Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai perselisihan tanah wakaf yang di ruislag di daerah Petogogan, Jakarta Selatan dikaitkan dengan peraturan perwakafan dan peraturan pertanahan. Adapun hal lain yang juga akan dibahas dalam tesis ini, bagaimana ketentuan hukum yang berlaku dalam penyelesaian perselisihan perwakafan serta bagaimana peran BWI dalam tukar menukar (ruislag) tanah wakaf WAN SYARIFAH? Ketentuan Pasal 11 ayat (1) PP No. 28 Tahun 1977 jo Pasal 40 Undang-Undang Wakaf, mengatur bahwa benda wakaf dilarang untuk dirubah, salah satunya di ruislag namun ketentuan larangan ini dapat dikecualikan, apabila benda wakaf digunakan untuk kepentingan umum serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan hanya boleh dilakukan setelah mendapat izin Menteri Agama (Pasal 11 ayat (2) PP No. 28 Tahun 1977 jo Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Wakaf). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan terdapat penyimpangan pada Pasal 11 ayat (2) PP No. 28 Tahun 1977 jo Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Wakaf. Dalam hal terjadi perselisihan perwakafan ditempuh melalui musyawarah mufakat namun jika tidak tercapai, salah satu cara dapat melalui gugatan ke Pengadilan Agama sedangkan peran yang lebih utama bagi BWI dalam hal tukar menukar (ruislag) tanah wakaf ialah untuk mempertahankan keberadaan aset wakaf.

---

This thesis is discuss about the dispute of ruislag wakaf land in Petogogan, South Jakarta linked with Wakaf Law and Land Law. Also emphasized in this thesis is how’s the provision of the applicable law in the settlement of wakaf dispute and how’s the role of BW1 on the exchange (ruislag) on wakaf land WAN SYARIFAH? In Article 11 paragraph (1) of the Govemment’s Regulation Number 28 of the Year 1977 jo Article 40 of Wakaf Law, the object of wakaf is prohibited to change, one of them is by ruislag. But the provision of this prohibition could be excluded, when the object of wakaf is used for public purpose which is not incompatible with the principle of syariah and can only be done after obtaining a permission from the Minister of Religion (Article 11 paragraph (2) of the Government’s Regulation Number 28 of the Year 1977 jo Article 41 paragraph (2) of Wakaf Law). This research is a normative legal research with the typology descriptive analytical research. The result on this research is indicate that there are irregularities in Article 11 paragraph (2) of the Government’s Regulation Number 28 of the Year 1977 jo Article 41 paragraph (2) of Wakaf Law. In case of wakaf dispute then it must be through deliberation, but if that is not achieved then one of it way is by claim through to the Court of Religion. Mean while, the most BWI’s major role in the exchange (ruislag) wakaf land assets is to maintain the existence of the charitable assets."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai perselisihan tanah wakaf yang di ruislag di daerahPetogogan, Jakarta Selatan dikaitkan dengan peraturan perwakafan dan peraturanpertanahan. Adapun hal lain yang juga akan dibahas dalam tesis ini, bagaimanaketentuan hukum yang berlaku dalam penyelesaian perselisihan perwakafan sertabagaimana peran BWI dalam tukar menukar (ruislag) tanah wakaf WANSYARIFAH? Ketentuan Pasal 11 ayat (1) PP No. 28 Tahun 1977 jo Pasal 40Undang-Undang Wakaf, mengatur bahwa benda wakaf dilarang untuk dirubah,salah satunya di ruislag namun ketentuan larangan ini dapat dikccualikan, apabilabenda wakaf digunakan untuk kepentingan umum serta tidak bertentangan denganprinsip syariah dan hanya boleh dilakukan setelah mendapat izin Menteri Agama(Pasal 11 ayat (2) PP No. 28 Tahun 1977 jo Pasal 41 ayat (2) Undang-UndangWakaf). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipologipenelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan terdapatpenyimpangan pada Pasal 11 ayat (2) PP No. 28 Tahun 1977 jo Pasal 41 ayat (2)Undang-Undang Wakaf. Dalam hal teijadi perselisihan perwakafan ditempuhmelalui musyawarah mufakat namun jika tidak tercapai, salah satu cara dapatmelalui gugatan ke Pengadilan Agama sedangkan peran yang lebih utama bagiBWI dalam hal tukar menukar (ruislag) tanah wakaf ialah untuk mempertahankankeberadaan aset wakaf.

---

ABSTRACTThis thesis is discuss about the dispute of ruislag wakaf land in Petogogan, SouthJakarta linked with Wakaf Law and Land Law. Also emphasized in this thesis ishow’s the provision of the applicable law in the settlement of wakaf dispute andhow’s the role of BWI on the exchange (ruislag) on wakaf land WANSYARIFAH? In Article 11 paragraph (1) of the Government’s RegulationNumber 28 of the Year 1977 jo Article 40 of Wakaf Law, the object of wakaf isprohibited to change, one of them is by ruislag. But the provision of thisprohibition could be excluded, when the object of wakaf is used for publicpurpose which is not incompatible with the principle of syariah and can only bedone after obtaining a permission from the Minister of Religion (Article 11paragraph (2) of the Government’s Regulation Number 28 of the Year 1977 joArticle 41 paragraph (2) of Wakaf Law). This research is a normative legalresearch with the typology descriptive analytical research. The result on thisresearch is indicate that there are irregularities in Article 11 paragraph (2) of theGovernment’s Regulation Number 28 of the Year 1977 jo Article 41 paragraph(2) of Wakaf Law. In case of wakaf dispute then it must be through deliberation,but if that is not achieved then one of it way is by claim through to the Court ofReligion. Mean while, the most BWT’s major role in the exchange (ruislag) wakafland assets is to maintain the existence of the charitable assets."

"Wakaf merupakan institusi sosial-religius yang berdimensi ekonomis untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial umat. Tanah wakaf merupakan harta benda tidak bergerak yang sudah diberikan dan dilembagakan untuk kepentingan sosial. Untuk memahami potensi produktivitas tanah wakaf di Jakarta Pusat dibutuhkan informasi spasial tanah wakaf dan keselasarannya dengan Rencana Tata Ruang Kota Jakarta Pusat Tahun 2030. Pola persebaran tanah wakaf di Jakarta Pusat acak cenderung mengelompok dengan nilai indeks 0,89. Penggunaan tanah berupa perumahan mendominasi 56,39% dari seluruh penggunaan tanah di Jakarta Pusat pada tahun 2009. Dari 723 bidang tanah wakaf di Jakarta Pusat yang tidak selaras dengan rencana tata ruang kota sebesar 22% ini berada di kawasan jasa, perdagangan, perkantoran maupun kawasan publik. Namun temuan di lapangan memperlihatkan terdapat 7,88% tanah wakaf berpotensi tinggi terletak pada penggunaan tanah jasa, dengan harga tanah lebih dari 7,5 juta/m2, produktivitas eksistingnya tinggi dan legalitasnya kuat. Tanah wakaf yang berpotensi sedang sebanyak 35,82% ada pada penggunaan tanah perumahan, dengan harga tanah antara 5 hingga 7,5 juta/m2, produktivitas eksisting dan legalitasnya sedang. Sedangkan 56,29% tanah wakaf yang berpotensi rendah di Jakarta Pusat berada pada penggunaan tanah publik dengan harga tanah kurang dari 5 juta, produktivitas eksistingnya rendah dan legalitasnya tidak kuat.

---

Endowments are socio-religious institution which has economic dimension to achieve economic justice and social welfare. Waqf land is immovable property that has been given and institutionalized for social purposes. To understand the potential of productive waqf land in Central Jakarta as well as clear picture of land endowments and its alignments with the city site plan of Central Jakarta up to 2030. Waqf land distribution pattern in Central Jakarta random tend to cluster with an index value of 0.89. The use of residential land in the form either regular or irregular dominating 56.39% of all land use in Central Jakarta in 2009. Of the 723 parcels of waqf land in central Jakarta that are not aligned with the site plan of Central Jakarta by 22% because it is located in the area of services, trade, offices and public area. However, the research findings show there are 7.88% higher potential waqf which is located on land use services, with prices land of more than 7.5 million / m2, high productivity and strong existing legality. Waqf land potentially being as much as 35.82% for residential land use, with land prices between 5 to 7.5 million / m2, the existing productivity and legality are. While 56.29% waqf land potentially low in Central Jakarta is located on the use of public land at a price of less than 5 million, low productivity and not strong of existing legality."

"Pemanfaatan strategis tanah wakaf untuk pelayanan perkotaan menunjukkan potensi yang signifikan, terutama dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur perkotaan sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah dan kerangka tata kelola. Penelitian ini mengeksplorasi dimensi regulasi dan administrasi tanah wakaf serta kelayakannya untuk mendukung pemenuhan standar pelayanan minimal di kawasan perkotaan. Dengan menggunakan pendekatan metode campuran yang mencakup analisis regulasi, data tanah wakaf, dan wawancara dengan pemangku kepentingan, penelitian ini mengidentifikasi enam tipologi tanah wakaf di Jakarta berdasarkan status pencatatan, sertifikasi, dan tingkat spesifik atau tidaknya peruntukan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah wakaf dengan peruntukan yang tidak spesifik dalam AIW memberikan fleksibilitas yang lebih besar untuk penyediaan pelayanan perkotaan, terutama jika selaras dengan mandat rencana tata ruang. Sebaliknya, tanah dengan peruntukan spesifik untuk keperluan keagamaan (misalnya, masjid atau makam) hanya dapat dimanfaatkan untuk tujuan lain melalui proses penggantian tanah wakaf (ruislag) yang sesuai dengan peraturan. Penelitian ini menekankan pentingnya keterlibatan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan perencana pelayanan perkotaan dalam proses ikrar wakaf untuk memastikan kesesuaian dengan rencana tata ruang. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi risiko sengketa di masa depan, tetapi juga meningkatkan nilai manfaat sosial-ekonomi tanah wakaf. Selain itu, penguatan kerangka regulasi dan proses administrasi, seperti pencatatan dan sertifikasi tanah wakaf, menjadi langkah strategis dalam mencapai pemanfaatan tanah wakaf yang optimal dan berkelanjutan.

---

The strategic utilization of wakaf land for urban services demonstrates significant potential, particularly in addressing urban infrastructure needs while adhering to Sharia principles and governance frameworks. This study explores the regulatory and administrative dimensions of wakaf land and its feasibility for providing minimum service standards in urban settings. Using a mixed-method approach comprising regulatory analysis, data on wakaf land, and stakeholder interviews, the research identifies six typologies of wakaf land in Jakarta, based on their registration status, certification, and specificity of designation. The findings indicate that wakaf land with non-specific designations in its Wakaf Pledge Deed (Akta Ikrar Wakaf, AIW) offers greater flexibility for urban service provision, particularly when aligned with spatial planning mandates. Conversely, land with specific religious designations (e.g., mosques or cemeteries) can only be repurposed through regulatory-compliant land exchange processes (ruislag). This study highlights the importance of involving the Indonesian Wakaf Board (BWI) and urban service planners in the wakaf pledge process to ensure alignment with urban spatial plans. Such an approach reduces the risk of future disputes and enhances the socio-economic utility of wakaf land. Additionally, strengthening regulatory frameworks and administrative processes, such as land registration and certification, is critical to achieving sustainable and optimized utilization of wakaf land."

"Dalam pengertian istilah, diantara para ulama terdapat perbedaan redaksi dalam memberikan rumusan. Wakaf adalah penahanan pemindahan harta suatu hak milik oleh pihak yang berwakaf dan menyedekahkan segala manfaat dan hasil yang bisa diambil dari harta tersebut untuk kebajikan dalam rangka mencapai keridhaan Allah SWT. Wakaf merupakan salah satu lembaga hukum Islam yang dianjurkan dalam agama Islam untuk dipergunakan dan dimanfaatkan di jalan yang diridhai oleh Allah SWT sebagai salah satu cara mendekat kan diri kepada Allah SWT sebab wakaf merupakan sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Al lah SWT guna pengembangan kehidupan keagamaan Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan spritual dan material menuju masyarakat adil dan malanur berdasarkan Pancasila . Pengurusan tanah wakaf merupakan tanggung jawab semua umat Islam, karena tanah wakaf merupakan suatu amanat agar dapat dipergunakan sesuai kegunaan dan tujuannya. Berdasarkan Hadits Umar, pada dasarnya setelah terjadi wakaf sejak itu barang yang diwakafkan tidak boleh dijual, diperjualbelikan, dihibahkan atau diwariskan. Namun dalam kehidupan di masyarakat, keluarga wakif atau ahli waris pengurus (nazir) tanpa alasan yang meyakinkan dapat memperjualbelikan benda wakaf, biasanya terhadap tanah wakaf yang tidak mempunyai alat bukti yang kuat (sertifikat) dan terhadap tanah wakaf yang status dan peruntukannya tidak jelas lagi. Jika barang itu rusak, tidak dapat diambil lagi manfaatnya sesuai dengan tujuan wakaf, dengan pertimbangan al-mashlahat al-mursalah, diperlukan ketentuan yang tegas. Pendapat ulama yang membolehkan dan yang tidak membolehkan jual beli benda wakaf serta ketentuan hukumnya berdasarkan Peraturan pernerintah No. 28 tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam kenyataannya di masyarakat jual beli benda wakaf masih merupakan masalah, dimana ketentuan hukum Islam diperlukan untuk mengatasinya."

"ABSTRAKTesis ini membahas praktik pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingankomersial dan kesesuaiannya dengan prinsip serta hakikat perwakafan tanah danpengaturan mengenai perwakafan tanah berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku di Indonesia, termasuk pengecualian yang diatur dalamperaturan perundang-undangan yang membuka peluang terhadap perubahan statustanah wakaf dan mekanisme-mekanisme yang dapat dilakukan dalam melakukanpemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan komersial. Penelitian ini adalahpenelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitianmenunjukan bahwa pengaturan mengenai pengecualian terkait denganpemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan komersial tidak secara tegas dannyata diatur dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan dan mekanismeyang dapat ditempuh dalam rangka melakukan pemanfaatan tanah wakaf untukkepentingan komersial adalah dengan cara pertukaran/perubahan status tanahwakaf atau dengan cara pendayagunaan tanah wakaf baik melalui sewa maupunmelalui kerjasama pemanfaatan tanah wakaf. Penelitian ini menyarankan agarPemerintah dapat menyusun suatu peraturan perundang-undangan yang mengatursecara jelas dan rinci mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan komersialsebagai pedoman yang memberikan batasan bagi setiap pendayagunaan tanahwakaf untuk kepentingan komersial yang kemudian ditindaklanjuti denganpengaturan mengenai mekanisme pertukaran/perubahan status tanah wakaf sertamekanisme pendayagunaan tanah wakaf secara rinci yang mengakomodirkepentingan pengusaha dan kepentingan Pemerintah dalam pengawasannya(singkat namun tetap ketat dalam pengawasannya).

---

ABSTRACTThe focus of this study is a congruence between utilization of waqf land practicesfor commercial purposes and its compliance with the principles of the waqf natureand with the prevailing laws and regulations in Indonesia, including the exceptionto the exchange/change status of the waqf land as set forth in the prevailingregulations and mechanisms in order to the utilization of waqf land forcommercial purposes. This research is juridical normative with the descriptiveanalytic. This study shows that the arrangements regarding the exception to theutilization of the waqf land for commercial purposes not expressly provided in aspecific regulation. In addition, this study also shows the mechanisms that can beconducted in order to the utilization of waqf land for commercial purposes are theexchange/change of status or the utilization of waqf land either through the leasemechanism or through the cooperation utilization mechanism of waqf land. Theresearcher suggests that the Government may compile a regulation thatspecifically regulates clearly and detail on procurement of waqf land forcommercial purposes as the guideline that provides limit for any utilization of thewaqf land for commercial purposes practices which followed up by thearrangements in detail on the exchange/change status mechanism of waqf landand on the waqf land utilization mechanism that accommodate the interest of theentrepreneurs and Government (short mechanism but still tight in Government’scontrol)."

"ABSTRAKWakaf seharusnya dikelola secara produktif sehingga dapat memaksimalkan manfaat dari harta wakaf tersebut, namun di Indonesia masih banyak harta wakaf yang belum dikelola dengan baik. Sekitar 60 dari total tanah wakaf di Indonesia belum bersertifikat resmi dari Badan Wakaf Indonesia. Pengelolaan tanah wakaf juga masih memiliki banyak kendala, salah satunya adalah kendala pembiayaan untuk memaksimalkan manfaat tanah wakaf. Di sisi lain, sukuk korporasi Indonesia masih jauh lebih sedikit dibanding penerbitan sukuk negara. Korporasi seperti BUMN Karya kekurangan lahan untuk membuat proyek infrastruktur. Badan Wakaf Indonesia dapat bekerja sama dengan Kementrian BUMN untuk memecahkan masalah pengelolaan tanah wakaf dan kendala yang dimiliki BUMN Karya. BUMN Karya akan menerbitkan sukuk korporasi berbasis tanah wakaf sehingga funding dari sukuk korporasi ini dapat digunakan untuk membangun infrastruktur di atas tanah wakaf Indonesia. Penelitian ini membuktikan bahwa sukuk korporasi berbasis tanah wakaf dapat diterbitkan di Indonesia, dengan bantuan dari regulator dan pengawasan dari Badan Wakaf Indonesia.

---

ABSTRACTAwqaf supposed to be managed in a productive way so that it can maximize the benefits of the treasure endowments , but in indonesia is still an abundance of material possessions endowments that are not managed well. About 60 percent of the total endowments land in indonesia has not been certified official of Badan Wakaf Indonesia the agency endowments indonesia . The management of awqaf land also still have many obstacles, one of these is the constraint financing to maximize usefulness of the awqaf land.On the other hand , total issued of corporate sharia bonds indonesia is still far less than issue state sharia bonds. Corporation have lack of land to make infrastructure projects. Badan Wakaf Indonesia Indonesia agency endowments can cooperate with the Ministry of BUMN to solving the problem of the management of land endowments and obstacles owned soe work. BUMN Karya is set to issue sharia bonds based corporate land endowments so that funding from corporate sharia bonds it may be used to the building of above Badan Wakaf Indonesia .This research proves that sharia bonds sukuk corporate based land endowments can published in indonesia, with the help of regulator and supervision of the agency endowments indonesia."

"Wakaf merupakan instrumen yang diunggulkan Islam dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial umat. Namun, potensi wakaf yang demikian besar belum dapat dioptimalkan di Indonesia. Salah satu hal yang menjadi penyebabnya adalah belum transparannya kinerja lembaga wakaf. Sehingga, umat belum mempercayakan dananya bagi pengembangan wakaf. Untuk itu, skripsi ini dimaksudkan untuk merumuskan penilaian kinerja lembaga wakaf. Untuk membuktikan keandalan penilaian kinerja yang dirumuskan, maka peneliti mengujikan pengukuran kinerja tersebut pada tiga lembaga wakaf yaitu Badan Wakaf Indonesia, Tabung Wakaf Indonesia, dan Wakaf Al-Azhar. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan efektifitas dan efisiensi lembaga wakaf kurang optimal.

---

Waqf are a favored instrument of Islam in improving social and economic welfare of the people. However, the potential for such large waqf cannot be optimized in Indonesia. One of the things that became the cause is not yet transparent performance waqf institutions. So, people do not entrust their funds to the development of waqf. To that end, this thesis is intended to formulate performance assessment waqf institutions. To prove the reliability of performance assessment that is formulated, the researcher is testing out the performance measurements in three institutions Badan Wakaf Indonesia, Tabung Wakaf Indonesia, and Wakaf Al-Azhar. This study is a descriptive qualitative research design. The results show the effectiveness and efficiency of waqf institutions is less than optimal."

"Sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997, wakaf di Indonesia belum tercatat dengan baik, sehingga mudah terjadi penyimpangan dari hakikat dan tujuan wakaf itu sendiri, terutama sekali disebabkan terdapatnya dua bentuk perwakafan (wakaf keluarga dan wakaf umum) dan tidak ada keharusan untuk didaftarkannya benda-benda yang diwakafkan itu. sehingga seolah-olah sudah menjadi milik ahli waris atau pengurus (Nazhir). Dalam tesis ini dianalisis kasus tentang seseorang telah mewakafkan tanah untuk makam keluarga. Namun akhirnya peruntukannya menjadi pemakaman umum. Kasus ini menarik untuk dikaji karena wakaf tersebut tidak didaftarkan dan menimbulkan sengketa, ahli waris menganggap tanah tersebut bukanlah tanah wakaf. Pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis dari penelitian ini adalah bagaimanakah pembuktian tanah wakaf menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis tidak setuju dengan pendapat Hakim Kasasi yang menganggap bahwa tanah tersebut bukan tanah wakaf dengan pertimbangan tidak adanya saksi-saksi yang mendengar ikrar wakaf. Menurut penulis, pembuktian tanah wakaf dapat dilakukan dengan Saksi-saksi Testimonium De Auditu, yang walaupun tidak dapat digunakan sebagai saksi langsung, tetapi sebagai persangkaan adalah dibenarkan, sebagaimana yang ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959.

---

Prior to the enactment of Government Regulation No. 28 of 1997, waqf in Indonesia has not been well documented, so it was easy to deviating the nature and purpose of the waqf itself, primarily because of the presence of two forms of waqf (family waqf and general waqf) and there is no requirement for the registration of objects that has become waqf. so as if it belonged to the heirs or the caretaker (Nazhir).

In this thesis has analyzed the case of a person donating the land for a family tomb. But eventually the designation became public cemetery. This case is interesting to study because it is not registered waqf and cause disputes, the heirs assume that land is not a waqf land. The principal issues raised by the authors of this study is how to prove the land of waqf according to legislation No. 41 of 2004 about Waqf. The research method used is a normative juridical research, with the type of descriptive analytical study.

Based on the results of the study, author do not agree with the opinion of Supreme Court Judges who consider that the land is not of waqf land with consideration absence of witnesses who heard the pledge of waqf. According to the author, evidence of waqf land can be done with witnesses Testimonium De auditu, which although can not be used as a direct witness, but as a presupposition is justified, as affirmed in the Supreme Court jurisprudence 308 K / Sip / 1959 dated November 11, 1959."