Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap bahan-bahan pustaka dan didukung dengan wawancara ahli perlindungan sumber daya genetika, berupa spesimen virus Flu Burung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan dalam upaya perlindungan sumber daya genetika terkait dengan benefit sharing atas kepemilikian spesimen virus Flu Burung strain Indonesia. Beberapa pokok permasalahan adalah apakah spesimen virus Flu Burung sebagai sumber daya genetika memerlukan perlindungan hukum ? Bagaimana status spesimen virus Flu Burung dalam konteks kepemilikan oleh Indonesia sebagai negara berkembang ? Apakah Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya rezim paten dapat melindungi kepemilikan sumber daya genetika ? Bagaimana upaya perlindungan sumber daya genetika atas kepemilikan spesimen virus Flu Burung strain Indonesia ? Penyelesaian masalah ini adalah perlindungan spesimen virus Flu Burung perlu mendapat perlindungan hukum. Status spesimen Flu Burung dalam konteks kepemilikan oleh Indonesia sebagai negara berkembang, yang dianggap oleh negara-negara maju sebagai public domain, berdasarkan “common heritage ofhumankiruF, tetapi berdasarkan CBD, kedaulatan negara membatasi “common heritage of humankind’. Oleh karena ketidakmampuan rezim paten untuk melindungi spesimen virus Flu Burung, maka dperlukan upaya perlindungan lain. Dalam melindungi spesimen virus sebagai sumber daya genetika melalui peraturan WHO, peraturan nasional Indonesia dan sistem kontrak, sehingga mendapatkan benefit sharing. Sebagai hasil penelitian dapat disimpulkan terdapat perbedaan nilai dan budaya hukum antara negara maju dan negara berkembang, yang menyebabkan misappropriation dalam penggunaan sumber daya genetika, terkait dengan kepemilikan spesimen virus Flu Burung strain Indonesia.

---

The research method for this study is a law-normative juridical study, by using literature and interview expert, who know the protection of genetic resources, especially in form of avian influenza virus speciment The aim of this issues of the research to leam complication to protect the genetic resources concem in related to benefit sharing of Avian Influenza virus speciment strain Indonesia as a Property.

There are apparently important compilcation: Is Avian Influenza virus speciment as the genetic resources need law protection? How is the status of Avian Influenza virus speciment in context property of Indonesia as developing country? Can Intellectual Property Rights, especially patent to protect the ownership of Avian Influenza virus speciment? How to protect genetic resources on ownership of Avian Influenza virus speciment strain Indonesia?

The insistent solved maiter: The Avian Influenza Virus Speciment need to be protected with law. The status of Avian Influenza virus speciment in context property of Indonesia as developing country is defined by the developed country as public domain, base on “common heritage of humankind'. Convention on Biological Diversity declare that “common heritage of humankind’ is restricted by the sovereignty of the country. Due to Patent cannot protect Avian Influenza virus speciment, that why the altemative offer should be provided as WHO mechanism, contract mechanism, and Indonesian national rules as the effort to protect virus speciment as genetic resources to gain benefit sharing.

The result of the research, there are very different value and cultural of law for developed countries and developing countries, that make misappropriation in use of genetic resources, that connect as owner of Avian Influenza virus speciment strain Indonesia."

"ABSTRAKTesis ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitupenelitian terhadap bahan-bahan pustaka dan didukung dengan wawancara ahliperlindungan sumber daya genetika, berupa spesimen virus Flu Burung. Penelitianini bertujuan untuk mengetahui permasalahan dalam upaya perlindungan sumberdaya genetika terkait dengan benefit sharing atas kepemilikian spesimen virus FluBurung strain Indonesia. Beberapa pokok permasalahan adalah apakah spesimenvirus Flu Burung sebagai sumber daya genetika memerlukan perlindungan hukum? Bagaimana status spesimen virus Flu Burung dalam konteks kepemilikan olehIndonesia sebagai negara berkembang ? Apakah Perlindungan Hak KekayaanIntelektual (HKI), khususnya rezim paten dapat melindungi kepemilikan sumberdaya genetika ? Bagaimana upaya perlindungan sumber daya genetika ataskepemilikan spesimen virus Flu Burung strain Indonesia ? Penyelesaian masalahini adalah perlindungan spesimen virus Flu Burung perlu mendapat perlindunganhukum. Status spesimen Flu Burung dalam konteks kepemilikan oleh Indonesiasebagai negara berkembang, yang dianggap oleh negara-negara maju sebagaipublic domain, berdasarkan “common heritage of humankind”, tetapi berdasarkanCBD, kedaulatan negara membatasi “common heritage of humankind”. Olehkarena ketidakmampuan rezim paten untuk melindungi spesimen virus FluBurung, maka dperlukan upaya perlindungan lain. Dalam melindungi spesimenvirus sebagai sumber daya genetika melalui peraturan WHO, peraturan nasionalIndonesia dan sistem kontrak, sehingga mendapatkan benefit sharing. Sebagaihasil penelitian dapat disimpulkan terdapat perbedaan nilai dan budaya hukumantara negara maju dan negara berkembang, yang menyebabkan misappropriationdalam penggunaan sumber daya genetika, terkait dengan kepemilikan spesimenvirus Flu Burung strain Indonesia.

---

ABSTRACTThe research method for this study is a law-normative juridical study, byusing literature and interview expert, who know the protection of geneticresources, especially in form of avian influenza virus speciment. The aim of thisissues of the research to learn complication to protect the genetic resourcesconcern in related to benefit sharing of Avian Influenza virus speciment strainIndonesia as a Property.There are apparently important compilcation: Is Avian Influenza virusspeciment as the genetic resources need law protection? How is the status ofAvian Influenza virus speciment in context property of Indonesia as developingcountry? Can Intellectual Property Rights, especially patent to protect theownership of Avian Influenza virus speciment? How to protect genetic resourceson ownership of Avian Influenza virus speciment strain Indonesia?The insistent solved matter : The Avian Influenza Virus Speciment need tobe protected with law. The status of Avian Influenza virus speciment in contextproperty of Indonesia as developing country is defined by the developed countryas public domain, base on “common heritage of humankind”. Convention onBiological Diversity declare that “common heritage of humankind” is restricted bythe sovereignty of the country. Due to Patent cannot protect Avian Influenzavirus speciment, that why the alternative offer should be provided as WHOmechanism, contract mechanism, and Indonesian national rules as the effort toprotect virus speciment as genetic resources to gain benefit sharing.The result of the research, there are very different value and cultural of lawfor developed countries and developing countries, that make misappropriation inuse of genetic resources, that connect as owner of Avian Influenza virusspeciment strain Indonesia."

"Potensi pengetahuan tradisional Indonesia yang begitu besar dan beragam sering dieksploitasi oleh pihak asing tanpa adanya pembagian keuntungan sehingga merugikan bagi masyarakat adat atau lokal selaku pemegang pengetahuan tradisional tersebut. Adapun perlindungan terhadap pengetahuan tradisional, termasuk pengetahun tradisional terkait sumber daya genetik, di Indonesia diatur dalam rezim hak kekayaan intelektual, khususnya paten. Oleh karena itu, skripsi ini membahas mengenai analisis penerapan mekanisme benefit sharing dalam pemanfaatan pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan hukum nasional dan internasional terkait dengan Pengetahuan Tradisional, bagaimana pengaturan perlindungan Pengetahuan Tradisional Terkait Sumber Daya Genetik melalui mekanisme benefit sharing, dan bagaimana penerapan mekanisme benefit sharing terhadap Pengetahuan Tradisional Terkait Sumber Daya Genetik di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-normatif yang menggunakan data sekunder melalui studi dokumentasi dan data primer melalui wawancara. Adapun dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Pertama, paten atas suatu invensi yang didasarkan pada pengetahuan tradisional dapat dikabulkan apabila memenuhi beberapa persyaratan, yakni pengungkapan sumber asal invensi yang didasarkan atas pengetahuan tradisional (disclosure of origin), mendapatkan persetujuan atas dasar informasi dari pemegang pengetahuan tradisional, dan pembagian keuntungan yang adil dan merata bagi pemegang pengetahuan tradisional. Kedua, pembagian keuntungan yang adil dan merata bagi pemegang pengetahuan tradisional wajib dilakukan dengan menerapkan prinsip persetujuan atas dasar informasi awal (PADIA) dan menetapkan Kesepakatan Bersama. Ketiga, pengaturan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik dalam UU Paten belum efektif dilaksanakan. Maka, Pemerintah sebaiknya segera membuat peraturan perundang-undangan pelaksana dari ketentuan Pasal 26 UU Paten dan mulai menetapkan lembaga-lembaga yang tepat sesuai dengan fungsi yang diamanatkan dalam Protokol Nagoya.

---

The huge and varied potential of Indonesian traditional knowledge is often exploited by foreigners without any benefit sharing, so that it is detrimental to the indigenous or local community as the holders of traditional knowledge. The protection of traditional knowledge, including traditional knowledge related to genetic resources, in Indonesia is regulated in an intellectual property rights regime, particularly patents. Therefore, this thesis discusses the analysis of the application of the benefit sharing mechanism in the utilazation of traditional knowledge related to genetic resources. The problems in this research are how to regulate national and international laws related to traditional knowledge, how to regulate protection of traditional knowledge related to genetic resources through benefit sharing mechanisms, and how to implement benefit sharing mechanisms for traditional knowledge related to genetic resources in Indonesia. This research is a descriptive study with juridicial-normative approach that uses secondary data through documentation studies and primary data through interviews. As for the results of the study it can be concluded that: First, a patent on an invention based on traditional knowledge can be granted fulfilling several requirements, namely disclosure of origin of the invention based on traditional knowledge, obtaining prior informed consent from the holder of traditional knowledge, and fair and equitable benefit sharing of traditional knowledge holders. Second, fair and equitable benefit sharing for holders of traditional knowledge must be carried out by applying the prior informed consent and established mutually agreed terms. Third, protection of traditional knowledge related to genetic resources in the Patent Law has not been effectively implemented. Therefore, the Government should immediately enact laws and regulations regulating the provisions of Article 26 of the Patent Law and begin to determine the appropriate institutions in accordance with the functions mandated by the Nagoya Protocol."

"Indonesia dikenal sebagai negara mega biodiversity memiliki kekayaan spesies tanaman obat sehingga Indonesia menarik bagi peneliti asing yang ingin melakukan penelitian baik untuk kepentingan komersial maupun non-komersial. Sumber Daya Genetik Tanaman Obat Indonesia yang bernilai di pasaran Internasional, membuat Biopiracy berpotensi terjadi apabila perlindungan pelaksanaan akses dan pembagian keuntungan belum optimal sebagaimana amanah tujuan Protokol Nagoya mengenai pembagian yang adil dan seimbang dari setiap keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan Sumber Daya Genetik. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai kendala, diantaranya: (i) perbedaaan konsep pandangan masyarakat lokal yang komunal berlawanan dengan konsep paten dalam rezim hak kekayaan intelektual yang bersifat individual; (ii) database tanaman obat dan pengetahuan tradisional yang belum terintegrasi dengan baik sebagai amanah Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan untuk diintegrasikan dalam Pendataan Kebudayaan Terpadu; (iii) mekanisme perizinan yang rumit; (iv) pembagian keuntungan yang belum maksimal karena terkendala rendahnya Bargaining Position peneliti Indonesia dalam kerjasama; (v) belum adanya standarisasi Material Transfer Agreement (MTA), Mutually agreed Terms (MAT), Prior Informed Consent (PIC); dan (vi) belum disahkannya beberapa aturan hukum yang mengatur mekanisme pendukung akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik yang hingga saat ini masih dalam proses harmonisasi juga membuat pelaksanaan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

---

Indonesia, known as a mega biodiversity country has rich species of medicinal plants. This makes Indonesia attractive to foreign researchers who want to conduct research for both commercial and non-commercial purposes. The commercial value of Indonesian medicinal genetic resources makes biopiracy potentially occur if the regulation of granting access and profit sharing is not optimal in carrying out safeguards as mandated of the Nagoya Protocol. This is caused by various obstacles, among others: (i) related to the differences in the concept of communal local community views, of course contrary to the Patent concept in the regime of individual Intellectual Property Rights; (ii) database related to medicinal plants and traditional knowledge that has not been well integrated as one of the mandates of law Promoting Culture; (iii) licensing mechanism to obtain complicated access; (iv) profit sharing that has not been maximized due to constrained low Indonesian Bargaining Position; (v) absence of Material Transfer Agreement standard, Mutually Agreed Terms, Prior Informed Consent; and (vi) several legal rules that regulate supporting mechanisms for Genetic Resources Access and Profit Sharing that are still in the process of harmonization also make the implementation of Article 26 Paragraph (3) of Law Number 13 of 2016 concerning Patents has not been fully implemented."

"Pemanfaatan sumber daya genetik perikanan dan kelautan mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada saat dunia internasional mengalami krisis sumber daya alam perikanan akibat over penangkapan ikan di laut, perubahan iklim dan pencemaran, pemanfaatan sumber daya genetik perikanan dianggap suatu cara untuk melakukan konservasi sekaligus sumber alternatif pangan. Sejak tahun 1950 sampai sekarang hasil pemanfaatan sumber daya genetik perikanan dan kelautan telah menyumbangkan banyak hal untuk kehidupan manusia seperti obat-obatan, pangan alternatif dan kosmetik. Ancaman penurunan keanekaragaman hayati baik di laut maupun di darat semakin mendorong eksplorasi dan ekploitasi terhadap sumber daya genetik perikanan dan kelautan. Namun, pemanfaatan sumber daya genetik perikanan dan kelautan masih banyak dinikmati oleh negara-negara maju. Negara Selatan yang sebagian besar kaya akan sumber daya genetik perikanan dan kelautan seperti Indonesia, Brasil, Filipina dan negara lain hanya dapat menonton dari jauh perkembangan teknologi yang semakin maju tanpa dapat menikmati keuntungan sumber daya genetik yang telah dimanfaatkan oleh negara lain. Oleh karena itu tuntutan akan adanya akses dan pembagian keuntungan terhadap pemanfaatan sumber daya genetik menguat sejak KTT Bumi. Upaya ?upaya untuk mewujudkan pengaturan internasional mengenai akses dan pembagian keuntungan berhasil diperjuangkan dengan ditegaskannya CBD dan Protokol Nagoya. Namun demikian, pelaksanaan akses dan pembagian keuntungan terutama pada pemanfaatan sumber daya genetik perikanan dan kelautan masih menemui banyak kendala mulai dari perbedaan konsep, ruang lingkup, akses dan kepatuhan. Oleh karena itu selama UNCLOS belum mengatur sumber daya genetik secara tegas maka negara-negara pihak sebaiknya melakukan penyusunan akses dan pembagian keuntungan terutama dalam hal pemanfaatan sumber daya genetik.

---

The utilization of marine and fisheries genetic resources is enhanced in line with the development of science and technology. When the world facing international crisis on fisheries resources due to overfishing, climate change and pollution, the utilization of fisheries genetic resources is considered as a means for conservation and alternative source of food. Since 1950 to present, the utilization of marine and fisheries genetic resources have contributed to human life namely for medicines, alternative food and cosmetics. Threats on reduction of sea and land biodiversity encourages the exploration and exploitation of marine and fisheries genetic resources. Nevertheless, the utilization of marine and fisheries genetic resources is enjoyed only by developed countries. The South countries who are rich in marine and fisheries genetic resources namely Indonesia, Brazil, Philippines and others do not possess advanced technology nor enjoy benefit sharing from the utilization of marine and fisheries genetic resources by other countries. Therefore, claims on access and benefit sharing on the utilization of genetic resources have increased since the Earth Summit. Efforts to realize international regulations on access and benefit sharing successfully achieved and confirmed on CBD and Nagoya Protocol. Nevertheless, the implementation of access and benefit sharing notably on marine and fisheries genetic resources remain to encounter issues concerning the concept, scope, access, benefit sharing, and compliance. Therefore, since UNCLOS does not clearly regulate genetic resources, state party must develop regulation on access and benefit sharing particularly on the utilization of genetic resources."

"Avian influenza (Flu Burung) merupakan salah satu penyakit prioritas kesehatan internasional karena berpotensi untuk menyebabkan pandemi influenza pada manusia. Indonesia memiliki jumlah kasus flu burung terbanyak, terutama di provinsi DKI Jakarta dengan 44 kasus dengan 37 korban meninggal. Namun pengaruh faktor lingkungan yang terkait dengan flu burung pada manusia masih kurang jelas. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberadaan, asosiasi, dominasi serta upaya pencegahan terkait faktor lingkungan dengan penyebaran dan infeksi virus influenza Af(H5N1) pada manusia. Penelitian menggunakan analisis spasial GIS dan analisis statistk. Berdasarkan hasil identifikasi dan uji statistik faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi penyebaran dan infeksi virus influenza Af(H5N1); faktor lingkungan alami (suhu, kelembaban, curah hujan) dan faktor lingkungan buatan Garak terhadap badan air, jalan/rute transportasi, pasar) terasosiasi namun tidak bertaraf signifikan dengan suhu sebagai faktor yang paling dominan. Upaya pencegahan terhadap kejadian flu burung pada manusia terkait faktor lingkungan disarankan pada peningkatan kewaspadaan dan surveilans terhadap kondisi lingkungan (alami, buatan dan sosial) yang beresiko tinggi.

---

Avian influenza (bird flu) has become a disease of international health priority because of its potential to cause an influenza pandemic. Indonesia has the highest number of human cases, especially within the DKJ Jakarta province with 44 cases and 37 deaths. Environmental factors influence associated with bird flu in humans is still unclear. This study aims to identify the existence, association, domination and prevention efforts related to environmental factors and the spread of influenza virus A/(H5N1) in humans. Spatial GIS and statistical analysis were used in the reseal'ch Based on identification and statistical tests of environmental factors that can affect the spread and infection of influenza A/(H5N1); natural environmental factors (temperature, humidity, rainfall) and artificial environmental/actors (distance 10 water bodies, roads and transportation routes, market) were associated but not statistically significant, with temperature as the most dominant factor. Efforts to prevent the occurrence of bird flu in humans related to environmental facrors is suggested increased vigilance and surveillance of environmental conditions (natural and artificial) that are of high risk."

"ABSTRAKPenelitian terkait karakteristik genetik sekuens virus dengue (DENV) diperlukan dalam menilai kekerabatan antara strain DENV yang tersebar di seluruh dunia. Tujuan dalam penelitian ini adalah membandingkan karakteristik genotype dan sekuens data DENV serotipe 2 (DENV-2) nukleotida envelope dibandingkan dengan sekuens data DENV-2 nukleotida Non-Struktural 1 (NS1). Data didapatkan dari Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia untuk strain data yang berasal dari Indonesia dan GenBank untuk strain data yang berasal dari seluruh dunia sebagai data pembanding dengan jumlah sebanyak 42 data, yang kemudian dianalisis menggunakan Genetyx 5.1. Hasil penelitian didapatkan bahwa sekuens data NS1 strain DENV-2 yang berasal dari Indonesia termasuk ke dalam kelompok genotype Cosmopolitan, serupa dengan hasil analisis data dengan sekuens data envelope strain DENV-2. Sementara pada analisis epitope LX1 yang merupakan epitope khas dari NS1, terdapat berbagai peubahan komponen asam amino pada epitope tersebut dibandingkan dengan sekuens data strain Indonesia yang tergabung ke dalam kelompok genotype Cosmopolitan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa filogenetik dengan menggunakan NS1 sebagai bahan analisis dapat digunakan untuk menentukan genotipe. Sehingga gen NS1 pada DENV-2 strain Indonesia masih dapat dipertimbangkan sebagai salah satu dasar metode pengembangan vaksin.

---

ABSTRACTStudies about genetic characteristic between dengue virus serotype 2 (DENV-2) sequence data is needed to determine its relationship between DENV strain over the world. The main purpose of this study is to compare between characteristic of sequence data DENV-2 envelope nucleotide and sequence data DENV-2 Non- Structural 1 (NS1) nucleotide, and analyze between amino acid homology in this study and related previous studies. 42 data used for this study are obtained from Laboratory of Microbiology Faculty of Medicine University of Indonesia for data from Indonesia and form GenBank for data from other countries as a comparison, which is analyzed with software Genetyx 5.1. NS1 sequence data from DENV-2 strain from Indonesia is classified in Cosmpolitan genotype group, which are similar than data analysis from envelope sequence data from same data. Meanwhile in analysis of LX1 epitope, which is considered as typical epitope from NS1, there are any differences in amino acid component at it compared than strain Indonesia data sequences which are included in Cosmopolitan genotype group. As a conclusion, phylogenetic analysis of NS1 nucleotide is useful for determining the genotypes, which means NS1 DENV-2 gene strain Indonesia can be useful as the basis for vaccine development"

"Pelaksanaan REDD+ didominasi oleh beberapa perdebatan terutama mengenai kesetaraan pada distribusi manfaat, risiko, dan biaya pelaksanaan REDD+. Perancangan benefit sharing yang tidak dilakukan secara tepat dapat mengurangi legitimasi pelaksanaan serta dukungan terhadap REDD+. Penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi celah antara teori dengan praktik terhadap salah satu unsur esensial pada benefit sharing, yakni penerima manfaat. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, penelitian ini menelusuri rasionalisasi yang digunakan untuk menentukan penerima manfaat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 70 Tahun 2017 serta rancangan Benefit Sharing Plan Kalimantan Timur. Penelitian ini menuai hasil dimana dalam peraturan dan rancangan dokumen tersebut terdapat teori-teori yang telah diadopsi. Namun pada akhirnya tetap diperlukan pertimbangan atas teori kompensasi biaya untuk memastikan para pelaksana REDD+ dapat memperoleh kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk melaksanakan REDD+. Penelitian ini menyarankan agar hal ini diakomodir melalui penetapan kriteria penerima manfaat secara rigid dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 70 Tahun 2017. Selain itu, kriteria yang ditentukan sebaiknya mempertimbangkan tujuan konsep benefit sharing secara utuh. Hal ini penting agar kriteria yang ditetapkan dapat memuat nilai-nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi para penerima manfaat.

---

Concern over equitable distribution of, namely, benefit, risks and costs of REDD+ dominates current debates. The validity of REDD+ and support for its implementation might be affected if not structured appropriately. This study addresses the gap between theory and practice by emphasizing one of the main concerns regarding equitable benefit sharing, particularly, beneficiaries. By conducting normative judicial research with conceptual approach, this study reviews rationales that have been put forward to justify beneficiaries on Minister of Environment and Forestry No. 70 year 2017 and Kalimantan Timur’s Benefit Sharing Plan Draft. The result on this study indicates that both regulations and documents have adopted variety of rationale of theories. However, the cost compensation rationale must be considered to ensure that REDD+ implementers can recoup their implementation expenses. This study suggests for this issue to be accommodated through a concrete beneficiary criteria in Minister of Environment and Forestry No. 70 year 2017. In addition, the specified criteria should consider the objective of benefit sharing concept. This is crucial so that the established criteria can accommodate the values ​​of justice, certainty and utility for the beneficiaries."