Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The purpose of this article is to describe the dynamics of radicalism among the Indonesia, radicalism is mostly induced by the Moslems depressed and threatened feeling due to their being marginalized in political life and individually brainwashed by the religion teachers through dogmatic teaching....."

"Masalah dalam tesis ini berkaitan dengan komitmen masyarakat internasional dalam mencegah dan memberantas terorisme, dimana terorisme adalah kejahatan yang mengancam perdamaian dan keamanan umat manusia, sehingga seluruh negara anggota PBB wajib mendukung dan melaksanakan konvensi internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengutuk dan menyerukan anggota PBB untuk mencegah dan memberantas terorisme melalui kerjasama intemasional dan pembentukan perundang-undangan nasionalnya.Tujuan penelitian untuk penulisan tesis ini adalah untuk memperoleh pemahaman mengenai pengaturan pemberantasan terorisme dalam hukum internasional dan nasional, dan memahami bentuk dan kerjasama internasional, serta memahami hubungan antara aspek hukum, kerjasama internasional dengan ketahanan nasional.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah deskriptif analisis dan teknik analisis data bersifat kualitatif, serta fokusnya mengenai terorisme dalam skala global yang sering disebut sebagai ketidakadilan global dan sering dikaitkan dengan kolonisasi dalam abad modern, dan sampai saat ini belum ada kesepakatan internasional mengenai definisi terorisme. Namun demikian, yang perlu dihadapi ialah bagaimana mencegah terorisme, sehingga tidak memasuki kehidupan bangsa dan negara yang lebih luas lagi, agar tidak menambah parah keadaan dan berdampak negatif dalam bidang politik, ekonomi, sosial, ketertiban dan keamanan masyarakat secara luas. Pemerintah dan bangsa Indonesia harus pandai melangkah dalam membawa arah masa depan Indonesia berdasarkan ketahanan nasionalnya, yang dapat menjanjikan kemajuan peradaban dan kedamaian, diantara perubahan, ketidakpastian dan ketidak-menentuan dalam kehidupan global yang kini tengah dialami oleh seluruh bangsa di dunia. Sejalan dengan UUD 1945, Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berlandaskan hukum dan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara kehidupan yang aman, damai, sejahtera dan ikut serta secara aktif memelihara perdamaian dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah wajib memelihara dan menegakkan kedaulatan dan melindungi setiap warga negaranya dari setiap ancaman atau tindakan destruktif, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.Kesimpulan tesis ini menunjukkan bahwa semua negara harus memperkuat upaya untuk mencegah dan memberantas terorisme termasuk meningkatkan kerjasama internasional dan menerapkan konvensi internasional anti-terorisme yang relevan, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan hukum nasionalnya, dan juga mereka harus mempunyai komitmen pada suatu strategi melawan terorisme yang komprehensif (anti-terorisme dan kontra-terorisme) berdasarkan lima pilar yaitu: mencegah orang-orang melakukan atau mendukung terorisme; menutup akses teroris terhadap dana dan peralatan; mencegah negara-negara mensponsori terorisme; kerjasama internasional dan mengembangkan kemampuan negaranegara untuk mengalahkan terorisme; dan membela hak-hak asasi manusia. Di sisi lain bahwa pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia tidak semata-mata merupakan masalah hukum dan penegakan hukum melainkan juga merupakan masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan nasional, sehingga kebijakan dan langkah pencegahan dan pemberantasannya pun ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan negara, hak asasi korban dan saksi, serta hak asasi tersangka.

---

The problem in this thesis relating to the commitment of the international community to prevent and eliminate terrorism, which affirm that terrorism is a crime that threatens the peace and safety of humanity, and therefore, all member States of the United Nations should support and implement international conventions and the resolution of the United Nations Security Council to condemn terrorism and to appeal to all members of the UN to prevent and suppress terrorism through the international cooperation and formation of their national legislation.

The purpose of this research attempts to: understand the regulation in international and national law, in strengthening international cooperation, and relationship among legal aspects, international cooperation and national recillience regarding suppression of criminal acts of terrorism.

Researcher in this thesis use the research method are descriptive analytical and qualitative approach for technique of data analysis and will be focus regarding terrorism in the global scale often has the connotation of global injustice, and frequently connected with what could be termed colonization of a modern era. Therefore, it could be understood that up to present there is no internationally agreed definition of terrorism that is absolutely acceptable to the nations on the globe. The matters that should be handled immediately are terrorist acts, so as to prevent them from entering into the lives of the Indonesian nation and state, worsening the situation and having negative impacts on the politics, economy, social, discipline and security of the community at large. Departing from the rationale above, it is appropriate for the government and people of Indonesia to adopt prudent steps in directing the future based on national resilience of their country, which promises advancement of civilization and peace with long term focus and are always on the alert for the uncertainties in the global living that is currently experienced by all nations. In line with the Preamble of the 1945 Constitution, the Republic of Indonesia is a unitary state, which is based on the laws and has the duty and responsibility to maintain a secure, peaceful and prosperous life, and to participate actively in maintaining the world peace. In order to achive the above goal, the government is obliged to maintain and uphold the sovereignty and to protect its citizens from every threat or destructive act both from inside and outside the country.

Conclusion of this thesis shows that all of States have to redouble their efforts to prevent, eliminate and suppress terrorist acts including by increased international cooperation and full implementation of the relevant international anti-terrorist conventions, Security Council resolutions and their national law, and also they must have of the commitment on the strategy against terrorism (anti-terrorism and counter-terrorism) must be comprehensive and should be based on five pillars: it must aim at dissuading people from resorting to terrorism or supporting it; it must deny terrorist access to funds and materials; it must deter States from sponsoring terrorism; it must develop state capacity to defeat terrorism; and it must defend human rights. The other side that suppression of criminal acts of terrorism is not only a question of law and law enforcement but also a social, cultural, economic issue closely-related to the security of a nation and national resilience, and the policies and measures to prevent and eliminate it should also be aimed at maintaining the equilibrium in the obligation to protect the state's sovereignty, the human of the victims, the withnesses and the suspect."

"Skripsi ini membahas tentang pilihan rasional teroris radikal Islam dalam memilih modus serangan studi kasus terorisme di Indonesia dari tahun 2000 hingga 2010. Identifikasi menunjukan terdapat tiga modus serangan teroris yang dilakukan oleh kelompok teroris tersebut. Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam memilih modus serangan yang akan digunakan, teroris selalu memperhitungkan dan mempertimbangkan pilihan rasional berbagai faktor baik personal (motif dan kemampuan pelaku) maupun situasional (situasi dan kondisi target serta ketersediaan akses pendukung operasi) sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

---

This paper discussed the rational choice of radical Islamic terrorists in selecting the mode of attack, based on case studies of terrorism in Indonesia during 2000 to 2010. Identification showed that there are three modes of terrorist attacks carried out by terrorist groups. This study explains that in choosing a mode of attack that will be used, terrorists always take into account and consider the rational choice of a variety of factors both personal (the perpetrator's motives and abilities) or situational circumstances (situations and conditions of the target and the availability of access to operations support) so as to achieve the desired goal."

"Karakter utama dari penangkapan dan penahanan adalah pengekangan sementara waktu untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan yang terkait dengan hak asasi manusia, khususnya hak kebebasan bergerak. Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No.15 Tahun 2003 menyatakan bahwa hukum acara pidana yang digunakan adalah sebagaimana ketentuan dalam KUHAP dengan beberapa pengecualian, diantaranya mengenai jangka waktu penangkapan dan penahanan yang ditentukan lebih lama dibandingkan KUHAP sehingga tidak memenuhi ketentutan Pasal 9 International Covenant Civil and Political Rights (ICCPR) yang mensyaratkan seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana harus diperiksa dalam waktu yang wajar. Jangka waktu penangkapan dan penahanan yang lebih panjang tersebut masih dirasa kurang dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia sehingga muncul usulan perpanjangan terhadapnya dengan alasan tindak pidana terorisme merupakan bagian dari kejahatan terorganisir (organized crime) sebagaimana diatur dalam United Nations Transnational Organized Crime (UNTOC). Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai penangkapan dan penahanan dalam tindak pidana terorisme, dengan merujuk kepada KUHAP dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 sebagai instrumen hukum nasional serta International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan United Nations Transnational Organized Crime (UNTOC) sebagai instrumen hukum internasional.

---

The main character of the arrest and detention is the temporary confinement for the purposes of investigation or prosecution relating to human rights, particularly rights of freedom of movement. Article 25 paragraph (1) of Act 15 of 2003 states that the law of criminal procedure used was as provisions in the Criminal Procedure Code with some exceptions, including the arrest and detention time period prescribed for longer than the Criminal Procedure Code so it does not meet Article 9 International Covenant Civil and Political Rights (ICCPR) which requires a person accused of a crime should be examined within a reasonable time. Arrest and detention period longer still felt lacking in efforts to eradicate criminal acts of terrorism in Indonesia, so emerged the proposed extension by reason of a criminal act against terrorism is part of organized crime as stipulated in the United Nations Transnational Organized Crime (UNTOC). In this paper will discuss the arrest and detention in the criminal act of terrorism, with reference to the Criminal Procedure Code and Act 15 of 2003 as an instrument of national law and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the United Nations Transnational Organized Crime (UNTOC) as an instrument of international law. "

"Tesis ini membahas mengenai strategi yang dijalankan oleh Amerika Serikat dalam kampanye globalnya untuk memerangi terorisme sejak serangan 911 yang difokuskan pelaksanaanya di Pakistan dan Indonesia. Kerja sama yang terjalin dalam pemberantasan yang terjalin oleh Amerika Serikat kepada Pakistan dan Indonesia tetap diwarnai tindakan sepihak Amerika Serikat untuk melakukan serangan atau agresi militer ke dalam wilayah Pakistan, sedangkan Indonesia yang relatif lemah angkatan bersenjatanya Amerika Serikat tetap mengedepankan kerjasama penuh kepercayaan. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan pengambil keputusan dalam pelaksanaan agresi militer di Pakistan dan kerjasama di Indonesia akan dikupas termasuk faktor-faktor dari sisi Amerika Serikat sendiri. Analisis dalam tesis ini menggunakan dasar pemikiran konsep strategi yang terdiri dari berbagai faktor dan antara faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi. Kajian dalam penelitian ini menemukan sejumlah kondisi-kondisi yang menyebabkan Amerika Serikat harus bertindak keras secara militer terhadap Pakistan dan menekankan kerjasama pada kondisi Indonesia.

---

The thesis discusses the strategy pursued by the United States of America in its global campaign to fight against terrorism since the September Eleven (9/11) attacks. The focus of the thesis is the fights conducted in Pakistan and Indonesia. In holding such cooperation with Pakistan, the United States directly often attacks its targets in the jurisdiction of the country. Meanwhile, the superpower country always promotes a trustful cooperation in conducting such cooperation in Indonesia which has relatively weak armed forces. The thesis will discuss several factors that must be considered by the United States of America?s decision makers in conducting a military aggression in Pakistan and a trustful cooperation in Indonesia. The thesis employs the rationales of the concept of strategy which consist of a variety of factors and such factors affect each other. The results of the research reveal several conditions forcing the United States of America take harsh actions in Pakistan and, on the other side, emphasize a trustful cooperation in Indonesia."

"[Empat tahun sejak dimulainya pemberontakan, Suriah masih terjebakdalam perang sipil yang telah menghancurkan setiap segi wilayahnya. Jumlah korban tewas melampaui 200.000 jiwa, akan tetapi solusi politik masih jauh dari harapan. Penelitian ini menyoroti bagaimana persepsi ancaman, internal dan eksternal, mempengaruhi perilaku rezim Bashar al-Asad dalam upayanya mempertahankan legitimasi politiknya. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami proses pembuatan kebijakan oleh pemerintah pada situasi krisis dan untuk mengeksplorasi bagaimana perang sipil yang berkepanjangan disebabkan oleh kesediaan rezim yang berkuasa untuk mengadopsi kebijakan berisikosekalipun untuk melanggengkan kekuasaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus. Hasil penelitian menyarankan bahwa untuk memahami kompleksitas perang sipil, diperlukan kajian dari berbagai sudut pandang, termasuk perspektif rezim yang berkuasa, untuk menemukan solusi politik yang terbaik bagi tercapainya resolusi konflik.;Four years since the start of its uprising, Syria is still caught in a civil war that has torn every facet of the country. The death toll has exceeded 200.000 lives with no political solution in sights. This research highlights on how threats perceptions, both internal and external, affect behavior of Bashar al-Asad’s regime in order to protect its political legitimacy. The purpose of this research is to understand policy-making process by a government during crisis and to explore on how a long-lasted civil war is caused by the will of the government to have a risky policy for its survival. This research is done by qualitative method with a case study approach. The researcher suggest that to understand the complexity of civil war, the other analysts shall look from many angles, including government’s perspective, to find any political solution that may best resolve the conflict., Four years since the start of its uprising, Syria is still caught in a civil warthat has torn every facet of the country. The death toll has exceeded 200.000 liveswith no political solution in sights. This research highlights on how threatsperceptions, both internal and external, affect behavior of Bashar al-Asad’sregime in order to protect its political legitimacy. The purpose of this research isto understand policy-making process by a government during crisis and to exploreon how a long-lasted civil war is caused by the will of the government to have arisky policy for its survival. This research is done by qualitative method with acase study approach. The researcher suggest that to understand the complexity ofcivil war, the other analysts shall look from many angles, including government’sperspective, to find any political solution that may best resolve the conflict.]"

"Tesis ini berupaya menjelaskan bagaimana pemerintah melakukan langkahlangkah dalam menghadapi terorisme di dalam negeri dimana fenomena terorisme ini sudah menggejala secara global. Penekanan penelitian ini difokuskan pada langkah konkret dari pemerintah untuk menghadapi terorisme dilihat dari aspek ketahanan nasional. Temuan dalam penelitian ini adalah aspek politik lebih dominan dibandingkan dengan aspek lain yang tak kalah pentingnya.Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptis ancilitis dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari basil wawancara dari para pakar di bidang yang berkorelasi dengan masalah terorisme series data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Untuk mendukung analisis digunakan metode analisis Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil dari perhitungan AHP-menjelaskan bahwa aspek politik iebih dominan dibandingkan dengan aspek lain meskipun aspek lain juga berpengaruh.Dari langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah menunjukkan bahwa koordinasi antar instansi yang terkait dalam memberantas terorisme dan perm serta mosyarakat perlu ditingkatkan diikuti dengan meningkatkan kesejahteraan warga negara di seluruh nusantara dan menjalin hubungan yang baik dengan negara lain dalam kaftan pemberantasan terorisme. Sehingga diharapkan di masa yang akan datang peluang terjadinya aksi terorisme akan berkurang.

---

This thesis the author had attempted to describe how far the government had got steps to fight terrorism in the country in which it had spread all over the word. This research is focused on concrete steps by the government for fighting against terrorism based on national resilience. Predominantly, this research findings is more political aspects than others being not less important

This research uses analytical descriptive approach using both primary data obtained from some interviews with experts having correlation with terrorism problems and secondary data from library studies. To support this analysis had been applied Analytical Hierarchy Process (AHP) method. Its results explained that political aspect is more dominant than other influential aspects.

From steps which had been taken by the government had indicated that coordination among related inter institutions in fighting against terrorism and large public participation necessarily, it should be increased and accompanied with all citizens welfare in the country as well as to have good relations with other countries in fighting against terrorism. By doing so, it is wished in the future opportunity of terrorism actions will be decreased or even eliminated."