Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai EPA sebagai bentuk diplomasi bilateral Jepang di tiga kawasan yakni Asia, Amerika Latin dan Karibia serta Eropa. Penelitian ini adalah kualitatif dengan desain eksplanatif. Untuk menjawab bagaimana motif dan karakteristik yang melatarbelakangi pembentukan EPA di tiga kawasan di dunia berpengaruh terhadap pencapaian kepentingan ekonomi Jepang?. Penulis menggunakan konsep diplomasi bilateral yakni usaha pemenuhan kepentingan nasional negara dalam hubungannya dengan negara lain atau dapat pula berarti "manajemen" bagaimana negara berhubungan satu sama lain dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Yang dalam hal ini adalah pencapaian ekonomi Jepang. Hasil penelitian menunjukkan jika calon mitra memiliki karakteristik volume perdagangan tinggi, aktivitas bisnis yang akan timbul berkat EPA berkembang pesat, dan potensi kerugian ekonomi yang diakibatkan karena ketiadaan EPA relatif tinggi, maka Jepang akan mendorong pembentukan EPA dengan negara calon mitra potensial tersebut.

---

This analysis discusses about EPA as bilateral diplomacy form of Japan in Asia, Latin America, Caribia and Europe. This analysis is qualitative research, with eksplanatif design which is directed to answer how motif and characteristics which support the process of EPA in three regions in the world as the movement of Japan to achieve its economic interest.

The writer of this analysis deploys bilateral diplomacy concept which explains the way of an act of a state to fullfil its national interest in its relations toward another. On the other words, bilateral diplomacy is a kind of management of how state interacts with other to survive its national interest.

The result of this analysis shows that if another state as partner of Japan has high volume of trade, EPA will support business activities to grow up more. In reverse, the absent of EPA wil influence the achievement of economic benefit. In this situation. Japan will contribute to increase its partner?s economic interest by forming EPA as the way to boost up economic benefit of both states."

"Bagi Indonesia, IJEPA merupakan kebijakan perdagangan bebas bilateral pertama yang diambil Indonesia dalam rangka memenuhi kepentingan nasional bidang ekonomi khususnya perluasan akses pasar produk ekspor di pasar Jepang, mengembalikan investasi Jepang yang menurun dalam beberapa waktu terakhir dan juga sebagai kerangka bagi alih teknologi industri manufaktur Indonesia.Secara politis IJEPA memberikan Indonesia kedudukan setara dengan negara lain yang telah terlebih dahulu menjalin kerjasama perdagangan bebas dengan Jepang. Sedangkan bagi Jepang, IJEPA merupakan kebijakan diplomasi perdagangan internasional yang merupakan komplementer dari kebijakan perdagangan internasional Jepang sebelumnya yang hanya menganut multilateralisme melalui WTO. Situasi global dengan semakin meningkatnya perjanjian perdagangan bebas regional/bilateral di berbagai kawasan mendorong Jepang untuk mengamankan pasarnya dan memenuhi kepentingan ekonominya khususnya di Asia Tenggara.Secara khusus IJEPA bagi Jepang merupakan upaya untuk memenuhi kepentingan ekonomi antara lain perluasan akses pasar produk Jepang, mengamankan investasi, serta mengamankan pasokan energi dan sumber daya mineral sebagai kebutuhan utama bagi industrinya. Secara politis IJEPA pun memberikan Jepang peluang untuk tetap menjadi negara penjamin stabilitas ekonomi dan politik kawasan. Dengan semua asumsi dan hipotesis yang ditawarkan, tesis ini menyimpulkan bahwa IJEPA adalah suatu kebijakan luar negeri yang dibentuk atas dasar kepentingan ekonomi dan politik kedua negara.

---

As for Indonesia, The 2007 IJEPA was the first bilateral free-trade policy which was issued to meet its several domestic economical interests, particularly in regard to the economic expansion of market access for all Indonesia?s exported goods to Japan, restoring the Japan?s investment which has been declining for the last few years, and also as a technology transfer framework within Indonesia?s manufacturing industry as well.The 2007 IJEPA politically put Indonesia at the same and equivalent position to other countries that have formed earlier freetrade partnership with Japan. While for Japan, The 2007 IJEPA was a kind of international trade diplomacy that also become a complementary to its international trade policy which previously only follow multilateralism through WTO. The situation inside the global world which provides an increase of either bilateral or regional free-trade agreement at various areas also encourages Japan to secure its market and economical interest, especially within the South-East Asian region.Specifically for Japan, The 2007 IJEPA is sort of effort to meet its economical goal, among others, market expansion for products of Japan, to secure the investment, and also to secure the supplies of energy and mineral resource for its industry consumption. In the other hand, The 2007 IJEPA also politically gives Japan more opportunity to remain become one of the economic and political stabilizer countries within the region. Through all the hypothesis and assumptions presented in this thesis, it can be obviously concluded that The 2007 IJEPA is a kind of international policy that is established based on both economical and political interest between the two countries."

"Penelitian ini berfokus pada hubungan Jepang - Indonesia dalam penandatanganan Japan- Indonesia Economic Partnership Agreement (Jl-EPA). Perjanjian ini ditandatangani bulan Agustus 2007 di Jakarta dan menjadi babak baru keijasama ekonomi Jepang - Indonesia yang tersusun secara komprehensif.Penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi kepentingan Jepang dan Indonesia dalam penandatanganan peljanjian. Penulis mengidentifikasi apa potensi Indonesia dibandingkan mitra Jepang yang lain.Penulis menemukan tiga hal dalam hal ini, yaitu (1) Jepang ingin menjaga stabilitas perekonomian Jepang dan kawasan; (2) Jepang memandang Indonesia sebagai negara dengan cadangan gas yang cukup besar, padahal selama ini Jepang juga dikenal sebagai importir gas terbesar di dunia; dan (3) Jepang ingin meningkatkan perdagangan dengan Indonesia.Di sisi yang lain, Indonesia memandang Jepang sebagai mitra terpenting dalam perekonomian. Jepang dan Indonesia menjalin hubungan lebih dari 50 tahun dalam banyak bidang, terutama perekonomian, pendidikan dan budaya. Tetapi hubungan yan erat ini menjadi renggang setelah krisis ekonomi 1997-1998. Penulis mengidentifikasi tiga kepentingan Indonesia dalam penandatangana JIEPA, yaitu (1) meningkatkan perdagangan dengan Jepang; (2) mengembalikan Jepang sebagai investor terbesar bagi Indonesia; dan (3) mengharapkan program capacity building dari Jepang untuk industri di Indonesia.

---

This research focus on Japan - Indonesia relations after signing Japan- Indonesia Economic Partnership Agreement (Jl-EPA). The partnership signed on August, 2007 and has became the most complete agreement between two countries.

This research try to identify Japan and Indonesia interest on Jl-EPA, mainly on political economy interest.

We found three Japan interest (I) Japan try to keep Japan and region stability on economy; (2) Japan look Indonesia as potential partnership for Japan energy source, mainly LNG; and (3) Japan try to enhance trade cooperation with Indonesia.

On the other side. Indonesia look Japan as the most important partner in economy. Japan and Indonesia has close relationship for the long time. But Its broken by 1997/1998 crisis. Indonesia bas three interest, (1) Increasing trade between two countries; (2) persuade Japan become investor; and (3) capacity building program for Indonesian industries."

"Pembahasan mengenai fenomena integrasi regional di suatu kawasan jelas merupakan fenomena yang telah sejak lama dibahas dalam dinamika internasional. Namun kemudian fenomena ini menjadi semakin berkembang sejak disepakati bersama bahwa semakin integrasi regional memberikan banyak keuntungan bagi negara-negara, baik dari segi ekonomi dan politik. Salah satu proses integrasi regional yang menarik untuk dibahas yaitu proses integrasi di kawasan selatan Afrika di mana terdapat permasalahan tumpang tindih keanggotaan negara-negara dalam skema pengaturan integrasi regionald di selatan Afrika. Diperlukan adanya upaya rasionalisasi dari permasalahan tumpang tindihnya keanggotaan ini, agar integrasi regional yang terjadi dapat memberikan dampak positif bagi negara-negara anggota. Kesempatan untuk terjadinya rasionalisasi kemudian terbuka dengan adanya Economic Partnership Agreement antara Uni Eropa dan negara-negara ACP. Pernyataan ini dikeluarkan oleh Uni Eropa sendiri, dan didukung oleh beberapa peniliti yang menyatakan bahwa memang negosiasi EPA dapat menjadi momentum upaya rasionalisasi bagi tumpang tindih keanggotaan di Selatan Afrika. Dalam perkembangannya, EPA sebagai momentum bagi upaya rasionalisasi tidak lagi terlihat menjanjikan. Implikasi negosiasi EPA terhadap upaya rasionalisasi tersebut kemudian dipertanyakan seiring dengan tidak terlihatnya dampak positif dari negosiasi EPA terhadap upaya rasionalisasi integrasi regional di Selatan Afrika.

---

AbstractThe discussion about regional integration phenomenon ia a region has long been discussed in international dynamics. But then this phenomenon become increasingly developed since agreed that the regional integration offers many benefits for coutries, both in economic and politic. One of regional integration process that interesting to discuss is the process of regional integration in southern africa where there is problem of overlapping membership of countries in various schemes of regional integration arrangements in southern africa. There is a need of rationalisation effort so that the regional integration can provide a positive impact on member countries. Opportunities for rationalization effort comes from the Economic Partnership Agreement (EPA) negotiations process between European Union and African countries. This statement comes from European Union itself, and also from a lot of researchers that see EPA negotiations can be a momentum for the rationalization process for the overlapping membership problem in Southern Africa. In the process, EPA as a momentum for rationaliation process no longer looks promising. The implications of EPA negotiations towards the rationaliation efforts were then questioned as no sightings of the positive impact of EPA negotiations towards the rationalization of regional integration efforts in Southern Africa."

"Penelitian ini betfokus untuk menelaah faktor yang mempengaruhi perawat, careworker Indonesia bermigrasi ke Jepang dan motivasi mereka untuk beketja di Jepang dalam kerangka IJEPA dengan metode studi pustaka, kuantitatif dan wawancara kepada para nara sumber. Dari hasil analisa kuisioner serta wawancara dengan para narasurnber didapatkan kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi perawat dan careworker Indonesia untuk: bermigrasi ke Jepang adalah faktor-faktor yang berasal dari Juar diri responden yaitu faktor pendorong dan faktor penarik. Pada dasarnya keseluruhan faktor pendorong dan faktor penarik ini bermuara pada faktor ekonomi yaitu kesempatan pemenuban kehutuhan ekonomi yang lehih baik. Kemudian, motivasi mereka untuk bekerja di Jepang berkaitan denga:n 3 motivasi berikut inl yaitu, 1) Motivasi pemenuhan kebutuhan keamanan ekonomi. 2) Motivasi pemenuhan kebutuhan esteem/ harga diri yaitu pengakuan terhadap kemampuan yang dimiliki. dan 3) Motivasi untuk pemenuhan kebutuhan self actualization/aktualisasi diri yaitu kebutuhan untuk mengembangkan potensi diri."

"Sejak awal dekade 70an, Jepang telah banyak berkontribusi dalam perkembangan perkeretaapian Indonesia melalui berbagai bantuan di bidang perkeretaapian. Salah satu wilayah yang moda perkeretapiaannya banyak mendapatkan bantuan dari Jepang adalah wilayah Jabodetabek. Dalam kurun waktu tahun 1982 hingga tahun 2000, Jepang banyak memberikan bantuan ekonomi dan teknis bagi perkeretaapian di wilayah Jabodetabek. Meskipun menguntungkan bagi perkembangan perkeretaapian di wilayah Jabodetabek, berbagai bantuan tersebut dianggap oleh banyak pihak sebagai bentuk diplomasi ekonomi Jepang di Indonesia yang cenderung lebih menguntungkan Jepang daripada Indonesia. Penelitian ini akan membahas tentang bantuan Jepang dalam perkeretaapian di wilayah Jabodetabek dalam kurun waktu 1982-2000 sebagai keberhasilan diplomasi Ekonomi Jepang di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan deskriptif melalui studi pustaka terhadap buku, jurnal ilmiah, artikel, berita, dan laporan pemerintah atau lembaga yang terkait dengan bantuan Jepang dalam perkeretaapian di wilayah Jabodetabek dari tahun 1982 hingga tahun 2000. Data-data yang sudah dikumpulkan dan dikurasi lalu dipaparkan untuk selanjutnya dianalisa menggunakan teori diplomasi ekonomi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bantuan Jepang dalam perkeretaapian di wilayah Jabodetabek tahun 1982-2000 menjadi keberhasilan diplomasi ekonomi Jepang sebab Jepang berhasil menancapkan pengaruhnya di perkeretaapian Indonesia dan menguntungkan Jepang dari sisi ekonomi dan ekspor teknologi. 

---

Since the early 70s, Japan has contributed a lot to developing the Indonesian railways through various assistance in the railways sector. One of the areas where the railways sector has acquired various assistance from Japan is the Jabodetabek area. From 1982 to 2000, Japan provided numerous economic and technical assistance to railways in the Jabodetabek area. Although beneficial for the development of railways in the Jabodetabek area, those aids are considered by many as a form of Japanese economic diplomacy in Indonesia that tends to benefit Japan more than Indonesia. This study discusses Japan's assistance in the railways of the Jabodetabek area in the period 1982-2000 as a success of Japan's economic diplomacy in Indonesia. This study uses qualitative and descriptive methods through literature studies of books, scientific journals, articles, news, and reports from the government or institutions related to Japan's assistance in the railways of the Jabodetabek area from 1982 to 2000. Then, that data was curated and analyzed using the theory of economic diplomacy. The results of this study show that Japan's assistance in railways in the Jabodetabek area in 1982-2000 was a success of Japan's economic diplomacy due to Japan's succeeded in establishing its influence on Indonesian railways and benefited Japan from an economic and technological export."

"Valuation (penilaian) merupakan hal yang penting bagi perusahaan. Berbagai pendekatan baik secara fundamental maupun teknikal ditujukan untuk menjadi alat ukur yang berarti di dalam menilai kemajuan penciptaan value. Tujuan penelitian adalah meperkenalkan konsep EVA (Economic Value Added) sebagai satu teknik alat ukur kinerja operasional perusahaan yang dipercaya bisa mencakup keseluruhan kriteria penciptaan value. Akan dibuktikan apakah peningkatan atau penurunan harga saham perusahaan di pasar bisa dikaitkan secara langsung dan sejalan dengan peningkatan atau penurunan nilai EVA-nya. Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui relevansi komposisi modal tertentu perusahaan dengan peningkatan atau penurunan nilai EVA-nya serta apakah ada keterkaitan perubahan EVA dengan perubahan persentase kepemilikan asing atas saham masing-masing perusahaan tersebut. Metoda analisa yang dipakai adalah dengan cara uji hipotesa dengan analisa korelasi Spearman's Rank dan pendekatan distribusi Kai-Kuadrat . Hasil perhitungan memperlihatkan tidak terdapat adanya korelasi antara EVA dan MVA (Market Value Added) masing-masing perusahaan, demikian pula antara perubahan EVA dengan perubahan persentase kepemilikan saham-saham perusahaan oleh investor asing. Sebaliknya, terdapat korelasi antara perubahan EVA dengan perubahan proporsi hutang dan proporsi saham/ modal sendiri. Keseluruhan analisa di atas dilakukan dengan terlebih dahulu mengurutkan pasangan data. Analisa yang dilakukan langsung dengan mencari korelasi antar pasangan data memberikan kesimpulan yang sedikit berbeda dimana untuk periode penelitian 1991 dan 1992 EVA dan MVA berkorelasi sedangkan periode penelitian 1993 menunjukkan antara EVA dan MVA tidak ada korelasi. Penulis berkesimpulan bahwa harga saham di pasar lebih cenderung terbentuk karena faktor-faktor sentimen pasar, spekulasi dan sebagainya; investor melihat pada indikator kinerja perusahaan yang lain yang cenderung menyesatkan sehingga harga saham yang terbentuk juga merupakan cerminan dari indikator-indikator tersebut dan bukan EVA; kemungkinan pengaruh faktor eksternal seperti meningkatnya suku bunga Dalam dan Luar Negeri , isu devaluasi membawa pengaruh perubahan harga saham dan ini tidak ada kaitannya dengan kondisi internal perusahaan. Saran penulis idealnya konsep EVA ini diterapkan pada pasar modal yang bersifat semi-strong atau strong eficient dimana harga saham merupakan cerminan dari seluruh informasi yang tersedia di pasar. Selanjutnya transparansi kondisi internal perusahaan sangat diperlukan karena hanya dengan cara ini EVA yang akurat dari perusahaan bisa dihitung."

"Skripsi ini membahas kepentingan Jepang dalam kesepakatan kemitraan ekonomi (economic partnership agreement) dengan Indonesia pada tahun 2007 dalam konteks paradigma realis dan teori perdagangan strategis. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kepentingan Jepang dalam IJEPA meliputi kepentingan dalam konteks regional dan bilateral. Dalam konteks regional, Jepang berkepentingan mendorong liberalisasi pasar ASEAN dengan memanfaatkan eksistensi jaringan binis regionalnya untuk mengamankan kepentingan ekonominya di kawasan. Dalam konteks bilateral, Jepang berkepentingan mendorong liberalisasi pasar Indonesia dan mengamankan pasokan energi dari Indonesia. Penelitian ini juga menyarankan agar Indonesia meningkatkan kapasitas daya saing dalam menghadapi tantangan mengimplementasikan FTA dengan Jepang.

---

The focus of this study is Japan?s interest on Economic Partnership Agreement with Indonesia in 2007 in the context of realist paradigm and strategic trade theory. The purpose of this study is to explain Japan's regional and bilateral interest in EPA with Indonesia. In regional context, Japan?s interest is to liberalize ASEAN market with utilizing its regional production network in the region. In bilateral context, Japan's interests are to liberalize Indonesian market and protect the guarantee of energy resource supply from Indonesia. This study also suggests that Indonesia must increase its competitive capacity to implement FTA with Japan."