Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seperti kebanyakan konflik sumber daya alam yang terjadi secara umum di Indonesia), Konflik dalam pengelolaan sarang burung Walet yang terjadi antara Masyarakat ketiga Desa, Lubuk Mabar, Sukajadi, Tanjung Raya dengan pihak perusahaan CV.Agung Putra selain dikarenakan oleh adanya tarik-menarik kepentingan antara kedua pihak secara iangsung dalam penguasaan dan pengelolaan, juga tampak dari adanya keterlibatan unsur Pemerintah di dalamnya yang mengakibatkan munculnya konflik itu.Pemerintah dengan seperangkat wewenang, kekuasaan, dan hukum yang dimiiikinya terutama diera Pemerintahan yang IaIu mengeluarkan suatu kebijakan yang kurang memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat lokal. Kebijakan atau keputusan yang diambil kebanyakan hanya untuk kepentingan pihak-pihak tertentu saja, terutama kepada perusahaan atau orang-orang yang secara materi mempunyai modal yang besar dan mempunyai akses terhadap pemerintah (resources acces).Pada kasus Sarang burung Walet diketiga desa tersebut, terlihat bagaimana Pemerintah telah mengambil kebijakan yang di kemudian ternyata menimbulkan keributan atau konflik. Di Sumatera Selatan secara Umum termasuk di lokasi penelitian hal ini sudah dimulai sejak pemberlakuan UU No.5 tahun 1979 yang secara otomatis menghapus Pemerintahan Marga yang sudah dijalankan sejak dahulu. Secara spesifik untuk kasus sarang burung Walet, SK dari Diden PHPA menimbulkan dampak yang signifikan pada konflik antara masyarakat ketiga Desa dengan pihak perusahaan CV.Agung Putra.Suka atau tidak suka setelah timbul keributan atau konflik yang notabene sumbernya banyak dari Pemerintah itu sendiri, Pemerintah juga yang harus menyelesaikan keributan atau konflik itu. Dalam kasus sarang Burung Walet Pemerintah di tuntut untuk dapat menyelesaikan konflik yang terjadi antara masyarakat ketiga desa dengan CV Agung Putra dengan sebaik-baiknya dan mengedepankan prinsip "win-win solution". Tetapi yang terpenting dan harus benarbenar diperhatikan dalam proses penyelesaian konflik tersebut Pemerintah tidak boleh mengabaikan masyarakat yang mana secara adat adalah pemilik gua suruman (Sarang burung Walet), yang menjadi sumber kehidupan bagi mereka sejak zaman puyang (nenek moyang).Untuk itulah tesis ini meneliti tentang bagaimana peran pemerintah dalam konflik yang terjadi antara masyarakat ketiga desa dengan pihak perusahaan CV.Agung Putra, balk selaku pihak yang menimbulkan konflik, maupun selaku pihak yang harus menyelesaikan konflik .Penelitian ini berlokasi pada tiga desa, Lubuk Mabar, Sukajadi, Tanjung Raya di Kecamatan Kota Lahat Kabupaten Lahat Surnatera Selatan_ Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode ini merupakan pro sedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berdasarkan uraian informan (wawancara tidak terstruktur) serta pengamatan terhadap fenomena konflik. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan dan kajian secara langsung, selain wawancara yang tidak terstruktur dan mendalam untuk memperoleh data tentang konflik yang terjadi.Temuan Penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi antara rnasyarakat tiga desa dengan CV.Agung Putra meningkat setelah adanya SK dari Dirjen PHPA yang memperpanjang masa berlaku pengelolaan sarang Burung Walet. Kondisi tersebut di dukung oleh perubahan drastis wiring bergulirnya era reformasi yang disikapi secara "euphoria".Dalam hal penyelesaian konflik, maka dari pihak pemerintah telah melakukan upaya-upaya antara lain dengan mengadakan pertemuan antara masyarakat ketiga desa tersebut dengan CV.Agung Putra. Dalam pertemuan tersebut dihasilkan beberapa kesepakatan, terutama tentang pembagian hasil panen sarang burung walet. Akan tetapi kesepakatan yang telah ditetapkan selalu saja dilanggar, terutama oleh pihak CV.Agung Putra. Karena penyelesaian konflik sarang burung walet ini sampai sekarang belum dapat diselesaikan secara tuntas, maka Pemda Lahat, sekarang ini menetapkan sarang burung walet dalam keadaan status quo."

"Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang tidak terpadu telah memunculkan permasalahan seiring dengan kompleksitas dalam pengelolaan daerah aliran sungaI tersebut. Permasalahan pengelolan Daerah Aliran Sungai menarik untuk dikaji karena pengelolaan saat ini menunjukkan kondisi yang tidak efektif dan relasi antar stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan dan berkepentingan atas keberadaan daerah aliran sungai tersebut cenderung konflik.Masalah pokok dalam penelitian ini. Pertama, pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum dikelola secara fragmentaris, sektoral dan cenderung konflik antar stakeholder yang mengakibatkan pengelolaan DAS Citarum menjadi kompleks dan tidak kolaboratif. Kedua, diperlukan konsep baru pengelolaan DAS Citarum sehingga pengelolaan menjadi lebih efektif.Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian ini bertujuan Pertama, mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis relasi antar stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum. Kedua, merumuskan model kolaborasi pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum sehingga lebih efektif.Kerangka teori penelitian ini disusun berdasarkan beberapa preposisi. Pertama, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum saat ini membutuhkan konsep kerja sama antarorganisasi yang mengarah pada pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum yang lebih efektif. Kedua, pengelolaan DAS Citarum merupakan urusan pemerintahan yang dapat didesentralisasikan yang bersifat multiaktor yang melibatkan instansi pemerintah dan organisasi non pemerintah dalam konsep kolaborasi.Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan kerangka berfikir serbasistem. Kerangka berfikir serbasistem yang digunakan adalah metodologi sistem lunak (soft systems methodology) Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dirumuskan beberapa butir simpulan. Pertama, pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum saat ini menunjukkan model pengelolaan yang independen dan sektoral.Kedua , relasi antar organisasi dalam pengelolaan DAS Citarum secara keseluruhan belum terstruktur dengan baik yang berimbas terhadap implementasi peran dan fungsi organisasi yang tumpang tindih, berbenturan dan juga kekosongan manakala ada persoalan urgen yang muncul di lapangan.Ketiga, analisis berfikir serba sistem pada pengelolaan DAS Citarum menunjukkan ciri-ciri tidak sistemik dan ciri-ciri organisasi yang Model kolaborasi mengalami ketidakmampuan belajar (a) Setiap stakeholder cenderung berposisi pada sudut pandang atau kepentingan sendiri yang menunjukkan ciri membelah seekor gajah tidak akan menghasilkan dua gajah kecil yang sama besar (b) Penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan DAS Citarum cenderung parsial, teknikal, tidak radikal dan tidak bersifat perubahan mindset dan maupun kultural yang menunjukkan ciri shifting the burden (c) Dalam pengendalian pengelolaan DAS Citarum sering terjadi peralihan sumberdaya untuk kepentingan yang lain yang menunjukkan ciri eroding the goals (d) Visi bersama pengelolaan DAS Citarum tidak sampai pada tataran implementasi yang menunjukkan ciri growth to underinvestment.Keempat, model kolaborasi yang sesuai untuk diterapkan dalam pengelolaan DAS Citarum adalah model interdependen yang didasarkan atas kerangka berpikir serbasistem yang mengarahkan perubahan mindset untuk melihat sesuatu secara utuh (keseluruhan).Penelitian ini merekomendasikan. Pertama, penataaan kembali tugas pokok dan fungsi setiap organisasi berdasarkan struktur dan kapasitas organisasi tersebut dalam suatu collaborative governance. Penataan tersebut dirumuskan dalam bentuk instrumen-aransemen kerjasama dan tata kelola terpadu (collaborative governance). Kedua, melakukan langkah-langkah pengelolaan secara kolaboratif (a) menumbuhkan saling percaya antar organisasi yang terlibat dengan menciptakan sense of mission yang "clear" (b) perubahan mindset dari ego sektoral ke berfikir serbasistem dengan melihat permasalahan pengelolaan DAS Citarum sebagai masalah bersama. Proses tersebut diarahkan pada pemahaman tidak terpisahkannya antara C (customer) dengan A (actor) dan O (owners) (c) Membangun visi dan misi bersama antara organisasi terkait yang diwujudkan dalam bentuk rumusan tujuan bersama dipadu dengan tujuan masing-masing organisasi yang saling mendukung.Implikasi teoritis penelitian ini adalah, pertama, kolaborasi merupakan salah satu bentuk proses pengorganisasian, disamping sebagai alat resolusi konflik. Model kolaborasi melengkapi model kooperasi dan koordinasi sebagai model kerjasama antarorganisasi. Kedua, menyempurnakan model kolaborasi dengan memetakan interaksi dimensi sebagai suatu siklus (cycles).Implikasi metodologis yang dapat dikemukakan adalah, pertama, menyempurnakan konstruksi variabel bebas-terikat (independendependen) menjadi variabel terkait (interdependen). Kedua, penerapan CATWOE dalam analisis definisi permasalahan yang menunjukkan bahwa antara C, A dan O sebagai komponen tak terpisahkan satu sama lain. Implikasi kebijakan berkaitan dengan pembagian urusan pemerintahan menunjukkan bahwa pengelolaan DAS terkait dengan aktivitas stakeholder lain, selain pemerintah. Berkenaan denan pengelolaan DAS, Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 perlu disempurnakan dengan memasukan unsur lembaga non-pemerintah.

---

Unintegrated management and complicated factors lead to complex problem in Citarum Watershed management. The researcher interest to study about the problems because there are not resolution conflict model sufficiently settle the conflict among stakeholder.The main problem of the research are, first, the management of Citarum`s Watershed has been fragmented and conflict among stakeholders. This condition cause the problem of Watershed management are more complicated and ineffective. Second, there are need a new concept for managing Citarum`s Watershed so that the management of Citarum watershed more efective.The purpose of the research are, first to describe, identify and analyze relation among stakeholders which is involving in Citarum Watershed management. Second, to formulating a colaboration model for Citarum Watershed management that can assist authorities and regulators in designing effective and integrated policies The research theoretical framework designed base on some preposition. Firstly, Citarum Watershed management requires a concept about cooperation among stakeholders that can settle the conflict among them as consequence of fragmented-sectoral management. Second, in the context of decentralization in Indonesia, Watershed management involve multi actors. Collaboration concept used to learn the process and an outcome in which shared interest or conflict between government and non government organization (NGO).The research using qualitative method and system thinking framework in term of soft systems methodology. Based on research analysis, this research formulated some finding. Firstly, actually Citarum Watershed management are independent. It caused the absence of an institution which function as a leader for all agent that involving in Citarum Watershed management. Second, relationship among organizations in management of Citarum Watershed has not been well structured. This condition cause overlapping role and function among organization involving Watershed management. As a result generates dispute among them when urgent problem emerging in field. Third, actually, Citarum Watershed management is characterized by nonsystems learning disabilities, as follow : (a) Each stakeholder tend to work in their own interest and their own perspective partially which can be illustrated the characteristic dividing an elephant in half not produce two small elephants; (b) Problem settlement are partial, technical, not radical and there are not mindset and cultural changing , shown the characteristic Model kolaborasi shifting the burden; (c) in controlling the management of Citarum`s watershed there are often changes of resources for other purpose, which shown the characteristic eroding the goals; (d) The vision of Citarum`s watershed management not end to the implementation shown the the characteristic growth to underinvestment.Fourth, the most appropriate collaboration model for Citarum Watershed Management is interdependen model. This model based on system thinking, that changes need to be conceptualized in the context of the total system. Individu or institution as a part of system are interdependent, mutual interaction and interconnected systematically.The research recommendations are: Firstly, it`s needed to rearrangement core task and function of organization based on organization`s structure and capacity in term of collaborative governance. The arrangement formulated in: (a) instrument of cooperation covering rights, obligations and authority for every institution and organization; (b) cooperation arrangement covering way of designing of cooperation planning and decision making procedure; (c) governance, how the cooperation is implemented and who will doing the cooperation. The rearrangement followed by confidence building among stakeholders so that commitment will be effective implemented.Second, to take collaborative stake in management : (a) building mutual trust among organization/stakeholders involved by creating a clear sense of mission; (b) changing the mindset from sectoral view to systems thingking view by looking the problems of Citarum`s Watershed as share/collective problems. The process gives direction to understanding that C (customer), A (actor), and O (owner) are integrated - not be separated (c) Building integrated vision and mission among stakeholder/organization with collective goal and each organization`s objective as complementary as each other. Third, improving effective collaboration through (a) improving stakeholder`s participation in Watershed management autonomosly ; (b) trust maintain; (c) consistent in implementing commitment among stakeholders. The theoretical implications of the research are: firstly, collaboration use both as organizing process and conflict resolution. Collaboration model is one of cooperation model besides cooperation and coordination. Second, the research improving models of collaboration by introduce the dynamic interaction among dimension as cycle. The methodologcal implications of the research are: first, improving independent-dependent variable construction to become interdependent variable. The second reffering to CATWOE analysis of the problem definition, which shows that C, A, and O are unseparable components. The policy implications, the settlement of Citarum Watershed management can`t do partially so that Government Regulation No. 38/2007 should be completed by involved the non-government organization and / or civil society."

"Pada masa masih bernama Badan Administrasi Kepegawaian Negara, telah dibuat berkali-kali manajemen perubahan, namun manajemen perubahan itu tidak menciptakan visi baru. Pada tanggal 11 Agustus 1999 keluarlah Keptusan Presiden Nomor : 95 Tahun 1999 tentang Badan Kepegawaian Negara (BKN). Secara resmi sejak tanggal 11 Agustus 1999 BAKN berubah menjadi BKN. Struktur organisasi BKN sangat berbeda dengan struktur BAKN, oleh karena itu BKN perlu membuat manajemen perubahan yang baru yang sebagian isinya diambil dari manajemen perubahan di BAKN untuk masa yang akan datang, karena manajemen perubahan yang telah dilaksanakan pada masa BAKN sudah tidak relevan lagi. Titik berat penelitian pada manajemen perubahan yang dibuat oleh BKN. Pokok permasalahan penelitian adalah apakah Manajemen Perubahan yang dibuat oleh BKN berorientasi pada peningkatan kualitas Aparatur Negara khususnya Pegawai Negeri Sipil. Tujuan penulisan adalah untuk mendapatkan gambaran apakah perubahan di Badan Administrasi Kepegawaian Negara menjadi Badan Kepegawaian Negara berpengaruh pada Manajemen Perubahan di Badan Kepegawaian Negara khususnya yang berorientasi kepada peningkatan kualitas Aparatur Negara khususnya Pegawai Negeri Sipil. Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, metodologi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif yaitu penelitian yang mengambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala, atau keadaan dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis. Penelitian diadakan di kantor BAKN yang sejak tanggal 11 Agustus 1999 berubah menjadi BKN dan penelitian dimulai sejak tanggal 12 Mei 1999. Populasi untuk responden berjumlah 95 Orang yang terdiri dari Pejabat Struktural Eselon 2 a dan Eselon 3 a. Alasan memilih pejabat struktural eselon 2 a dan eselon 3 a sebagai responden karena para pejabat itu terlibat dalam perencanaan perubahan. Manajemen perubahan di BKN meliputi segala aspek yaitu Visi, Misi, Strategi, Struktur Organisasi, Sistem Operasi Kerja, Sistem Mekanisme kerja, Sumber Daya Manusia, dan Reward (penghargaan). Hasil penelitian ternyata belum semua aspek sebagaimana tersebut di atas telah benar - benar terealisir baru mengenai Visi, Misi, dan struktur organisasi yang lainnya sampai sekarang masih didiskusikan atau dibahas secara intensif di BKN. Manajemen Perubahan yang dilakukan oleh BKN sebagian isinya diambil dari manajemen perubahan yang dibuat oleh BAKN untuk masa yang akan datang dimaksudkan guna mengakomodasi pemerintahan koalisi dan otonomi daerah terutama pada desentralisasi Kepegawaian."