Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak tahun 1970 an. istilah informatika (informatics) semakin sering digunakan sebagai aplikasi teknologi informasi pada berbagai bidang seperti informatika hukum, informasi lingkungan, informasi kesehatan dan informatika sosial. Karangan ini menguraikan penjelasan singkat tentang informatika dengan merujuk ke latar belakang sejarah, identitas disiplin ilmu, aspek, aplikasi dan tantangan dasar."

"Enpowering information technology (IT) has revealed new dimention of ethical behavior. There are contradictions in prior research result about ethics in using IT, especially in academic scheme. Some researchers concluded that there are no different ethical behavior between IT students and general students (non-IT program) because IT could self-learned. However, other researchers concluded that there is different ethical behavior among individual who has higher IT knowledge and individual who has no or little IT knowledge. this research analyzes moral intensity and ethics in IT students and business students. There are two results from this research, they are: first, there is different perception toward ethical on IT between IT students and accounting students. Both of sample groups dissagree with unethical behavior but in different level. IT students has higher level of dissagreement of unethical on IT than accounting studens; second, unethical behavior on IT has influenced by moral intensity. These results imply that higher education intitution has important role to direct ethical behavior of their students."

"Keselarasan antara strategi teknologi informasi (TI) dengan strategi bisnis organisasi diperlukan agar keunggulan kinerja suatu organisasi dapat dicapai. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mempunyai fungsi mewujudkan masyarakat informasi yang sejahtera, berbudaya dan berbasis pengetahuan serta perumus kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis serta pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika. Kebutuhan akan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung proses bisnis organisasi, Kominfo menganggarkan investasi Sistem Informasi dan Teknologi Informasi (SI/TI) yang cukup besar setiap tahunnya pada matriks rencana strategis Kominfo 2010-2014. Terdapat berbagai sistem dan aplikasi yang mendukung pekerjaan sehari-hari seperti aplikasi e-office, aplikasi lelang dan sistem keuangan di lingkungan Kominfo, beberapa diantaranya berjalan secara ad hoc padahal dibangun dengan fungsi yang sama dan tidak terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah strategi TI yang ada telah selaras dengan strategi organisasi dan seberapa jauh tingkat kemapanannya. Model keselarasan strategic alignment model (SAM) dan model keselarasan Luftman digunakan untuk mengukur tingkat kematangan keselarasan strategi TI dengan strategi organisasi. Model SAM digunakan untuk melakukan kajian perspektif keselarasan domain strategi bisnis, infrastruktur organisasi, strategi TI dan infrastruktur TI. Model Luftman digunakan untuk mengukur tingkat kematangan keselarasan strategi TI dengan strategi organisasi. Pengambilan data dengan melakukan wawancara dan penyebaran kuisioner. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kematangan keselarasan rata-rata strategi teknologi informasi dengan organisasi Kementerian Kominfo berada di Level 2."

"Sesuai dengan Permen Kominfo No. 6 Tahun 2018 pasal 412 Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan aplikasi informatika pemerintahan. Direktorat Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) telah memberikan layanan aplikasi pemerintahan seperti Web Hosting, Virtual Private Server, Office, Mail, perizinan, dan integrasi jaringan intra pemerintah. Seluruh layanan yang diberikan menggunakan infrastruktur pusat data yang dikelola oleh Subdirektorat Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap pengguna layanan TI termasuk pengelola infrastruktur sendiri, terdapat banyak gangguan terhadap layanan yang menyebabkan ketidakpuasan pengguna terhadap layanan TI yang diberikan sehingga menimbulkan kurang kepercayaan terhadap layanan TI yang telah diberikan Direktorat LAIP. Dengan banyaknya permasalahan pada layanan TI yang diberikan, proses pengelolaan layanan TI dalam Subdirektorat Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas menjadi sebuah perhatian. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, perlu dilakukan penelitian untuk melakukan evaluasi dan memberikan perbaikan terhadap pengelolaan layanan TI khususnya pada proses Incident Management, Change Management, dan service asset and configuration management pada Subdirektorat Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas untuk meningkatkan kualitas layanan TI menggunakan framework ITIL versi 3. Tahap pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi dokumentasi, wawancara dan Group Discussion. Hasil dari evaluasi memperlihatkan bahwa proses Incident Management saat ini berada pada level 1 – pre-requisites, proses Change Management berada pada level 0 atau belum sama sekali dikelola, dan proses service asset and configuration management berada pada level 1 – pre-requisites. Hal ini menunjukan kematangan dalam proses pengelolaan layanan TI yang ada saat ini mempengaruhi layanan TI yang diberikan. Oleh karena itu perbaikan dirancang dengan memberikan rekomendasi pengelolaan layanan TI sesuai best practice ITIL versi 3 pada people, process, dan tools untuk proses Incident Management, Change Management, dan service asset and configuration management.

---

In accordance with ministerial regulation Kominfo No. 6 Year 2018 Article 412. The Directorate of Informatics Application Services is responsible for the implementation of policies, provision of technical guidance and supervision, as well as supervision, evaluation, and reporting in the field of government informatics application services. The Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) has provided government application services such as Web Hosting, Virtual Private Servers, e-Office, Mail, Licensing, network integration, and various other applications. All services provided use data center infrastructure managed by the Subdirektorat Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas. Based on the results of observations and interviews with IT service users including infrastructure managers themselves, more attention was given to services that caused user dissatisfaction with the IT services provided, giving rise to a lack of trust in IT services provided by the Directorate LAIP. With the complexity of the IT services provided, the process of managing services in the Subdirektorat Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas is a concern. Based on the problems that occur, it is necessary to conduct research to evaluate and provide improvements to IT services specifically in the incident management process, change management, and asset services and management configuration in the Subdirektorat Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas to improve the quality of IT services using ITIL version 3 framework. The stage of data collection is done using observation, interviews and group discussions. The results of the approved evaluation when the management process is currently at level 1 – pre-requisites, the management change process is at level 0 or not managed at all, and the asset service and management configuration processes are at level 1 - a prerequisite. This shows the maturity in IT services that are currently affect IT services. Therefore improvements are designed by providing IT service installations in accordance with ITIL version 3 best practices for people, processes, and tools for incident management processes, change management, and asset services and configuration management."

"Untuk meningkatkan jumlah penduduk Indonesia yang melek Internet, diperlukan pemerataan akses internet. The Global Partnership on Output-based Aid (GPOBA) - Extending Telecommunication in Rural Indonesia adalah Pilot Project dari World Bank yang bertujuan memfasilitasi pemerataan jangkauan akses internet, telekomunikasi dan transaksi data lain melalui model "Community Access Points" (CAP 2.0) dalam bentuk Warung Internet Pedesaan (Wardes). Wardes, singkatan dari warung internet perdesaan adalah tempat yang menyediakan keperluan akses internet dan layanan konten digital. Berdasarkan data dari kegiatan Monitoring dan Evaluasi Direktorat Pemberdayaan Informatika saat ini terdapat 112 Wardes di Jawa Barat dan Banten dan 110 Wardes di Lampung telah dibangun, namun terdapat 20 Wardes di Jawa Barat dan Banten dan 46 Wardes di Lampung tutup. Kurangnya penerimaan teknologi oleh masyarakat bisa menjadi salah satu penyebab tutupnya Wardes. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor - faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan Wardes oleh masyarakat dengan menggunakan Model Penerimaan Teknologi Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT2) dan dianalisa dengan konsep Structural Equation Modeling (SEM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan program Wardes-GPOBA oleh masyarakat dipengaruhi oleh variabel Performance Expectancy, Effort Expectancy, Price Value dan Habit.

---

To increase the number of Internet-literate population in Indonesia, it is required equity of access to internet. The Global Partnership on Output-based aid (GPOBA) - Extending Telecommunications in Rural Indonesia is a Pilot Project from World Bank that aims to facilitate equitable access to reach the internet, telecommunications and other data transactions through the model of "Community Access Point" (CAP 2.0) in the form of Rural Internet Cafe called Wardes. Wardes, short for rural internet cafes are places that provide Internet access and service needs of digital content.

Based on data obtained from monitoring and evaluation activities by the Directorate of Informatics Empowerment, there has been 112 Wardes in West Java and Banten Province and 110 Wardes in Lampung Province have been built, but there are 20 Wardes in West Java and Banten Province and 46 Wardes in Lampung Province closed. Lack of acceptance on technology by the community could be the reason Wardes closed.

This study was conducted to determine the factors that influence the acceptance of Wardes using Technology Acceptance Model of Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT2) and then analyzed with Structural Equation Modeling (SEM) concept. The result of this research shows that influence factors of Wardes-GPOBA Program Acceptance by community is Performance Expectancy, Effort Expectancy, Prive Value and Habit."

"Pada dasarnya teknologi yang memungkinkan dan memudahkan manusia saling berhubungan dengan cepat, mudah, terjangkau dan memiliki potensi untuk mendorong pembangunan masyarakat. Ditambah dengan adanya konvergensi teknologi yang menjadikan teknologi untuk memberikan layanan secara elektronik, modern, efisien, sehingga pada gilirannya masyarakat yang mendapat manfaatnya.Call center sebagai salah satu wujud dari konvergensi telah dimanfaatkan untuk memberikan Iayanan kepada pelanggan perusahaan. Departemen Komunikasi dan Informatika sebagai instansi pemerintah, yang mempunyai tugas antara lain memberikan layanan informasi kepada masyarakat menerapkan call center sebagai salah satu sarana untuk layanan.Lantas apakah penyelenggaraan call center tersebut telah melalui lima tingkatan adopsi, yaitu awareness, minat, evaluasi, trial dan adopsi di dalam implementasinya. Kemudian apakah telah memenuhi karakteristik inovasi dalam rangka meningkatkan kinerja layanan informasi instansi tersebut.Penelitian ini mencari jawabannya dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode desktiptif. Jenis penelitiannyasStudi kasus karena peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki. Sejak diresmikan pada Februari 2005, call center Depkominfo terhenti operasionalnya pada April 2005 karena rusaknya peralatan. Data diperoleh dengan cara melakukan interview terfokus kepada Dirjen, Tenaga Ahli Menteri, Direktur dan agent call center Depkominfo, pakar call center serta praktisi call center. Konsep penelitian mengacu kepada lima tingkatan adopsi yaitu awareness, interest, evaluation, trial dan adoption. Serta lima karakteristik inovasi yaitu realtive advantage compatibility, complexity, trialability, dan observability dari teori Difusi lnovasi.Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan call center di Depkominfo untuk tingkatan adopsi tidak dikenali pada tahap awareness sampai interest dan mulai dikenali pada tahap evaluasi sampai adopsi. Sedangkan untuk kelima karakteristik inovasi, penyelenggaraan call center dimaksud mempunyai kesesuaian dalam masing-masing karakteristik."

"Tuntutan akan terwujudnya kepemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan mendorong pemerintah terus melakukan peningkatan dan perubahan untuk menciptakan tata pemerintahan terus melakukan penungkatan dan perubahan untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik yang mana salah satunya adalah dengan pembangunan e-goverment. Sebagai salah satu pendukung suksesnya e-goverment, aset TIK tentu harus dikelola secara efektif aga bisa dimanfaatkan secara optimal. Untuk itu, dipandang penting untuk melakukan kajian inventarisasi aset TIK dilingkungan Kementrian Kominfo. Kajian dilakukan secara kuantatif dengan melakukan survei kepada pengelola aset TI di 64 satuan kerja. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kondisi TIK masih lemah di dimensi kebijakan, srategi dan komitmen pimpinan untuk bisa mengoptimalkan aset TIK dari tahap perencanaan hingga tahap pemusnahan"