peraturan Menteri No. 8/Per/M.KOMINFO/02/2006 tentang Interkoneksi. Untuk itu perlu dilihat apakah bentuk penetapan tarif interkoneksi yang berlaku di Indonesia sudah sesuai dengan pengaturan tersebut sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dalam penyelenggaraan penetapan tarif interkoneksi. Terdapat 2 bentuk pengaturan penetapan tarif interkoneksi yang di terapkan di dunia yaitu sistem simetris dan sistem asimetris yang mana pengaturannya diatur berbeda di tiap-tiap negara. Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif yang mana menggunakan peraturan-peraturan terkait dengan topik pembahasan. Dari penelitian yang dilakukan terhadap topik yang diangkat dapat disimpulkan bahwa metode penghitungan tarif interkoneksi yang tepat bagi Indonesia adalah metode penghitungan asimetris dikarenakan apabila menggunakan metode penetapan tarif secara simetris maka akan terdapat operator seluler yang dirugikan dan operator seluler yang diuntungkan dari metode tersebut sehingga memunculkan adanya unfair treatment. Terhadap hal tersebut maka penulis menyarankan bahwa metode penetapan tarif interkoneksi yang lebih tepat untuk dikembangkan saat ini adalah metode asimetris mengingat pentingnya semangat persaingan usaha yang tertuang dalam Undang-Undang Persaingan Usaha.

---

This thesis is about to explain the problem that occurs in telecomunication sector, especially in the determination of interconnection fare in cellular phone. For the last couple of years, there are many discussions about this problem, that make this problem even more happening. The goverment already set this interconnection fare in the Peraturan Menteri No. 8 Per M.KOMINFO 02 2006 about interconnection. Therefore, the goverment should review again, that this determination of interconnections fare that exist in Indonesia is already suitable with the ministrial regulation, so that there is not any loss party in the determination of interconnections fare.

There are two forms of determination of interconnections fare, which is symmetrical system and asymmetrical system, which has the difference regulation in each country. The research that is been used in this thesis, is using the methods of juridical normative, which use the regulations that connected with the main topic.

From the research that done on each topic, there is some conclussion, that the count interconnection fare, that considered appropiate for Indonesia is the asymmetric count. The use of asymmentric count, is because if Indonesia use the symmetrical count, there will be cellular operator, that get benefit from those method, so that will be an unfair treatment. In consequence to this problem, the writer come to some suggestion, that the most appropiate method for determination interconnection fare is the asymmetry method, due to the business competition that written on Constitution of Business Competition."