Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan khususnya dengan objek Hak Tanggungan berupa harta bersama dari suami dan istri sebagai pelaksanaan Pasal 20 jo Pasal 6 UUHT. Selain itu tesis ini juga mengupas mengenai penerapan pelaksanaan parate eksekusi oleh pemegang objek Hak Tanggungan didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini adalah penelitian dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan dibuat suatu peraturan pelaksana yang mengatur dengan jelas mengenai prosedur pelaksanaan dari Pasal 6 Undang- Undang Hak Tanggungan perihal hak pemegang Hak Tanggungan pertama menjual objek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa fiat pengadilan.

---

The focus of this study is implementation of enforcement of Hak Tanggungan (Security Right on Land) particularly where the object of Hak Tanggungan is joint assets of husband and wife. This study also focuses in the implementation of Parate Executie in accordance with Article 20 juncto Article 6 of the Law of Hak Tanggungan by the holder based on the positive law. This study is a research -with a descriptive design. The researcher suggests it is necessary to provide implementation decision which regulates the procedure of Article 6 of the Law of Hak Tanggungan regarding the rights of the Hak Tanggungan object holder to sell Hak Tanggungan object by public auction without court verdict."

"ABSTRAKTesis ini membahas pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan khususnya dengan objek Hak Tanggungan berupa harta bersama dari suami dan istri sebagai pelaksanaan Pasal 20 jo Pasal 6 UUHT. Selain itu tesis ini juga mengupas mengenai penerapan pelaksanaan parate eksekusi oleh pemegang objek Hak Tanggungan didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini adalah penelitian dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menyarankan dibuat suatu peraturan pelaksana yang mengatur dengan jelas mengenai prosedur pelaksanaan dari Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan perihal hak pemegang Hak Tanggungan pertama menjual objek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa fiat pengadilan

---

ABSTRACTThe focus of this study is implementation of enforcement of Hak Tanggungan (Security Right on Land) particularly where the object of Hak Tanggungan is joint assets of husband and wife. This study also focuses in the implementation of Parate Executie in accordance with Article 20 juncto Article 6 of the Law of Hak Tanggungan by the holder based on the positive law. This study is a research with a descriptive design.The researcher suggests it is necessary to provide implementation decision which regulates the procedure of Article 6 of the Law of Hak Tanggungan regarding the rights of the Hak Tanggungan object holder to sell Hak Tanggungan object by public auction without court verdict."

"Dalam setiap perjanjian kredit, adanya suatu jaminan sebagai syarat dan pegangan bagi Bank Buana Indonesia dan terhadap jaminan yang merupakan harta bersama, yang diberikan debitur telah dipasang Hak Tanggungan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan telah mendapat persetujuan isteri atas pemasangan Hak Tanggungan tersebut. Pada saat debitur cidera janji, maka pihak Bank Buana Indonesia meminta pengadilan untuk mengeksekusi agunannya yang merupakan harta bersama karena perkawinan. Pada saat proses eksekusi berjalan timbul perlawanan oleh isteri dengan alasan hutang yang dijadikan agunan tanpa sepengetahuannya dan isteri tidak pernah menandatangani surat persetujuan untuk menjaminkan harta bersama tersebut. Dengan adanya bantahan yang diajukan isteri, maka eksekusi terhadap agunan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan cepat. Hal ini menjadi suatu kendala dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan walaupun pada akhirnya Pengadilan memutuskan menolak bantahan yang diajukan oleh isteri. Oleh karena itu ji! pada saat pembebanan Hak Tanggungan pihak Bank Buana Indonesia dan Pejabat Pembuat Akta Tanah harus berpegang : pada prinsip kehati-hatian. Hal ini sangat penting agar dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan jika terjadi kredit macet dapat dengan mudah dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 4/1996."

"Penelitian ini membahas mengenai kedudukan perjanjian kredit yang dibuat tanpa persetujuan istri terhadap Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang dibuat berdasarkan pemberian kuasa dari istri kepada suaminya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah keabsahan perjanjian kredit yang dibuat tanpa perstujuan pasangan terhadap Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang telah dibuat serta disetujui oleh pasangan nikahnya dan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga sebagai pembeli dalam lelang berdasarkan studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 222K/Pdt/2017 dan Tanggungjawab notaris dalam perjanjian kredit dan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 222K/Pdt/2017 dikaitkan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis0normatif, tipologiipenelitian ini adalah deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah adanya perjanjian kredit yang dibuat merupakan perjanjian yang tidak sah dan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian pada pasal 1320 KUHPerdata,1pemberian kuasa dalam Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan tidak dapat dianggap sebagai persetujuan istri. Kemudian perlindungan hukum bagi pihak pembeli dalam lelang diberikan berdasarkan itikad baik. Dalam hal akta Perjanjian Kredit dan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan notaris juga bertanggungjawab atas perjanjian tersebut yakni pertanggungjawaban secara perdata dan administratif atas akta yang dibuatnya tersebut.

---

This study discusses the position of the credit agreement made without the wife's consent to the authorization for assignment of mortgage from the wife to her husband. The problem in this study is the validity of the credit agreement made without the partner's consent to the assignment of mortgage that have been made and approved by the marriage partner and legal protection against third parties as buyers in the auction based on case studies of the Supreme Court's decision No. 222K/Pdt/2017 and The notary liability in the credit agreement and the Power of Attorney Imposing the Mortgage Rights is based on the decision of the Supreme Court Number 222K/Pdt/2017 related to Law No. 2 of 2014. The type of research method used in this study is normative juridical, typology of this research is analytical descriptive. The result of this study are the credit agreement made with illegal terms and null and void because it doesn't meet the legal terms of agreements in article 1320 of the Civil Code, authorization for assignment of mortgage from the wife can't be considered as wife consent in the credit agreement. Legal protection of the buyer at an auction is given in good faith. In the case of credit agreement and authorization of mortgage, the notary is responsible for the agreements, namely in civil and administrative liabilities for the deeds she made."

"Lahirnya Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Undang-undang Hak Tanggungan) pada tanggal 9 April 1996 menjadi peristiwa yang penting dalam pembangunan hukum tanah nasional karena telah tercipta kesatuan hukum di bidang jaminan hak atas tanah yang tidak hanya memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi kreditur dan debitur, tapi juga kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan. Sifat dan ciri Hak Tanggungan yang mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya, menjadikan lembaga jaminan yang satu ini tumpuan perlindungan hukum bagi para kreditur dalam melaksanakan kegiatan perkreditan di tengah masyarakat. Namun pada kenyataannya kemudahan yang ditawarkan oleh Undangundang Hak Tanggungan bagi pemegang jaminan kebendaan untuk melunasi hakhak piutangnya tidak selalu kuat, mudah dan pasti dalam pelaksanaannya, banyak faktor yang menjadi penghalang terwujudnya keadaan tersebut, salah satunya diangkat dalam tesis ini, yaitu terjadinya perbedaan penafsiran Pasal 6 Undangundang Hak Tanggungan yang memuat bahwa apabila debitor cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut dan Pasal 15 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Hak Tanggungan pada prinsipnya mengatur larangan adanya kuasa substitusi dalam Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang membawa dampak penolakan terhadap pelaksanaan lelang Parate Eksekusi oleh KPKNL Bandar Lampung. Perbedaan dasar penolakan dari kedua lembaga yang terkait erat dalam proses pelelangan yaitu Ketua KPKNL dan Direktur Lelang pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan Republik Indonesia, menunjukkan masih belum sempurnanya pemahaman mengenai Undang-undang Hak Tanggungan, tidak hanya penolakan pelaksanaan lelang Parate Eksekusi Hak Tanggungan merugikan pihak kreditur dan debitur tetapi juga merugikan masyarakat pada umumnya karena telah terjadi ketidakpastian hukum.

---

The issuance of law No. 4 year 1996 regarding the Mortgage of Land and Objects Related Attached To It, on April 9, 1996 ("Mortgage Act"), is an important event in the development of national land laws for the legal entity created in the field of security of tenure which not only gives protection and legal certainty for creditors and debtors, but also to the other parties concerned. The natures and the characteristics of Mortgage is easy and the execution is definite, that makes this security institution support and giving legal protection, specifically for creditors in conducting lending activities in the community. But in fact the convenience offered by this Mortgage Act for collateral holders to settle the rights to claims are not always robust, easy, and certainly in practice, many factors can be prohibitive of such event, one of them raised in this thesis, that is the differences in the interpretation of Article 6 and Article 15 paragraph (1) letter (b) Mortgage Act that took effect to the rejection of the Parate Execution by KPKNL Bandar Lampung. The basic differences reason given by the two institutions in rejecting Parate Execution, shows that the related authorities have minor understanding of the Mortgage Act, not only the rejection of Parate Execution Mortgage detrimental to the creditors and debtors, but also detrimental to public because of a legal uncertainty."

"ABSTRAK Tesis ini mengenai peraturan yang mengatur tentang eksekusi atas objek hak tanggungan melalui Parate Eksekusi, yang merupakan eksekusi langsung yang dilakukan oleh kreditur atau pemegang hak tanggungan atas objek hak tanggungan tanpa adanya fiat atau izin dari pengadilan. Sehingga terdapatlah permasalahan bagaimana prosedur tentang parate eksekusi yang berkaitan dengan objek Hak Tanggungan serta pelaksanaannya di dalam praktek perbankan, dan dimana hal tersebut telah diatur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, skunder dan tertier. Kemudian bahan hukum itu dideskriptikan dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Sehingga menghasilkan data deskriptip analitis dan diperoleh data yang lebih terstruktur guna menjawab pemasalahan yang telah dirumuskan untuk kemudian didapatkan kesimpulan dan saran apabila masih ada yang perlu diperbaiki. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa parate eksekusi sudah diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan pasal 6, dan juga tercantum dalam dan di APHT (Akta Pembebanan Hak Tanggungan), sehingga lembaga parate eksekusi akan lebih mengikat. Prosedur dan pelaksanaan parate eksekusi itu sendiri harus dengan pelelangan umum yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Dan untuk menyelesaikan konflik-konflik tersebut, undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan hal tersebut haruslah menjadi acuan pertama sebagai dasar dari penyelesaian permasalahan yang sedang terjadi.

---

ABSTRACT This thesis deals with the rules governing the execution of objects of mortgages through Parate Execution, which is a direct execution carried out by the creditor or the holder of mortgage rights on the object of mortgages without the existence of fiat or permission from the court. So that there are problems how the procedure regarding the execution of parate relating to the object of Underwriting Rights and its implementation in banking practice, and where it has been regulated. The research method used is normative juridical research using the legal approach and case approach. Legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. Then the legal material is described and analyzed with a qualitative approach. So as to produce analytical descriptive data and obtain more structured data in order to answer the problems that have been formulated for conclusions and suggestions to be obtained if there are still things that need to be corrected. Based on the results of the study, it can be concluded that the execution parate is regulated in Article 6 of the Underwriting Rights Act, and is also listed in and in the APHT (Underwriting Deed), so that the parate execution institution will be more binding. The procedure and implementation of the parate execution itself must be carried out in a public auction in accordance with applicable regulations, in this case regulated in the Minister of Finance Regulation (PMK) number 27 / PMK.06 / 2016 concerning the Auction Implementation Guidelines. And to resolve these conflicts, the laws and regulations relating to them must be the first reference as a basis for resolving the ongoing problems.

 

Keywords : Parate Execution, Execution of Mortgage Rights, Mortgage Rights

"

"Seiring dengan meningkatnya jumlah pemberian kredit, timbul masalah kredit macet. Yang menjadi masalah bagi dunia perbankan kita saat ini bukan saja karena meningkatnya jumlah kredit macet melainkan juga masalah penagihan kredit macet. Sehubungan dengan masalah tersebut diatas, pihak perbankan melakukan upaya-upaya hukum yang dapat menyelesaikan masalah kredit macet. Upaya terakhir yang dilakukan oleh pihak perbankan adalah upaya eksekusi jaminan hutang, baik eksekusi jaminan hutang secara lelang tanpa campur tangan Pengadilan Negeri, maupun eksekusi jaminan hutang secara lelang dengan bantuan Pengadilan Negeri (persetujuan/fiat Pengadilan Negeri) serta penjualan dibawah tangan dengan kesepakatan pemberi hak tanggungan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 Undang-undang Hak Tanggungan. Namun dalam praktek, eksekusi jaminan hutang dilakukan secara lelang dengan bantuan Pengadilan Negeri (persetujuan/fiat Pengadilan Negeri)."

"Pencatatan hak tanggungan diperlukan sebagai tanda lahirnya hak tanggungan dan kedudukan yang diutamakan bagi kreditor untuk mengeksekusi jaminan sesuai prosedur yang diatur dalam undang-undang. Sistem hukum jaminan menganut adanya larangan janji memberikan barang jaminan untuk dimiliki kreditor jika debitor wanprestasi. Namun dalam Putusan Nomor 187/Pdt.G/2017/PN.Blb., diputuskan bahwa jaminan berupa tanah dan bangunan atas nama Tergugat menjadi milik Penggugat cessionaris seluruhnya sebagai bentuk pelunasan dari Tergugat. Tergugat sebagai debitor melakukan wanprestasi dan tidak diketahui keberadaannya. Permasalahan yang dibahas adalah proses pengikatan jaminan hak tanggungan, proses pengalihan piutang yang dijaminkan dengan hak tanggungan dan menganalisis penerapan hukum hakim dalam mengadili dan memutus Putusan Nomor 187/Pdt.G/2017/PN.Blb sesuai ketentuan jaminan yang berlaku. Metode penelitian tesis ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris dan preskriptif. Penerapan hukum hakim dalam mengadili dan memutuskan obyek jaminan menjadi milik Penggugat sebagai bentuk pelunasan Tergugat dan menyatakan Penggugat sebagai kreditor yang mempunyai hak dan kewajiban terhadap objek hak tanggungan atas dasar wanprestasinya Penggugat dinilai kurang tepat. Perjanjian kredit tanpa diikuti dengan pendaftaran jaminan hak tanggungan di kantor pertanahan membuat kreditor hanya berkedudukan sebagai kreditor konkuren. Obyek jaminan secara hukum masih merupakan milik dari pemberi jaminan, karenanya eksekusi jaminan harus dilakukan dengan memenuhi prosedur tertentu. Kreditor konkuren dapat menuntut haknya untuk memperoleh pembayaran dengan melalui proses gugatan terlebih dahulu yang diikuti dengan penyitaaan dan lelang barang milik debitor.

---

The registration of the mortgage is required for the mortgage to exist and for the creditor to receive primary legal standing to execute the collateral according to the regulated procedure. Collateral law system adheres to the prohibition of pledges to give collateral to be owned by the creditor if the debtor default. However, on Judgement Number 187 Pdt.G 2017 PN.Blb decided that collateral in form of land and building owned by Defendant belong to Plaintiff cessionaries as a form of his repayment. Defendant debtor default and his existence are unknown. The problems in this thesis are the process of mortgage binding, the process of receivables transfer which pledged by mortgage and analyzes judges rsquo legal application in judging and deciding on Judgement Number 187 Pdt.G 2017 PN.Blb according to regulated collateral law.

The thesis research method is normative juridical research with explanatory and prescriptive as its research type. Judges rsquo legal application in judging and deciding the collateral belongs to the creditor as a form of his repayment and stated Plaintiff as the creditor who has rights and obligations to mortgage object are imprecise. Credit agreement which is not followed by the registration of mortgage at the land office put creditor position as a concurrent creditor. The collateral object legally is still owned by the guarantor, therefore the collateral execution must be done by meeting certain procedures. A concurrent creditor could demand his rights to receive payment from debtor through lawsuit process followed by foreclosure and auction of debtor rsquo s properties."

"[ABSTRAKPraktik pengikatan kredit dengan jaminan Hak Tanggungan dalam kegiatan perbankan hendaknya dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Hukum Tanggungan (UUHT). Dalam UUHT dijelaskan bahwa perlindungan kepada para pihak diberikan melalui suatu lembaga hak jaminan, yang dapat memberi kepastian hukum bagi para pihak terkait. Penyaluran pinjaman atau kredit kepada masyarakat yang dilakukan oleh bank sebagai lembaga perantara (intermediary) keuangan, selalu dituangkan dalam suatu perjanjian sebagai landasan hubungan hukum diantara para pihak, yaitu pemberi kredit (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur). Dengan demikian, kreditur dapat mendapatkan pembayaran atas hutang debitur melalui pelelangan umum berdasarkan hak tanggungan jika suatu waktu debitur wanprestasi dalam melaksanakan prestasinya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Cara untuk melakukan pelelangan tersebut diatur juga dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang menjelaskan bahwa lelang dapat dilakukan melalui penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, namun lelang tersebut harus dimulai dengan suatu pengumuman agar masyarakat luas dapat ikut serta dalam proses lelang tersebut. Pada prakteknya, masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh kreditur dengan cara melakukan proses pelelangan secara sepihak dan penjualan dengan harga di bawah pasar. Hal tersebut dapat dilihat dari putusan perkara Nomor 1962/K/Pdt/2011 Tanggal 15 Maret 2011. Dalam putusan tersebut, Bank Panin selaku kreditur serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar (KPKNL Kota Makasar) telah melakukan pelanggaran dengan cara melakukan proses pelelangan secara sepihak sehingga tidak memberikan rasa keadilan bagi debitur karena nilai pelelangan di bawah harga pasar. Terdapat kesalahan dari pihak KPKNL Kota Makassar karena tidak melakukan pemeriksaan harga apresial objek hak tanggungan sehingga merugikan PT. Anugrah Cemerlang Indonesia (ACI) selaku debitur. Berdasarkan hal tersebut debitur mengajukan gugatan terhadap kreditur. Gugatan tersebut pada akhirnya ditolak dengan alasan salah alamat (error in persona) dan tidak jelas (obscuur libel). Namun upaya hukum dapat dilakukan melalui pembatalan putusan pengadilan agar dapat tercipta keadilan bagi debitur dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan.

---

ABSTRACTThe practice of credit activities with Mortgage as guarantee should be carried out in accordance with the provisions set out in the Law of Mortgage (LMA). In LMA explained that the protection of the parties are given through a collateral rights institutions, which can provide legal certainty for stakeholders. Lending or credit to the community made by the bank as an intermediary financial, always stated and entered in an agreement as the basis for the legal relationship between the parties, such as lender (creditor) and the borrower (debtor). Thus, creditors may obtain payment of the debt through a public auction based on the mortgage if a debtor defaults. It is regulated in Article 6 of Law No. 4 of 1996 on Mortgage. The way to do auctions are arranged also in the Ministry of Finance Regulation No. 93/PMK.06/2010 on Guidelines for the Implementation of the Auction, which explains that the auction can be done through the sale of goods which is open to the public at a price quote in writing and/or oral increasing or decreased to achieve the highest price, but the auction shall begin with an announcement that the public can participate in the auction process. In practice, there are still violations committed by creditors by way of auction process unilaterally and selling at a price below the market. This can be seen from the decision of Case Number 1962/K/Pdt/2011 Date of March 15, 2011. In the decision, Panin Bank as creditor and the State Property Office and Auction of Makassar (Makassar City KPKNL) has committed an offense by carrying out the auction process unilaterally with the result not to give a sense of justice for debtors because the value of the auction was below market prices. There was an error commited by Makassar City KPKNL for not checking the apreisal price of mortgage object to the detriment of PT. Anugrah Cemerlang Indonesia (ACI) as the debtor. Based on the event, debtor filed a lawsuit against the creditor. The lawsuit was eventually dismissed by the court due to wrong address/subject (error in persona) and unclear (obscure libel). However, legal action can be done through the cancellation of the court decision in order to create justice for debtors and legal certainty for the parties aggrieved., The practice of credit activities with Mortgage as guarantee should be carried outin accordance with the provisions set out in the Law of Mortgage (LMA). In LMAexplained that the protection of the parties are given through a collateral rightsinstitutions, which can provide legal certainty for stakeholders. Lending or creditto the community made by the bank as an intermediary financial, always statedand entered in an agreement as the basis for the legal relationship between theparties, such as lender (creditor) and the borrower (debtor). Thus, creditors mayobtain payment of the debt through a public auction based on the mortgage if adebtor defaults. It is regulated in Article 6 of Law No. 4 of 1996 on Mortgage.The way to do auctions are arranged also in the Ministry of Finance RegulationNo. 93/PMK.06/2010 on Guidelines for the Implementation of the Auction, whichexplains that the auction can be done through the sale of goods which is open tothe public at a price quote in writing and/or oral increasing or decreased toachieve the highest price, but the auction shall begin with an announcement thatthe public can participate in the auction process. In practice, there are stillviolations committed by creditors by way of auction process unilaterally andselling at a price below the market. This can be seen from the decision of CaseNumber 1962/K/Pdt/2011 Date of March 15, 2011. In the decision, Panin Bank ascreditor and the State Property Office and Auction of Makassar (Makassar CityKPKNL) has committed an offense by carrying out the auction processunilaterally with the result not to give a sense of justice for debtors because thevalue of the auction was below market prices. There was an error commited byMakassar City KPKNL for not checking the apreisal price of mortgage object tothe detriment of PT. Anugrah Cemerlang Indonesia (ACI) as the debtor. Based onthe event, debtor filed a lawsuit against the creditor. The lawsuit was eventuallydismissed by the court due to wrong address/subject (error in persona) andunclear (obscure libel). However, legal action can be done through thecancellation of the court decision in order to create justice for debtors and legalcertainty for the parties aggrieved.]"

"Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan benda tetap berupa hipotik kapal laut dan hak tanggungan atas tanah dalam hal kepailitan. Pada umumnya pelaksanaan eksekusi harta pailit dilakukan oleh Kurator sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UUK-PKPU”). Akan tetapi UUK-PKPU memberikan kewenangan kepada kreditur pemegang hak jaminan untuk dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, dimana ketentuan Pasal tersebut sejalan dengan diakuinya hak separatis dari pemegang jaminan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pelaksanaan eksekusi hipotik kapal laut dalam kepailitan PT Putrajaya Offshore Lines dan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan atas tanah dalam kepailitan PT Kepsonic Indonesia, masing-masing pelaksanaan eksekusinya memiliki hambatan dan resiko tersendiri. Hambatan dan resiko tersebut patut untuk diulas lebih mendalam dikarenakan kedua obyek jaminan tersebut merupakan obyek yang sering dijadikan jaminan pelunasan utang kepada bank dan dapat ditemui dalam beberapa kasus kepailitan. Untuk itu penulis akan meneliti bagaimana pelaksanaan eksekusi benda tetap dan hambatan-hambatan yang dimiliki dalam kasus kepailitan PT Putrajaya Offshore Lines dan kasus kepailitan PT Kepsonic Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Dari hasil penelitian, penulis mendapatkan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan benda tetap berupa hipotik kapal laut dan hak tanggungan atas tanah, masing-masing memiliki resikonya tersendiri sehingga kreditur pemegang jaminan perlu memperhitungkan potensi ancaman dan resiko yang dapat muncul dalam pelaksanaan eksekusi tersebut, sebelum memutuskan untuk melakukan eksekusi sendiri dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam UUK-PKPU atau melalui kurator.

---

This thesis discusses about the execution of fixed objects securities in the form of hypothec over ships and security right over lands in the event of bankruptcy. In general, curator is authorized to perform the execution of bankruptcy assets in accordance with the Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payments (“Bankruptcy Law”). However, the Bankruptcy Law gives an authority to the secured creditors to execute their rights as if the bankruptcy does not occur. In the execution of Hypothec over Ships of PT Putrajaya Offshore Lines’s bankruptcy case and the execution of security right over lands and buildings of PT Kepsonic Indonesia’s bankruptcy case, each execution has its own obstacles and risks. Such obstacles and risks are ought to be reviewed because both of security objects are often to be used as security under loan agreement with the bank and such security objects are often to be found in several bankruptcy cases. Therefore, the writer hereby researches on how the execution of the fixed assets and its obstacles in the case of PT Putrajaya Offshore Lines and PT Kepsonic Indonesia’s bankruptcy. The method of the research is using literature method based on juridical normative basis. The writer found that as the result of this research, the implementation of execution of fixed assets securities either in the form of mortgage over ships or security right over lands and buildings have its own risks and therefore the secured creditor needs to calculate the potential obstacles and risks before deciding to perform the execution by itself with the limitation as stipulated in the Bankruptcy Law or deliver it to the curator."