Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas faktor-faktor risiko pada proses pembebasan tanah dengan studi kasus pada Proyek Banjir Kanal Timur DKI Jakarta dalam hubungannya dengan kinerja waktu proyek. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain eksploratif dan menggunakan pendekatan risiko serta analisa statistik (korelasi dan regresi berganda). Untuk menentukan biaya penanganan risiko yang optimal digunakan program crystal ball. Hasil penelitian menyebutkan bahwa faktor risiko dominan dalam pembebasan tanah Proyek BKT adalah akibat warga yang menuntut uang ganti kerugian lebih tinggi dari harga NJOP serta adanya perbedaan harga tanah karena kedekatan dengan lokasi bisnis.

---

The focus of this study is the identification of factors in land acquisition of East Jakarta-Flood Way Project that risking lag in project completion time. This study is quantitative, explorative, using risk approach and also statistical analyze (correlation and multiple regression). To optimize risk cost then using the crystal ball model. The result found risk factors that influencing project significantly are the compensation problems and also differences of land price due to near with central business district."

"Tesis ini membahas pengertian dan aspek hukum dari pencabutan hak atas tanah bagi pengadaan tanah dan pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum melalui hak menguasai negara. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum normatif kualitatif yang menghasilkan data deskriptif.Hasil penelitian menyimpulkan Proses pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum harus dilakukan secara transparan dan menghormati hak‐hak yang sah. Oleh karena itu proses pelaksanaannya harus memuat empat prinsip utama, yaitu kepastian atas terselenggaranya proses pembangunan, asas keterbukaan publik dalam proses pembangunan untuk kepentingan umum, penghormatan hak atas tanah, dan aspek keadilan bagi yang menyerahkan atau melepaskan hak atas tanah bagi kepentingan umum. Pembebasan tanah untuk pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum harus memperhatikan kepentingan masayarakat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena Undang‐Undang Pokok Agraria dan Undang‐Undang Dasar tahun 1945 mengamanatkan pemanfaatan tanah adalah untuk sebesar besar kemakmuran rakyat.

---

This thesis analyses the definition and legal aspect of compulsary of land rights for land acquisition and implementation of development in purpose of public interest through State‐owning right mechanism. The research employs normative‐qualitative legal methodology which results in descriptive data.

The result concludes that the process of land procurement for implementation of development in purpose of public interest shall be conducted with clear transparency with due regard to all legitimate rights. Therefore the implementation process must consist of four main principles, i.e. certainty on the development process, public transparency in the development in purpose of public interest, due regards to all land rights, and fairness aspect to people who voluntarily transfer or release the land rights for the sake of public interest.

Land acquittal for the acquisition for implementation of development in purpose of public interest shall recognize the community interest as well as raise the public welfare, since the Agrarian Law and the Constitution of Indonesia prescribes the use of land shall be for the welfare of the people as much as possible."

"Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Jo. Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Kegiatan pengadaan tanah ini merupakan salah satu proses dalam tahap pembangunan jalan tol yang memerlukan waktu dan biaya yang sangat besar. Proses pengadaan tanah mencakup kegiatan proses penyusunan daftar nominatif yang didalamnya termasuk inventarisasi bangunan, tanaman, luasan tanah dan benda-benda lain yang berada diatasnya, musyawarah harga dan pemberian Uang Ganti Kerugian (UGK) sampai dengan sertifikasi tanah.Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanan pengadaan tanah sehingga mengakibatkan kinerja proyek pembangunan jalan tol terlambat. Disamping hal tersebut di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi sebagai bahan pertimbangan bagi instansi terkait dalam penyelenggaraan jalan tol dimasa depan, dan dapat dikembangkan sebagai bahan penelitian lebih lanjut. Data primer perihal proses pengadaan tanah diperoleh melalui kuesioner dari petugas/pejabat yang berkompeten terhadap masalah pengadaan tanah, diantaranya adalah para pelaksana pengadaan tanah dan pejabat struktural Departemen Pekerjaan Umum serta Panitia Pengadaan Tanah (P2T). Dari sejumlah kuesioner yang disebar sebanyak 60 angket, didapatkan 42 angket yang digunakan sebagai sample yang layak untuk dilakukan analisis statistik. Dalam penelitian ini Analytic Hierarchy Process (AHP) digunakan sebagai salah satu cara untuk mereduksi variabel bebas yang jumlahnya 39 variabel. Variabel bebas yang diproses lebih lanjut adalah variabel yang mempunyai nilai diatas rata-rata sebanyak 20 variabel. Berdasarkan hasil analisa data dan model regressi linier dengan bantuan tool SPSS Versi 13.00 menyatakan bahwa pengaruh pelaksanaan pengadaan tanah terhadap kinerja waktu proyek pembangunan jalan tol terdapat 3 (tiga) variabel penentu yang berpengaruh secara positif terhadap kinerja proyek pembangunan jalan tol, yaitu : proses Surat Permohonan Penetapan Lokasi Pembangunan (SP2LP) dari instansi yang memerlukan tanah berjalan lancar, ketentuan masalah tanah sisa yang sering diminta oleh pemilik tanah dapat diatasi, keterlambatan pembayaran Uang Ganti Kerugian (UGK) dapat diatasi.

---

Land Acquisition for implementing development for public interest is in accordance with Presidential Decree No. 36 Year 2005 Jo. Presidential Decree No. 65 Year 2006 by trading, exchanging or other ways that has been voluntary agreed between the relevant parties. The activity of land acquisition is one of the processes for toll road development stage which requires time and lots of funding. Land acquisition process covers arranging activities of a nominative list which includes inventory of buildings, plants, the land scope and other items on the land, discussion in the price, the distribution of compensation and the land certification.This research is aimed to identify the inhibiting factors for the realization of land acquisition that cause the project of toll road development to be delayed. In addition, this research is expected to be able to contribute items of consideration for the relevant institutions that deliver highways and their further development in the future. Primary data concerning the process of land acquisition is obtained by questionnaire from the competent officers for land acquisition, for instance the executor of land acquisition and officers of the Ministry of Public Works organization structure as well as the Committee of Land Acquisition. From 60 distributed questionnaires, there were 42 questionnaires which are used as acceptable samples for statistical analysis. Analytic Hierarchy Process (AHP) as one of the methods was applied to reduce the 39 independent variables obtained from previous published references to 20 key independent variables for further analysis. Based on the results of data analysis and linear regression model with the support of SPSS version 13.00 tool, has produced 3 determining variables affecting time performance against delay of toll road development project namely: obtaining land development permits according to schedule from the relevant institutions, overcoming land acquisition balance demanded by land owners, andovercoming delay in payment to land owners for compensation of the land needed for the land acquisition process."

"Letak kota Jakarta yang berada di muara sungai menyebabkan Kota Jakarta rawan dengan ancaman banjir apabila musim hujan tiba. hal ini telah disadari oleh Pemerintah Belanda sejak jaman kolonial telah membangun saluran-saluran banjir kanal. Kanal tersebut maupun sungai-sungai yang ada di Jakarta tidak dapat menampung air pada saat musim hujan sehingga sering mengakibatkan sebagian besar kota Jakarta menjadi langganan banjir.Pembangunan proyek Kanal Banjir Timur merupakan upaya dari pemerintah daerah untuk mengendalikan banjir di Wilayah Timur kota Jakarta. Pengadaan tanah untuk kegiatan pembangunan proyek Kanal Banjir Timur (KBT) berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 285/2003 tertanggal 8 Oktober 2003. Proyek KBT dimulai pembangunannya pada tahun 2003 yang merupakan proyek pemerintah untuk kepentingan umum. Dalam pelaksanaan pembangunan proyek ini dibantu oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) hal ini diatur dalam Perpres Nomor 65 Tahun 2006 jo Per/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007. Salah tugas P2T sesuai Pasal 7 Perpres Nomor 65 Tahun 2006 adalah mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi. Penetapan besarnya ganti rugi yang ditetapkan pada pembangunan proyek KBT ini didasarkan atas Nilai Jual Obyek Pajak Tahun berjalan. Pemilik tanah ada yang menolak penetapan ganti rugi sesuai dengan NJOP tersebut dan minta agar penetapan ganti rugi nilainya lebih tinggi daripada NJOP tahun berjalan, hal ini merupakan salah satu hambatan dalam pengadaan tanah disamping hambatan-hambatan yang lain yaitu: sengketa kepemilikan tanah diantara para pemilik tanah, saling klaim kepemilikan bidang tanah antara pemerintah daerah dengan pemilik hak atas tanah dan peralihan hak atas tanah terjadi setelah dikeluarkannya Keputusan Penetapan Lokasi pembangunan untuk kepentingan umum oleh Gubernur DKI Jakarta. Metode Penelitian adalah Yuridis Empiris dan Tipe penelitian Deskriptis Analitis yaitu prosedur atau pemecahan masalah penelitian dilakukan dengan cara memaparkan obyek yang diteliti sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta aktual dalam pengadaaan tanah ini.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan harga ganti rugi dalam pembangunan proyek KBT tidak mempertimbangkan asas keadilan, asas kesetaraan dan asas kesepakatan. Padahal dalam penetapan harga ganti rugi, pemerintah haruslah bertujuan untuk mensejahterakan tingkat kehidupan pemilik tanah tersebut.

---

Location of Jakarta city situated at mouth of river which results in Jakarta city is vulnerable to flood threat if the rainy season comes, this was realized by the Dutch Government since the colonial era when it built flood canals. The canals and rivers located in Jakarta do not accommodate water in the rainy season so frequently resulting in most part of Jakarta regularly inundated by the flood.

Development of East Flood Canal is an effort of the local government to control flood in East Jakarta Municipality. The land acquisition for the East Flood Canal (KBT) project development is based on the Decree of Governor of Special Capital City District of Jakarta Number 285/2003 dated 8 October 2003. The KBT project was initiated in its development in 2003 which was a government project for the public interest.

The implementation of this project was assisted by Land Acquisition Committee (P2T) this was stipulated in Presidential Decree No. 65 Year 2006 in conjunction with Decree of Head of National Land Agency Number 3 Year 2007. One of P2T tasks according to Article 7 Presidential Decree Number 65 Year 2006 is to hold deliberation for consensus with the rights holders and governmental institutions requiring land in order to establish form and/or amount of the compensation.

The implementation of compensation amount applied in this KBT project development is based on Tax Object Sales Value of Current Year. Some landowners rejected the compensation establishment in accordance with the Tax Object Sales Value and asked in order that the establishment of compensation reached higher value compared to the Tax Object Sales Value of Current Year, this was one of the obstacle in land acquisition in addition to other obstacles namely: land title dispute among the landowners, mutual claiming on the land portion ownership among the local government with the title owners on the land and right transfer on the land occurred after the issuance of the Decree for Development Location Establishment for the public interest by the Governor of Jakarta.

Research method is Juridic Empiric and type of research is Analytical Descriptive namely procedure or problem solving of research is conducted by describing the object to be examined as it is based on actual facts in this land acquisition.

Results of this research indicate that the establishment of compensation in KBT project development did not consider the fairness principles, equality principle and mutual agreement principle. Whereas in the establishment of the compensation, the government should have aim to improve living standard of the land owners."

"ABSTRAKPerkembangan infrastruktur jalan dan jembatan di Indonesia semakin pesat, memiliki risiko yang tinggi. Namun perkembangan di dunia infrastruktur tidak diimbangi dengan percepatan pembebasan lahan sehingga berdampak pada keterlambatan kinerja proyek. Untuk itu diperlukan suatu evaluasi terhadap proses pengadaan lahan di Kementrian Pekerjaan Umum Bina Marga sehingga dapat meningkatkan kinerja proyek. Penelitian ini dilakukan melalui metode analisa risiko berbasis PMBOK 2013 yang selanjutnya diolah menggunakan Structural Equation Modelling (SEM) untuk mengetahui faktor risiko dominan. Hasil yang didapat berupa tindakan prefentif dan korektif yang tepat dalam menangani risiko yang terjadi serta analisa stakeholder pada proses pengadaan lahan.

---

ABSTRACTThe development of road and bridge has been increasing in Indonesia which has high risk. However, this development is not mathced by an increase in land acquisition that have an impact on delays in project performance. It requires an evaluation of the process of land acquisition to improve project performance. This research conducted through a risk analysis method based on PMBOK 2013, which processed using the Structural Equation Modelling (SEM) to determine the dominant risk factors. Results are preventive and corrective actions are appropriate in addressing the risk that occur as well as stakeholder analysis in the process of land acquisition."

"ABSTRAKPersaingan yang tinggi dalam memperoleh sebidang tanah telah mendorong masyarakat di perkotaan memanfaatkan tanah kearah yang Ieblh hitensif hal itu mengakibatkan tingginya harga tanah kota, dimsma tanah mempunyai nilai dalam arti ekonomi yang terwujud dalam ukuran harga. Seperti benda ekonomi lainnya, harga tanahjuga dipengaruhi oleh aktivitas pasar, yaltu dengan adanya penawaran (supply), dan dengan adanya permintaan (demand). Namun, berbeda dengan yang lainnya, tanah tidak dapat dipmdah tempatkan, dan luasnyapun relatif tetapSementara itu, penduduk di kota tidak mtmgkin lagi mencari nafkah di bidang tam, leblh-leblh bagi usaha tam yang membutuhkan tanah yang luas. Pertumbuhan dan kepadatan penduduk yang tinggi, menjadi penyebab semakin seinpilnya tanah bagi usaha pertanian, sehiugga tidak lagi menjadi pilihn bagi orang kota di dalam mencari nafkahnya, disamping harga tanahnya yang menjadi terlalu tinggi untuk bidang usaha mi; Namun, meskipun path dasarnya orang kota hidup dari usaha di luar bidang pertaman, tidak jarang penggunaan tanah di dalam wilayah perkotaan di Indonesia, maslh banyak yang bersifat penggunaan tanah pedesaan, terutama di wilayah perkotaan bagian pinggir. Penggunaan tanah yang demikian mi dalam kerangka klasifikasi penggunaan tanah kota, disebut sebagai tanah kosong, karena sebenarnya penggunaan tanah pertanian mi sifatnya hanya sementara, sambil menunggu perubahannya ke dalam bentuk penggunaan tanah lain, yang merupakanjenis penggunaan tanah kota. Kecamatan Ciracas dan Cipayung kotamadya Jakarta Timur merupakan wilayah kota yang terletak di bagian pinggir. Pertumbuhan penduduk di kecamatan Ciracas dan Cipayung selama mi sekitar 2 % setahun, akan tetapi pertumbuhan penduduk 1w path tahun 1995 meningks't menjadi 2,41 % setahun, meskipun demi1cism luas tanah kosong yang ada di wilayah im pada tahun 1995 rnih cukup tinggi, yaitu seluas 662,92 hektar, atau sebesar 15,16 persen dari luas seluruh kedua kecamatan yang seluas 4372,05 hektar. Jenis penggunaan tanah kosong merupakan jenis penggunaan tanah kedua terluas setelah penggunaan tanah pemukimn , diniima hal itu tidak teijadi pada kecamatan-kecamatan lain di kotamadya Jakarta Timur.Penelitian mi bertujuan untuk mengetahul harga tanah kosong di kecainatan Ciracas dan Cipayung berdasarkan janak, dan kaitan harga tanah kosong dengan penggunaan tanab, kepadatan penduduk, kerapatan bangunan, dan kerapatan janingan jalan di sekitar tanah kosong tersebut berdasarkan jaraknya dari terminal Kampung Rainbutan di kecamatan Ciracas dan Cipayung.Masalah yang diajukan adalah BagaimnnikR1i hanga tanah kosong berdasarkan jarak dan terminal Kampung Rambutan di kecamatan Ciracas dan Cipayung pada tahun 1995 ? dan bagaimana pula kaitan harga tanah kosong dengan penggunaan tanah, kepadatan penduduk kerapatan bangunan, dan kerapatan janingan jalan di sekitar tanah kosong tersebut berdasarkan jaraknya?Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab masalah yang diajukan yaitu dengan overlay peta yang kemudian dideskripslkan. Unit analisis yang digunakan adalah jarak. Hasil yang diperoleh dapat diutarakan sebagai berikut: Path tahun 1995 harga tanah kosong semikin menjauhi terminal Kampung Rambutan semakin menunni. Pada jarak kurang dazi 7 (tujuh) kilometer dazi terminal Kampung Rambutan yaitu pada kelurahan Rambutan I, Susukan I, Ciracas I, Bambu Apus I, Ceger I, Lubang Buaya 1, dan Cipayung I, luas tanah kosong untuk kelas harga tanah rendah (kurang dari 350.000 rupiah per meter persegi), d&1 acifikcilcan rendah. Sedangkan untuk luas tanah kosong dengan kelas harga tanah sedang (antara 350.000 rupiah per meter persegi sampai 700.000 rupiah per meter persegi) dlklasifikaslkan tinggi, sehingga dapat dikatakan harga tanah kosong path jarak ml umumnya tinggi. Pada jarak 72 1 sampai 14 kilometer dari terminal Kampung Rambutan yaltu path kelurahan Susukan 11, Ciracas II, Kelapa Dua Wetan II, Cibubur 11, Munjul II, Cilangkap II, Cipayung II, Bambu Apus II, Ceger H, Setu II, dan Lubang Buaya H, luas tanah kosong pada kelas harga tanah rendah (kurang dari 350.000 rupiah per meter persegi), dlklasiflkasjkan sedang, dan luas tanah kosong path kelas harga tanah sedang (antara 350.000 rupiah per meter persegi sampal 700.000 rupiah per meter persegi) dikiasifikasikan sedang, sehigga dilcatakan harp tanah kosong pada jarak ml adalah sedang. Path janak lebih dari 14 kilometer dan terminal Kampung Rambutan yang meiputi kelurahan Cibubur Ill, Munjul ifi, Pondok Ranggon m, Cilangkap III, Baznbu Apus HI, Kelapa Dua Wetan H, dan Setu HI Was tanah kosong path kelas harga tanah rendah (kurang dazi 350.000 rupiah per meter persegi), dildasifikasikan tinggi, dan luas tanah kosong path kelas hanga tanah sedang (antara 350.000 rupiah per meter persegi saznpai 700.000 rupiah per meter persegi) dikiasifikasikan rendab, sehingga dapat dikatakan harga tanah kosong padajarak mi umumnya rendahUntuk tanah kosong dengan kelas hanga tanah tinggi (di atas 700.000 rupiah per meter persegi), luasnya hanya kecil saja path ketiga wilayah jarak yang diteliti, sehingga kesemuanya dlklasifikasjkan rendak Kaitan antara harga tanah kosong berdasarkan jaraknya dan terminal Kampung Raznbutan di Kecamatan Ciracas dan Cipayung dengan jenis penggunaan tanah, kepadatan pendudulç kerapatan bangunan, dan kerapatanjaringanjalan di sekitarnya adalah sebagai berikut: Path jarak kurang dari 7 kilometer yaitu path kelurahan Ranibutan I, Susukan I, Ciracas!, Bambu Apus I, Ceger I, Lubang Buaya I, dan Cipayung I, harga tanah kosong yang umumnya tinggi terdapat path wilayah dengan dominaci luas penggunaan tanah pemukiman tinggi, luas penggunaan tanah industni rendah, luas penggunaan tanah jasa atau fasilitas umum sedang, luas tanah pemakarncin umum rendah, luas penggunaan tanah lain-lain seperti jalan sedang, kepathtan penduduk tinggi, kerapatan bangunan tinggi, dan kerapatan janingan jalan tinggi. Path jarak antara 7,1 kilometer sampai 14 kilometer yalta path kelurahan Susukan II, Ciracas LI, Kelapa Dua Wetan H, Cibubur II, Munjul H, Cilangkap II, Cipayung II, Bambu Apus II, Ceger II, Setu II, dan Lubang Buaya H, harga tanah kosong yang umumnya sedang terdapat pada wilayah dengan dominasi luas penggunaan tanah pemukiman tinggi, luas penggunaan tanah industri rendah, luas penggunaan tanah jasa atau fasilitas umum sedang, luas tanah pemakanian umum rendah, Iuas penggunaan tanah lain-lain seperti jalan, sedang, kepadatazi penduduk rendah, kerapatan bangunan sedang, dan kerapatan janingan jalan sedang. Path jarak lebih dari 14 kilometer dari terminal Kampung Rambutan yang meliputi kelurahan Cibubur Ill, Munjul III, Pondok Ranggon Ill, Cilangkap HI, Bambu Apus HI, Kelapa Dua Wetan II, dan Setu III, harga tanah kosong yang umumnya rendah terdapat path wilayah dengan dominasi luas penggunaan tanah pemukiman tinggi, luas penggunaan tanah industri rendah, luas penggunaan tanah jasa atau fasilitas umum rendah, luas tanah pemakaman umum rendah, luas penggunaan tanah lain-lain seperti jalan sedang, kepadatan penduduk rendah, kerapatan bangunan rendah, dan kerapatan janingan jalan rendah."

"ABSTRAKPerkembangan infrastruktur jalan dan jembatan di Indonesia semakin pesat, memiliki risiko yang tinggi. Namun perkembangan di dunia infrastruktur tidak diimbangi dengan percepatan pembebasan lahan sehingga berdampak pada keterlambatan kinerja proyek. Untuk itu diperlukan suatu evaluasi terhadap proses pengadaan lahan di Kementrian Pekerjaan Umum Bina Marga sehingga dapat meningkatkan kinerja proyek. Penelitian ini dilakukan melalui metode analisa SPSS dan deskriptif untuk mengetahui faktor risiko dominan. Hasil yang didapat berupa tindakan prefentif dan korektif yang tepat dalam menangani risiko yang terjadi serta analisa stakeholder pada setiap proses pengadaan lahan.

---

ABSTRACTThe development of road and bridge has been increasing in Indonesia which has high risk. However, this development is not mathced by an increase in land acquisition that have an impact on delays in project performance. It requires an evaluation of the process of land acquisition to improve project performance. This research conducted through a risk analysis, using SPSS and descriptive analysis to determine the dominant risk factors. Results are preventive and corrective actions are appropriate in addressing the risk that occur as well as stakeholder analysis in the process of land acquisition. "

"Penelitian ini berfokus pada mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu pembangunan jalan tol serta dampak dari terhambatnya proses pengadaan tanah tersebut. Pengadaan tanah merupakan penghambat utama dalam percepatan pembangunan jalan tol. Studi terkait faktor-faktor yang menghambat proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum masih terlalu berfokus pada dampaknya dan kurang mengurai simpul penyebab utama dari masalah ini. Dalam studi ini, peneliti melihat bahwa proses pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur dan kepentingan ekonomi didominasi oleh negara sehingga hal tersebut dapat berdampak merugikan masyarakat. Dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik wawancara mendalam, studi ini menemukan bahwa masalah pembagian peran dan efektifitas mekanisme kerja birokrasi menjadi hambatan utama. Di sisi lain, dampak ketidakpastian keresahan kesulitan mencari tanah pengganti, cukup banyak dialami oleh masyarakat. Secara teoritik, pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia mencerminkan state centered development yang kurang optimal karena involusi mekanisme kerja birokrasi pemerintah sendiri. Gejala soft state masih sangat terlihat ketika negara kurang bisa melindungi masyarakat dari dampak pengadaan tanah.

---

This study focuses on identifying the factors that hamper the process of land acquisition process for the public interest, espescially toll road construction and the impact of the hampered land acquisition process. Land acquisition is a major obstacle in accelerating toll road development. Studies related to factors that hamper the land acquisition process are still too focused on their impact and do not examine the main causes of this problem. In this study, researchers see that the land acquisition process for the public interests is dominated by the state so that it can adversely affect the community. By using qualitative methods and in-depth interview techniques, this study found that the problem of the division of roles and the effectiveness of bureaucratic work mechanisms were the main obstacles. On the other hand, the impact of the uncertainty of anxiety on the difficulty of finding replacement land, is quite a lot experienced by the community. Theoretically, land acquisition for infrastructure development in Indonesia reflects a less than optimal state centered development due to the involution of the government's own bureaucratic work mechanism. Soft state symptoms are still very visible when the state is less able to protect the community from the effects of land acquisition."

"Karya akhir ini membahas peranan Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Kementerian/Lembaga dalam meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dengan studi pada Kementerian Keuangan. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif. Sebagai aparat pengawasan intern, ITJEN Kementerian Keuangan telah mulai nmenjalankan fungsinya sebagaimana fungsi pengawas intern dengan paradigma baru, yaitu memberikan nilai tambah dan membantu pencapaian tujuan organisasi, dengan menjalankan fungsi sebagai pemberi assurance dan advisory consulting (konsultatif). Hal ini memberikan hasil yang cukup signifikan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan peningkatan dari semula "Tidak Memberikan Pendapat" untuk LKKL tahun 2006 dan 2007 menjadi "Wajar Dengan Pengecualian" untuk LKKL tahun 2008. Pencapain hasil tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendukung, yaitu Sumber Daya Manusia dan Sarana/Prasarana yang ada.Meskipun pelaksanaan peran ITJEN telah memberikan hasil yang signifikan dengan peningkatan opini sebagaimana tersebut di atas, agar lebih optimal, menurut penulis perlu dilakukan serangkaian kegiatan untuk mengatasi hambatan-hambatan baik internal maupun eksternal. Pada penelitian ini selain disarankan untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan kompetensi auditor/pereviu juga disarankan melakukan sosialisasi kepada unit penyusun laporan agar lebih peduli kepada penyusunan laporan keuangan yang berkualitas untuk menunjukkan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan negara.

---

The focus of this research is the role of Inspectorate General (IG) as an Ministrial Internal Auditor in Improving the Quality of the Ministry Financial Statement (Case study in Ministry of Finance). This research is qualitative descriptive interpretive. As the result, this research discovers that IG of Ministry of Finance has conducted as a modern Internal Auditor that gives value added to organization and assisted to achieve the organization?s objectives, and to conduct a role as a consultative management or advisory consulting. This role has been implemented in Ministrial of Finance Financial Statement review activity.The significant result of this activity is the improvement opinion of Ministry of Finance Financial Statement which formerly "Disclaimer Opinion" to "Quaified Opinion". Besides the result, there are still some internal and external obstacles in optimizing the role of IG, especially in Human Resources, concern with competencies in review technical, sytem and government accounting standard. This research recommends to enhance the IG Ministry of Finance?s auditors competence and disseminates to other offices under Ministry of Finance to build their awareness in accountability especially in Financial Reporting."